Berdasarkan pengamatan penyusun selama menjalani masa percobaan sebagai calon Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, ditemukan bahwa meskipun buku tanah telah disimpan dalam bentuk digital melalui pengunggahan buku tanah pada website KKP, namun menurut hemat penyusun dengan mempertimbangkan dan mengobservasi fakta di lapangan dan pula berdasar pada metode pengumpulan data wawancara baik kepada pimpinan maupun petugas warkah, pengunggahan tersebut dirasa masih belum optimal mengingat pengunggahan dilakukan masih menggunakan tenaga manusia (manual) sehingga masih banyak buku tanah yang belum diupload, tentu saja hal tersebut menjadi kendala dari transformasi digital di tubuh Kementerian ATR/BPN itu sendiri.

Proses digitalisasi bidang tanah pasti akan menimbulkan masalah, masalah ini wajar terjadi karena adanya banyak faktor. Faktor dari kesalahan manusia seperti salah mendigitasi, mengetik atau upload bidang tanah dan faktor dari kesalahan sistem, seperti errornya server dan kerusakan perangkat lunak. Kesalahan-kesalahan ini akan berdampak pada menurunnya kualitas data pertanahan. Salah satu kesalahan yang timbul adalah anomali 15 luas yaitu bidang tanah yang diyakini memiliki luas tidak sesuai pemetaannya. Anomali ini perlu segera diperbaiki agar dapat meningkatkan kualitas data dan mempercepat progres desa lengkap. Namun pada implementasinya, banyak masalah yang timbul dari penyelesaian anomali ini, seperti NIB yang hilang, NIB, Nomor Hak, Nomor SU yang tertukar dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan inovasi kreatif yang bisa digunakan sebagai pedoman dalam membantu penyelesain masalah anomali ini. Penulis berusaha memberikan sebuah cara yang dirasa efektif untuk mempercepat penyelesaian anomali yaitu dengan membuat modul atau SOP penyelesaian anomali luas. Diharapkan dengan adanya cara efektif dan efisien dalam penyelesaian anomali luas ini dapat mendukung percepatam program PTSL dan mampu meningkatkan kualitas data pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar

Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018. PTSL yang populer dengan istilah sertipikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertipkat dapat menjadikan sertipikat tesebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Namun tetap saja program ini tidak mendapat antusias yang baik dari masyarkat di Kabupaten Mamuju tengah, berbagai macam alasan dan kendala bermunculan di kalangan masyarakat saat diberi kesempatan untuk mendaftarkan tanahnya lewat program PTSL ini. Akhirnya berdampak pada pencapaian program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju tengah yang tidak mecapai target. Hal ini memberi dampak keterlambatannya pencapaian target PTSL.

Saat ini di Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Mataram dalam pengelolaannya sudah berjalan dengan baik, tetapi berdasarkan hasil dari pengamatan penulis sejak bulan Juni tahun 2022, terdapat perbedaan antara Data Barang Milik Negara yang terdaftar di aplikasi dengan kenyataan yang ada. Sehingga untuk pengajuan permintaan barang tidak diterima karena di aplikasi, barang yang tersedia masih mencukupi dan terdaftar dalam kondisi baik, padahal keadaan sebenarnya banyak barang yang sudah rusak berat sehingga dapat memperlambat penyelesaian pekerjaan.

Sertipikat memiliki banyak fungsi bagi pemiliknya, dari sekian fungsi yang ada dapat dikatakan bahwa fungsi utama dari sertipikat adalah sebagai alat pembuktian yang kuat. Selain itu sertipikat memiliki banyak fungsi lainnya yang sifatnya subjektif tergantung dari pemiliknya. Sertipikat dapat dijadikan akses permodalan atau sebagai jaminan kredit/pembiayaan pada perbankan atau koperasi dalam rangka pengembangan usaha, akan tetapi dibalik segudang manfaat tersebut selalu saja ada kendala dalam data yang tercantum di berbagai program sertifikasi tanah. Dalam program lintas sektoral pembudidaya ikan seringkali terjadi daftar nominatif peserta program lintas sektor pensertipikatan tanah pembudidaya Ikan oleh inisiator yaitu dinas peternakan dan perikanan tidak sesuai dengan data yuridis yang telah dikumpulkan oleh Pemerintah Desa, sehingga kiranya harus di cek dan di verifikasi ulang kepada Calon peserta Calon lokasi (CPCL) yang bersangkutan.

Selain itu untuk mewujudkan visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yaitu Terwujudnya Penataan Ruang 4 dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong dan misi pertama yaitu Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan. Sehingga menurut penulis perlu dilakukannya pengolahan peminjaman arsip warkah pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru secara sistematis, efektif dan efesien.

Kegiatan pendaftaran tanah di Kabupaten Bandung meliputi kegiatan pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah, dimana dalam pelaksanaannya masih banyak hambatan sehingga menyebabkan banyak terjadi tunggakan dan dampaknya maka kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di institusi Kementerian ATR/BPN akan berkurang. Dari sisi berdasarkan manajemen ASN, ASN mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas sehingga tercapailah ASN yang berkarakter dengan birokrasi yang berkelas dunia.

Selain menerbitkan Peraturan Menteri, langkah strategis Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan layanan sertipikat elektronik adalah dengan dibuatnya aplikasi KKP. Aplikasi ini direncanaan sebagai aplikasi utama dalam pelaksanaan kegiatan sertipikasi elektronik. Sebagai salah satu persiapan aplikasi KKP, Kementerian ATR/BPN mulai melakukan migrasi data fisik ke data digital. Kegiatan ini dilakukan oleh Kantor Wilayah maupun Kantor Pertanahan masing-masing. Karena banyaknya berkas, salah satu langkah yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN adalah berkolaborasi dengan pihak ke-3 dalam pelaksanakan migrasi data ini. Akan tetapi, sayangnya pihak ketiga tidak terlalu memahami terkait pengisian data Surat Ukur ke dalam aplikasi KKP. Hal ini menyebabkan data yang dimasukkan sebagian besar tidak valid. Oleh karena itu, validasi dan revalidasi perlu dilakukan agar data digital dapat dipergunakan. Selain itu, penyamaan persepsi validasi perlu dilakukan dengan Penyusunan Buku Panduan Validasi Tekstual Surat Ukur pada Aplikasi KKP.

Hal ini menyebabkan dapat terukurnya jangka waktu penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan secara tepat. Begitu pula seharusnya dalam lingkup Kantor Pertanahan tidak terkecuali Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, demi untuk terwujudnya percepatan penyelesaian sengketa pertanahan perlu adanya standar waktu penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan sehingga jangka waktu tahapan penanganan sengketa yang terjadi di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dapat dilaksanakan secara cepat dan terukur. Maka dari itu, dalam rancangan kegiatan aktualisasi yang penulis susun saat ini menentukan isu tersebut sebagai isu utama yang akan diupayakan gagasan pemecah isunya agar dapat menyelesaian masalah yang terjadi yakni dengan membuat Standar Operasional Prosedur (Jangka Waktu) Tahapan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan agar 7 terwujud terukurnya penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat pengadministrasian data secara digital maupun pada sistem informasi masih belum optimal salah satunya adalah mengenai arsip pertanahan. Arsip pertanahan merupakan hal penting karena merupakan sumber informasi, sumber dokumentasi, dan sumber otentikasi dari kepemilikan hak atas tanah. Pengelolaan peminjaman arsip pertanahan berupa buku tanah, surat ukur, warkah, peta bidang, dan gambar ukur masih menggunakan sistem pencatatan manual sehingga pengawasan terhadap arsip yang masuk dan keluar menjadi kurang baik dan kurang tertib.