Namun rupanya, tidak semua masyarakat yang mengikuti penyuluhan memahami terkait materi akses reforma agraria yang disampaikan. Masyarakat lebih mengenal program PTSL dan mempertanyakan terkait output/ produk program akses reforma agraria. Banyak yang mengira program akses reforma agraria merupakan program pengganti dari PTSL yang sudah lebih dikenal sebelumnya oleh masyarakat. Padahal, setelah dilakukan penyuluhan, masyarakat mengerti terkait kegiatan penanganan akses reforma agraria, sehingga masyarakat yang menjadi target sasaran dapat memanfatkan program akses reforma agraria tersebut. Jika program tersebut tidak dipahami oleh masyarakat, maka akan terjadi misinformasi, sehingga masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari akses reforma agraria menjadi terlewat dan tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Pada akhirnya masyarakat penerima manfaat tidak memiliki akses untuk meningkatkan nilai ekonomi yang mampu dioptimalkan, dan akhirnya kondisi ekonominya menjadi stagnan dan tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan pelayanan publik tersebut, tentunya Kantor Pertanahan tidak lepas dari permasalahan di lingkungan kerjanya. Salah satu isu permasalahan yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat adalah kurang optimalnya tata administrasi dalam rangka penyimpanan berkas arsip permohonan di Subseksi Pemeliharaan Data Hak Atas Tanah dan Pembinaan PPAT. Sehubungan dengan terus terjadinya pemeliharaan data pertanahan, maka berkas arsip yang ada di Subseksi Pemeliharaan Data Hak Atas Tanah dan Pembinaan PPAT menjadi semakin menumpuk dan tidak tercatat dengan baik. Hal ini dikhawatirkan akan membuat berkas arsip menjadi rusak dan beresiko hilang sehingga merugikan pemohon sebagai penerima layanan pertanahan. Kegiatan Aktualisasi ini disusun dalam rangka mengoptimalisasikan tata administrasi dalam rangka tertib penyimpanan berkas arsip di Subseksi Pemeliharaan Data Hak Atas Tanah dan Pembinaan PPAT. Optimalisasi tersebut dilaksanakan dengan cara membenahi pencatatan berkas permohonan masuk dan keluar yang dilakukan secara digital.Dengan dilakukannya pencatatan secara digital diharapkan mampu mewujudkan tertib penyimpanan arsip berkas pada Subseksi Pemeliharaan Data Hak Atas Tanah dan Pembinaan PPAT. Dengan berbagai kendala yang menyebabkan permasalahan tersebut, diharapkan KegiatanAktualisasi ini dapat menjadi sebuah pedoman perencanaan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai belum optimalnya penyimpanan berkas akibat dari belum adanya tata administrasi yang baik.

Pada saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu khususnya di Seksi Penetapan hak dan Pendaftran Tanah dalam hal pelimpahan pekerjaan sertipikat pennganti karena hilang dan roya dari pegawai lama ke pegawai baru belum disertakan dengan petunjuk praktis dalam menyelesaikan tugas karena untuk mendapatkan informasi terkait pekerjaan , pegawai baru harus membaca juknis, juklak peraturan terkait serta berkonsultasi dengan pegawai baru sementara berkas permohonan yang masuk tetap harus diselesaikan sehingga dalam hal ini pegawai baru kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan yang 2 akan berakibat pada lamanya proses pengerjaan berkas permohonan terkait, maka perlu dilakukan pembuatan booklet untuk memudahkan pegawai baru dalam menyelesaikan pekerjaan sertipikat hilang dan roya pada kantor pertanahan kabupaten dompu untuk memudahkan pegawai baru dalam menyelesaikan pekerjaan.

Sengketa tanah adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Penyelesaian sengketa tanah melalui perundingan (mediasi) mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan yang memakan waktu, biaya, dan tenaga. Perundingan (mediasi) sesuai dengan sifat Bangsa Indonesia yang selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi akan memberikan kesamaan kedudukan antara kedua belah pihak yang bersengketa sejajar dan upaya penyelesaian akhirnya akan mendapatkan kesepakatan bersama. Badan Pertanahan Nasional (BPN) khususnya seksi pengendalian dan penanganan sengketa akan berperan sebagai mediator, apabila adanya pengaduan dari pihak pemohon yang memohonkan penanganan dan penyelesaian sengketa tanahnya. Berdasarkan pengaduan yang masuk ke kantor, BPN akan melakukan pengkajian kasus dan menjalankan peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa yang bertugas untuk memfasilitasi para pihak untuk bertemu dan menyampaikan pendapatnya masing-masing, guna mendapatkan kesepakatan bersama. Untuk dapat berkontribusi terhadap perubahan dalam peningkatan pelayanan penanganan dan penyelesaian sengketa, penulis akan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi guna menunjang penyelenggaraan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.

Pengarsipan menjadi hal yang sangat penting bagi kantor pertanahan. begitu pula kantor pertanahan Kab.Kuningan, arsip berkas buku tanah dan surat ukur digunakan dalam digitalisasi buku tanah dan surat ukur didalam KKP. Digitalisasi sangat bergantung pada kualitas arsip buku tanah dan surat ukur yang ada. Kelurahan kuningan merupakan daerah yang yang memiliki bidang 3 Pasal 9 Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah 4 Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun tentang pendaftaran tanah. 5 Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun tentang pendaftaran tanah. 3 paling banyak di kabupaten kuningan ada 6600 bidang, sekitar 2683 berkas dari 6600 berkas yang ada di kelurahan kuningan masih belum di scan dan digitalisasi didalam KKP, beberapa penyebabnya ialah masih ada buku tanah dan surat ukur yang belum digabungkan, masih ada berkas yang belum lengkap dan kekurangan sumber daya manusia, sehingga isu yang ada ialah bahwa belum optimalnya pengarsipan buku tanah dan surat ukur di kantor pertanahan Kab.Kuningan, Isu yang ditemukan tersebut menjadi bahasan utama pada rancangan aktualisasi ini, Sebagai solusi permasalah tersebut dilakukan Optimalisasi Penyimpanan Buku Tanah dan Surat Ukur di Kelurahan Kuningan dengan menggunakan Google Drive.

Di era digitalisasi industri 4.0 dengan kemajuan teknologi saat ini semakin memudahkan dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Begitupun dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menyongsong era digital berusaha bertransformasi digital dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat berusaha menyajikan segala kebutuhan masyarakat berbasis yang tentunya bertujuan agar semakin memudahkan masyarakat dalam pengurusan terkait layanan pertanahan yang diwujudkan pada penerapan sistem berbasis Komputerisasi Kantor Pertanahan (kkp.atrbpn.go.id), aplikasi Sentuh TanahKU, Survey TanahKu dan Aplikasi e-Learning PPSDM ATR BPN dan aplikasi lain yang berkaitan dengan layanan pertanahan. Sebagai lembaga atau instansi pelayan publik dibidang pertanahan tempat penulis bekerja yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Majene penggunaan dan pemanfaatan teknologi dalam memberikan pelayan kepada masyarakat begitupun di internal kantor pertanahan itu sendiri belum sepenuhnya maksimal hal ini terjadi karena ketidakpahaman dan belum cakapanya pegawai dalam memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya tidak optimalnya sistem administrasi peminjaman warkah dan arsip pertanahan yang masih menggunakan buku catatan ekspedisi (manual)

Salah satu kewajiban dalam pengelolaan barang milik negara adalah dengan 2 melakukan inventarisasi BMN itu sendiri. Proses inventarisasi BMN dilakukan melalui software yang telah disediakan oleh pemerintah yaitu SIMAK BMN. Berdasarkan pengertianya SIMAK BMN/Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Situasi yang terjadi pada Kantor Pertanahan Kota Cirebon yaitu banyaknya BMN yang tidak sesuai kondisi fisiknya dengan data yang tertera pada SIMAK BMN. Hal tersebut disebabkan karna belum dilaksanakanya penilaian dan pembaharuan data kondisi BMN. Kondisi seperti ini menyebabkan sulitnya proses penggantian BMN yang telah rusak dan ketidak akuratan data yang ada pada SIMAK BMN. Maka dari itu pada kegiatan Aktualisasi penulis akan melakukan penilaian kondisi fisik seluruh BMN Kantah Kota Cirebon dan melakukan pembaharuan data pada SIMAK BMN.

Para PPAT diwajibkan untuk mengirimkan laporan tersebut karena hal tersebut telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Jabatan PPAT. Namun, para PPAT sering mengalami keterhambatan pengiriman berkas tersebut dengan kendala harus datang langsung ke Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, yang mana hal tersebut sangat memakan waktu serta biaya operasional. Oleh sebab itu, dibutuhkannya digitalisasi laporan guna mempermudah para PPAT untuk mengirimkan berkas tersebut serta dapat meminimalisir biaya yang diperlukan. Jika dikaitkan dengan Materi Agenda II yakni Ber-Akhlak apabila belum diterapkannya Adaptif yakni tidak menggunakan tekhnologi yang ada dan juga tidak melakukan inovasi. Dan jika dikaitkan dengan Materi Agenda III maka penerapan Smart ASN belum diimplementasikan di Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang yakni belum menerapkan digital skills dan mengubah dari metode konvensional menjadi metode digital serta belum menjadi Kantor yang menerapkan Smart Governance.

Terdapat 1704 tunggakan berkas 8 permohonan rutin yang disebabkan karena sebagian besar dari pemohon tidak melengkapi berkas sesuai yang telah ditentukan. Kekurangan berkas persyaratan menjadi pemicu tingginya jumlah tunggakan permohonan baik pendaftaran pertama kali maupun peralihan tanah, hal tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal karena tidak adanya tim inventaris terhadap tunggakan berkas dan tata kelola penyimpanan arsip berkas yang kurang optimal dan masih manual, berkas fisik permohonan tersebut tidak tertata rapi sehingga cukup sulit untuk melakukan pengecekan terhadap berkas tunggakan tersebut karena tidak terinventaris dan juga ada beberapa berkas permohonan yang ganda pada aplikasi KKP, beberapa berkas masih tercampur dengan berkas lainnya dan faktor eksternal yaitu beberapa pemohon sedang berada di luar negeri untuk bekerja dan juga pemegang kuasa pemohon tidak juga melengkapi berkas meskipun telah diberikan surat pemberitahuan pertama oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.

Hal yang diatur dalam peraturan tersebut meliputi : kelompok dan jenis pelayanan, persyaratan, biaya, waktu, prosedur, dan pelaporan. Namun, meskipun telah diatur dalam Perkaban No. 1 tahun 2010, implementasi dan penerapan dalam praktiknya masih belum sempurna. Persyaratan-persyaratan yang perlu dilengkapi tersebut masih terdapat kekurangan akibat belum optimalnya informasi yang masyarakat peroleh dalam proses pelayanan sertifikat tanah. Padahal dengan adanya kemajuan di era digital ini, kekurangan tersebut dapat dioptimalkan dengan penyebaran informasi melalui media yang terhubung dengan internet seperti contohnya pemanfaatan media-media sosial yang menjadi ruang utama masyarakat dalam memperoleh informasi. Tindakan ini berkaitan erat dengan kompetensi seorang Aparatur Sipil Negara dalam mewujudkan Smart ASN, yakni memanfaatkan literasi digital pada saat mengemban tugas dan kewajibannya sebagai pelayan publik.