Guna mempermudah, mempercepat dan merapikan proses kegiatan penetapan hak atas tanah dalam satuan kerja, dibutuhkan sebuah digitalisasi penyusunan terhadap semua berkas permohonan dan siapa pengolahnya. Digitalisasi penyusunan berkas permohonan ini bentuk laporan secara digital yang berisi informasi tentang seluruh berkas permohonan hak atas tanah, staf pengolah, nomor berkas dan perkembangan status permohonan yang telah masuk ke dalam data permohonan SK. Data ini nantinya bisa dijadikan infromasi bagi setiap pegawai ataupun pemohon atas kepastian permohonan haknya. Oleh karena itu disajikan sebuah judul: “Penyusunan Berkas Permohonan Hak Atas Tanah Secara Digital Melalui Spreadsheet Untuk Meningkatkan Kepastian Dan Transparansi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo”.

Penyelenggaraan loket prioritas ini dilaksanakan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. Loket prioritas dikhususkan kepada pemohon langsung tanpa kuasa dalam mendapatkan pelayanan administrasi di Kantor Pertanahan. Namun dalam pelaksaannya masih ditemukan beberapa kendala dan hambatan yaitu belum optimalnya penyediaan informasi terkait jenis pelayanan di loket prioritas. Hal ini terjadi karena publikasi dari Kantor Pertanahan tentang loket prioritas masih minim. 3 Penulis melakukan pembatasan masalah yang akan dibahas pada Laporan aktualisasi ini yaitu pada masalah belum optimalnya pelayanan loket prioritas di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak. Penulis berharap dengan pemilihan isu ini dapa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas sesuai dengan harapam masyarakat, cepat, mudah, terjangkau, terukur, efektif, efisien, dan berbasis teknologi yang mencerminkan dari nilai-nilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu Melayani, Profesional, Terpercaya. Ini dilakukan agar dapat terwujud tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

. Pada aplikasi KKP tersebut juga dapat dilihat statistikdanpersentase kualitas pelayanan dan data digital setiap Kantor Pertanahan. Sasaranprogram pada Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang yaitumenyediakan informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang yang lengkap, reliabel serta informatif yang diintegrasikan dengan penggunaan teknologi dalammengolah dan menyajikan data peta pertanahan untuk mencapai target 2022 dan 2023yaitu layanan pertanahan dan ruang berbasis elektronik, perlu dibuat mekanismepenangan anomali bidang tanah. Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sebagai penyelenggara pelayananpertanahan di wilayah Kabupaten Banyuasin juga sedang melakukan perbaikandataanomali bidang tanah. Data anomali bidang tanah di kabupaten banyuasin terdapat beberapa kategori yaitu perbedaan luas antara luasan di KKP dan luasan di Surat Ukur; data anomali dengan NIB ganda; dan data anomali tanpa nib.

Pada dasarnya persyaratan pendaftaran pertanahan sudah tertera pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan, sedangkan untuk biaya pelayanan pertanahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Biaya Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Untuk penyajian informasi persyaratan dan biaya pendaftaran, Kantor Pertanahan tempat penulis bekerja yaitu Kantor pertanahan Kabupaten Kebumen membuat brosur dan papan informasi syarat dan biaya pendaftaran. Hanya saja papan informasi yang ada masih kurang komunikatif karena letaknya berada di samping kursi pemohon dan tulisannya cukup kecil karena menyesuaikan dengan banyaknya informasi yang disajikan. Sedangkan untuk brosur juga hanya bisa dibaca oleh pemohon yang datang langsung ke kantor. Hal ini berdampak pada masyarakat yang pada umumnya belum mengetahui syarat dan biaya pelayanan kurang mendapatkan media untuk dapat memperoleh informasi tersebut. Dengan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai persyaratan dan biaya pendaftaran menyebabkan belum maksimalnya partisipasi masyarakat untuk mendaftarkan tanah di Kantor Pertanahan.

Selain kurangnya koordinasi untuk saling mengingatkan, jadwal agenda yang berada di dalam ruang Kakantah yang tidak pernah di update sejak tahun 2019 juga menjadi penyebab terjadinya isu tersebut. Penjelasan diatas merupakan salah satu gambaran kurangnya koordinasi antar Pejabat Pengawas, karena masing-masing Pejabat Pengawas pasti memiliki kesibukan sendiri. Berangkat dari hal tersebut, penulis bermaksud untuk mengoptimalkan koordinasi sebelum agenda/kegiatan Pejabat Pengawas dengan mengangkat Judul Aktualisasi : “Digitalisasi Reminder atau Pengingat Agenda Kakantah dan Pejabat Pengawas Menggunakan Aplikasi Google Calendar di Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo”. Di era digital seperti saat ini, sudah semestinya jika teknologi dimanfaatkan dengan baik dalam menunjang efektifitas pekerjaan. Tujuan dilaksanakan judul aktualisasi ini adalah memberikan pengingat mengenai agenda/kegiatan Kakantah dan Pejabat Pengawas secara otomatis sebelum agenda dilaksanakan. Harapannya supaya persiapan lebih matang, tenang, serta keberjalanan yang lancar. Penulis menyadari bahwa kegiatan/agenda yang diikuti oleh Kakantah dan Pejabat Pengawas tentu saja memiliki pengaruh terhadap kemajuan Kantor Pertanahan Kab. Nagekeo

