Pengaduan masyarakat adalah penyampaian keluhan oleh masyarakat kepada pemerintah atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan. Penanganan pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, tindak lanjut penyaluran tindaklanjut, pengarsipan, pemantauan dan pelaporan. Demi terselenggara nya pelayanan yang baik bagi masyarakat perlu adanya evaluasi terhadap pelayanan tersebut, dengan memberikan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan nya atas pelayanan yang tidak sesuai. Maka dari itu perlu ada nya system yang menjembatani masyarakat untuk menyampaikan keluhan nya tersebut. Oleh karena itu penulis mengangkat judul “Optimalisasi Sistem Pengaduan Pelayanan dan Sengketa Berbasis Web Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah”. Demi mengelola pengaduan dan keluhan masyarakat lebih baik. Dan untuk mewujudkan fungsi Aparatur Sipil sendiri yaitu sebagai pelayan masyarakat.

Dari isu yang telah diruaikan penulis maka menurut penulis sangat penting untuk ditemukan penyelesaian isu tersebut, yang mana apabila pengambilan data survei lambat dalam menyelesaikannya maka akan berpengaruh pada pelayanan pajak pertanahan karena layanan pengecekan nilai tanah menjadi dasar pelayanan pajak pertanahan untuk memastikan nilai pajak seperti Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Oleh karenanya maka penulis memilih judul “Percepatan Pendataan Formulir Hasil Survei dan Proses Input Data Zona Nilai Tanah Menggunakan Aplikasi di Kantor Pertanahan Kota Cilegon” dengan harapan dapat memberikan pelayanan pengecekan nilai tanah dengan kredibel.

Permasalahan yang penulis dapatkan selama bekerja sebagai CPNS di Kantor Pertanahan Kota Surakarta khususnya di Subbagian Tata Usaha tempat penulis ditugaskan yakni : 1. Sistem pengarsipan surat masuk dan keluar yang masih menggunakan manual; 2. Belum melakukan sentralisasi digital pengarsipan surat pada Subbagian Tata Usaha; 3. Sulitnya monitoring atau tracking pada saat mencari surat yang dibutuhkan; 4. Kurang tertatanya pendataan arsip surat masuk dan surat keluar; 5. Ruang penyimpanan yang semakin terbatas; 6. Tingginya resiko surat rusak dan hilang 7. Sistem pengamanan surat yang masih rendah dikarenakan izin akses dokumen tidak dapat diatur. Hal tersebut tidak relevan dengan kompetensi literasi digital yaitu digital skills dalam penerapan Smart ASN pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Dari permasalahan tersebut, penulis membuat aktualisasi dan habituasi nilai dasar ASN dengan judul “Optimalisasi Pengarsipan Surat Masuk Dan Keluar dengan Pemanfaatan Cloud Computing Pada Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Surakarta”

Layanan informasi dalambentukPodcast menjadi salah satu pilihan menarik untuk menyajikan informasi kepada masyarakat di era digital. Dikemas dengan menyajikan proses diskusi ringan, menarik, dan mendalammenjadikan podcast banyak diminati oleh masyarakat di era kini. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penyelesaian masalah yangpenulisangkat adalah “Pemanfaatan Media Sosial dalam Penyebarluasan Informasi LayananPertanahan Terkait Pendaftaran Pertama Kali Tanah Milik Adat (TMA) di KantorPertanahan Kota Padang”. Gagasan penyelesaian isu yang penulis angkat diharapkandapat mengoptimalkan informasi layanan pertanahan dengan konten podcast yang informatif padaKantor Pertanahan Kota Padang, sehingga masyarakat akan lebih memahami tugas danfungsi organisasi, mengetahui layanan yang diberikan sehingga memandang organisasi tersebut sebagai sumber indormasi yang akurat dan terpercaya.

Kurangnya informasi pertanahan yang dibagikan di media sosial kantor, menunjukkan pegawai belum sepenuhnya menerapkan Manajemen ASN dengan baik, dalam melaksanakan fungsi ASN sebagai pelayan publik dan tugas ASN dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas . Ditinjau dari aspek Smart ASN, kondisi ini menunjukan belum optimalnya penerapan digital skill oleh pegawai. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengangkat isu ini untuk diselesaikan, sehingga menghasilkan judul “Publikasi Informasi Layanan Pertanahan pada Media Sosial Kantor Pertanahan Kota Jambi.”

