Selain belum adanya rekomendasi dari Seksi Penataan dan Pemberdayaan, faktor lainnya adalah belum adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai petunjuk teknis (juknis) terkait pemantauan dan evaluasi pengendalian alih fungsi lahan sawah. Hal tersebut tentu akan menghambat pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi, yang akan berakibat tidak terlaksananya tugas dan fungsi secara optimal sesuai pada draft DIPA/POK. Ketidakterlaksanakannya tugas dan fungsi tentu telah menghambat jalannya kegiatan pelayanan, kurangnya rasa tanggungjawab terhadap tugas dan fungsi, dan kurangnya rasa integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS mewajibkan peserta untuk melaksanakan dan mengaplikasikan substansi materi dan nilai-nilai yang diperoleh selama masa pembelajaran pada proses habituasi di satuan kerja masing-masing. Salah satu yang menjadi bentuk pengaplikasikan nilai-nilainya yaitu dengan Menyusun Rancangan Aktualisasi. Rancangan Aktualisasi diawali dengan tahap penyusunan Rancangan Aktualisasi. Rancangan Aktualisasi merepresentasikan isu-isu yang ada di satuan kerja peserta, kemudian di identifikasi isu-isu utama yang kemudian diajukan gagasan pemecahan masalah dalam bentuk rencana, tahapan kegiatan hingga hasil dari kegiatan yang dilakukan. Pada pelaksanaannya dalam hal ini peserta berada di seksi Penataan dan Pemberdayaan menemukan beberapa isu yang setelah di identifikasi muncul isu 2 yang penting untuk diselesaikan “Belum Optimalnya Penyimpanan Dokumen Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Bentuk Digital”, apabila hal ini dapat disediakan maka dapat mewujudkan dan meningkatkan kualitas dalam melayani masyarakat yang berkaitan erat dengan substansi materi beroirentasi pelayanan.

belum optimal dalam hal pengerjaan teknis, perbaikan datanya dan sumber daya manusia yang ditunjuk untuk pengerjaannya. Dan sebagai suatu langkah percepatan pelaksanaan tugas pada Seksi Survei dan Pemetaan, anomali bidang tanah menjadi isu yang akan diangkat oleh penulis dalam kegiatan aktualisasi ini, diharapkan dengan adanya perbaikan data anomali bidang tanah dapat memperbaiki kualitas data pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang sehingga medukung transformasi digital di Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang yang sesuai dengan visi misi dan roadmap Kementerian ATR/BPN.

Berdasarkan pengamatan pada kondisi eksisting, ketersediaan data terkait bidangbidang pengadaan tanah yang dilaksanakan di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sudah tercatat dalam format tabular dan format drawing namun secara keruangan belum terdapat geodatabase pada bidang-bidang yang dilakukan pembebasan dalam pekerjaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sebanyak 4 (empat) pekerjaan pengadaan tanah yang ada di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan per tahun 2021, seluruhnya belum memiliki geodatabase pada bidang-bidang pengadaan tanah yang dibebaskan. Sebagai instansi yang bergerak dibidang pertanahan dan tata ruang, pemanfaatan teknologi spasial melalui penyusunan geodatabase sangat penting untuk dilakukan mengingat kebutuhan informasi spasial yang cukup intensif, kebutuhan pengelompokan dalam analisis keruangan, serta kebutuhan dalam membuat validasi spasial dan atribut dengan lokasi penyimpanan yang terpusat.

Untuk meningkatkan perubahan yang lebih baik dan modern, maka perlu dilakukan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Sehingga, pada tahap rancangan aktualisasi ini Penulis sebagai calon analis hukum pertanahan di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Mataram pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa terdorong untuk mengoptimalisasikan fungsi layanan pengaduan sengketa dan konflik pertanahan pada Kantah Kota Mataram yaitu memberikan layanan publik berbasis digital yang lebih mudah, murah, dan efisien sehingga terwujudnya penerapan literasi digital serta pelayanan yang lebih responsif karena dikelola langsung oleh pengelola pengaduan sengketa dan konflik yang lingkup alur pengaduan sengketa dan konflik yang lingkup alur pengaduan kasus pertanahan telah disesuaikan dengan peraturan terbaru.