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Pertanahan Kota Tanjung Balai erat kaitannya dengan Pengarsipan Dokumen Pertanahan. Peran penting arsip sebagai informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan sebagai alat bukti apabila terjadi masalah pertanahan/sengketa tanah harus menjadi dasar penting bagi seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kota Tanjung untuk senantiasa memperhatikan pengelolaan arsip Tentang Standar Digitalisasi Warkah. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis membuat penyusunan Rancangan Aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Percepatan Digitalisasi Arsip Buku Tanah Pada Kantor Pertanahan Kota Tanjung Balai”. Semoga dengan adanya Rancangan Aktualisasi ini dapat membantu Kantor Pertanahan Kota Tanjung Balai untuk berinovasi serta meningkatkan kualitas mutu dan keterbukaan informasi dalam pelayanan publik, sehingga dapat mendukung terwujudnya pengelolaan ruang dan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia.

Terdapat suatu aplikasi yang bernama Aplikasi Justisia yang digunakan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dalam tahapan penanganan kasus sengketa konflik dan perkara pertanahan. Aplikasi Justisa digunakan oleh Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan untuk memantau dan mengelola penanganan kasus pertanahan di daerah, sehingga pemanfaatan Aplikasi Justisia dijajaran Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sangat penting. Dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menelaah isu yang sedang berkembang pada lingkungan kerja, maka dilakukan penyusunan Rancangan Aktualisasi sebagai pedoman untuk memahami, melaksanakan dan melakukan pembiasaan kegiatan aktualisasi di unit kerja.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aktualisasi berarti perihal mengaktualkan, yaitu menjadikan sesuatu betul-betul ada (terlaksana). Aktualisasi dilakukan di unit kerja peserta, Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah. Untuk mencapai visi misi Kementerian ATR/BPN, Kanwil ATR/BPN memiliki tugas dan fungsi yang diamanatkan ke setiap bagian dan bidang yang ada di Kanwil termasuk Bagian Tata Usaha (TU). Sebagai salah satu subbagian dari Bagian TU, Subbagian Keuangan dan BMN memiliki tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, peserta sebagai Pranata Keuangan APBN Terampil memiliki tugas melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN. Terkait tugas tersebut, peserta menganalisis beberapa permasalahan yang terjadi di unit kerja peserta dan menentukan isu kesalahan input transaksi dalam Modul Aset dan Persediaan SAKTI pada Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah dan Kantah-Kantah di bawahnya sebagai isu utama. Isu tersebut terpilih karena terdapat kesalahan dalam penggunaan SAKTI Modul Aset dan Persediaan yang dapat berdampak pada laporan keuangan yang merupakan produk utama dari bidang kerja peserta. Isu ini terkait fungsi ASN sebagai pelayanan publik yang profesional dan berkualitas (Manajemen ASN) dan digital skill dalam penggunaan inovasi aplikasi keuangan terintegrasi (SMART ASN). Penyebab dari isu ini adalah belum adanya pedoman pengisian SAKTI yang mudah dipahami dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Oleh karena itu, peserta membuat laporan aktualisasi yang berjudul “Pembuatan E-book Pedoman Pengisian SAKTI Modul Aset dan Persediaan di Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah.”

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulis berpendapat bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Karo perlu untuk membuat digitalisasi Surat Keputusan Hak Guna Bangunan secara digital, Melalui kegiatan aktualisasi ini, penyusun berusaha memberikan solusi alternatif untuk permasalahan tersebut dengan melaksanakan kegiatan aktualisasi yang berjudul “Digitalisasi Berkas Penyimpanan Surat Keputusan Hak Guna Bangunan dengan Google Drive dalam Upaya Penataan Arsip Bertransformasi Digital di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo”. Dengan dilaksanakannya aktualisasi ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan transformasi digital di lingkungan kantor pertanahan kab. Karo dan juga mempermudah pencarian Surat Keputusan Hak Guna Bangunan sehingga lebih mudah dan efisien.

Pertanahan Kabupaten Semarang. Kurangnya Informasi tentang Cara Menyampaikan Pengaduan Terkait Pelayanan dan Kasus Pertanahan berkaitan dengan Manajemen ASN yaitu salah satu fungsi ASN sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 10 huruf b yaitu sebagai pelayan publik. kemudian belum menerapkan Digital Culture karena belum memaksimalkan penggunaan media digital sebagai sarana penyebaran informasi. Untuk memecahkan masalah tersebut, sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), peserta memilih judul Rancangan Aktualisasi “Publikasi Informasi Tentang Cara Menyampaikan Pengaduan Terkait Pelayanan dan Kasus Pertanahan Melalui Media Cetak dan Media Digital di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang”.