Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa belum maksimalnya loket pengaduan Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh menerapkan tertib administrasi berkaitan dengan pengaduan kasus pertanahan. Masih terdapat masyarakat yang tidak mengisi formulir pengaduan kasus pertanhan namun juga tetap harus diproses oleh kantor pertanahan, umumnya pengaduan hanya disampaikan secara lisan, sehingga berakibat pada tidak maksimalnya manajemen penyelesaian sengketa dari tiap-tiap pengaduan dari masyarakat oleh seksi pengendalian dan penanganan sengketa Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh. Hal tersebut menunjukkan bahwa tertib administrasi belum sepenuhnya dilakukan oleh loket pengaduan Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh. Padahal tertib administrasi melalui prosedur pengisian formulir pelayanan kasus pertanahan wajib dilakukan sesuai peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Kegiatan pengelolaan warkah digital ini selain bertujuan untuk pengaman dari kerusakan fisik, memudahkan dalam pencarian, serta menjadi salah satu faktor pendukung 9 dalam terwujudnya pelayanan pertanahan berbasis elektronik/online. Dan juga 4 (empat) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh penulis di dalam laporan pelaksanaan aktualisasi ini antara lain: perencanaan validasi dan digitalisasi buku tanah, validasi, scan, dan upload Buku Tanah di aplikasi/web KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan). Kegiatan-kegiatan ini merupakan inisiatif penulis dalam mewujudkan percepatan pelayanan elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya.

Adapun hambatan-hambatan yang mengakibatkan masih banyaknya jumlah tunggakan pekerjaan kegiatan pelayanan rutin (PNBP) selain dikarenakan masih terdapatnya kekurangan berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon juga dikarenakan proses penyusunan draft SKRPD (Surat Keputusan Risalah Pengolahan Data) untuk selanjutnya dalam aktualisasi ini akan disebut sebagai draft SKRPD yang terdiri dari draft Surat Keputusan, Risalah Pengolahan Data, Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Panitia A, Surat Tugas, Surat Undangan dan Resume masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk menyelesaikan penyusunan draft SKRPD tersebut. Isu strategis yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan permohonan penetapan hak perlu untuk segera diselesaikan atau dilakukan upaya percepatan.

Kabupaten Konawe Selatan merupakan kabupaten dengan luas wilayah terbesar di Sulawesi Tenggara sehingga jangkauan informasi kepada masyarakat juga belum optimal dilakukan, ditambah lagi dengan akses jalan dan jaringan masih kurang memadai dibeberapa wilayah. Sehingga perlu adanya optimalisai penyebaran informasi kepada masyarakat yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan informasi dengan mudah.

Berdasarkan data anomali dan data residu produk PTSL Kantor Pertanahan Kota 2 PELATIHAN DASAR CPNS GELOMBANG I ANGKATAN VI – KEMENTERIAN ATR/BPN Balikpapan yang disampaikan pada akun instagram @kantahbalikpapan pada 13 Mei 2021 salah satunya adalah terdapat 3620 Sertifikat yang telah Selesai namun belum diambil oleh pemohon. Dalam hal tersebut upaya yang telah dilakukan adalah dengan menghubungi langsung pemohon untuk untuk selanjutnya dilakukan informasi terkait permohonan yang telah diajukan kepada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan. Dalam kegiatan tersebut ditemukan beberapa sebab mengapa para pemohon tidak mengambil sertifikat mereka. Salah satunya memang dikarenakan mereka tidak mengetahui informasi terkait sertifikat mereka yang telah terbit. Selain itu para pemohon belum dapat memenuhi syarat syarat yang harus mereka penuhi pada saat pengambilan sertifikat. Dari penjelasan-penjelasan tersebut menjadi latar belakang penulis untuk mencoba memaksimalkan terselenggaranya kegiatan PTSL. Dengai baik.

