Salah satu solusi guna meminimalisir terjadinya kasus pertanahan adalah melakukan sosialisasi. Media yang dapat digunakan sosialisasi salah satunya melalui sosial media (youtube, instagram, twitter, dan facebook). Pada era digital seperti saat ini, sosial media menjadi salah satu tools yang cukup efektif dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Van Dijk dalam Nasrullah (2015) menyatakan bahwa sosial media adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu sosial media dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial. Isu ini berkaitan erat dengan implementasi SMART ASN, dimana ASN mestinya mengembangkan digital culture dan digital skill dalam menjalankan pekerjaan. Dalam konteks ini, digital culture diwujudkan dalam menciptakan kebiasaan dan mengembangkan perilaku untuk melakukan pekerjaan melalui pemanfaatan teknologi. Digital skill diwujudkan dengan memiliki kapasitas untuk menggunakan tekonologi demi memudahkan pekerjaan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menyusun sebuah rancangan aktualisasi yang berisikan kegiatan-kegiatan guna meminimalisir terjadinya kasus pertanahan yang diejawantahkan dalam rancangan aktualisasi berjudul “Minimalisir Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur Melalui Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Sengketa, Konflik, dan Perkara di Sosial Media”.

Data anomali dapat disebabkan proses backup restore tidak sempurna, kesalahan prosedur pengguna aplikasi, tidak tertib meng-update data, kerusakan software dan hardware pada aplikasi, dan satuan kerja tidak tertib memelihara data. Berdasarkan pemilihan isu di atas, penulis menyusun rancangan aktualisasi dengan pembuatan kertas kerja pengelolaan inventarisasi Barang Milik Negara yang dapat berfungsi sebagai data awal sebelum diinput kedalam sistem atau aplikasi aset khususnya membantu dalam proses kegiatan migrasi aplikasi dari SIMAK (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang pada tahun 2022 ini berpindah ke aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara). Kertas kerja juga menjadi backup data internal agar tertib dalam meng-update data dan apabila terjadi kerusakan software atau hardware pada aplikasi, satuan kerja memiliki backup datanya. Hal ini guna menghindari nilai normalisasi aset yang lebih besar di kemudaian hari.

bidang tanah yang belum terdaftar yang dikategorikan sebagai bidang tanah K1, K2 dan K3, namun termasuk juga bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar yang dikategorikan sebagai bidang tanah K4 guna peningkatan kualitas data pertanahannya. Sebagai kontrol kualitas terhadap kondisi bidang tanah terdaftar atau bidang tanah K4 tersebut maka dicanangkan kualifikasi data pertanahan, dimana menurut Pusat Data dan Informasi BPN kualitas data bidang tanah terdaftar dikategorikan dalam enam kelas kualitas (BPN 2011 dalam Mustofa, Aditya & Sutanta 2018). Adapun 6 (enam) kelas kualitas bidang tanah tersebut juga sudah tertuang dalam Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019, yaitu bidang tanah dengan kualitas kelas 1 (satu) selanjutnya disebut dengan KW 1, KW2, KW3, KW4, KW5 dan KW6. Peningkatan kualitas bidang tanah K4 ini dilaksanakan oleh seluruh kantor pertanahan kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Pada tahun 2022, realisasi pemetaan bidang tanah K4 pada PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi sebanyak 10.205 bidang tanah. Melihat realisasi jumlah pemetaan bidang tanah K4 yang cukup besar tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai “Optimalisasi Pemetaan Bidang Tanah K4 di Desa Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi”.

selama kurang lebih 2 bulan bekerja di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Substansi Penetapan Hak, Penulis mengobservasi isu-isu yang muncul. Masih terdapat isu-isu yang perlu di observasi kebenarannya dan apabila terdapat fakta pendukung isu tersebut maka akan menjadi hambatan dalam pekerjaan, sehingga masih diperlukan ide-ide solutif dan inovatif untuk mendukung kinerja Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Substansi Penetapan Hak. Pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, isu yang sering ditemukan ialah berkaitan dengan penumpukan tunggakan berkas. Banyak faktor penyebabnya antara lain ialah monitoring belum dilakukan dengan maksimal yang dimana klasifikasi yang tersedia pada kolom tabel masih kurang lengkap, kurangnya sosialisasi terkait persyaratan pengajuan permohonan Penetapan hak berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah, dan isu terkait substansi pendaftaran ialah belum lengkapnya hasil pindai buku tanah pada laman HT-el. Untuk mengatasi hal tersebut, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru harus menyusun strategi dan menemukan gagasan untuk mengantisipasi isu mengenai penumpukan tunggakan berkas agar hal ini tidak menjadi masalah nantinya. Pemanfaatan teknologi 5 Pasal 6 Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 1 Tahun 2021 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 3 informasi perlu dilakukan untuk bisa meningkatkan performa dalam pengerjaan berkas permohonan hak agar tidak terjadinya penumpukan berkas tunggakan pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.

Dalam menerapkan kegiatan aktualisasi LATSAR Calon Pegawai Negeri Sipil menentukan Identifikasi Isu di penempatan kerjanya, dalam hal ini penulis melakukan kegiatan Aktualisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu sebagai Analis Hukum Pertanahan pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran memiliki tugas yang erat kaitannya dengan permohonan pelayanan hak atas tanah tentunya tidak jarang menemui berbagai permasalahan. Adapun permasalahanpermasalahan yang berhasil diidentifikasi penulis diantaranya adalah: (1) Belum maksimalnya proses validasi Buku Tanah; (2) Belum optimalnya pemberian informasi 3 mengenai syarat pengurusan hak atas tanah; (3) Belum optimalnya pelayanan untuk proses permohonan pemecahan sertifikat. Berdasarkan ketiga isu tersebut, penulis mengambil judul ” OPTIMALISASI VALIDASI BUKU TANAH UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN PELAYANAN PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU”.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik dan perekat dan pemersatu bangsa, kualitas arsip dari masingmasing instansi dan unit kerja menjadi salah satu aspek yang penting. Kualitas dan aksesibilitas arsip yang baik akan menjadi cerminan penerapan pelayanan publik yang baik pula. Berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan 2 terpercaya. Namun saat ini, penyimpanan arsip penanganan dan pengendalian sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng masih belum maksimal. Adapun judul yang penulis angkat yaitu “OPTIMALISISASI PENATAAN DAN INVENTARISASI ARSIP BERKAS PENANGANAN KASUS PERTANAHAN PADA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENANGANAN SENGKETA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG”. Laporan aktualisasi ini dibuat guna mendukung rencana strategis nasional kementerian yaitu menuju Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang berstandar dunia dan dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Analis Hukum Pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jabatan Pelaksana Nonstruktural Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu Mengklasifikasikan tipologi sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

Pada era digital saat ini, penting dilakukan penyimpanan secara digital guna memudahkan dalam pencarian data dikemudian hari. Pada Rencana Strategis Kementrian Agraria dan Tata Ruang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 terdapat bahwa nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instransi pemerintah (SAKIP) masih berkisar 60 -66 sehingga diperlukan dukngan 4 semua lini untuk dapat mencapai nilai diatas 80 (A atau AA). Salah satu bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan nilai SAKIP Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu dengan digitalisasi arsip SPM sehingga dokumen SPM sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tetap terjaga serta dapat diunduh kapanpun dan dimanapun ketika diperlukan. Dokumen SPM apabila tidak dilakukan pengarsipan secara digital akan menyulitkan kita dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran dikemudian hari, dikarenakan ada kemungkinan dokumen - dokumen tersebut mengalami kerusakan atau hilang seiring dengan banyaknya dokumen yang ada. Oleh karena itu penulis membuat laporan aktualisasi “Digitalisasi Arsip SPM via Google Drive pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng” guna mengoptimalkan data arsip yang dimiliki.

Pengadua/keluhan masyarakat ini adalah tahap awal dari penyeleiesan permasalahan layanan/kasus pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat, mudah dan biaya ringan, kurang optimalnya program LEPAT KETAN ini seharusnya dapat diselesaikan dengan sesegera mungkin dikarenakan pengaduan/keluhan masyarakat adalah pondasi dari pelayanan pada Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, jika pengaduan/keluhan ini tidak cepat ditangani masyarakat akan merasa bahwa Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang belum memberikan pelayanan terbaik dikarenakan untuk memberikan pengaduan/keluhan terkait dengan Layanan ataupun Kasus Pertanahan belum optimalnya oprogram LEPAT KETAN pada Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang ini jika dikaitkan dengan Manajemen ASN tidak tercapainya nilai dasar ASN yaitu 2 memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, hal tersebut jika dikaitkan dengan Core Values BerAKHLAK yaitu belum tercapainya Nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Adaptif dan Kolaboratif, dan jika dikaitkan dengan Smart ASN Kurangnya Digital Skill yang menyebabkan pelayanan yang diberikan belum optimal hal tersebut tentunya menjadi isu yang akan diangkat oleh penulis dalam kegiatan aktualisasi ini, diharapkan dengan adanya perbaikan dalam program LEPAT KETAN ini dapat meningkatkan dan mengoptimalkan layanan pengaduan pada Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok seorang ASN dalam suatu unit kerja, yakni Kantor Pertanahan Kota Bandung, pasti memiliki beberapa isu di antaranya yaitu terbitnya sertipikat ganda, terjadinya tumpang tindih bidang tanah, serta tingginya angka tunggakan berkasberkas permohonan. Isu-isu tersebut tidak mencerminkan terciptanya sikap smart ASN karena minimnya literasi digital dan pengelolaan manajemen ASN yang baik karena peran PNS sebagai pelayan publik harus memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis beberapa isu di Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam rangka kegiatan aktualisasi yang dilakukan di dalam rangkaian kegiatan Latihan dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2022.

Oleh karena itu, dalam proses pemberian Hak Pakai harus dilakukan dengan cepat dan tepat sehingga dapat memberikan kepuasan atas pelayanan permohonan hak yang diberikan. Namun adanya kendala yang ditemui dalam proses pembuatan konsep Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai yaitu, berkas permohonan tersebut tidak memiliki monitoring proses perkembangan yang baik sehingga proses pembuatan Surat Keputusan tersebut menjadi lambat dan berjalan tidak efisien. Untuk menyelesaikan isu tersebut, digagas rancangan aktualisasi “Optimalisasi Pelayanan Pemberian Hak Pakai dengan Digitalisasi Monitoring Perjalanan Berkas di Kelompok Substansi Penetapan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat”. Gagasan ini diharapkan dapat menyelesaikan 3 permasalahan yang dihadapi agar pemberian Surat Keputusan pemberian Hak Pakai atas tanah instansi pemerintah dapat berlangsung secara optimal dengan dilakukannya monitoring secara berkala terhadap perjalanan berkas permohonan Hak Pakai di Kelompok Substansi Penetapan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat.