Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan pada Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tengah masih belum optimal Pengarsipan Dokumen SK Pendaftaran Tanah. Masih banyak dokumen SK pendaftaran tanah yang belum diarsipkan secara baik. sementara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, pasal 85 menyebutkan “seluruh data dan atau dokurnen dalam rangka kegiatan Pendaftaran tanah secara bertahap disimpan dan disajikan dalam bentuk dokumen elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan uraian diatas, berkaitan dengan penugasan latsar untuk mengaktualisasikan nilai nilai BerAKHLAK dan menerapkan manajemen ASN dan smart ASN, penulis membuat rancangan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Pengarsipan Dokumen SK Pendaftaran Tanah Dengan Memanfaatkan Google Spreadsheet Dan Google Drive Pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah”.

Hal tersebut dapat diketahui melalui website Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) masih banyak terdapat buku tanah yang belum terinventarisasi secara digital melalui website KKP dan masih belum semuanya tertara rapi di rak penyimpanan buku tanah dikarenakan jumlah berkas fisik yang melebihi kapasitas rak yang tersedia. Hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi suatu permasalahan sendiri di kemudian hari terkait dengan pemeliharaan dokumen buku tanah. Disisi lain apabila buku tanah sudah tredokumentasi secara sistematis di website KKP dapat digunakan untuk mempermudah layanan pertanahan yang efektif dan efisien. Atas permasalahan tersebut diatas, tentunya memicu Perserta CPNS untuk dapat berpartisipasi melakukan perubahan-perubahan dengan ide-ide kreatif guna mengatasi permasalahan diatas. Pemanfaatan teknologi tentunya menjadi prioritas utama dalam mengembangkan gagasan pemecahan isu, karena hal ini selaras dengan pembelajaran SMART ASN dan Managemen ASN yang didapatkan peserta ketika mengikuti latihan dasar pada agenda 3 (tiga). Pemanfaatan teknologi dalam kegiatan digitalisasi buku tanah merupakan wujud kapasitas digital skill (kemampuan digital) dan digital culture (budaya digital) demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public sekaligus menjadi ASN yang professional. Untuk itu, Peserta CPNS mengusulkan judul “Optimalisasi Layanan Elektronik Melalui Digitalisasi Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang Tahun 2022.” Output kegiatan aktualisasi Peserta CPNS nanti yaitu terciptanya digitalisasi buku pertanahan yang lebih terintegrasi sehingga memudahkan dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan secara elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang.

erdasarkan nilai dasar ASN BerAKHLAK tepatnya pada nilai Kompeten, ASN seharusnya dapat menguasai secara umum segala pengetahuan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya pada satuan unit kerja. Pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan kegiatan-kegiatan yang dilakukan salah satuny adalah pengolahan data spasial berupa data spasial peta Zona Nilai Tanah mulai dari pembuatannya hingga pembaruan setiap tahunnya. Kegiatan pembaruan peta Zona Nilai Tanah dalam pelaksanaan memerlukan sarana perangkat lunak pengolah data penunjang yaitu ArcGIS untuk mengubah data tabular yang dihimpun melalui survey titik sampel menjadi data spasial yang menunjukkan dengan jelas pembagian daerah atau zona-zona nilai tanah pada Peta Zona Nilai Tanah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peserta menyusun rancangan aktualisasi dengan judul “Pengoptimalisasian Pemanfaatan Perangkat Lunak (Software) bagi Pegawai Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kota Jambi Tahun 2022”.

Konsep desa/kelurahan lengkap terbentuk setelah seluruh bidang tanah terpetakan, baik bidang tanahnya dan unsur administrasinya (jalan, sungai, dsb). Berdasarkan Petunjuk Teknis PTSL Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/I/2022 dijelaskan bahwa rumus desa/kelurahan lengkap adalah : Luas Wilayah = Luas NIB + Luas NIS (FG+Non FG) Untuk memenuhi syarat Desa/Kelurahan Lengkap, Kawasan Hutan, Perairan, maupun HGU/HPL yang berada pada lokasi desa/kelurahan tidak diperhitungkan dalam analisis gap dan overlap desa/kelurahan lengkap. Desa/kelurahan yang telah menjadi desa/kelurahan lengkap sangat berguna dalam meningkatkan pelayanan pertanahan karena proses pengecekan yang semakin cepat. Bentuk aktualisasi LATSAR CPNS untuk mewujudkan Peta Desa Lengkap merupakan wujud bagi seorang ASN dalam melaksanakan peran dan kedudukannya mendukung Smart Governance. Selain itu, penguasaan teknologi digital data spasial yang terintegrasi akan mempermudah ASN dalam melakukan tugasnya sebagai pelayan publik. ASN yang profesional dapat melihat hambatan sebagai sebuah peluang untuk menciptakan birokrasi yang semakin efektif dan efisien.

Dalam praktiknya di masyarakat, kesadaran mengenai pengamanan harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum dan kemaslahatan umat untuk 3 disertipikatkan begitu kurang, dilihat dari bidang tanah yang belum bersertipikat tanah wakaf dan yang telah bersertipikat tanah wakaf dari data Kementerian ATR/BPN diatas. Penyebab dari banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat tersebut dikarenakan minimnya kesadaran masyarakat untuk mengamankan aset wakaf, dan menanggap bahwa tanah yang sudah diwakafkan tidak penting untuk disertipikatkan. Serta masyarakat masih menganggap bahwa persyaratan pendaftaran tanah wakaf yang berbelit-belit dan membutuhkan biaya yang banyak sehingga membuat masyarakat enggan untuk mensertipikatkan tanah wakafnya. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mensertipikatkan tanah wakaf salah satu faktornya adalah kurangnya informasi yang didapat masyarakat mengenai persyaratan dan mekanisme pensertipikatan wakaf dan kurangnya sosialisasi yang digalakkan oleh instansi yang terkait dengan perwakafan. Saat ini ASN dituntut untuk cakap dalam bermedia digital untuk menyebarkan informasi pelayanan sebagai wujud penerapan Smart ASN. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dibutuhkan informasi yang sampai kepada masyarakat dengan tepat, solusi yang dapat dilakukan oleh peserta adalah dengan menyampaikan informasi melalui pembuatan video sosialisasi dan pedoman tertulis tata cara pendaftaran tanah wakaf.

Namun,masih banyaknya permasalahan dalam Seksi Pengendalian dan Penanangan Sengketa sendiri dapat menghambat tugas dan fungsi Seksi PPS dalam bekerja. Terutama adalah permasalahan peralihan hak di bawah tangan. Banyak masyarakat yang belum memahami fungsi dari pendaftaran dan peralihan hak,mereka masih berpendapat untuk apa tanah didaftarkan, apabila mereka sudah menerima surat yang menyatakan kepemilikannya apapun itu (Pembayaran Pajak, Surat Penjanjian, dll). Selain itu masih banyak masyarakat yang melakukan jual beli yang tidak dilakukan di hadapan PPAT, Peralihan hak 4 yang hanya menggunakan perjanjian, surat wasiat, dan saling percaya. Bahkan mereka tidak mengetahui adanya kewajiban untuk mendaftaran tanah,membuat kasus sengketa dan permasalahan selalu terulang tiap tahunya.

Perihal beberapa hambatan tersebut, penulis sesegera mungkin melakukan konfirmasi dengan Seksi Survei dan Pemetaan untuk menyelesaikan kendala yang berkaitan dengan pengukuran, maupun dengan Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran untuk melakukan validasi terhadap Buku Tanah sehingga pengesahan dapat diselesaikan dalam satu hari. Namun, tidak jarang terjadi bahwa ternyata bidang tanah yang dimohonkan pengecekannya secara elektronik harus dilakukan pengukuran ulang dikarenakan perbedaan luas bidang tanah antara dokumen fisik (Buku Tanah dan Surat Ukur) dan data Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan kondisi tersebut. Belum validnya dokumen fisik (Buku Tanah dan Surat Ukur) menyebabkan tidak dapat dilakukannya pengesahan draft pengecekan sertipikat secara elektronik dalam satu hari sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku yang mengakibatkan masyarakat belum dapat melakukan pemindahan/peralihan atau pembebanan hak atas tanah maupun hanya sekadar ingin mengetahui status bidang tanah yang haknya mereka pegang.

Salah satu program strategis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional adalah Reforma Agraria. Reforma Agraria sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sebagai instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional melaksanakan kebijakan Reforma Agraria di Kabupaten Klaten. Dalam pelaksanaan penataan akses, masih terdapat berbagai kendala diantaranya adalah belum optimalnya koordinasi dengan instansi pemerintah daerah, sumber daya manusia yang belum sepenuhnya maksimal dalam memberikan informasi mengenai kegiatan di bidang pertanahan kepada masyarakat, serta belum familiarnya kebijakan Reforma Agraria secara umum di kalangan masyarakat luas. Hal ini mengakibatkan kendala dalam kegiatan penggalian informasi masyarakat yang belum dapat dilakukan secara maksimal dan akan berdampak pada keberlanjutan pendampingan masyarakat terhadap keberhasilan Reforma Agraria yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Isu-isu yang ada pada Kantah Kabupaten Merangin masih terjadi karena masih kurangnya koordinasi dan inovasi setiap petugas dalam melaksanakan semua pelayanan 3 yang tersedia. Layanan pengecekan sertifikat secara elektronik ini merupakan wujud dan keingginan kementerian ATR/BPN dalam melakukan transformasi digital dalam hal pelayanan demi mewujudkan world clas governance sesuai dengan niali nilai yang ada pada kementerian ATR/BPN yakni melayani, professional dan terpercaaya. Untuk itu, berdasarkan penjelasan di atas, Penulis akan melakukan Aktualisasi dan Habituasi nilainilai dasar PNS dengan isu “Belum Optimalnya Pelayanan Pengecekan sertifikat secara elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin”.

Dengan cara membuat brosur yang berisikan persyaratan pendaftaran tanah pertama kali yang akan di tempelkan di kantor kecamatan bungku tengah, karena banyaknya peminat pendaftaran tanah berasal dari daerah kecamatan bungku tengah dan brosur akan penulis upload di akun media sosialnya kantor pertanahan morowali sehingga masyarakat lainnya yang berasal dari kecamatan lain bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang layanan pendaftaran tanah pertama kali. Brosur tersebut juga penulis akan cantumkan contact person kantah morowali, contact person tersebut bisa dihubungi oleh pemohon jika ada yang ingin ditanyakan. kemudian penulis juga akan membuat sebuah video pendek yang berisikan persyaratan pendaftaran tanah pertama kali. Isu diatas berkaitan dengan agenda III (tiga) yaitu Manajemen ASN, ASN harus mampu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat demi tercapainya pelayanan publik yang prima melalui pembuatan brosur. ASN juga harus beradaptasi terhadap perkembagan zaman sesuai dengan Smart ASN yaitu bertranformasi ke sistem digital dalam hal ini pembuatan video yang berisikan persyaratan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali berupa pemberian hak milik perorangan.