Sebagai seorang Aperatur Sipil Negara, keterkaitan isu ini sangat berpengaruh, karena tugas dan fungsi seorang ASN yang seharusnya sebagai pelaksana pelayan publik dan pelayan publik tidak dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal, dan juga berkas yang memiliki kekurangan kelengkapan persyaratan tidak dapat selesai dengan tepat waktu. Hal ini juga dapat memberatkan pemohon karena jika berkastersebut ditutup, maka berkas tersebut harus didaftarkan ulang dan pemohon harus mengeluarkan biaya lagi untuk pendaftaran berkas baru. Dengan adanya dampak yang begitu kompleks dan saling terkait penulis akan melakuakan pemechan isu Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait Kelengkapan Berkas Permohonan Peningkatan Hak Milik Perorangan dengan membuat E-book dan video animasi mengenai kelengkapan berkas Permohonan Peningkatan Hak Milik Perorangan, agar pemohon dapat memahami dengan baik persyaratan dan alur kelengkapan berkas Permohonan Peningkatan Hak Milik Perorangan

Pengelolaan media sosial termasuk dalam strategi komunikasi karena saat ini media sosial merupakan salah satu sarana yang sedang berkembang dan digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Selain itu perkembangan isu-isu di masyarakat dapat dengan cepat tersebar melalui media sosial. Oleh karena pemanfaatan media sosial diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas, seperti yang disampaikan oleh Roro Ajeng Sekar Arum pada kegiatan Pengembangan dan Peningkatan SDM Biro Humas di Jambuluwuk Hotels & Resorts, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (20/09/2022) , “Social media ini turut berfungsi meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas, penggunaan anggaran, dan advokasi kebijakan di lembaga pemerintahan. Social media itulah yang paling dekat (menjangkau masyarakat).” Selain itu Beliau juga menjelaskan bahwa sebagai corong informasi yang kredibel, insan humas kementerian perlu memanfaatkan sarana yang tersedia seiring perkembangan teknologi. Salah satu fitur yang dapat dipergunakan untuk membantu penyebarluasan informasi pertanahan dan tata ruang ialah penggunaan tanda tagar. “Kini social media memperkuat basis pencarian berdasarkan kata kunci. Hashtag itu bisa jadi tools melihat seberapa jauh impresinya. Fungsinya hashtag untuk me-reach orang lebih jauh lagi,” ungkapnya.

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan di Kantor Pertanahan. Kemudian Subbagian Tata Usaha dibagi lagi menjadi tiga Kelompok Substansi, yaitu Kelompok Substansi Umum dan Kepegawaian, Kelompok Substansi Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, dan Kelompok Substansi Keuangan dan BMN, Dalam pelaksanaan tugasnya, Kelompok Substansi Keuangan dan BMN masih mencatat permintaan dan distribusi barang persediaan secara manual. Oleh sebab itu, diperlukan modernisasi dalam melakukan pencatatan agar lebih memudahkan pemantauan dan pengawasan, serta sebagai penerapan nilai Smart ASN.

Keterkaitan isu dengan Manajemen ASN yaitu belum sesuai dengan UndangUndang No 5 Tahun 2014 pasal 11 terkait tugas ASN yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Permohonan Layanan Serabi Plus 161 merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan publik sehingga sebaiknya memberikan kemudahan, efisien, efektif, dan banyak manfaat kepada masyarakat sebagai penerima layanan. Ditinjau dari Smart ASN media informasi merupakan aspek penting dalam era kualitas pelayanan publik yang optimal. Media informasi layanan pertanahan sebaiknya dapat diakses dimanapun sehingga paling tidak dalam persiapan kelengkapan dokumen masyarakat dapat menghemat waktu dan dapat memperoleh blangko formulir pelayanan pertanahan dengan mudah sehingga Layanan Serabi Plus 161 dapat berjalan lancar sebagai wujud adanya transformasi digital dengan menerapkan digital skill. Dari kondisi tersebut, muncul gagasan kreatif untuk diupayakan penyelesaiannya terutama dalam membangun transformasi digital di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, dengan Laporan Aktualisasi berjudul “Optimalisasi Informasi Layanan Serabi Plus 161 Melalui Media Sosial Pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta”.

