kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dalam melaksanakan tugas pengecekan buku tanah secara elektronik menggunakan aplikasi yang disebut dengan Mitra Kerja PPAT. Namun dalam pelaksanaannya, sering ditemui kurangnya dokumen yang diunggah oleh pemohon atau PPAT. Dari ketiga isu diatas, didapat 1 isu prioritas yaitu “Masih Banyaknya Tunggakan Berkas Permohonan SK Pemberian, Perpanjangan dan Pembaruan Hak di Koorsub Penetapan Hak Tanah dan Ruang Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara”. Isu tersebut terpilih melalui scoring dan konsultasi dengan mentor serta staf senior di Koordinator Substansi Penetapan Hak Tanah dan Ruang. Isu prioritas berhubungan dengan salah satu tugas Penulis di Koordinator Substansi Penetapan Hak Tanah dan Ruang yaitu penerbitan Surat Keputusan Penetapan HAT perorangan dan badan hukum. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dalam melakukan pelayanan penerbitan SK ternyata masih mengalami beberapa kendala atau permasalahan salah satunya adalah masih banyaknya tunggakan permohonan SK pemberian, perpanjangan dan pembaruan HAT. Sehingga, perlu terus dilakukan pembenahan terhadap tunggakan tersebut. Permasalahan tersebut memberi gambaran tentang belum optimalnya sistem manajemen ASN yang mengharuskan setiap ASN untuk melaksanakan pekerjaanya dengan cermat, disiplin, tanggung jawab dan penuh pengabdian.

Layanan Pengecekan Sertipikat adalah layanan untuk pemeriksaan kesesuaian data fisik dan data yuridis sertipikat Hak atas Tanah dengan data elektronik pada pangkalan data. Di unit kerja penulis, pelayanan sertifikat elektronik masih sering ditemukan berkas yang tidak lengkap saat melakukan verifikasi berkas permohonan oleh petugas, seringkali petugas memberikan toleransi kepada pemohon untuk melengkapi berkas pengecekan sertipikat elektronik, sehingga hal ini menjadi tunggakan pekerjaan karena harus menunggu berkas dilengkapi oleh pemohon. Oleh karena itu, dalam rangka aktualisasi pelatihan dasar CPNS ini penulis akan mencoba untuk melakukan Sosialisasi 3 syarat dan alur permohonan layanan pengecekan sertipikat elektronik melalui media standing banner dan informasi digital pada sosmed Kantor Pertanahan Kota Bogor.

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat khususnya seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, saat ini sistem pengarsipan dokumen masih dilakukan dengan cara manual, hal ini dapat mengakibatkan dokumen hilang dan tercecer karena belum adanya penataan dokumen yang baik. Hal ini akan menyulitkan ketika data tersebut dibutuhkan. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, perlu adanya penataan kearsipan yang tidak sekedar disimpan atau ditumpuk, tetapi perlu diatur cara penyimpanannya dengan tujuan sistem pengarsipan yang rapi dan ketika arsip dibutuhkan mudah ditemukan kembali. Maka dari itu sebagai CPNS di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat yang selama kurang lebih 1 (satu) bulan ditempatkan di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, merasa tepat untuk mengangkat isu terkait digitalisasi arsip dokumen untuk diselesaikan dengan judul “Optimalisasi Tata Kelola Sistem Pengarsipan Dokumen Melalui Google Drive di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat.” sebagai bentuk kegiatan aktualisasi di tempat kerja

Penerapan teknologi informasi telah terselenggara di berbagai bidang pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon seperti yang terlihat pada bagian Loket Pelayanan Pertanahan. Namun, pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran masih sangat minim penerapan dari teknologi informasi berbasis digital untuk mendukung terciptanya pelayanan yang optimal. Oleh sebab itu, dalam rangka aktualisasi pelatihan dasar CPNS ini, penulis akan mencoba untuk melakukan sosialisasi syarat-syarat permohonan SK pemberian hak dengan konstatasi (peningkatan karena habisnya HGB) dengan media sosial seperti instagram Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon sebagai tempat dan wadah yang strategis untuk menyebar luaskan informasi. Saat terealisasikan aktualisasi tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan inovasi baru sehingga memudahkan kinerja dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas para pegawai pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon serta pemenuhan pelayanan publik yang prima, sehingga penerapan dari nilai-nilai BerAKHLAK dapat tercerminkan dengan baik.

Penyusunan pengelolaan arsip pembinaan dan pengawasan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon yang sejauh ini dilakukan belum dikelola dengan dan teratur. Hal ini berdampak pada dokumen fisik dan dokumen non fisik yang belum tersusun rapih, belum lengkap, berkas dan surat-surat yang sering tercecer, hilang dan mengalami kerusakan dan dampaknya kurang optimal dalam pembinaan dan pengawasan PPAT sehingga dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Oleh karena itu menurut penulis perlu adanya inovasi teknis untuk pengelolaan arsip pembinaan dan pengawasan PPAT dengan menata dan melengkapi data informasi mengenai PPAT. Ketika dokumen arsip PPAT hilang atau 3 rusak, maka ada salinan aslinya yang tersimpan didalam google drive yang kapanpun bisa di akses untuk kepentingan internal Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon.

