Pada pelaksanaan aktualisasi dalam hal ini peserta berada di seksi Penataan dan Pemberdayaan. menemukan beberapa isu, salah satunya adalah “Belum Optimalnya Inventarisasi Arsip Digital Pertimbangan Teknis Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang”. Pada inventarisasi arsip permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) telah dilakukan secara baik. Arsip permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) telah disimpan dengan rapi pada lemari berkas sesuai dengan tahun. Akan tetapi, arsip permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) belum tersedia dalam bentuk digital sehingga ketika sewaktu-waktu membutuhkan data dengan cepat dibutuhkan tenaga dan waktu untuk mengambil arsip permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) dalam lemari. Apabila arsip permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) dalam bentuk digital dapat disediakan dapat mewujudkan dan meningkatkan kualitas dalam melayani masyarakat yang berkaitan erat dengan substansi materi beroirentasi pelayanan.

Namun dalam kegiatan Pengarsipan Warkah belum dilakukan secara Digital, sehingga masih perlu memerlukan tempat pengarsipan untuk mengamankan data-data Warkah. Pengarsipan Warkah secara konvensional tentu memiliki resiko seperti dokumen rusak sehingga tidak terbaca atau sulit terbaca, dan selalu bertambahnya dokumen-dokumen yang perlu diarsipkan maka ruang pengarsipan Warkah akan semakin tidak dapat menampung warkah-warkah baru bahkan dapat terjadi overload. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan maka penulis mengangkat isu tersebut sebagai bahan aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS dengan judul “Optimalisasi Pengarsipan Warkah Permohonan Jual Beli Melalui Digitalisasi”. Melalui aktualisasi ini diharapkan dapat memberikan optimalisasi terhadap pengarsipan Warkah Jual Beli di Kementerian ATR/BPN khusunya di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap serta mewujudkan kantor layanan yang modern.

Hasil identifikasi isu yang terjadi di Seksi Penataan dan Pemberdayaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang ditemukan permasalahan masih kurang tertatanya basis data dalam kegiatan layanan Perizinan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP). Hal ini dibuktikan dengan penyimpanan data Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) masih dilakukan dengan penataan seadanya dan belum adanya sistem penyimpanan data secara digital yang sistematis. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem penyimpanan data kegiatan layanan Perizinan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) secara digital yang sistematis dan relatif aman. Berdasarkan pengamatan Peserta CPNS di lingkungan kerja dan penggalian informasi dari pegawai kantor, akibat kurang tertatanya basis data dalam kegiatan layanan Perizinan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) tidak segera diselesaikan diantaranya: (1) Tidak adanya Risalah PTP yang terdigitalisasi; (2) Informasi Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) hanya bisa diakses di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang saja; (3) Informasi berkas Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) hanya dapat dipahami oleh pegawai yang diberi tanggung jawab; (4) Banyak berkas PTP yang menumpuk dan memenuhi ruang kerja, (5) Potensi berkas hilang/rusak jika terkena bencana alam, kebakaran maupun kejadian lainnya. Isu ini jika dikaitkan dengan materi agenda 3 Manajemen ASN yaitu tidak sesuai dengan asas efektif dan efisien dalam manajemen pengelolaan dokumen pengarsipan. Selain itu jika dikaitkan dengan SMART ASN, penerapan literasi digital seharusnya dapat dioptimalkan dengan baik, di mana literasi digital adalah kemampuan/kecakapan ASN untuk menguasai teknologi.

Isu yang sering ditemukan ialah berkaitan dengan penumpukan tunggakan berkas. Berdasarkan fakta, ada 2 faktor yang menjadi penyebabnya antara lain faktor internal yaitu kurangnya jumlah SDM, manajemen ASNnya tidak maksimal, penggunaan teknologi yang belum merata kemudian faktor eksternal seperti banyaknya berkas masuk, faktor eksternal ini terindikasi setelah berkas masuk dan pada proses pelayanan ditemukan administrasi kurang lengkap. Tindak lanjut dari Kantor Pertanahan adalah menghentikan proses terlebih dahulu, jika sudah lengkap maka proses pelayanan dapat dilanjutkan, namun hal tersebut sering kali tidak berjalan mulus karena Pemohon tidak meninggalkan nomor yang bisa dihubungi sehingga Kantah tidak bisa memghubungi Pemohon untuk menginformasikan kekurangan kelengkapan administrasi. Untuk mengatasi hal tersebut, Kantor Pertanahan Kab. Grobogan harus menyusun strategi dan menemukan gagasan untuk mengantisipasi isu agar tidak menjadi masalah nantinya.

