Hal ini dibuktikan pada saat melakukan inventarisasi lapang hanya melampirkan bukti foto lapang yang tidak berkoordinat dan tidak adanya jalur track survey, sehingga kelengkapan dalam pengumpulan data masih belum optimal. Dampak dari terjadinya isu ini adalah jika data pengumpulan data yang dilakukan kurang lengkap, maka pengumpulan data penggunaan tanah belum dapat digunakan sebab data penggunaan tanah merupakan data dasar untuk kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah. Keterkaitan Isu dengan Manajemen ASN dan SMART ASN yaitu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dimana Pegawai ASn berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawasan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tidak terpenuhinya efektivitas dan efisiensi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta belum diterapkanya literasi digital dengan kompetensi Digital Skill. Berdasarkan Isu tersebut muncul gagasan pemecah isu yaitu “Optimalisasi Inventarisasi Kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah Menggunakan Aplikasi Avenza Maps di Bidang Penataan dan Pemberdayaan”. Pemanfaatan aplikasi Avenza Maps dimaksudkan agar pengumpulan data pengunaan tanah dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Selama Penulis melaksanakan penugasan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya dan berdasarkan hasil diskusi bersama mentor dan rekan kerja di Kantor Pertanahan Kabupaaten Tasikmalaya, penulis menemukan tiga (3) isu yang beredar yaitu 1) Belum optimalnya fasilitas pelayanan publik bagi para penyandang disabilitas di Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, 2) Minimnya pemanfaatan penggunaan media sosial Youtube dan Instagram Kantah Kabupaten Tasikmalaya untuk memberikan informasi pelayanan pertanahan kepada masyarakat, 3) Belum optimalnya penyampaian informasi terkait persyaratan izin peralihan hak jual-beli atas tanah pertanian di Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan didapatkan isu terpilih Belum optimalnya penyampaian informasi terkait persyaratan izin peralihan hak jual-beli atas tanah pertanian di Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022, dengan solusi menyediakan media informasi mengenai Izin Peralihan Hak Jual Beli atas tanah pertanian berupa leaflet, xbanner di Kantah Kabupaten Tasikmalaya. Diharapkan pelaksanaan ini bukan hanya dapat memecahkan permasalahan yang ada namun juga dapat membantu penulis mengamalkan nilai Berakhlak pada kehidupan sebagai CPNS di lingkungan Kementerian ATR/BPN

Setiap organisasi atau instansi pasti menghasilkan dokumen dan naskah-naskah dalam menjalankan aktivitasnya. Dokumen dan naskah yang dihasilkan kemudian disimpan dengan menggunakan sistem tertentu supaya menjadi teratur dan mudah dicari. Kantor pertanahan sebagai salah satu instansi pada umumnya yang berfungsi untuk melayani kepentingan publik, dimana kegiatan administrasinya dilakukan secara rutin. Apabila bertambahnya arsip tidak di kelola dengan baik maka arsip pada kantor pertanahan akan terus bertambah sehingga akan tidak adanya nilai guna arsip,sehingga hanya akan menjadi tumpukan kertas yang tidak ada nilainya dan juga tidak akan dapat memberikan informasi yang cepat dan tepat saat sewaktu-waktu diperlukan. Jadi pada setiap instansi diperlukan pengelolaan arsip yang efektif dan efisien.

Pada Unit Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Pariaman secara garis besarmelakukan pengelolaan modernisasi pelayanan berbasis elektronik, namun adanya beberapaprosedur yang masih manual atau masih dalam bentuk fisik seperti formulir permohonan, surat kuasa dan persyaratan permohonan lain yang diajukan masyarakat sehingga masyarakat datang ke kantor untuk menanyakan informasi dan mengambil formulir, karena formulirdisediakan di Kantor Pertanahan Kota Pariaman. Hal ini juga menjadi kendalabagi masyarakat yang berada diluar Kota Pariaman untuk mengajukan permohonan. Berdasarkanlatar belakang tersebut, maka isu yang diangkat oleh penulis adalah “Masyarakat kesulitandalam melengkapi persyaratan permohonan yang akan diajukan di Kantor PertanahanKota Pariaman” dengan gagasan kreatif “Pembuatan Formulir Digital PadaMediaGoogle Docs Untuk Memaksimalkan Prosedur Pelayanan Pada Kantor PertanahanKota Pariaman” yang kemudian akan membuat google docs atau tata cara baruagarmasyarakat lebih mudah dalam melengkapi persyaratan permohonan yang akan diajukandandapat mengakses informasi kapan saja dan dimana saja.

