Dengan adanya petunjuk teknis yang baru tentunya diatur pula tentang sistem baru Layanan Pengecekan Elektronik. Adanya sistem baru memerlukan penyesuaian dari berbagai pihak, baik dari segi Pemohon, dan Kantor-Kantor Pertanahan sebagai Pelaksana Layanan, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dalam menghadapi penyesuaian tersebut mengalami beberapa kendala yang menyebabkan penumpukan berkas Layanan Pengecekan Elektronik untuk Sertipikat Tanah dan SKPT. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam BerAkhlak dan Manajemen ASN serta Smart ASN guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang penulis rencanakan, maka penulis membuat judul laporan aktualisasi yaitu “Optimalisasi Layanan Pengecekan Elektronik melalui Manual book Pra Pengecekan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang”.

Dengan adanya petunjuk teknis yang baru tentunya diatur pula tentang sistem baru Layanan Pengecekan Elektronik. Adanya sistem baru memerlukan penyesuaian dari berbagai pihak, baik dari segi Pemohon, dan Kantor-Kantor Pertanahan sebagai Pelaksana Layanan, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dalam menghadapi penyesuaian tersebut mengalami beberapa kendala yang menyebabkan penumpukan berkas Layanan Pengecekan Elektronik untuk Sertipikat Tanah dan SKPT. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam BerAkhlak dan Manajemen ASN serta Smart ASN guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang penulis rencanakan, maka penulis membuat judul laporan aktualisasi yaitu “Optimalisasi Layanan Pengecekan Elektronik melalui Manual book Pra Pengecekan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang”.

Setelah melakukan observasi pada kantor pertanahan kabupaten rembang dan melakukan diskusi dengan beberapa rekan, pegawai senior, dan para pimpinan pejabat kantor peserta menemukan isu belum optimalnya pelayanan pendaftaran tanah di kantor pertanahan kabupaten rembang. Disebabkan beberapa hal antara lain minimnya informasi diketahui masyarakat tentang layanan pertanahan khususnya pendaftaran tanah. berakibat belum optimalnya pelayanan pendaftaran di kantor pertanahan kabupaten rembang. Atas permasalahan yang terjadi tersebut maka harus lah ada gagasan untuk memecahkan permasalahan diatas. Pada era revolusi industri 4.0 ini dimana teknologi bukan hal baru lagi maka perlunya dimanfaatkan teknologi dalam mengembangkan gagasan pemecahan isu, hal tersebut sejalan dengan pembelajaran Manajemen ASN dan SMART ASN yang didapatkan peserta ketika mengikuti latihan dasar pada agenda 3 (tiga). Dimana dalam SMART ASN, ASN dituntut untuk Memanfaatkan teknologi dalam rangka mewujudkan kapasitas digital skill (kemampuan digital) dan digital culture (budaya digital) demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk itu, Peserta CPNS mengusulkan alternatif penyelesaian isu berupa “Optimalisasi Pelayanan Pendaftaran Tanah Melalui Penyediaan Informasi Layanan Pertanahan Secara Digital Di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang Tahun 2022”.

Perkembangan teknologi terjadi begitu pesat, begitu juga perkembangan teknologi survei dan pemetaan. Peralihan penggunaan alat konvensional ke alat digital menjadi salah satu indikator perkembangan teknologi pada Kementerian Agraria dan Tata 3 Ruang/BPN. Perubahan teknologi ini memberi dampak positif untuk instansi BPN dari aspek keamanan data, kemudahan dalam penggambaran hasil ukuran, penyimpanan data hingga akses dan tatakelola data spasial pertanahan. Namun dibalik berkembangnya teknologi ini, terdapat masalah yaitu peta-peta pendaftaran yang masih berbentuk analog dan bersistem koordinat lokal tidak dapat digabungkan dengan peta pendaftaran digital. Sehingga perlu dilakukan digitalisasi untuk dapat disatukan dengan peta digital. Berdasarkan uraian di atas, dan mengingat peta tersebut merupakan aset penting negara yang perlu disimpan dalam system basis data, maka penulis memilih isu “Belum optimalnya kualitas data peta pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala”. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk internalisasi dari pembelajaran agenda 3 pelatihan dasar CPNS pada nilai Smart ASN, yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menunjang data pertanahan.

Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan merupakan kelurahan yang telah melakukan perubahan pergantian nama kelurahan dikarenakan adanya pembentukan kelurahan baru melalui Surat Keputusan Walikota Pekalongan No. 136/315 tahun 2017 tentang Pembentukan Kelurahan Baru Hasil Pemekaran Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Pada arsip buku tanah belum menggunakan database pencarian dan peminjaman terlebih pada kelurahan yang sudah diganti nama kelurahan sehingga membuat kesulitan untuk pencarian buku tanah apabila terdapat permohonan pendaftaran tanah. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk memilih judul aktualisasi “Pembuatan Database dan Penataan Buku Tanah di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.”

