Isu-isu yang terjadi pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, yang pertama kurangnya pemahaman pemohon pengecekan sertipikat secara elektronik. Isu ini jika dikaitkan dengan materi agenda 3 tentang Manajemen ASN yaitu memberikan pemahaman mengenai layanan yang diberikan oleh instansi merupakan kewajiban bagi ASN agar layanan berjalan semestinya. Kedua, belum optimalnya pencatatan register proses berkas pendaftaran tanah pertama kali. Kaitan dengan agenda 3 tentang Manajemen ASN yaitu pencatatan register proses berkas merupakan kewajiban ASN untuk melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, serta smart ASN tentang literasi digital dimana seharusnya mampu mengkomunikasikan dan menciptakan informasi yang aman dan tepat dengan memanfaatkan teknologi digital. Ketiga, Kurang tertatanya peletakan berkas permohonan. Kaitan dengan agenda 3 yaitu tentang Manajemen ASN bahwa kurangnya penerapan kewajiban ASN untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab karena meletakkan berkas permohonan sembarangan.

Oleh karena itu, mengacu dari surat edaran tersebut, bidang tanah yang masuk kategori anomali bidang tanah maka dihapus secara spasial pada aplikasi KKP dan dilakukan pengecekan dan perbaikan. Pengecekan, perbaikan, dan unggah bidang tanah anomali paling lambat dilaksanakan satu bulan sejak surat edaran tersebut ditandatangani, yakni per tanggal 3 Juni 2022. Dengan demikian, melihat urgensitas dari hal tersebut, penulis akhirnya merumuskan aktualisasi dengan judul:”Penataan Persil dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Data Pertanahan.”

Meskipun begitu, dalam melaksanakan pelayanan elektronik tidaklah semudah yang dibayangkan. Pada kenyataannya masih terdapat beberapa permasalahan yang dapat menghambat proses pelayanan pertanahan. Salah satunya adalah permasalahan mengenai layanan pengecekan sertipikat dan SKPT secara online. Pengecekan sertipikat merupakan salah satu faktor penting dalam pemeliharan data pertanahan sebelum digunakan untuk peralihan hak maupun pemberian hak tanggunggan. Permasalahan tersebut juga terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri yang mana terdapat beberapa jenis permasalahan yang sering terjadi antara lain berkas permohonan 2 pengecekan yang tidak sesuai standar, rusak, dan tidak jelas, kurangnya kordinasi petugas pengecekan dan kendala jaringan internet. Hal ini merupakan tantangan bagi ASN untuk dapat melaksanakan nilai-nilai Manajemen ASN, SMART ASN, dan Core Values ASN Berakhlak dalam menyelesaikan permasalahan diatas. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri akan menurun apabila tidak segera diselesaikan dan akan memunculkan tunggakan pelayanan pertanahan. Oleh karena itu, penulis sebagai Analis Hukum Pertanahan berharap dapat memberikan kontribusi mengatasi permasalahan pengecekan sertipikat melalui aktualisasi pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agaria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Salah satu isu yang kemudian menjadi isu potensial yang akan penulis bahas yakni belum optimalnya pencatatan peminjaman buku tanah. Buku tanah merupakan dokumen penting dalam setiap proses pelayanan pada Kantor Pertanahan. Sebagai dokumen negara, surat-surat tanda bukti hak tersebut seharusnya disimpan secara teratur di Kantor Pertanahan yang bersangkutan serta tercatat riwayat peminjaman atau pengambilannya untuk mencegah hilangnya dokumen tersebut. Dengan adanya perubahan zaman saat ini, penyimpanan suratsurat tanda bukti hak serta pencatatan riwayat peminjaman dan pengembaliannya tersebut saat ini bukan hanya dalam bentuk fisik, namun juga dalam bentuk digital. Hal ini dilaksanakan untuk efisiensi tempat, mempercepat akses serta mengikuti perkembangan teknologi agar pelayanan pertanahan dapat dikerjakan sesuai dengan waktu standar pelayanan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu penulis mengangkat tema dalam kegiatan aktualisasi ini yakni “Optimalisasi Pencatatan Peminjaman Buku Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong Secara Digital”.

Beberapa permasalahan yang terjadi di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap yang mendasari dibuatnya Laporan Aktualisasi yang merupakan satu kesatuan dari rangkaian Pelatihan Dasar. Sebagai CPNS yang kelak akan menjadi ASN yang dinilai professional, CPNS diharuskan mengikuti seluruh rangkaian Pelatihan Dasar CPNS yang diselenggarakan oleh Pusat Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis yang saat ini di tempatkan di Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap menentukan permasalahan utama Pengeloalan pengendalian kegiatan mediasi di Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap belum optimal untuk dijadikan sebagai dasar penentuan judul aktualisasi dan dapat dilaksanakan selama habituasi di satuan kerja sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan 23 Agustus 2022. Dalam hal ini penulis memilih judul aktualisasi “Pencatatan Pengendalian Kegiatan Mediasi Pertanahan Berbasis Elektronik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap”

