Isu rencana strategis berdasarkan Permen ATR/BPN No 27 Tahun 2020 yaitu masih rendahnya kinerja pertanahan yang ditandai kurangnya SDM bidang pertanahan khususnya juru ukur pertanahan dan ketersedian prasarana dan fasilitas yang belum memadai di beberapa kantor pertanahan. Secara garis besar permasalahan yang aktual di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi meliputi; 1) Belum optimalnya publikasi informasi pertanahan pada media sosial instagram; 2) Belum optimalnya pengelolaan peminjaman buku tanah; serta 3) Belum tersedianya sarana elektronik untuk permohonan informasi publik. Berdasarkan analisis tapisan isu menggunakan Teknik USG (Urgency, Seriousness, dan Growth), maka terpilihlah isu terkait pengelolaan peminjaman buku tanah yang akan dilaksanakan sebagai bentuk aktualisasi dalam pelatihan dasar CPNS ini. Pencatatan peminjaman buku tanah ditulis secara manual dalam 5 buku register sesuai dengan jenis pelayanan, kemudian buku tanah dikembalikan ke gudang penyimpanan tidak terdata dikarenakan petugas kesusahan mencari data peminjaman serta sudah tertumpuk dengan data peminjam lainya. Selain itu kurang tertibnya peminjam untuk mengembalikan ketika sudah selesai proses pelayanan. Jika ada permintaan peminjaman buku tanah yang sama maka petugas kesulitan untuk mengecak apakah berkas tersebut berada di gudang atau sedang dipinjam. Serta petugas kesusahan mengelompokan buku tanah yang sudah terpinjam lama belum dikembalikan untuk ditagih.

Jika belum optimalnya pengelolaan pengaduan masyarakat di sosial media terus terjadi dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang tidak sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara “memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.” Seharusnya dengan sudah dilakukannya transformasi digital penggunaan sosial media pelayanan publik dan pengaduan dapat cepat, tepat, dan akurat tertangani. Berdasarkan dari hasil proses pemikiran, analisa, diskusi, dan konsultasi dengan berbagai pihak yang diantaranya adalah mentor, coach, rekan kerja, serta masyarakat, akhirnya Laporan Aktualisasi ini berisi tentang Optimalisasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Sosial Media Menggunakan Sistem Monitoring Pengaduan Sosial Media (SIAPSEDIA) Berbasis Google Spreadsheet yang khususnya diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan pengaduan masyarakat di Kantor Pertanahan Kota Bogor serta dapat menjadi solusi dari tantangan terhadap tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai pengejawantahan Manajemen ASN yakni pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta SMART ASN yaitu kompetensi Digital Skill dan Digital Culture.

Nilai dasar ini juga berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana Core Values ini diluncurkan oleh Presiden. Dalam hal pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memberikan pelayanan publik berkaitan dengan bidang atau persoalan tanah, salah satunya adalah memberikan pelayanan terkait pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumuman, pengolahan pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, termasuk pemberian surat tanda bukti hak atas tanah.

Adapun Kurikulum Pembentukan Karakter PNS terdiri dari 4 (empat) Agenda yaitu : Agenda Sikap Perilaku Bela Negara, Agenda Nilai-nilai Dasar ASN, Agenda Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI dan Agenda Habituasi. Selanjutnya dalam 8 Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas, terdiri dari Kompetensi Umum/Administrasi dan Kompetensi Teknis Substantif. Melalui Program Pelatihan Dasar CPNS diharapkan dapat membentuk ASN Profesional yang berkarakter unggul dan berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selain itu, penulis juga akan membahas beberapa faktor penyebab isu serta mengusulkan beberapa gagasan kreatif untuk memecah isu. Dalam hal ini, Maka berdasarkan isu tersebut, penulis akan membahas “Optimalisasi Penataan Arsip Dokumen Pertanggungjawaban dengan Memanfaatkan Cloud Storage” yang diharapkan dapat dijadikan solusi isu tersebut. Penulis juga mencoba mengaitkan penerapan nilai-nilai dasar Core Values ASN, yaitu BerAKHLAK dalam memecahkan isu yang dianngkat agar tugas dan fungsi ASN dapat berjalan dengan seharusnya

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong khususnya di Subbagian Tata Usaha telah melakukan publikasi informasi layanan pertanahan. Proses pengelolaan publikasi informasi sudah dilaksanakan secara online yaitu dengan menggunakan media sosial instagram, facebook, youtube, whatsapp, website, dll. Pengelolaan publikasi informasi berperan penting dalam mendorong kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara serta “Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas Dan Berdaya Saing” yang nantinya akan digunakan dalam proses pelayanan terhadap masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ATR/BPN. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024. Melalui pernyataan di atas, maka penulis tertarik untuk mencari gagasan pemecahan isu permasalahan dengan judul “Pengembangan Whatsapp Autoreply Dalam Rangka Optimalisasi Publikasi Informasi Layanan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong”.

Mulai tahun 2022, pembatalan berkas maka pengembalian akan dilaksanakan melalui satuan kerja masing-masing. Perubahan ini berdasarkan surat edaran KU.01.04/488-100/IV/2022 yang menyatakan bahwa ada perubahan kebijakan pencatatan penyetoran PNBP Pelayanan Pertanahan yaitu dengan menggunakan kode satuan kerja masing-masing. Pada Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kota Bandung, pengembalian PNBP ini didelegasikan kepada bagian keuangan di Subbagian Tata Usaha. Namun dengan terdapat beberapa dokumen yang perlu disiapkan, baik dari pihak pemohon atau satuan kerja, pelaksanaan pengembalian perlu dilakukan dengan cermat dan elaboratif. Untuk menghindari kurangnya dokumen yang diserahkan pemohon dan mengelola surat yang perlu dibuat satuan kerja, 2 maka penulis mengangkat Rancangan Aktualisasi dengan judul “Optimalisasi pengelolaan permohonan pengembalian PNBP dengan membuat sistem monitoring kelengkapan berkas pengembalian PNBP di Kantor Pertanahan Kota Bandung”.

Dalam hal ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma, diperlukan Digitalisasi data pengunjung/tamu. yang bertujuan untuk memperoleh data diri pengunjung dan kepentingan yang dilakukan dalam kantor tersebut. Pada sistem pengelolaan data pengunjung/tamu juga dapat memudahkan dalam mencari identitas pengunjung, pendataan pengunjung di kelola dengan baik jika sewaktu-waktu terjadi kejahatan atau kecelakaaan kerja dari pihak pengunjung. Atas dasar permasalahan dan kendala yang telah disebutkan diatas penulis merancang sebuah gagasan pemecah isu yang akan dituangkan dalam aktualisasi yang berjudul “Pembuatan media Pencatatan dengan Barcode Google Form dan Google SpreadSheet Dalam Rangka Digitalisasi Data Pengunjung/Tamu di Kantor Pertanahan Kab. Seluma” sebagai solusi yang dianggap paling sesuai dalam meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti penumpukan dokumen, berkas-berkas tercecer, kerusakan ataupun kehilangan.

Untuk mendukung Rencana Stategis (RENSTRA) Kementerian ATR/BPN Tahun 2020- 2024 Program C : Dukungan Manajemen dengan tujuan menyelenggarakan pelayanan publik dan tata kelola kepemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing dengan sasaran kegiatan ‘’Terkelolanya sistem teknologi informasi” hendaknya semua pegawai dapat menerapkan nilai adaptif untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik dalam pemberian informasi melalui sistem digital untuk meningkatan kualitas Pelayanan Publik dalam pemberian informasi, yang kesemuanya diukur setiap tahun dan terangkum dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Merujuk pada era digital, sangatlah tidak kreatif dan inovatif apabila sebuah instansi Kementerian dalam pengelolaan informasi dan publikasi melalui media sosial sangat tertinggal dan kurang optimal. Sehingga mempengaruhi indeks instansi dalam penilaian monitoring dan evaluasi media sosial yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN pusat. Melihat sumber daya manusianya yang seharusnya dapat mengelola media sosial dengan kreatif dan inovatif di era digital sekarang ini, sehingga timbul sebuah isu yang perlu untuk segera diselesaikan yaitu mengenai kurang optimalnya pengelolaan media sosial Kantor Pertanahan Kab. Jepara sebagai sarana informasi dan publikasi.

Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian hak atas tanah/dasar penguasaan atas tanah dilakukan untuk memastikan setiap HAT/DPAT dapat memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu kegiatan pengawasan dan pengendalian hak atas tanah dilakukan untuk mengoptimalkan penguasaan tanah, pemilikan tanah, penggunaan tanah, dan pemanfaatan tanah, serta memastikan pemegang hak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan pemberian hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Kantor pertanahan Kota Banda Aceh kegiatan pemantauan dan evaluasi Hak Atas Tanah telah dilakukan sejak tahun 2019. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi ini berada dibawah seksi pengendalian dan penanganan sengketa.

Perwujudan desa lengkap dapat dilakukan dengan cara memetakan seluruh bidang tanah desa demi desa, baik yang bermasalah maupun tidak meliputi data fisik maupun data yuridis sehingga dapat menghasilkan basis data pertanahan yang valid. Desa lengkap merupakan salah satu wadah untuk mengurangi sengketa dan permasalahan pertanahan, serta menjaga keberlangsungan pemeliharaan data pertanahan. Konsep lengkap yang dimaksud dalam pemetaan desa lengkap ini adalah seluruh bidang tanah dalam wilayah administrasi desa/kelurahan itu wajib terpetakan, baik bidang tanah dan unsur administrasinya (jalan, sungai, dsb). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar ini terutama pada Seksi Survei dan Pemetaan guna mempercepat penyelesaian peta desa lengkap. Seperti pemetaan bidang yang belum terploting (k4), memvalidasi bidang-bidang yang sudah valid di KKP, penyelesaian anomali luas yang terdapat dalam peta pendaftaran dan pengukuran bidang-bidang tanah yang belum teridentifikasi dilapangan. Oleh sebab itu penulis berusaha memberikan sebuah cara yang dirasa efektif untuk mempercepat penyelesaian peta desa lengkap yaitu dengan Penyusunan Peta Kerja Desa Sidan Lengkap. Kenapa dipilihnya Desa Sidan karena di Desa Sidan tersebut sedang menggalakkan program Sidan Terintegrasi. Sinergi berupa program PUSPA AMAN (Pusat Pangan Alami Mandiri Asri dan Nyaman), program Akses Reform serta program PTSL. Diharapkan dengan adanya cara efektif dan efisien dalam penyelesaian peta kerja sidan lengkap ini dapat mendukung percepatam program PTSL dan mampu meningkatkan kualitas data pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar