|
Thursday, 6 April 2023, 10:53 AM
|
GABERIELE RINTA ALODIA
|
Laporan Aktualisasi Gaberiele Verifikator Berkas Kantah Kab. Lumajang.pdf
|
14 December 2022
|
Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi layanan Loket di Mal Pelayanan Publik
yang mampu menjangkau masyarakat di Kabupaten Lumajang secara luas dan cepat.
Menurut penulis, penggunaan media sosial (Instagram) Kantor Pertanahan
Kabupaten Lumajang merupakan media tercepat, termurah dan mampu menjangkau
khalayak secara luas untuk mengenalkan layanan Loket di Mal Pelayanan Publik
Kabupaten Lumajang.
“Optimalisasi Pengelolaan Media Sosial (TikTok) untuk Informasi
Pelayanan Pertanahan di Kantah Kabupaten Lumajang” dilaksanakan dalam
rangka memenuhi tugas Pelatihan Dasar Calon PNS 2022 yaitu Rancangan
Aktualisasi yang merupakan luaran (output) dari pembelajaran agenda I, II dan III
Pelatihan Dasar Calon PNS 2022 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional. Dalam Rancangan Aktualisasi ini, penulis diminta untuk
menganalisis isu aktual di satuan kerja penulis, melakukan identifikasi isu, dan
menemukan gagasan kreatif pemecahan isu. Isu yang diangkat untuk dipecahkan
masalahnya dengan gagasan kreatif pemecahan isu yang dikemukakan oleh penulis
diharapkan dapat mempercepat transfer informasi layanan pertanahan di Kabupaten
Lumajang.
|
Optimalisasi Penggunaan Media Sosial (TikTok) untuk Informasi Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVI
|
|
|
Thursday, 6 April 2023, 10:56 AM
|
Jodi Peter Reinhard Siagian
|
LA JODI SIAGIAN FIX.pdf
|
14 December 2022
|
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka ditemukan
beberapa isu yang menjadi permasalahan di unit kerja, pada Seksi Survei dan Pemetaan
Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, antara lain terkait
dengan belum tertatanya peta konvensional HGU. Dengan belum lengkapnya peta
digital tersebut, akan menghambat pekerjaan pengukuran dan pemetaan bidang
tanah.Peta Hak Guna Usaha itu seharusnya terdigitalisasi dengan lengkap guna
menghindari tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah.Kegiatan tersebut juga
diharapkan membantu optimalisasi Program Pengukuran dan Pemetaan Pengukuran
Tanah Sistematis Lengkap.Dalam pelaksanaan terkait isu digitalisasi peta harus didasari
jiwa core value ber-akhlak agar rasa tanggung jawab dalam pengerjaan kegiatan ini
dapat terlaksana dan diterapkan di kantor.Kegiatan tersebut bertujuan mendukung
terwujudnya pengelolaan ruang dan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia.
Berdasarkan kondisi diatas, maka penulis tertarik mengangkat isu tersebut.
Penulis menyusun Rancangan Aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan
Peta Konvensional HGU Secara Digital Pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Langkat Tahun 2022”
|
OPTIMALISASI PENGELOLAAN PETA KONVENSIONAL HGU SECARA DIGITAL PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2022
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVI
|
|
|
Thursday, 6 April 2023, 10:58 AM
|
John Gabriel Manurung
|
Laporan Aktualisasi_John Gabriel Manurung_G8A16K2.pdf
|
14 December 2022
|
Landasan hukum dari Pendaftaran tanah dalam konteks sistem hukum pertanahan
Indonesia diatur dalam Peratuaran Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah (selanjutnya disebut PP 24 Tahun 1997). Tujuan Pendaftaran tanah menurut PP 24
Tahun 1997 diantaranya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dan untuk terselenggaranya tertib
administrasi pertanahan. Dalam pelaksanaannya, pendaftaran tanah meliputi kegiatan
pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.
Pemeliharaan data pendaftaran tanah ini tentunya memerlukan SOP, SOP ini diatur dalam
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar
Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Dalam aturan ini telah diatur terkait pemeliharaan
datapendaftaran tanah yang terdiri dari beberapa jenis pelayanan dengan SOP jangka waktu
yang berbeda-beda tergantung jenis pelayanannya. Dalam praktiknya, tugas pemeliharaan
datapertanahan dan tertib administrasi pertanahan ini seringkali mendapat hambatan dalam
prosespelaksanaannya. Pengelolaan arsip buku tanah serta peminjaman dan pengembalian
buku tanah menjadi sekian diantara hambatannya.