Adanya keterlambatan atau bahkan hilangnya warkah berpengaruh pada kualitas pelayanan dalam segi waktu penyelesaian. Dengan adanya keterlambatan pelayanan berdampak pada menurunnya penilaian masyarakat yang berpotensi merusak citra pelayanan serta juga berpotensi menimbulkan sengketa atau perkara pertanahan jika terdapat pihak-pihak yang merasa telah dirugikan atas terbitnya, hapusnya, dan perbuatan hukum lainnya terkait dengan sertipikat atau bidang tanahnya dalam hal adanya ketidaksesuaian antara dasar penerbitan di warkah dengan pembaharuan data pemeliharaan dalam buku tanah. Dengan adanya dampak tersebut sudah seharusnya dilakukan perbaikan dalam hal pencatatan peminjaman warkah. Perbaikan dilakukan untuk memudahkan proses administrasi dan lebih aman dalam pengarsipannya dengan media digital. Oleh karena itu tema yang dibahas penulis dalam rancangan aktualisasi ini adalah “Optimalisasi Pencatatan Peminjaman Warkah dengan Menggunakan Google Form di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

Isu yang kedua adalah Melalui beberapa surat masuk tersebut terdapat beberapa jenis dimana salah satunya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Kasus melalui Mediasi. Mediasi adalah cara Penyelesaian Kasus melalui proses perundngan untuk memperoleh kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak difasilitasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dan/ atau mediator pertanahan. Proses mediasi ini memberikan para pihak perasaan kesamaan kedudukan, dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa adanya tekanan, serta solusi yang ditawarkan adalah win-win solution. Pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi ini mempunyai kelebihan dari segi biaya, waktu dan pikiran apabila dibandingkan dengan berperkata di pengadilan. Maka dalam hal ini jika ada kasus pertanahan, para pihak lebih memilih untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi di Kantor Pertanahan. Kendala yang ada adalah, terdapatnya permohonan penyelesaian Kasus melalui Mediasi ini yang terjadi berulang kali dengan subjek maupun objek yang sama. Dalam hal ini berkas Mediasi dengan subjek dan objek yang sama tersebut belum terarsipkan secara rapi. Maka jika ada permohonan mediasi ulang dengan subjek dan objek serta permasalahan yang sama, akan sulit untuk mencari berkas itu kembali. Isu ini jika dikatikan dengan materi agenda ke 3 yaitu mengenai Smart ASN, yaitu mengenai penggunaan teknologi. Isu yang ketiga adalah Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dalam hal ini salah satunya bertugas untuk menangani perkara pertanahan yang berjalan di Pengadilan.

Berkaitan dengan materi pelatihan kedudukan dan peran ASN, salah satu peran ASN Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah memberikan pelayanan publik yang prima. Penangan suatu sengketa atau perkara merupakan suatu wujud upaya dalam memberikan pelayanan public tersebut, dan sebagai seorang analis hukum pertanahan tidak hanya dituntut untuk mampu mengidentifikasikan suatu masalah tetapi juga  mampu melakukan evaluasi serta membuat laporan hasil dari permasalahan yang timbul. Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, penulis melihat bahawa penanganan, pengendalian sengketa, konflik, dan perkara di Kantor Pertnahan Banyumas sudah cukup baik tapi terdapat beberapa sektor yang dapat dioptimalisasi ataupun sisi kurang yang dapat diperbaiki diantaranya tidak adanya sarana monitoring mandiri dalam bentuk digital untuk penangan sengketa dan perkara.

Banyak kemungkinan yang menyebabkan terjadinya penumpukan permohonan ini contohnya sulitnya menemukan warkah untuk setiap permohonan yang diajukan, sehingga menyebabkan tertundanya beberapa permohonan. Kesulitan pencarian warkah ini dikarenakan kondisi penyimpanan warkah yang belum tertata sehingga membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk setiap pencarian warkah. Kondisi yang ada pada saat ini tepatnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Muko-Muko yaitu masih terkendala ruangan warkah yang kurang luas. Apabila kondisi ini terusmenerus dibiarkan maka akan berdampak buruk pada kualitas pelayanan dan menurunkan kepuasan masyarakat. Oleh karena itu penulis mengangkat isu rancangan aktualisasi ini yang berjudul  “Peningkatan Manajemen Kearsipan Melalui Penataan dan Digitalisasi Arsip Warkah Kegiatan Pendaftaran Pertama Kali Pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Muko-Muko” dengan tujuan untuk mengoptimalkan pelayan sehingga mampu mempercepat pekerjaan dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, selama tiga bulan bekerja di Seksi Survei dan Pemetaan, penulis mengobservasi isu-isu yang muncul. Beberapa diantaranya berupa pemetaan bidang tanah terdaftar di web kkp lambat dilakukan hal ini disebabkan oleh beberapa penyebab yang menjadikan pemetaan semakin kurang berprogres. SDM yang kurang dari tim pemetaan bidang tanah terdaftar di Seksi Survei Pemetaan menjadi salah satu penyebab dalam hal ini. Upaya dalam penyelesaian maupun peningkatan progres pemetaan K4 dapat dilakukan dengan penyamaan persepsi mengenai tahap-tahap pemetaan K4 yang sesuai dengan juknis yang telah ada. Oleh karena itu, penyamaan persepsi pemetaan bidang tanah terdaftar dengan Pembuatan Buku Panduan Pemetaan Bidang Tanah Terdaftar (K4) Kabupaten Grobogan Tahun 2022.