yaitu untuk pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan. Selain itu data HPL ini juga bermanfaat untuk inventarisasi data pertanahan di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat meskipun masih sebatas rekapitulasi data HPL di beberapa kantah saja. Namun kegiatan ini dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan kegiatan rekapitulasi di seluruh Kantah se-Provinsi Jawa Barat untuk keberlanjutan kegiatan kedepannya. 3 Jika isu ini tidak dilaksanakan dapat menghambat kegiatan pelaporan kegiatan pertanahan. Mengingat Hak Pengelolaan merupakan hak menguasai negara yang kewenangannya dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk kemudian dikerjasamakan dengan pihak lain maka perlu bagi Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat untuk selalu mendata dan memonitoring kegiatan pertanahan Hak Pengelolaan yang ada di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hal tersebut diatas Penulis melaksanakan kegiatan Aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Rekapitulasi Hak Pengelolaan Dengan Memanfaatkan Google Drive Sebagai Penyedia Layanan Penyimpanan Data Pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat” yang telah penulis laksanakan selama masa Habituasi.

penyimpanan dan pengelolaan arsip untuk warkah khususnya Warkah PTSL belum dilaksanakan secara optimal dan belum tertatanya ruang pengarsipan sehingga membuat banyak dokumen rusak bahkan ada yang fisiknya hilang dan membuat pelayanan di kantor menjadi lambat. Mengingat pentingnya pengarsipan warkah tersebut sebagai sumber informasi suatu bidang tanah, maka diperlukan penanganan pengelolaan dan prosedur penyimpanan yang baik dan benar . Hal ini menjadi masalah karena warkah PTSL itu merupakan dokumen yang memuat Berkas Permohonan Hak , Pendaftaran Tanah , Buku Tanah,Surat Ukur, maupun Gambar Ukur,dll yang sangat penting dan harus dipergunakan ketika berhadapan dengan suatu masalah pertanahan.

Pemberian informasi kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk Pelayanan kepada masyarakat, yang mana pemberian informasi secara cepat, mudah dan praktis merupakan tujuan dari Pelayanan itu sendiri, yang mana kepuasan masyarakat adalah hal yang diutamakan. Percepatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu solusi dalam meberikan pelayanan informasi yang cepat, mudah dan praktis. Peraturan Menteri PANRB Nomor 91 Tahun 2021 memaknai inovasi pelayanan publik sebagai terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik tidak harus berupa suatu penemuan baru (dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi), tetapi dapat 4 merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual berupa hasil perluasan maupun peningkatan kualitas inovasi yang sudah ada. Berdasarkan Pengamatan Penulis kurang lebih 3 (tiga) bulan berada di Kantor Pertanahan Kota Dumai ditemukan permasalahan terkait dengan Pelayanan pemberian informasi kepada pemohon/masyarakat, yang mana di dalam pemberian informasi berkaitan dengan berkas yang sudah selesai, kelengkapan dan pengembalian belum optimal.

Kegiatan pengukuran dan pemetaan yang dilakukan Seksi Survei dan Pemetaan perlu menghasilkan kualitas data yang tinggi agar hasil pengukuran persil tanah terhindar dari adanya overlap antar bidang, kesesuaian lokasi, posisi, dan orientasi, dan kebenaran pengisian atribut non-spasial/metadata yang terkait informasi kepemilikan persil. Banyaknya persil yang diukur oleh petugas ukur dari Seksi Survei dan Pemetaan memerlukan kontrol kualitas untuk menjaga hasil kerja yang dikeluarkan Seksi Survei dan Pemetaan. Selain itu, pada kenyataannya petugas ukur dalam melakukan pengukuran dan penggambaran memiliki cara, persepsi, dan kebiasaan yang berbeda atau ada tahapan pekerjaan yang tidak/lupa dilakukan sehingga hasil ukuran menjadi tidak sesuai dan terjadi kesalahan dalam pengukuran. Hal ini bertolak belakang jika dikaitkan dengan 3 manajemen ASN yaitu terdapat nilai dasar menjalankan tugas secara professional. Oleh karena itu dibutuhkan suatu metode dalam mengatur dan memeriksa hasil kerja petugas ukur dalam melakukan pengukurannya.

permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur, diantaranya: (1) Percepatan Pelayanan dan Digitalisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur, (2) Optimalisasi Penyimpanan Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur, dan (3) Optimalisasi Penataan Warkah di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur.