Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan rekan kerja selama melaksanakan tugas di Kantor Pertanahan Timor Tengah Utara, terdapat beberapa isu yang berhasil diidentifikasi antara lain: 1. Belum optimalnya pengelolaan arsip Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara. 2. Belum optimalnya pengelolaan pelayanan pengaduan di Kantor Petanahan Kabupaten Timor Tengah Utara. 3. Belum optimalnya pengelolaan website sebagai media informasi dan publikasi pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara. 4. Kurangnya fasilitas kerja yang menunjang pekerjaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara. 5. Belum optimalnya pengelolaan arsip surat di Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Dalam hal ini isu yang terpilih adalah mengenai pengambilan antrean online melalui aplikasi abian kapas yang belum optimal. Dalam kegiatan melayani pemohon dikantor pertanahan kota denpasar, pemohon sering mengeluh untuk pengambilan antrean manual yang menggunakan NIK. Mesin yang digunakan hanya 1, sementara pemohon sudah berdiri menunggu untuk bergiliran mengambil antrean tersebut. Kondisi ini membuat satpam kewalahan dalam pengambilan antrean ini. Disisi lain, pengambilan antrean hanya dapat dilakukan sampai dengan pukul 14:00, sementara pemohon juga sering sekali telat dan tiba dikantor pukul 14:05. Pemohon dapat melakukan pengambilan antrean dimana saja dan kapan saja melalui aplikasi ABIAN KAPAS. Dilatarbelakangi pentingnya penyelesaian dari isu tersebut, maka penulis mencoba untuk mengaktualisasikan materi-materi dari pelatihan dasar yang telah peroleh dengan judul “Optimalisasi Sosialisasi Antrean Online Aplikasi Abian Kapas di Kantor Pertanahan Kota Denpasar”

Hal ini juga tertuang dalam pasal 7 ayat 3 UU 14/2008, di mana untuk melaksanakan kewajiban, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak, dan media komunikasi lain. Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk memiliki beberapa media sosial yang ditujukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan informasi terkait layanan pertanahan. Namun untuk saat ini pengelolaannya masih belum optimal dalam menyediakan informasi layanan pertanahan, terlebih untuk layanan pertanahan favorit atau yang sering ditanyakan oleh pemohon dan kurangnya keterbukaan pelayanan publik di media sosial (Instagram) Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk.

Secara khusus pelaksanaan pelayanan publik pada sektor pertanahan di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dimana Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor merupakan instansi vertikal yang berada di bawah Kementerian ATR/BPN. Kantor pertanahan ini berlokasi di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Kantor ini menjadi perwakilan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di ` I-2 bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam tingkat kabupaten/ kota. Kantah Bogor melayani permohonan rata-rata dalam sebulan sejumlah 3500 berkas, atau kurang lebih 160 berkas per hari. Dengan banyaknya berkas permohonan tersebut, maka dapat dipastikan Kantah Bogor memiliki aktivitas pelayanan yang sibuk setiap harinya.

Kegiatan tata usaha sangat diperlukan di suatu organisasi. karena tata usaha merupakan bagian yang penting di organisasi untuk menunjang kelancaran dan pencapaian tujuan suatu organisasi. Peran tata usaha adalah menyediakan informasi bagi pemimpin suatu organisasi. Dengan informasi tersebut, pemimpin dalam mempertimbangkan keputusannya untuk lebih tepat. Tugas tata usaha itu sendiri adalah menghimpun, mencatat, mengadakan, mengolah, mengirim dan menyimpan dokumen-dokumen yang dianggap penting. Salah satu manfaat tata usaha adalah untuk kelancaran pekerjaan dan mencegah kemungkinan kesalahan dalam pekerjaan. Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata merupakan instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Lembata yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdapat kendala-kendala. Salah satunya yaitu belum maksimalnya kegiatan ketatausahaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata.