Beberapa isu berhasil ditemukan dari pengamatan maupun tukar pikiran dengan senior dan rekan kerja yang dilakukan di unit kerja penulis (Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas). Isu yang terdapat di Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas diantaranya: a. Beban target kegiatan yang besar, seperti kegiatan permohonan pengukuran dan pemetaan setiap bulannya rata-rata 500 bidang, target PTSL setiap tahunnya besar 9 (PTSL 2021 target 40.000 PBT dan 102.580 SHT, PTSL 2022 target 70.000 PBT dan 66.000 SHT). Beban target kegiatan yang besar tersebut belum sesuai dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang mencukupi. b. Adanya residu dan anomali kegiatan PTSL 2017-2021 c. Web KKP yang sering mengalami kendala. d. Minimnya ruang untuk penyimpanan arsip dokumen pertanahan. Berdasarkan data yang sudah diperoleh, penulis bermaksud untuk dapat lebih lanjut menjabarkan isu tersebut, memilih isu prioritas, serta memunculkan gagasan yang dapat menyelesaikan isu tersebut. Namun dengan tetap mempertimbangkan gagasan yang realistis dan dapat dilaksanakan pada masa aktualisasi dari penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Kegiatan peningkatan kualitas data K4 dilakukan dengan mengumpulkan data bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan baik pada peta pendaftaran maupun secara digital pada GeoKKP, untuk kemudian dilakukan pendigitalisasian gambar bidang tanahnya, terutama bidang tanah yang mengandung informasi spasialnya. Pada pelaksanaannya, kegiatan penyelesaian bidang tanah K4 tersebut masih belum optimal bahkan jauh dari perencanaan. Khususnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, penyelesaian pada tahun berjalan hanya mencapai angka 12%. Banyak faktor yang dapat 11 mempengaruhi terhambatnya kegiatan ini, sehingga perlu dikaji lebih lanjut untuk segera ditemukan penyelesaiannya. Sebab semakin lama bidang tanah K4 yang tidak terpetakan, akan semakin menunda penyelesaian kebijakan satu peta bidang tanah di Indonesia. Pada lain sisi, sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan menjadi komponen utama dalam melaksanakan kebijakan pelayanan publik, perlu dibekali dengan nilai-nilai dasar BerAKHLAK sesuai kode etik PNS yang telah ditetapkan pada UU No. 5 Tahun 2014. Selain itu, CPNS juga dibekali dengan konsep dan implementasi mengenai Manajemen ASN dan SMART ASN. Demi membiasakan nilai-nilai dasar tersebut, CPNS difasilitasi untuk menaktualisasikan nilai tersebut dalam penyelesaian isu-isu yang terjadi pada lingkungan kerjanya.

Seperti kita  ketahui bersama pada Provinsi Sulawesi Tengah khususnya kabupaten Donggala termasuk wilayah yang rawan terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Jika tidak ditangani dengan baik dan benar akan mengalami lambatnya pelayanan di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan di kantor Pertanahan Kabupaten Donggala. Maka dari itu perlu penanganan pengelolaan arsip yang lebih sistematis. Berdasarkan uraian di atas penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala Jabatan Calon Analis Hukum Pertanahan mengaktualisasikan Core Values ASN (BerAkhlak) berdasarkan kegiatan yang sudah diaktualisasi sesuai dengan tugas penulis di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, hal inilah yang mendasari penulis untuk memilih judul ”Optimalisasi Pengelolaan Arsip Pengadaan Tanah Secara Sistematis Melalui Google Drive di Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala”.

Keberhasilan pembekalan nilai-nilai dasar ASN pada Pelatihan Dasar (Latsar) ini bukan hanya diukur melalui pemahaman nilai dasar ASN tersebut, tetapi juga diukur dari kemampuan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN dalam konteks pekerjaan ditempat kerja atau diinstansi  yang ditunjuk sebagai tempat kerja peserta. Tahap aktualisasi nilai-nilai dasar ASN adalah merupakan komponen utama pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar). Pemahaman yang lengkap tentang ketujuh nilai dasar ASN tersebut serta Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI akan menjadi modal yang sangat berarti dalam pengaktualisasiannya. Pemahaman tersebut akan diproses dalam suatu rangkaian kegiatan aktualisasi, mengaktualisasikan hasil rancangan ditempat kerja (off campus), melaporkan hasil aktualisasi dalam seminar dan membuat rencana aksi penyempurnaan aktualisasi. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulis berpendapat bahwa Kantor Pertanahan Kota Jambi perlu untuk melakukan penambahan sarana dan prasarana bagi pegawai penyandang khusus disabilitas untuk memudahkan akses jalannya dalam rangka pelayanan publiknya melalui kegiatan aktualisasi ini, penyusun berusahadapat memberikan perbaikan pada tahun 2022 atau pada waktu yang akan datang jika ada penerimaan CPNS di Kantor Pertanahan Kota Jambi melalui jalur disabilitas sudah terpenuhi sarana dan prasarananya dalam berkerjanya.

Berdasarkan identifikasi isu, tapisan, analisa, dan alternatif penyelesaian isu, peserta menemukan core isu di satuan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan yaitu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Pekalongan dalam mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Hal ini cukuplah menjadi perhatian karena program PTSL merupakan gerakan nasional yang dilakukan dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional. Apabila tidak segera diselesaikan isu tersebut dapat berdampak pada unit kerja beserta instansi karena tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Selain itu, keengganan masyarakat untuk dapat mengikuti program PTSL akan berdampak pada masyarakat itu sendiri karena tidak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanahnya serta berpotensi menimbulkan maraknya terjadi sengketa di bidang pertanahan. Guna menjawab isu yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan atas dasar pembuatan rancangan aktualisasi penulis berinisiatif mengusulkan alternatif penyelesaian isu berupa ‘’Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Pekalongan dalam Mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap melalui Pembuatan Konten Digital’’

Diketahui bahwa sudah tersedia panduan penyelenggaraan, baik untuk Jabatan Pengawas maupun untuk Jabatan Pelaksana. Perlu diketahui bahwa pada saat ini penyelenggaraan penilaian kompetensi menjadi tugas dan fungsi dari Subbidang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi di bawah Bidang Penilaian Kompetensi. Adanya panduan-panduan penyelenggaraan tersebut ternyata belum cukup untuk mengatas hambatan-hambatan yang muncul selama penyelenggaraan penilaian kompetensi dan berdampak pada kelancaran proses penyelenggaraan penilaian kompetensi itu sendiri. Cukup menjadi penting karena hal tersebut juga bisa menjadi bahan evaluasi terkait pengakuan kelayakan oleh Instansi Pembina. Dengan demikian ditentukan gagasan pemecah isu yang diangkat yaitu ”Penyusunan Rancangan Standard Operating Procedure (SOP) Penyelenggaran Penilaian Kompetensi pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional”.