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”. Menghadapi kondisi yang demikian Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur melaksanakan kegiatan pemulihan data, oleh karenanya dibutuhkan suatu inovasi atau solusi guna meningkatkan pemulihan data dengan cara sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka isu yang diangkat oleh penulis adalah kurangnya respon masyarakat terhadap pemulihan data pasca kebakaran dikantor pertanahan kabupaten cianjur. Yang kemudian dari isu ini akan dibuat “Optimalisasi Layanan Pemulihan Data diKantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, sehingga dapat mempercepat pemulihan data pada kantor pertanahan kabupaten cianjur.

Yang merupakan garda terdepan pada setiap pelayanan Kantor Pertanahan adalah bagian loket pelayanan pertanahan dimana bagian loket bertugas untuk memeriksa dan memverifikasi kesesuaian berkas yang masuk dan keluar, hal ini sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Dengan demikian maka kualitas loket pelayanan merupakan salah satu tolak ukur kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam melayani masyarakat, dibutuhkan Peningkatan kualitas loket pelayanan merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat yang tercantum pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2010. Oleh sebab itu penulis memilih isu “Belum Optimalnya Pelayanan Loket Pendaftaran Tanah”. Dalam menentuka isu yang diangkat dalam merancang aktualisasi ini, kualitas loket pelayanan pertanahan perlu ditingkatkan karena merupakan salah satu tuntutan reformasi birokrasi. Dengan menyediakan sarana dan prasarana yang baik dan lengkap akan membantu mewujudkan pelayanan prima sehingga pengguna layanan akan mendapatkan informasi yang akurat, tepat pada waktunya, dan relevan.

Aparatur Sipil Negara sebagai profesi memiliki beberapa prinsip, yakni nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, serta profesionalitas jabatan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional adalah instansi yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang agraria maupun pertanahan dan tata ruang. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional berada di bawah naungan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Penulis sebagai Calon PNS yang selanjutnya disebut CPNS pada Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, wajib menjalani Masa Prajabatan.

Berkas dari pemohon yang sudah lengkap dan sesuai persyaratan layanan pertanahan dapat diproses untuk diinput ke dalam system KKP kemudian dicetak SPS ( Surat Perintah Setor), setelah dibayarkan PNBP ( Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang tertera pada SPS kemudian dicetak Tanda Terima Berkas untuk diberikan kepada pemohon. Proses berkas pemohon selanjutnya yaitu didistribusikan pada setiap seksi yaitu Seksi Penetapan hak dan pendaftaran, Seksi Pengukuran dan Pemetaan. Untuk setiap berkas yang didistribusikan atau disetor ke seksi menggunakan rekap monitoring berkas atau pada Kantor Pertanahan Kota Blitar disebut dengan Buku kendali berkas. Penggunaan buku kendali berkas yang masih manual sangat rawan dikarenakan buku tersebut rawan hilang dan rusak akan menyebabkan proses setor berkas antar seksi menjadi terhambat.

Berdasarkan isu terkait ketidaksesuaian permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) dengan Rencana Tata Ruang, penulis sebagai calon pegewai negeri sipil (CPNS) Kantor Pertanahan Kota Tegal yang ditempatkan pada loket pelayanan menyimpulkan bahwa loket pelayanan yang ada di Kantor Pertanahan Kota Tegal membutuhkan pelayanan loket khusus Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pelayanan konsultasi dan pengecekan rencanan tata ruang. Permasalahan tersebut menjadi dasar disusunnya laporan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Loket Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) Dalam Rangka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dengan Menggunakan Aplikasi Google Earth Pro untuk Pengecekan Rencana Tata Ruang Di Kantor Pertanahan Kota Tegal”. Diharapkan dengan adanya optimalisasi pelayanan PTP dengan penggunaan aplikasi google erath pro tersebut dapat memudahkan masyarakat maupun pegawai BPN dalam konsultasi pelayanan permohonan mengenai PTP tersebut.

Bentuk penugasan dalam latsar ini adalah menyusun laporan aktualisasi nilai-nilai profesi ASN yang terdapat pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di tempat kerja masing-masing. Pelaksanaan kegiatan ini betujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif serta dapat menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, pelatihan dasar merupakan kunci penting sebagai sarana pembentukan karakter. Penulis berada di Subbagian Tata Usaha, Substansi Umum dan Kepegawaian dengan jabatan yang ditempati oleh penulis yaitu sebagai Verifikator Berkas Permohonan Hak. Sejauh ini penerimaan surat masuk laporan bulanan PPAT masih dilakukan secara manual. Dimana setiap prosesnya masih dilakukan dengan cara-cara manual saja sehingga kurang efisien mengingat kemajuan teknologi saat ini