Rendahnya nilai kualitas data buku tanah elektronik pada Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) di Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan menjadi isu dan permasalahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Berdasarkan isu rendahnya nilai kualitas data buku tanah elektronik pada Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) di Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan muncul gagasan melakukan digitalisasi dan penyimpanan data buku tanah pada Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) di Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Di karenakan keterbatasan waktu dalam melaksanakan aktualisasi selama masa habituasi penulis berkonsultasi dengan mentor untuk membatasi jumlah buku tanah yang akan dilakukan digitalisasi dengan memilih buku tanah pada salah satu dari 4 desa lokasi PTSL di Kecamatan Takeran dengan persentase jumlah buku tanah yang rendah yaitu Desa Kiringan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

Setiap peserta CPNS diharapkan untuk mampu mengaktualisasikan substansi materi pembelajaran yang telah dipelajari melalui proses pembiasaan diri yang difasilitasi dalam pembelajaran agenda habituasi. Habituasi secara harafiah diartikan sebagai sebuah proses pembiasaan pada atau dengan sesuatu supaya menjadi terbiasa atau terlatih melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerjanya. Pada tahap ini CPNS melakukan identifikasi terhadap suatu kondisi nyata yang terjadi di lingkungan kerja dan secara spesifik terkait dengan tuntutan pelaksanaan tugas jabatannya, sebagai suatu isu yang muncul dan harus dipecahkan. Berdasarkan kondisi tersebut, CPNS menunjukkan ide kreatif untuk berkontribusi memecahkan isu dengan menginisiasi kegiatan - kegiatan pemecahan isu dan melakukannya secara konsisten, sebagai suatu kebiasaan untuk selalu melakukan aktivitas yang menghasilkan manfaat. Berdasarkan hasil pengamatan peserta dan juga dikuatkan oleh diskusi bersama dengan mentor dan senior pada satuan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, peserta mengangkat Isu “Belum Optimalnya Penggunaan Aplikasi WhatsApp Sebagai Media Informasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat”.

Kantor Pertanahan Kabupaten Garut merupakan unit organisasi yang berada pada naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang mempunyai tugas pokok di bidang pelayanan pertanahan yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan kearsipan dan kegiatan seperti Pelaksanaan Survei dan Pemetaan, Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Penataan dan Pemberdayaan Tanah, Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan, serta kegiatan pertanahan lainnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang sesuai dengan yangtercantum dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil. Layanan pertanahan elektronik yang sudah terlaksana tentu juga harus dibarengi dengan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kompetensi pegawai serta masyarakat akan layanan elektronik tersebut sehingga pelayanan dapat berjalan efektif dan efisien. Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie belum melakukan digitalisasi dalam pengarsipan SK Kepala Kantor sehingga banyaknya dokumen yang tertumpuk, pencarian untuk dokumen yang diinginkan akan susah, menghabiskan banyak waktu untuk pencarian dokumen, ruangan akan penuh dengan dokumen- dokumen, banyak dokumen akan berserakan, dokumen akan rusak dan hilang. Guna mengatasi atau mengurangi hal tersebut, maka penulis membuat Laporan Laporan Aktualisasi yang berjudul “Digitalisasi Pengarsipan Berkas SK Kepala Kantor Di Kantor PertanahanKabupaten Pidie”.

Dengan tidak optimalnya penggunaan “SI BAPER“ dalam proses pengumpulan data diyakini akan menjadi suatu masalah berupa akan ditinggalkannya penggunaan sistem ini yang dimana ini merupakan inovasi yang beranjak dari penerapan kegiatan literasi digital. Isu ini merupakan suatu isu yang sangat menarik untuk dibenahi dan dicari alternatif solusinya, kurangnya pendekatan secara persuasif yang dilakukan juga merupakan salah satu kendala. Maka dari itu dengan perkembangan tekhnologi yang ada, pembuatan media berupa video animasi, pamflet dan banner merupakan gagasan pemecahan isu yang dijadikan alternatif penulis untuk memanfaatkan media sosial yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang dan Kantor kelurahan setempat.