Pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan dilakukan di Kantor Pertanahan dilakukan di Seksi Penataan dan Pemberdayaan (P2). Seksi Penataan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan landreform, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.8 Salah satu bentuk kegiatan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) yaitu pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP). Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan permasalahan yang terjadi, misalnya kurang optimalnya pengarsipan warkah PTP. Pengarsipan warkah-warkah ini dilakukan secara fisik dengan cara disimpan dalam stock map dan secara digital melalui website https://kkp2.atrbpn.go.id/. Akan tetapi, dengan keterbatasan ruang penyimpanan yang ada juga keterbatasan warkah yang di upload ke web KKP, pengarsipan yang sudah ada belum berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan digitalisasi pengarsipan warkah Pertimbangan Teknis Pertanahan di kantor Pertanahan Kabupaten tegal.

Berdasarkan kegiatan tersebut dihasilkan produk berupa Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) dan Peta Analisis Penatagunaan Tanah (Analisis Tapak Kavling dan Ploting Tata Ruang). Penyimpanan arsip PTP dan Peta Analisis Penatagunaan Tanah saat ini dilakukan secara manual dengan penyimpanan arsip fisik dan melakukan digitalisasi arsip melalui pemindaian berkas. Penyimpanan berkas arsip fisik sebagian berada di ruang arsip untuk berkas lama dan sebagian masih diletakkan di ruangan Seksi Penataan dan Pemberdayaan. Penyimpanan arsip fisik di ruangan Seksi Penataan dan Pemberdayaan saat ini tidak disusun secara sistematis. Sementara itu, arsip fisik yang sudah disimpan di ruang arsip belum diklasifikasikan berdasarkan masa retensi/habis masa simpannya sebagaimana diatu dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 8 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Proses digitalisasi arsip sudah dimulai dengan melakukan pemindaian berkas PTP Tahun 2021 dan Tahun 2022 dan disimpan pada perangkat penyimpanan lokal pada PC. Sementara itu, produk peta analisis penatagunaan tanah yang terdiri dari analisis tapak kavling dan ploting tata ruang belum dilakukan digitalisasi. Kantor Pertanahan Kota Semarang melalui Tim IT sudah membuat server sinology yang diperuntukkan bagi masing-masing seksi untuk menyimpan berkas secara digital. Saat ini, penyimpanan arsip digital belum memanfaatkan fasilitas server sinology Seksi Penataan dan Pemberdayaan. Keterkaitan isu dengan materi agenda III yaitu mengenai manajemen ASN yaitu belum melaksanakan tugasnya dalam hal tata kelola arsip untuk menunjang pelayanan. Kemudian, kaitannya dengan smart ASN yaitu belum terwujudnya transformasi digital karena belum memanfaatkan teknologi digital yaitu server sinology untuk menyimpan arsip digital.

Dari data diatas terlihat bahwa adanya isu Belum Updatenya Batas Zona Nilai Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Terhadap Perubahan Pemanfaatan Lahan sangat layak untuk diselesaikan karena tentunya berdampak pada saat dilakukan pembaharuan zona nilai tanah maka hasilnya kurang valid dikarenakan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai, sehingga pelayanan terhadap biaya PNBP terkait dengan zonasi nilai tanah menjadi tidak tepat sasaran ke masyarakat, dikhawatirkan penerimaan negara juga kurang dari yang seharusnya  Adanya prinsip Manajemen ASN & SMART ASN yang selalu mengedepankan reformasi digital seharusnya ketersediaan citra bukan menjadi penghambat untuk melakukan pembaharuan batas deliniasi zona tanah. Sesuai dengan tugas utama ASN sebagai pelayan publik, penulis berusaha menggunakan prinsip Digital Skills, Digital Culture, & Digital Ethics untuk menjadi pelayan publik yang mampu berpikir kritis dan professional demi kemajuan instansi, bangsa, dan negara. Pemanfaatan Citra Satelit Basemap Online untuk Updating Batas Deliniasi Zona Nilai Tanah (Skala 1:10.000) di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar bisa menjadi solusi yang aktual untuk mengatasi adanya ketersediaan data citra yang terbaru dengan biaya yang sangat kecil dan hasil yang cukup akurat.

Mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 tentang pendaftaran tanah demi untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang juga sebagai dasar hukum dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Secara garis besar pemberian Hak Atas Tanah melalui Pendaftaran Tanah dalam perkembangannya di pelaksanaan riil memiliki potensi untuk menimbulkan suatu kasus pertanahan. Semua itu tidak terlepas dari dinamika yang ada, sehingga untuk itu diperlukan suatu penanganan agar kasus pertanahan dapat diatasi. Penanganan kasus pertanahan di lingkup unit Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang menjadi tugas dari Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Dalam pelaksanaan penanganan kasus pertanahan Seksi Pengendalian dan Penanganan terdapat beberapa hambatan, antara lain kurang optimal pengarsipan, tidak adanya database tentang pengendalian Hak Atas Tanah dan lambatnya proses penyelesaian kasus pertanahan. Berangkat dari hambatan tersebut maka dibutuhkan gagasan pemecahan masalah untuk mengatasiny

Ada dua jenis data pertanahan yang dapat di digitalisasi yaitu data tekstual dan data spasial. Data tekstual merupakan data yang berbentuk teks yang terdapat berupa isian-isian dari item-item yang ada pada surat ukur yang menjelaskan kondisi fisik tanah, baik letak,  lokasi, keadaan tanah, luas dan sebagainya. Sedangkan data spasial merupakan data vektor yg berupa garis yang memiliki arah dan panjang. Oleh kerana itu penulis mengangkat berdasarkan isu yang ada di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu yaitu “Percepatan Validasi Surat Ukur Dan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Melalui Aplikasi KKP Di Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu”. Peneliti memilih kelurahan Bumi Ayu karena masih didapatkannya wilayah yang belum tervalidasi diharapkan bisa memenuhi sebagai desa lengkap.

Kantor Pertanahan Kabupaten Blora merupakan salah satu instansi yang bertugas untuk melakukan pelayanan di bidang pendaftaran tanah, dengan hasil akhir berupa 2 sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah. Pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora saat ini masih mengalami banyak permasalahan sehingga perlu upaya-upaya untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan yang belum berjalan dengan baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan penyelesaian terhadap tunggakan-tunggakan pekerjaan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Namun hingga saat ini tunggakan-tunggakan yang ada masih belum bisa terselesaikan sepenuhnya yang disebabkan oleh beberapa kendala. Salah satu kendala yang muncul adalah belum adanya rekapitulasi tunggakan berkas. Pada kesempatan ini, penulis tertarik untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan berkas dengan membuat rekapitulasi tunggakan berkas di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Dalam rencana aktualisasi ini, rekapitulasi tunggakan berkas akan ditampilkan dalam bentuk web yang dapat diakses oleh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

Dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen penting yang harus dirawat dan dijaga demi menunjang kelancaran layanan pada masyarakat. Ruang arsip yang baik yaitu ruang arsip yang tertutup dan ruangan yang tidak boleh dimasuki oleh orang-orang yang tidak memiliki kepentingan, sehingga Pengelolaan ruang arsip terpenuhi. Berdasarkan envirolmental scanning penulis pada ruang arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun terlihat masih belum terlaksana dengan baik, dimana telah adanya aturan yang ditempel pada pintu masuk yaitu “Selain Petugas Dilarang Masuk” namun pada kenyataanya masih ada pegawai yang memasuki ruang arsip tersebut. Resiko jika hal ini terjadi secara berkelanjutan maka keamanan ruang arsip akan terganggu. Pegawai-pegawai yang memasuki ruangan arsip tersebut dalam rangka untuk meminjam Buku Tanah untuk kegiatan pemeliharaan data pertanahan contohnya layanan pengecekkan Sertipikat secara 3 elektronik dan juga peralihan hak.

Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara terdiri atas: Subbagian Tata Usaha; Seksi Survei dan Pemetaan; Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran; Seksi Penataan dan Pemberdayaan; Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan; dan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Seksi Penataan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan landreform; melaksanakan pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; melaksanakan redistribusi tanah; melaksanakan pemberdayaan tanah masyarakat; melaksanakan penatagunaan tanah; dan melaksanakan penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan program-program tersebut mungkin terdapat permasalahanpermasalahan yang menjadi penghambat kelancaran berjalannya tugas dan fungsi taupun ada peluang untuk meningkatkan mutu pelayanan melalui inovasi. Pemecahan isu yang ada ataupun perumusan inovasi yang mungkin diimplentasikan khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dirumuskan, dianalisa hingga ditemukan suatu gagasan yang kemudian diaktualisasikan serta disajikan dalam paparan ini.

Kendala yang menyebabkan kegiatan Perapatan Batas Kawasan Hutan menjadi kurang optimal salah satunya adalah terkait formulir ukur yang masih berupa formulir analog atau tertulis yang rawan terjadi kerusakan atau hilang. Selain formulir yang masih analog, akuisisi data berupa koordinat titik serta foto lapangan yang menampilkan lokasi patok masih menggunakan 2 gawai yang berbeda yaitu GPS handheld dan Kamera HP. Terpisahnya data yang dikumpulkan selama proses akuisisi data dapat menghambat tahapan pengolahan data karena perlu menyusun kembali serta melakukan digitalisasi koordinat yang ada di formulir ukur

Oleh karena itu, dalam rangka menerapkan nilai-nilai dasar ASN diperlukan adanya gagasan alternatif yang dapat dilakukan untuk penyelesaian permasalahan peminjaman buku tanah, warkah, dan surat ukur. Maka, pada aktualisasi ini berusaha untuk merespon permasalahan tersebut dengan membuat sebuah sistem pencatatan buku tanah, warkah, dan surat ukur berbasis online. Sistem tersebut diharapkan dapat meminimalisir atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Selain itu, aktualisasi ini diharapkan mampu menginplementasikan smart asn yang mana sistem peminjaman akan dilakukan secara online. Sistem pencatatan buku tanah, warkah, dan surat ukur diharapkan mampu mengamalkan nilai bela negara yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Peserta latsar diharapkan mampu berfikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.