Hal tersebut menunjukan penting dan urgensinya teknologi informasi agar dapat memudahkan kinerja dan meningkatkan efisiensi para pegawai. Dalam aktualisasi ini diharapkan agar sistem manual tersebut dapat diubah menjadi sistem digital untuk memberikan pelayanan publik yang baik. Sebagai ASN sangat penting dapat memberikan pelayanan ke masyarkat karena salah satu peran strategis aparatur pemerintah dalam mewujudkankan good governance adalah memberikan layanan prima dengan menerapakan core value BerAKHLAK serta menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, penulis menyusun laporan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Informasi Masyarakat dan Pegawai di Kantor Pertanahan Kota Depok Atas Tanah Yang Sedang Berperkara Di Pengadilan Melalui Sistem Digitalisasi Visual Basic Application dan Macro Excel”.

Berdasarkan data pencapaian kegiatan PTSL tahun 2022 per tanggal 4 Juli di Kantor Pertanahan Mamuju, dari 1800 bidang tanah yang belum terpetakan baru 357 bidang tanah yang berhasil dipetakan atau sekitar 19,8%. Kurang optimalnya pencapaian ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu peta pendaftaran yang tidak lengkap, GU/SU yang belum terentri di KKP, tumpang tindih bidang, perbedaan lokasi administrasi dengan sertipikat, perbedaan penguasaan, dan beberapa permasalahan lain. Permasalahan tersebut kemudian menyebabkan tertundanya pengambilan titik koordinat oleh petugas lapangan. Selain itu, pendataan yang kurang terstruktur juga menjadi kendala utama. Menurut petugas lapangan, pengambilan data dilakukan secara acak dan hanya berdasarkan peta kerja yang menampilkan semua bidang tanah yang terpetakan maupun yang belum terpetakan. Permasalahan diatas tentu dapat memicu pengulangan ketidakberhasilan pencapaian target K4 di Kantor Pertanahan Mamuju seperti yang terjadi di tahun 2021 yang hanya mencapai 60,19%. Ketidakberhasilan tersebut tentu berakibat pada kualitas data kantor pertanahan yang masih rendah dan dapat menghampat pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis membuat sebuah gagasan penyelesaian yaitu melakukan optimalisasi pendataan K4 dengan mengklasifikasikan data K4 berdasarkan tingkat penyelesaian masalah sesuai dengan Juknis PTSL Tahun 2022 agar pendataan lebih terstruktur dan petugas lapangan dapat menentukan prioritas pendataan.

Dengan demikian CPNS akan terbiasa dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN serta Manajemen ASN dan Smart ASN saat melaksanakan tugas pada unit kerja masing-masing. Pada saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, penataan Registrasi Sertipikat Lama (PH2) belum dikelola dengan optimal, terlebih kondisi fisik Buku Registrasi Sertipikat Lama (PH2) dalam kondisi rapuh, rawan robek serta tulisan yang sudah mulai memudar dan sudah berumur tua, maka perlu dilakukan digitalisasi untuk menyelamatkan informasi yang ada di dalam buku tersebut. Penataan ini dilakukan sebagai cadangan atau pengganti apabila buku fisik Registrasi Sertipikat Lama (PH2) sudah rusak dan tidak bisa diidentifikasi lagi. Oleh sebab itu penulis mengangkat permasalahan tersebut untuk 2 diselesaikan dengan Judul “Digitalisasi Registrasi Sertipikat Lama (PH2) Terkait Upaya Penyimpanan Data Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu” sebagai wujud aktualisasi yang dilakukan di tempat kerja penulis.

Pada proses peningkatan kualitas data dimungkinkan terdapat bidang tanah yang belum bisa tervalidasi karena berbagai hal, salah satunya masih banyak ditemukan bidang-bidang tanah yang overlap dengan bidang tanah sekitarnya, dan masih ditemukan bidang tanah yang double pada lokasi yang sama yang disebabkan kesalahan 13 plotting data bidang tanah, sertifikat ganda karena pelaksanaan PTSL terlebih dahulu dilakukan pada tahun 2019 sebelum pemetaan bidang K4 yang baru dilakukan pada tahun 2020, dan lain sebagainya. Hal ini mengakibatkan bidang tanah tidak dapat divalidasi dan jika tidak diantisipasi akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Oleh karena itu diperlukan tindakan pembersihan data bidang tanah (cleansing) untuk mereduksi atau menghilangkan data bidang tanah yang overlap atau double. Proses cleansing menggunakan fitur GIS yaitu Topology. Topology adalah pengaturan bagaimana fitur titik, garis, dan poligon berbagi geometri, Topology digunakan untuk menganalisa data spasial dengan menerapkan dan menetapkan integrity rules seperti tidak ada tumpang tindih antar poligon, tidak ada celah atau gap antar poligon dan lain sebagainya (sumber: pro.arcgis.com). Penerapan teknologi ini sejalan dengan tujuan Smart ASN dan Manajemen ASN dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

PTSL dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menjadi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pada pengerjaanya, lokasi Desa/Kelurahan yang ditetapkan dalam Penetapan Lokasi tahun 2022 harus diselesaikan sampai dengan Desa/Kelurahan Lengkap. Nilai Desa Lengkap merupakan indikator ketercapaian target PTSL. Melihat capaian progress pengerjaan sampai dengan akhir semester pertama tahun 2022 dari 17 Target Nilai Desa Lengkap, baru 6 yang telah tercapai. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengoptimalkan pengerjaan desa lengkap ini. 3 Tujuan dari Aktualisasi ini adalah untuk menyusun Standar Pengolahan Data untuk mengoptimalkan pengerjaan Desa Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN, Manajemen ASN dan Smart ASN pada pelaksanaanya.