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, salah satu kegiatan dari Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan yaitu kegiatan updating Zona Nilai Tanah. Permasalahan yang terjadi pada kegiatan updating Zona Nilai Tanah adalah Kurang optimalnya pengolahan data spasial updating Zona Nilai Tanah (ZNT) di Seksi Pengadaan Tanah dan pengembangan Kantah Kab. Pati dikarenakan kurangnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang pemetaan. Kegiatan updating Zona Nilai Tanah ini dilakukan guna pembaruan data dari layanan informasi Zona Nilai Tanah atau Aset Properti yang hasilnya dipergunakan oleh masyarakat sehingga hal ini akan sangat krusial apabila tidak dilakukan pembaruan sehingga data harga pasar tidak up to date. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan membuat e-modul pengolahan data spasial updating Zona Nilai Tanah untuk mempermudah pekerjaan pengolahan data spasial kegiatan updating Zona Nilai Tanah di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka gagasan penyelesaian masalah yang diangkat penulis adalah “Optimalisasi Pengolahan Data Spasial Kegiatan Updating Zona Nilai Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Tahun 2022”. Isu yang diangkat diharapkan dapat mempercepat kegiatan pembaruan Zona Nilai Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.

Pelayanan Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga pada umumnya dilaksanakan dengan baik dan sesuai Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP). Terkadang kendala kerap terjadi pada beberapa pelayanan layanan informasi pertanahan secara elektronik, contohnya pada pelayanan pengecekan sertipikat. Adapun layanan pengecekan sertipikat menurut ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik pada pasal 1 adalah layanan untuk pemeriksaan kesesuaian data fisik dan data 3 yuridis sertipikat Hak atas Tanah dengan data elektronik pada pangkalan data. Permasalahan kerap timbul akibat banyaknya volume pengajuan yang masuk namun terbatasnya kompetensi sumber daya pihak – pihak yang bersangkutan dengan pelayanan ini, oleh karenanya dibutuhkan suatu inovasi dan solusi guna meningkatkan pelayanan layanan informasi pertanahan secara elektronik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat isu “PEMANFAATAN MEDIA KOMUNIKASI DIGITAL DALAM PENINGKATAN KELENGKAPAN DOKUMEN PENGECEKAN SERTIPIKAT (SECARA ELEKTRONIK) PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURBALINGGA PADA TAHUN 2022” yang kemudian dari isu ini akan dibuat chatbot whatsapp dan e-mail dalam proses pelayanan pengecekan sertipikat (secara elektronik) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, sehingga dapat mempercepat penyelesaian proses pelayanan layanan pengecekan sertipikat (secara elektronik) di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga.

Pengimplimentasian layanan elektronik tentunya tidak selalu berjalan mulus. Terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan elektronik. Salah satu permasalahan yang kerap ditemui ialah ketidaklengkapan dokumen yang diupload di dalam permohonan layanan pertanahan. Berdasarkan petunjuk teknis nomor 5/juknis-100.HK.02/VIII/2021 telah disebutkan bahwa sekurang-kurangnya dokumen yang perlu di scan dan diupload ialah, Hasil scan sertipikat asli; identitas pemegang hak; surat kuasa (jika dikuasakan) lengkap dengan identitas penerima kuasa; dan surat pernyataan keabsahan dokumen2 . Dari syarat yang telah disebutkan tadi, terkadang pemohon tidak mengupload salah satu dokumen sehingga dokumen terpaksa ditolak dan dikembalikan lagi untuk direvisi sesuai juknis. Tentunya ini akan menghabiskan waktu dan masyarakat menjadi malas untuk mengajukan permohonan pelayanan pertanahan. Secara tidak langsung hal ini dapat mempengaruhi indeks kinerja kantor dan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan.

Salah satu kegiatan dalam proses menjalankan latihan dasar adalah adanya fase aktualisasi yang dimulai dari dibuatnya rancangan aktualisasi dan diakhiri dengan laporan aktualisasi. Penulis mengangkat judul “PENINGKATAN PENGELOLAAN DOKUMEN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2017 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEKALONGAN” yang bertujuan diharapkan agar pengelolaan dokumen kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan dapat meningkat yang juga akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan keterangan dari kepala seksi beserta anggota, Seksi P2 Kantor Pertanahan Temanggung belum memiliki sistem inventarisasi data secara online. Selama ini, data hasil dari kegiatan-kegiatan Seksi P2 disimpan di dalam flash disk, komputer seksi, serta disimpan oleh anggota P2 yang mengerjakan kegiatan tersebut (penanggung jawab). Sistem penyimpanan tersebut menjadikan data-data hasil kegiatan menjadi terpisah-pisah serta tidak terkumpul menjadi satu kesatuan lengkap. Akibatnya, data-data hasil kegiatan menjadi kurang aksesible bagi anggota Seksi P2, serta cenderung tidak efektif dan berisiko tinggi untuk hilang ataupun rusak. Berdasarkan isu terkait belum adanya inventarisasi data secara online, penulis sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Temanggung yang ditempatkan pada Seksi P2 menyimpulkan bahwa Seksi P2 membutuhkan sistem inventarisasi data secara online. Permasalahan tersebut menjadi dasar disusunnya laporan aktualisasi dengan judul “Inventarisasi Data Pertanahan Internal Secara Online di Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung”. Inventarisasi data ini menggunakan penyimpanan cloud (cloud storage/google drive) yang bisa di akses oleh anggota internal Seksi P2. Diharapkan dengan adanya sistem inventarisasi data secara online, data-data kegiatan Seksi P2 tersimpan dengan baik serta mudah di akses oleh anggota Seksi P2 dimana saja serta kapan saja.