Pelayanan informasi merupakan suatu bentuk dalam berkomunikasi kepada masyarakat. Dalam memberikan informasi dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Penyampaian informasi secara lisan dapat berupa berhadapan secara tatap muka, sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat melalui surat. Ada berbagai macam pelayanan informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat salah satunya adalah informasi yang berupa surat undangan. Surat undangan merupakan salah satu bentuk pelayanan informasi pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kupang, berikut surat undangan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang : 1. Seksi 1 : Survei dan Pemetaan (pengukuran dan pemetaan kadastral, pengukuran ulang dan pemetaan kadastral, penggabungan bidang, pengembalian batas, pemisahan bidang dan pengukuran untuk mengetahui luas). 2. Seksi 2 : Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Sidang Pemeriksaan Tanah (Panitia A). 3. Seksi 3 : Penataan dan Pemberdayaan (PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) untuk Kegiatan Non Berusaha). 4. Seksi 5 : Pengendalian dan Penanganan Sengketa (Mediasi dan Klarifikasi). Pada proses penyampaian informasi mengenai surat undangan masih belum terlaksana dengan optimal dikarenakan masih terbatasnya media sebagai penyampaian informasi surat undangan. Berdasarkan hal tersebut dalam kegiatan aktualisasi ini peserta mengambil isu mengenai “Belum optimalnya penyampaian informasi mengenai proses surat undangan” di Kantor Pertanahan Kota Kupang.

Selama Penulis melaksanakan penugasan di Kantor Pertanahan Kota Sukabumi dan berdasarkan hasil diskusi bersama mentor dan seluruh rekan kerja di Kantor Pertanahan Kota Sukabumi, penulis menemukan tiga (3) isu yang beredar yaitu 1) Rendahnya Tingkat Kedisiplinan Pegawai Saat Melaksanakan Apel Pagi, 2) Belum Optimalnya Digitalisasi Buku Tanah di Kelurahan Lembursitu, 3) Belum Optimalnya Proses Verifikasi Berkas Pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Sukabumi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan didapatkan isu terpilih yaitu Belum Optimalnya Proses Verifikasi Berkas Pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Sukabumi. dengan solusi Pembuatan checklist persyaratan permohonan dalam bentuk fisik dan digital agar memudahkan petugas loket dan manajer loket. Diharapkan pelaksanaan ini bukan hanya dapat memecahkan permasalahan yang ada namun juga dapat membantu penulis mengamalkan nilai Berakhlak pada kehidupan sebagai CPNS di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Website merupakan salah satu strategi di dalam melaksanakan pengembangan egovernment secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur. Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi, khususnya internet telah banyak mengubah berbagai aktivitas manusia. Perangkat internet seperti website, e-mail, dll, hampir merupakan perangkat yang biasa untuk sebagian masyarakat luas. Pemberitaan tentang perkembangan suatu website menjadi hal biasa yang sering di dengar atau di baca di media masa. Dengan perkembangan teknologi seperti saat ini, pembuatan suatu website bagi suatu institusi merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan. Seiring dengan perkembangan tersebut, Kementerian ATR/BPN perlu menyampaikan informasi tentang tugas, fungsi serta seluruh kegiatannya baik yang telah dicapai maupun yang masih direncanakan kepada masyarakat melalui media internet.

KKPR merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan tata ruang. PTP untuk kegiatan penerbitan KKPR dibedakan menjadi 3 yaitu PTP dalam rangka PKKPR untuk kegiatan berusaha, PTP dalam rangka PKKPR untuk kegiatan non berusaha dan PTP dalam rangka PKKPR/RKKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. Permohonan penerbitan PTP untuk KKPR yang masuk pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan yaitu untuk kegiatan berusaha dan non berusaha. Berdasarkan data pada sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terhitung mulai tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022 tercatat sebanyak 333 berkas permohonan kegiatan non berusaha dan 17 berkas permohonan kegiatan berusaha. Permohonan layanan pertanahan yang banyak menuntut layanan PTP yang cepat sehingga tidak ada berkas permohonan yang menumpuk dan tugas dapat segera terselesaikan. Dengan banyaknya berkas yang masuk dan terbatasnya sumber daya manusia yang ada di Seksi Penataan dan Pemberdayaan memungkinkan kurangnya pegawasan terhadap kontrol data PTP seperti banyaknya tumpukan arsip data PTP dan kesalahan plotting bidang tanah yang dimohon akibat kurangnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang pemetaan.

Namun, berdasarkan Monev pengelolaan Media Sosial yang merupakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Media Sosial Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Kantor Pertanahan Kota Cilegon dalam proses pembuatan konten mengenai informasi pertanahan di media sosial masih belum optimal, dari presentase rekapan monev pengelolaan penggunaan media sosial Kantor Pertanahan Kota Cilegon masih dibawah 50%. Isu aktual menurut penulis sangat penting untuk ditemukannya penyelesaian isu tersebut, yang mana apabila informasi pertanahan belum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat maka akan berpengaruh pada kepuasan masyarakat dalam memperoleh informasi pertanahan. Oleh karena itu, maka penulis memilih judul “Optimalisasi Penggunaan Media Sosial mengenai Informasi Layanan Pertanahan yang tersedia di Sentuh Tanahku pada Kantor Pertanahan Kota Cilegon” dengan harapan dapat memberikan pelayanan yanb berkualitas dan professional.