dalam hal ini yaitu di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sebagai Analis Pertanahan pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan. Adapun salah satu kegiatan di seksi penataan dan pemberdayaan adalah memberikan rekomendasi peralihan hak atas tanah pertanian. Kondisi saat ini data-data register hanya berbentuk excel yang dikelola oleh petugas loket dan arsip surat rekomendasi tersebut masih belum tersimpan dalam database sehingga harus mencari secara manual jika dibutuhkan. Kendala lain adalah tidak adanya isian kolom penggunaan dan pemanfaatan tanah pada formulir yang akan diajukan untuk pembuatan rekomendasi sehingga tidak bisa dipastikan apakah tanah tersebut masih berbentuk tanah pertanian atau non pertanian. Kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan integrasi data tekstual yang diolah menggunakan Ms.Excel terkait rekomendasi peralihan hak atas tanah pertanian dengan data spasial lokasi menggunakan geodatabase pada ArcGIS. Dengan begitu, data-data yang ada dapat termanfaatkan dengan baik serta dapat mengetahui penggunaan tanah secara aktual melalui citra satelit saat ini. 2 Kegiatan penyelesaian isu di atas tentunya sebagai salah satu implementasi materi Smart ASN pada Pelatihan Dasar CPNS, yang memiliki makna bahwa pegawai diharapkan memiliki kompetensi kinerja dan profesionalisme tinggi yang mampu beradaptasi dengan transformasi atau perubahan digital dan responsif terhadap perubahan (Amelia, 2021), serta sebagai langkah untuk mewujudkan Visi Kementeraian ATR/BPN.

Sebagai ASN yang bekerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, harus menerapkan seluruh core values BerAKHLAK pada saat melakukan pekerjaan dalam rangka meminimalisir masalah yang terjadi khususnya di seksi Survei dan Pemetaan. Masalah yang sering terjadi pada seksi Survei dan Pemetaan tidak jauh dari masalah di bidang penugkuran dan pemetaan. Salah satu masalahnya adalah pemetaan bidang tanah yang setiap hari bertambah namun anomali bidang tanah banyak yang belum teridentifikasi dan terselesaikan. Hal ini akan menimbulkan ambiguitas pada letak bidang tanah. Permasalahan tersebut terkait dengan isu yang diangkat oleh penulis yaitu pemanfaatan softwaare Qgis untuk identifikasi anomali bidang tanah di Kabupaten Lebak. 2 Dengan memanfaatkan aplikasi pengolah data spasial diharapkan dapat membantu proses identifikasi secara cepat dan tepat dan juga mudah dipahami untuk setelahnya dapat dilakukan perbaikan

Sistem Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadikan peserta mampu mengaktualisasikan substansi materi pembelajaran yang telah dipelajari melalui proses pembiasaan diri yang difasilitasi dalam pembelajaran Agenda Habituasi, dimana peserta mampu menghasilkan suatu penciptaan situasi dan kondisi (persistent life situation) tertentu yang memungkinkan peserta melakukan proses pembiasaan untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada Agenda I, II dan III, yang diarahkan pada pembentukan karakter sebagai kriteria ideal melalui proses internalisasi dan pembiasaan diri melalui intervensi (stimulus) tertentu yang akan dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatan di tempat kerja yang telah dipelajari pada saat on class ke dalam rancangan aktualisasi, kemudian melaksanakan aktualisasi dan habituasi, serta penyajian hasil aktualisasi dengan metode penulisan kertas kerja, melalui pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman langsung (experiential learning) dan presentasi yang bersifat mandiri.

Pada Kantor Pertanahan Kota Bitung terjadi kasus dimana pemohon tidak mengetahui persyaratan dan prosedur permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Kurangnya intensitas permohonan Pertimbanga Teknis Pertanahan mengakibatkan kurangnya pengetahuan petugas loket mengenai peraturan yang berlaku mengenai Pertimbangan Teknis Pertanahan, sehingga menyebabkan terhambatnya pekerjaan dan tidak maksimalnya pelayanan publik.