Hal ini menjadi perhatian bagi penulis mengenai pentingnya melakukan transformasi digital pada unit kerja penulis agar tidak menurun tingkat kepercayaan publik terhadap proses pelaksanaan pengadaan tanah serta penilaian yang berdampak negatif terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Demak. Pengelolaan arsip data Pengadaan Tanah melalui proses scaning dan penyimpanan melalui google drive menjadi gagasan utama penulis dalam penerapan transformasi digital pada unit kerja. Selain itu melalui optimalisasi pengelolaan arsip pengadaan tanah dalam bentuk digital dapat memberikan kepercayaan kepada publik bila diperlukan informasi data pelaksanaan pengadaan tanah karena asrip tersimpan dengan aman dalam bentuk digital serta cepat jika diperlukan.

fungsi salah satunya menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarat secara cepat, tepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Kualitas pengelolaan dan penyebaran informasi melalui media sosial yang telah dikelola ini perlu ditingkatkan. Salah satu cara pemanfaatan media sosial dapat dilakukan dengan mengunggah konten-konten informasi terkait Kantor Pertanahan berupa informasi yang positif dan edukatif yang dikemas secara kreatif dan menarik pada platfom media sosial tersebut. Dalam penyampaian informasi melalui media sosial sangat penting menyampaikan informasi secara visual melalui infografis statis ataupun infografis animasi (videografis) agar lebih menarik dan mampu memperkuat pesan-pesan dan informasi yang ingin disampaikan. Pembuatan konten infografis dan videografis dalam menyampaikan informasi layanan pertanahan di media sosial Kantor Pertanahan dianggap dapat menjadi salah satu gagasan kreatif untuk memecahkan isu yang ada. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis melaksanakan kegiatan aktualisasi dengan mengangkat judul laporan aktualisasi, yaitu “Optimalisasi Informasi Layanan Pertanahan Di Media Sosial Melalui Konten Infografis Dan Videografis Pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara”.

Sayangnya sosialisasi informasi persyaratan layanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga belum di kelola secara optimal. Terdapat bagan informasi persyaratan pelayanan yang terpasang di ruang tunggu tetapi tata letak bagan tersebut membuat tidak dapat terbaca dengan baik oleh pemohon. Dengan meningkatnya jumlah permohonan harus diimbangi dengan sosialisasi informasi persyaratan pelayanan kepada masyarakat sehingga mampu memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka isu yang diangkat oleh penulis adalah “Sosialisasi Informasi Persyaratan Layanan Pertanahan untuk Layanan Prioritas (Pemohon Tanpa Kuasa) Melalui Pembuatan Media Standing Banner, Barcode, Infografis dan Video Tutorial di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga”

diharapkan mampu mengaktualisasikan diri dengan mengimplementasikan kegiatan yang merujuk dengan isu yang didapat dari satuan kerja masing-masing dimana dari kegiatan tersebut dapat diharapkan sebagai alternatif penyelesaian untuk mendukung tujuan, serta visi dan misi organisasi khususnya Kementerian ATR/BPN berdasarkan nilai BerAKHLAK, manajemen ASN dan SMART ASN. Adapun Isu yang diangkat pada bidang survei dan pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo yaitu ada empat isu. Yang pertama yaitu belum optimalnya pemetaan bidang k4 PTSL 2022¸ yang kedua yaitu Penataan Arsip (Surat Ukur) yang kurang rapi, yang ketiga yaitu Kurang optimalnya pengelolaan Alat Ukur, dan yang ke empat yaitu Kurang rapinya pengelolaan Peta pendaftaran Manual A0 dengan baik. Dari Isu tersebut, dianalisis dengan menggunakan teknik tapisan isu yang dipilih adalah belum optimalnya pemetaan bidang k4 PTSL 2022.

Jika dikaitkan dengan MANAJEMEN ASN hal ini tidak sesuai menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 11 poin b tentang Aparatur Sipil Negara yang rumusannya memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang–undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu ASN dituntut untuk professional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika dikaitkan SMART ASN diperlukanlah digital skill kecakapan dalam media digital untuk informasi layanan pertanahan kepada masyarakat dalam bentuk digital melalui pesan interaktif agar pemahaman masyarakat akan informasi pelayanan pertanahan terutama yang berkaitan dengan berkas persyaratan dan jangka waktu penyelesaian kegiatan pertanahan semakin meningkat sehingga masyarakat tidak perlu lagi menggunakan jasa pihak perantara sebagai kuasa. Oleh karena itu penulis mengangkat isu laporan aktualisasi ini yang berjudul “Optimalisasi Informasi Layanan Pertanahan Menggunakan Pesan Interaktif Melalui Aplikasi Whatsapp pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko” dengan tujuan untuk mengoptimalkan pelayanan sehingga mampu mempercepat pekerjaan dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Dari isu prioritas yang menjadi tema aktualissai tersebut, penulis diharapkan mampu untuk mengemukakan gagasan kreatif dan inovatif berupa kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat menjadi solusi pemecahan dengan memperhatikan penerapan nilai-nilai dasar BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) merupakan core value ASN sebagaimana Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Value dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara yang ditanamkan kepada CPNS melalui kegiatan Pelatihan Dasar CPNS. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 4 Tahun 2006, mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional RI, di Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kantor Pertanahan Kota Padang merupakan unit kerja terkecil dari bagian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mempunyai tugas dan fungsi untuk menunjang kegiatan dalam pelayanan dan pencapaian tujuan. Akan tetapi, kurangnya informasi mengenai persyaratan dan alur pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Padang belum begitu Maksimal.