|
OPTIMALISASI PUBLIKASI INFORMASI DAN PROMOSI PRODUK LAYANAN PERTANAHAN MENGGUNAKAN MEDIA DIGITAL MELALUI VIDEO TUTORIAL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH UTARA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVI
|
|
|
Thursday, 6 April 2023, 11:02 AM
|
M. Hasbi
|
LAPORAN AKTUALISASI.pdf
|
14 December 2022
|
Dalam aktualisasi ini penulis mengangkat Judul optimalisasi pengelolaanagenda kegiatan dan informasi kehadiran pejabat menggunakan aplikasi
berbasis website di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. Isu ini dipilihsetelah menapis beberapa isu yang penulis ajukan menggunakan metode USG(Urgency, Seriousness, Growth) yaitu suatu alat untuk menyusun urutanprioritas isu yang harus diselesaikan dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan dan perkembangan isu. Judul ini penulis ambil dari isu belum optimalnya pengelolaan agendakegiatan dan informasi kehadiran pejabat di Kantor Pertanahan KabupatenSolok Selatan. Belum optimalnya ini dapat kita lihat dari setiap kegiatan yangada di kantor tidak bisa diketahui oleh seluruh pegawai, dengan adanya pusat
informasi yang mengandung beberapa informasi seperti agenda kegiatan padasetiap seksi yang berlangsung setiap harinya.
|
OPTIMALISASI PENGELOLAAN AGENDA KEGIATAN DAN INFORMASI KEHADIRAN PEJABAT MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASISWEBSITE DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOKSELATAN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVI
|
|
|
Thursday, 6 April 2023, 11:04 AM
|
M. Imam Haidar
|
Lap Akhir_M. Imam Haidar_G8A16K2.pdf
|
14 December 2022
|
Namun dalam praktiknya masih terdapat
inefisiensi waktu yang dialami masyarakat / pemohon dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah
Pertama Kali. Baik dari dari segi menerima informasi serta dalam memenuhi persyaratan dalam
kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali. Banyaknya masalah terkait inefisiensi waktu yang
dialami oleh pemohon dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Pertama Kali disebabkan beberapa
faktor yang mempengaruhi. Seperti belum optimalnya pemberian informasi pelayanan pertahanan
oleh petugas loket, rendahnya keinginan masyarakat untuk mengikuti akun media sosial kantor
pertanahan yang memberikan informasi layanan pertanahan, dan juga belum optimalnya
penggunaan website kantor pertanahan dalam memberikan informasi pertanahan.
Berdasarkan latar belakang diatas sebagai Calon Apratur Sipil Negara kementerian Agraria Tata
Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang di tempatkan pada satuan kerja Kantor Pertanahan
Kabupaten Bireuen yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik,
serta perekat dan pemersatu bangsa dirasa tepat untuk mengangkat isu terkait “Belum optimalnya
pemberian informasi pelayanan yang informatif dan menarik untuk Pendaftaran Tanah Pertama Kali
yang berkaitan dengan pemberian hak milik perorangan”.
|
OPTIMALISASI PEMBERIAN INFORMASI PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI (PEMBERIAN HAK MILIK PERORANGAN) MELALUI PEMBUATAN VIDEO ANIMASI, E-BROSUR, DAN STANDING BANNER PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIREUEN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVI
|
|
|
Thursday, 6 April 2023, 11:05 AM
|
Yusni Fransisca
|
LA-Yusni Fransisca-G7A11K1.pdf
|
1 December 2022
|
Pemanfaatan ArcGIS diharapkan dapat membantu memudahkan pengelolaan data spasial
maupun data attribut yang berkaitan dengan memperhitungkan luas kawasan, serta mampu
menampilkan secara grafis prakiraan daerah atau kawasan mana saja yang memiliki potensi
legalisasi aset tersebut. Melalui ArcGIS pengguna selain dapat mengakses informasi yang
dibutuhkan mengenai potensi legalisasi aset, juga dapat melihat lokasi kawasan lindung di
Pulau Semau Kabupaten Kupang. Sehingga pengelolaannya akan menjadi lebih cepat dan
mudah, serta memberikan informasi yang tepat dan bermanfaat pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Kupang, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Oleh karena itu, isu “belum optimalnya penyiapan data potensi legalisasi aset di Pulau
Semau Kabupaten Kupang” perlu untuk segera ditindaklanjuti agar dapat memberikan
manfaat bagi masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah untuk menjadi bahan pertimbangan
rencana pengembangan Pulau Semau.
|
“PEMANFAATAN ARCGIS DALAM PEMBUATAN PETA POTENSI LEGALISASI ASET DI PULAU SEMAU KABUPATEN KUPANG”
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XI
|
|
|
Thursday, 6 April 2023, 11:08 AM
|
Miftakul Munif
|
Miftakul Munif_G8A16K4_LA Revisi_compressed.pdf
|
14 December 2022
|
Aplikasi GeoKKP selain digunakan untuk proses pelayanan dalam rangka
penerbitan sertipikat baru, juga digunakan untuk memetakan bidang-bidang tanah yang
sudah bersertipikat tetapi belum terpetakan pada Peta Pendaftaran dalam satu sistem
koordinat nasional Transverse Mercator dengan lebar zone 3° (TM 3° ). Data spasial ini
selanjutnya koneksikan dengan data tekstual yang berisi informasi bidang tanah yang
bersangkutan. Aplikasi GeoKKP ini merupakan tools untuk mewujudkan pelayanan
berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Bidang Pertanahan.
Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun menggunakan aplikasi GeoKKP untuk
pengelolaan basis data pertanahan dalam rangka membangun Sistem Informasi Pertanahan.
Dalam pelaksanaannya banyak menghadapi kendala antara lain masih banyaknya
ketidaksesuaian bentuk dan posisi bidang tanah pada peta pendaftaran KKP dengan
sertifikat.
|
PERBAIKAN PEMETAAN BIDANG TANAH TERDAFTAR PADA KKP DI DESA MUNGGUT KECAMATAN WUNGU
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVI
|
|
|
Thursday, 6 April 2023, 11:10 AM
|
Mohammad Arif Dharmawan
|
Laporan Aktualisasi Mohammad Arif Dharmawan G8 A16 K1.pdf
|
14 December 2022
|
Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2022 Tentang pengelolaan pengaduan pada
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang telah menyelenggarakan pengelolaan pengaduan dengan
berbagai platform yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Platform yang digunakan
sebagai sarana pengaduan masyarakat atas pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten
Tangerang adalah yaitu pengaduan langsung yaitu masyarakat dating dan bertemu
dengan Customer service, Whatsaapp pengaduan, Instagram, Twitter, SP4N Lapor! dan
yang lainnya.
Namun, ada beberapa hal tentang pengelolaan pengaduan yang harus menjadi
perhatian, salah satunya adalah pencatatan data pengaduan. Pada kantor pertanahan
kabupaten tangerang, pencatatan pengaduan masih dilakukan oleh masing-masing
penanggung jawab media pengaduan.
|
Optimalisasi Pencatatan Pengaduan Masyarakat Menggunakan Google Form dan Spreadsheet pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVI
|
|
|
Thursday, 6 April 2023, 11:12 AM
|
Muhammad Arief Maulana Lubis
|
Muhammad Arief Maulana Lubis_G8A16K2.pdf
|
14 December 2022
|
Layanan pertanahan elektronik yang sudah terlaksana tentu juga harus dibarengi dengan
sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kompetensi pegawai serta masyarakat akan
layanan elektronik tersebut sehingga pelayanan dapat berjalan efektif dan efisien. Kantor
Pertanahan Kabupaten Aceh Timur sudah memanfaatkan digitalisasi dalam peminjaman buku
tanah/surat ukur. Akan tetapi pemanfaatan digitalisasi tersebut masih kurang optimal,
dikarenakan peminjaman dilakukan hanya melalui aplikasi Whatsapp sehingga pencatatan
data kurang terstruktur dan pengembalian masih menggukan metode manual yaitu melalui
pencatatan di buku ekspedisi. Dengan kata lain metode antara peminjaman dan
pengembalian tidak sinkron dan sulit untuk memonitoringnya.
Guna mengatasi atau mengurangi hal tersebut, maka penulis membuat Laporan
Rancangan Aktualisasi yang berjudul “OPTIMALISASI PENCATATAN PEMINJAMAN
BUKU TANAH/ SURAT UKUR BERBASIS WEB DI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR” untuk melakukan pencatatan serta memonitoring
peminjaman.
|
Optimalisasi Pencatatan Peminjaman Buku Tanah/Surat Ukur Berbasis Web di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVI
|
|
|
Thursday, 6 April 2023, 11:16 AM
|
Novi Arista Wibowo
|
LA_Novi Arista Wibowo_G8A16K1_revisi_compressed.pdf
|
14 December 2022
|
Salah satu isu atau permasalahan yang ada di Seksi Penetapan Hak
dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Serang yaitu Kurang Optimalnya
Pelayanan Pengecekan Sertipikat Elektronik. Layanan pengecekan sertipikat secara
elektronik dapat diajukan oleh PPAT atau pihak selain PPAT seperti perorangan, badan
hukum, instansi pemerintah atau pihak lainnya yang berkepentingan yang merupakan
pemegang hak atas tanah. layanan pengecekan sertipikat secara elektronik yang diajukan
oleh PPAT merupakan bagian dari kewajiban PPAT sebelum melaksanakan pembuatan
akta mengenai pemindahan/peralihan atau pembebanan Hak Atas Tanah atau Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun. Layanan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian Data Fisik
dan Data Yuridis pada Sertipikat dengan data pada pangkalan data yang ada di kantor
pertanahan. Namun dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti ketidaksesuaian
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam upload berkas persyaratan pemohonan
pengecekan elektronik. Oleh karena itu Peserta tertarik mengambil judul Optimalisasi
Layanan Pengecekan Sertipikat Elektronik dengan Buku Saku Panduan Persyaratan Pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Serang. Dalam rangka mempermudah penyampaian
informasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan media sosial hal ini berkaitan pula
dengan mata pelatihan Manajemen ASN dan Smart ASN yaitu untuk memberikan
pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dengan kecakapan menggunakan media
digital (digital skill).
|
Optimalisasi Layanan Pengecekan Sertipikat Elektronik dengan Buku Saku Panduan Persyaratan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVI
|
|