Bilamana dikaitkan dengan Agenda 3 yaitu terkait Smart ASN bahwa dari kurangnya publikasi menyebabkan kurang optimal pelayanan publik sehingga perlunya meningkatkan adanya literasi digital bagi setiap ASN khususnya pada digital skills dengan cara berpikir kritis mencari solusi dari penyelesaian kasus diatas disamping mampu mengoperasikan sistem digital yang baik dan mampu dipahami oleh masyarakat dalam hal publikasi. Dan untuk manajemen ASN sendiri dari pembelajaran literasi digital ini terkait kurang optimalnya publikasi dapat dikhawatirkan kurangnya transparansi informasi penggunaan kartu BPJS tersebut. Maka guna transformasi manajemen ASN ini perlu diperhatikan pula terkait manajemen talenta dan mobilisasi personalia.

Di unit kerja penulis yaitu pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kegiatan PTSL sedang difokuskan pada pengolahan data kluster 4. Data K4 adalah bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat hak atas tanah, yang belum dipetakan atau berasal dari data geoKKP KW4, KW5, KW6 serta buku tanah yang belum dientrikan ke dalam sistem KKP. Kegiatan K4 bertujuan untuk meningkatkan kualitas seluruh data pertanahan menjadi KW 1, KW 2, dan KW3 yang valid. Kegiatan PTSL K4 memiliki target dan jadwal yang jelas, namun dalam pelaksanaannya masih sering ditemui berbagai permasalahan yang kompleks. Permasalahan di lapangan tersebut perlu diberikan penyelesaian yang sudah tertulis aturannya pada Petunjuk Teknis PTSL. Akan tetapi, beberapa permasalahan kegiatan K4 masih diselesaikan secara asumtif dan indikatif. Di sisi lain, peranan Petunjuk Teknis PTSL tahun 2022 juga belum sepenuhnya bersifat aplikatif sehingga mampu menghambat kegiatan PTSL. Permasalahan tersebut menunjukkan kebutuhan akan solusi penyelesaian agar kegiatan PTSL tidak terhambat. Adanya solusi permasalahan diharapkan dapat mengefektifkan tugas dan fungsi dari Seksi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui kegiatan aktualisasi CPNS. Selain itu, kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di unit kerja dengan berlandaskan agendaagenda yang diberikan ketika Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) seperti nilai-nilai BerAKHLAK, manajemen ASN, serta Smart AS

Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali yang merupakan unit kerja penulis ditempatkan, memiliki program pelayanan pertanahan secara rutin seperti pemecahan bidang tanah, penggabungan bidang tanah, peralihan hak atas tanah, dan lain sebagainya. Dalam proses pelayanan pertanahan tersebut penulis mengerucutkan pada pelayanan pelayanan yang berhubungan langsung dengan Seksi Survei dan Pemetaan yakni pelayanan yang membutuhkan pengukuran bidang tanah. Permohonan pengukuran di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali tergolong memiliki intensitas yang tinggi. Dalam 1 (satu) hari rata rata terdapat 124 berkas permohonan masuk. Namun pada pelaksanaan permohonan pengukuran tersebut terkadang terdapat beberapa kendala yang membuat permohonan tersebut tidak terselesaikan dan menjadi tunggakan. Inilah yang disebut dengan tunggakan Penerimaan Pembayaran di Muka (PPDM). Tunggakan PPDM Kantah Kab. Boyolali sendiri menurut data di Dashboard KKP terdapat sekitar 2249 permohonan yang tertunggak per 18 Juli 2022. Jika hal ini terus dibiarkan akan berdampak pada semakin banyaknya tunggakan yang terjadi dan hak-hak dari masyarakat tidak tersampaikan dengan baik. Hal inilah yang membuat penulis tertarik mengangkat isu tersebut.

Berdasarkan identifikasi isu, tapisan, analisa, dan alternatif penyelesaian isu, peserta menemukan isu kendala terkait efektivitas dan kemudahan dalam proses kegiatan yang dalam hal ini terkait masih kurangnya inovasi dan kreatifitas yang dapat mendukung keberlangsungan kegitan pengadaan tanah. Selanjutnya terkait kegiatan pengadaan tanah, kantor pertanahan kabupaten karanganyar sedang dikejar target proyek pengadaan tanah bendungan jlantah yang dalam hal ini harus rampung di akhir tahun 2022 dikarenakan salah satu proyek strategis nasional ini ditargetkan akan diresmikan pada tahun 2023. Kegiatan yang dilakukan pun haruslah dikebut khususnya dari sisi yuridis sebagai tanggung jawab Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Namun dari hasil pengamatan penulis terdapat sebuah kendala dalam kegiatan verifikasi data dengan para pihak yang berhak. Hal ini terkait pemanfaatan teknologi untuk mempermudah proses pendataan dan berbagai kendala lapangan lainnya yang memperlambat proses verifikasi.

Salah satu masalahnya adalah terdapat bidang tanah yang berada di luar batas administrasi desa yang seharusnya. Sehingga menimbulkan tidak sesuainya administrasi desa antara bidang yang terpetakan terhadap letak bidang tanah yang tertulis pada sertifikat tanah. Faktor penyebab diantaranya adalah belum terbaruinya batas administrasi pertanahan desa yang dipakai. Permasalahan tersebut terkait dengan isu yang diangkat oleh penulis yaitu belum terbarui batas administrasi pertanahan desa menyebabkan bidang keluar batas. Dengan melakukan optimalisasi batas administrasi pertanahan desa diharapkan batas desa akan terbarui sebagai salah satu bentuk perbaikan kualitas dan mutu data pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung.

Mengingat Uji Kompetensi bagi kedua jabatan fungsional tersebut baru pertama kali dilakukan, maka perlu dilakukan penetapan metode, tim penilai kompetensi, dan penyusunan materi uji kompetensi untuk kompetensi manajerial, sosial kultural, dan kompetensi teknis. Jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi jabatan penulis, Asesor SDM Aparatur merupakan pelaksana teknis fungsional di bidang asesmen kompetensi/potensi, termasuk dalam pengembangan dan penyusunan instrumen penilaian. Wawancara merupakan salah satu metode/alat ukur yang utama dan digunakan dalam uji kompetensi untuk semua jenjang jabatan fungsional. Untuk itu sangat diperlukan adanya instrumen wawancara yang dapat menggali kompetensi pegawai dengan tepat sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina. Dengan demikian diangkat gagasan terkait “Penyusunan Panduan Wawancara Uji Kompetensi bagi Jabatan Fungsional Penata Kadastral dan Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral”

Kurangnya informasi terkait pendaftaran tanah pertama kali yang ada di Kantor Pertanahan Kota Salatiga tercermin dari belum adanya media informasi yang dengan mudah dapat diaksess oleh masyarakat yang berwujud media cetak maupun media digital yang berisi mengenai pendaftaran tanah pertama kali. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai pelayan publik untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Zaman modern seperti sekarang ini barang atau jasa dapat berbentuk secara fisik maupun digital. Memberikan peningkatan terhadap layanan informasi pendaftaran tanah pertama kali tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat tetapi juga bagi instansi sendiri untuk meningkatkan pelayanan pertanahan menjadi lebih baik. Dalam rangka pelaksanaan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, para CPNS diwajibkan untuk mengangkat suatu isu pengembangan dan pemecahan masalah di lingkup Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, core issue yang penulis angkat adalah kurang maksimalnya informasi layanan hak milik dan hak guna bangunan perorangan pendaftaran tanah pertama kali di unit penulis bekerja yaitu Kantor Pertanahan Kota Salatiga.

Upaya untuk membantu proses penataan arsip dokumen tersebut dengan cara memperbaiki tata kelola dan membuat pencatatan peminjaman Buku Tanah dan Surat Ukur, karenaBuku Tanah merupakan dokumen  yang sangat penting dan merupakan suatu barang bukti yang merupakan bukti fisik dan yuridis. Perbaikan tata kelola ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pengecekannya,serta meningkatkan keamanan dari resiko Buku Tanah dan Surat ukur yang sulit ditemukan karena terselip ataupun hilang. Jika dilihat dengan kondisi nyata di tempat satuan kerja saat ini, penataan Buku Tanah dan Surat Ukur masih diperlukan adanya perhatian yang cukup serius. Buku Tanah dan Surat Ukur yang tertata tidak tertib sesuai dengan kecamatannya akan menyuitkan pengecekannya dan belum adanya mekanisme pencatatan peminjaman dapat membuat Buku Tanah dan/atau Surat Ukur dapat terabaikan sewaktuwaktu.

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan terdapat beberapa warkah yang sudah tersusun dan terjilid rapi, namun hal tersebut tidak menjamin kemudahan pegawai dalam mencari dokumen yang dibutuhkan. Seperti warkah di tahun 2018-2019. Sistem pengarsipan warkah di periode tersebut sudah terjilid rapi dan sudah disusun di rak penyimpanan. Namun di dalam album tersebut dokumen masih acak, tidak urut, dan berantakan. Tidak adanya data excel menyebabkan pegawai sangat sulit mencari dokumen untuk periode tersebut. Hal tersebut dapat menghambat pekerjaan dan apabila ada masalah sengketa tanah yang membutuhkan dokumen warkah bisa berakibat fatal karena dokumen yang tidak lengkap.

Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tertatanya Buku Tanah dengan baik yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang Kompeten sebagai pengelola arsip khususnya Buku Tanah selain itu Buku Tanah yang terus bertambah salah satunya karena adanya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) namun tidak langsung diarsipkan dikarenakan kekurangan Bundel menjadi salah satu faktor penyebab arsip Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli belum tertata rapi. Belum dilaksanakannya metode pengarsipan Buku Tanah secara digital juga menjadi alasan lambatnya pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli.