Berdasarkan peraturan tersebut dimana warkah merupakan alat pembuktian maka arsip warkah seharusnya dikelola dengan baik. Namun pengelolaan warkah di Bidang Survei dan Pemetaan belum optimal sehingga menjadikan isu belum optimalnya pengelolaan warkah di Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten. Hal ini dibuktikan dengan warkah yang diletakkan tidak pada tempatnya. Keterkaitan isu dengan Manajemen ASN dan SMART ASN yaitu pengelolaan warkah saat ini masih dilakukan secara konvensional sehingga tidak memenuhi asas efektif dan efisien seperti pada pasal 2 Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan tidak menerapkan literasi digital pada kompetensi digital skill yaitu kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta system operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi isu tersebut perlu adanya Optimalisasi Pengelolaan Warkah di Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten.

Dalam suatu permohonan pengukuran tidak sedikit kebutuhan akan gambar ukur terkait menjadi hal utama demi berjalannya suatu permohonan. Sehingga , pencarian suatu gambar ukur haruslah dilakukan dan tentunya dengan tidak memakan waktu yang lama agar pelayanan permohonan tidak tertunda. Terkait hal tersebut , maka penyimpanan dokumen gambar ukur haruslah tertata dengan rapi dan tersusun sesuai dengan urutan baik nomor, desa, tahun dan kegiatan serta tidak dipungkiri penyimpanan dilakukan secara digital. Apabila penyimpanan sudah tertata dengan rapi dan tersusun sesuai urutan serta digital, maka nantinya sewaktu – waktu gambar ukur diperlukan akan lebih mudah dalam mencarinya dan tidak memerlukan waktu yang lama dan tenaga yang berlebihan.Tindakan ini cukup penting untuk dilakukan guna mendukung misi organisasi yaitu meningkatkan sarana, prasarana, dan informasi pertanahan serta meningkatkan sistem pelayanan secara elektronik. Kementrian ATR/BPN tentunya saat ini sedang menggencarkan sistem pelayanan secara elektronik seperti melakukan upaya penerbitan sertipikat tanah secara elektronik. maka diharapkan Laporan Aktualisasi ini yang berjudul, “Digitalisasi Gambar Ukur Guna Peningkatan Pelayanan Pengembalian Batas Dan Pengukuran Ulang Pada Kantor Pertanahan Kota Kupang”, mampu memecahkan masalah yang terjadi dan membawa manfaat bagi Kantor Pertanahan Kota Kupang untuk terus meningkatkan kualitas mutu dalam pelayanan publik khususnya pemeliharaan data pertanahan sehingga dapat mendukung terwujudnya pelayanan pertanahan yang prima, terpercaya dan berstandar dunia

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) terus melakukan peningkatan di berbagai sektor pelayanannya, salah satunya dalam hal keterbukaan informasi publik. Melalui keterbukaan terhadap informasi publik, instansi berupaya untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Hal ini juga sebagai bagian dari upaya strategis untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di instansi. Pelayanan Informasi Publik juga telah diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Secara komprehensif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan informasi publik selanjutnya mengamanatkan kepada badan publik untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Selain itu, Kementerian ATR/BPN telah menunjuk PPID sesuai dengan pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang layanan informasi publik merupakan landasan operasional bagi PPID dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dengan adanya layanan pertanahan elektronik tentu juga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kompetensi pegawai dan pengetahuan masyarakat terhadap layanan pertanahan elektronik sehingga pelayanan dapat berjalan efektif dan efisien. Pada saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo masih menggunakan sistem manual dalam pencatatan peminjaman Buku Tanah. Hal ini membuat kurang maksimalnya monitoring peminjaman Buku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo. Sehingga seringkali Buku Tanah yang tidak diketahui keberadaannya, yang dapat memperlambat proses pelayanan yang lain. Berdasarkan kondisi diatas, maka dibutuhkan sebuah sistem yang dapat memudahkan dalam monitoring peminjaman buku tanah, maka penulis tertarik mengangkat isu tersebut. Penulis menyusun Laporan Aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Sistem Pencatatan Peminjaman Dan Pengembalian Buku Tanah Secara Digital Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo”.

Penatausahaan BMN terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN. Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang yang ada pada pengguna barang dan pengelola barang. Tujuan pembukuan adalah agar semua BMN dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi serta mendukung pelaksanaan pengelolaan BMN secara efektif dan efisien dalam upaya membantu mewujudkan tertib pengelolaan BMN. Persediaan ATK merupakan BMN yang berupa aset lancar dan perolehannya harus ditatausahakan dengan baik. Dalam pengelolaan keuangan terintegrasi, Kementerian Keuangan mengeluarkan suatu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. SAKTI terdiri dari beberapa modul yaitu modul Penganggaran, modul Komitmen, modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, modul Pembayaran, dan modul GL dan Pelaporan. Dalam hal penatausahaan Persediaan ATK, modul yang digunakan adalah modul Komitmen dan Persediaan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini selalu berusaha untuk melakukan transformasi digital dalam pelayanan pertanahan dan tata ruang. Hal ini tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era 4.0. Sehubungan hal tersebut Kementerian ATR/BPN mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik (Permen 19/2020) dengan tujuan untukmeningkatkan pelayanan informasi pertanahan dengan mudah, cepat, dan biaya rendah serta untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia untuk menaikkan ranking Ease of Doing Business (EoDB) pada tahun 2021 sehingga pelayanan informasi pertanahan secara elektronik merupakan keterbukaan informasi pertanahan kepada masyarakat dan pelaku usaha. demi mensukseskan tujuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), penulis sebagai bagian dari Sub Bagian Tata Usaha yang bertugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan dan pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, Penerapan teknologi informasi dengan mengembangkan suatu sistem IT dalam kegiatan yang dilakukan dengan sistem terkomputerisasi akan memberikan kemudahan dalam hal pencatatan, pengelolaan data dan transaksi, karena data dapat disimpan dalam jumlah yang lebih besar dan lebih efisien, selain itu keamanan data menjadi lebih terjamin dan informasi yang disajikan lebih akurat.

Pelaksanaan back up data dilakukan dengan cara para pegawai terkait mengunggah setiap arsip naskah dinas pada website E-Office Kementerian ATR/BPN tersebut untuk diberikan tanda tangan elektronik. Kantor Pertanahan Kota Medan terus beradaptasi dan telah berupaya dalam rangka penyimpanan arsip naskah dinas dengan baik. Namun sampai saat ini penggunaan sistem digital ini dinilai belum optimal karena masih banyaknya pegawai yang lebih memilih untuk menyimpan arsip fisik di rak arsip. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pencarian dokumen arsip yang diperlukan dalam pembuatan laporan dan saat pelaksanaan tugas sehari-hari yang menjadi tidak efektif ataupun efisien, serta berisiko arsip tersebut menjadi rusak atau tercecer dan hilang karena tidak adanya back up data dari arsip tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukannya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan arsip secara digital yang bertujuan untuk meningkatkan keefektivan dan efisiensi pelaksanaan tugas harian dan pembuatan laporan, serta sebagai wadah untuk menyimpan cadangan dari arsip fisik di Subbagian Tata Usaha. Oleh karena itu, melalui kegiatan aktualisasi ini Penulis menyusun Laporan Aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Digitalisasi Pengarsipan Menggunakan Google Form dan Google Spreadsheet di Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Medan”.

Warkah permohonan pendaftaran Hak Guna Bangunan Instansi harus disimpan dengan baik dikarenakan Hak Guna Bangunan Instansi kerap menimbulkan konflik dikemudian hari dan memiliki jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, penulis menyusun laporan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Pengeloaan Arsip Warkah Permohonan Pendaftaran Hak Guna Bangunan Instansi Melalui Google Drive Tahun 2021-2022 Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi”. Diharapkan dengan diangkatnya isu ini dapat meningkatkan pelayanan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi sehingga menjadi lebih efisien, efektif dan lebih prima

Pelatihan Dasar CPNS ini dilaksanakan dengan sistem internalisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta pemahaman mengenai manajemen ASN, smart ASN dan ASN diharapkan dapat mengidentifikasi isu-isu yang terdapat di Unit kerja untuk dianalisis dan mendapat gagasan kreatif penyelesaian isu. Di era digital seperti sekarang ini, sistem pelayanan publik yang baik perlu didukung oleh komunikasi publik yang efektif. Komunikasi publik pada hakikatnya adalah proses penyampaian pesan atau informasi yang ditujukan kepada banyak orang. Kantor pertanahan sebagai perpanjangan tangan kementerian untuk melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat, dituntut untuk menjadi garda terdepan dalam penyampaikan informasi dan membentuk opini positif terhadap kementerian ATR/BPN guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan strategis kementerian Kantor Pertanahan Kota Medan melaksanakan Program PTSL sebagai salah satu Program strategis nasional, program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Dalam Tahap penyusunan rancangan aktualisasi diharapkan memuat isu aktual yang terdapat pada unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, tidak terkecuali isu yang terdapat pada bidang tata usaha di bagian umum pada Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Gorontalo, salah satu isu tersebut yaitu belum optimalnya pengarsipan surat masuk dan keluar menggunakan E-Office, sehingga diperlukan solusi yang berdasarkan pada core value nilai-nilai BerAKHLAK. Salah satu bentuk gagasan atau ide Penulis dalam menyelesaikan isu tersebut yaitu dengan melakukan “Sosialisasi Penggunaan Aplikasi E-Office Untuk Pegawai Di Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo.” Penyelesaian isu tersebut diharapkan mampu memberikan hasil yang bermanfaat bagi Instansi dan masyarakat di Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo, sehingga permasalahan yang timbul akibat pengarsipan surat yang belum optimal akan terselesaikan.