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Survei dan Pemetaan, diamati bahwa terdapat beberapa isu yang menghambat jalannya pelaksanaan kegiatan dan butuh untuk diselesaikan dan ditemukan solusinya agar tidak menurunkan kualitas pelayanan. Salah satu isu yang ditemukan dan butuh untuk ditemukan solusinya adalah banyaknya tunggakan pekerjaan pada Seksi Survei dan Pemetaan. Banyaknya tunggakan pekerjaan akan menyebabkan waktu pemrosesan berkas-berkas permohonan menjadi semakin lama, sehingga jangka waktu pelayanan menjadi tidak sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP). Hal ini terkait dengan manajemen ASN yang melanggar etika pelayanan publik, yaitu tidak profesional terkait dengan waktu pelayanan. Masyarakat sebagai pemohon tentunya menjadi pihak yang dirugikan karena menerima kualitas pelayanan yang tidak sesuai, selain itu dari petugas sendiri juga menjadi pihak yang dirugikan karena isu ini, karena jumlah tunggakan pekerjaan yang banyak akan menyebabkan beban menjadi semakin banyak. Setelah dilakukan analisis menggunakan teknik fishbone, ditemukan bahwa akar masalah dari isu banyaknya tunggakan pekerjaan tersebut adalah belum adanya sistem monitoring tunggakan pekerjaan secara digital di internal Seksi Survei dan Pemetaan. Dengan demikian, penulis mengusulkan sebuah gagasan untuk mengatasi isu tersebut dengan “Monitoring Tunggakan Pekerjaan di Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar secara digital melalui penggunaan Google Spreadsheet dan Google Sites”.

Namun sejak diberlakukan Inpres tersebut pada 1 Maret 2022, masih banyak masyarakat yang tidak melampirkan fotocopy bukti kepesertaan aktif BPJS Kesehatan. Sehingga di Satuan Kerja penulis yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat mengambil kebijakan untuk pemohon melampirkan Surat Pernyataan bahwa akan menyerahkan fotocopy kartu BPJS Kesehatan ketika mengambil kembali sertifikat hak dengan tandatangan pemohon di atas materai 10.000. Sembari menunggu pemohon mengambil sertifikat dengan menyerahkan fotocopy BPJS Kesehatan, terjadi penumpukan sertifikat di loket pengambilan. Sehingga dikhawatirkan muncul masalah kedepannya.

Dengan media baru ini, informasi juga dapat disebarluaskan dengan cepat. Kesempatan di ruang digital ini harus diimbangi dengan literasi digital yang mumpuni. Sehingga terwujudlah kinerja yang bukan hanya cakap di dunia nyata namun juga cakap di dunia digital. Berdasarkan pengamatan penulis selama masa percobaan CPNS sebagai analis hukum pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran, belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaran informasi di bidang pengendalian dan penanganan sengketa. Tidak adanya inovasi, kreatifitas, dan adaptasi dalam dunia digital menyebabkan kurangnya informasi bagi masyarakat dalam melakukan pengaduan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran.

Ditemukan beberapa fakta di Kantor Pertanahan Kota Bekasi yang masih manual untuk mendapatkan informasi pertnahan baik dari segi persyaratan dan juga pemenuhan berkas dan /atau dokumen yang dibutuhkan pemohon dalam berupaya pemenuhan kebutuhan pertanahan. Pemohon dan /atau masyarakat masih harus dating ke Kantor Pertanahan Kota Bekasi untuk mengantri. Maka dengan adanya permasalahan tersebut, penulis mengangkat isu “Timbulnya Hambatan, Kendala, dan Masalah pada Layanan Elektronik khususnya pada Pengecekan Sertifikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang mengakibatkan banyaknya tunggakan berkas” yang nantinya akan dicari akar masalahnya dan akan ditemukan gagasan-gagasan pemecah isu lalu gagasan-gagasan tersebut dipilih satu untuk dijadikan gagasan terpilih dalam memecahkan isu diatas. Kemudian akan disusun rencana kegiatan beserta tahapan-tahapannya untuk mewujudkan Layanan Elektronik yang akan memudahkan pemohon untuk mencari dan memahami peraturan terupdate dan dokumen serta formulir yang dibutuhkan sesuai peruntukkannya sehingga terwujudnya pelayanan yang efektif dan efisien layanan secara prima kepada masyarakat.

hal ini dilihat berdasarkan berdasarkan data statistik jumlah tunggakan pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung pertanggal 20 Juni 2020 adalah sebanyak 639 berkas. Khusus pada pelayanan permohonan pemberian Hak, jumlah tunggakan pelayanan pertanggal 20 Juni adalah 156 berkas. Tunggakan tersebut adalah dari tahun 2021-2022. Penyelesaian tunggakan pelayanan pertanahan harus segera diupayakan dan disegerakan demi peningkatan kinerja dan kepercayaan masyarakat serta untuk mencapai Tujuan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Percepatan Penyelesaian Tunggakan Pelayanan Pemberian Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung”.