Layanan pengecekan Sertipikat menurut standar operasinal pelayanannya diberikan dalam jangka waktu tiga hari. Namun dalam pelaksanaannya banyak hal-hal yang menjadi kendala dari layanan pengecekan Sertipikat sehingga permohonan tidak selesai ditindaklanjuti dalam waktu tiga hari sehingga layanan pengecekan Sertipikat menjadi tidak optimal. Salah satu penyebabnya adalah belum di validasinya buku tanah sehingga petugas layanan pengecekan Sertipikat harus melakukan validasi buku tanah terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan waktu yang dibutuhkan oleh petugas untuk melakukan layanan pengecekan Sertipikat menjadi lama dan kurang efisien. Akibatnya 9 akan terjadinya tunggakan yang tidak dapat diselesaikan oleh petugas tepat waktu karena permohonan pengecekan Sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dalam sehari mencapai 50 berkas permohonan yang masuk dan setiap hari akan bertambah. Sarana dan prasarana yang kurang memadai juga merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan layanan. Hal ini bukan hanya berdampak pada layanan pengecekan Sertipikat namun juga layanan lain bahkan pada tugas atau pekerjaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Akibat dari kendala-kendala tersebut adalah tidak optimalnya pelaksanaan layanan pengecekan Sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar sehingga perlu dibutuhkan solusi yang dapat meningkatkan layanan pengecekan Sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan pengamatan Penulis, BMN khususnya gedung kantor dan komputer di Seksi PPS dalam kondisi yang buruk. Gedung kantor mengalami bocor ketika hujan dan satu-satunya komputer rusak akibat terkena air dari atap yang bocor. Sebagai tindakan pemeliharaan Kantah Kab. Sumedang telah melaksanakan perbaikan beberapa gedung kantor termasuk gedung Seksi PPS dan telah merealisasi anggaran pemeliharaan hingga 90.77% pada bulan Juni Tahun 2022, namun kondisi gedung Seksi PPS masih belum membaik. Selain itu, gedung Seksi PPS yang mengalami bocor dan terendam air dapat membahayakan dokumen-dokumen penting serta sarana-sarana lainnya di dalam ruang tersebut.

Kendala tunggakan tersebut mendorong Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah terkhususnya Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah untuk dapat menyelesaikan tunggakan-tunggakan kerja agar tidak menyebabkan penumpukan berkas yang berkelanjutan dan juga meminimalisis resiko. Demi terwujudnya 3 pelayanan pertanahan yang efektif dan efisien, serta mewujudkan kantor pertanahan zero tunggakan, penulis melakukan aktualisasi dengan judul “Percepatan Penyelesaian Tunggakan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Demi Terwujudnya Pelayanan Efektif dan Efisien pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah” sebagai gagasan kreatif untuk menyelesaikan dan menuntaskan tunggakan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah.

Tujuan organisasi berupa pelayanan publik dan tata kelola kepemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing merupakan landasan dari aktualisasi yang akan dilaksanakan. Untuk mewujudkan tujuan organisasi tersebut, setiap Kantor Pertanahan harus memiliki tata kelola pelayanan yang berkualitas, Sumber daya manusia dan sarana pelayanan merupakan factor terbentuknya tata kelola pelayanan yang baik. Dengan adanya kegiatan optimalisasi dalam pelaksanaan pencatatan blokir/sita, diharapkan jika pelaksanaan pada hulu sudah optimal maka tidak lagi menghambat pelayanan pada hilir, seperti pelayanan peralihan hak, pemecahan/pemisahan/penggabungan hak dan sebagainya yang diakibatkan oleh masih adanya buku tanah yang terdapat catatan blokir/sita meskipun telah melewati jangka waktu sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perkembangan pesat pada era serba digital ini juga menciptakan tantangan yang dinamis. Era digital ini menuntut adanya penyediaan informasi secara lengkap secara digital, yang bisa diakses dimana saja, kapan saja. Setiap Kantor Pertanahan memiliki website resmi masing-masing sebagai sarana penyedia informasi dan sarana untuk memberikan pengumuman, baik kepada staff maupun pemohon. Salah satu hal penting yang tersedia dalam website Kantor Pertanahan adalah Formulir Permohonan, untuk memfasilitasi Pemohon agar bisa mengisi Formulir Permohonan secara lengkap dari rumah dan membawa kelengkapannya. Penyediaan Formulir Permohonan secara online di website Kantor Pertanahan merupakan bentuk pelayanan profesional yang diberikan oleh ATR BPN.