Digitalisasi administrasi pertanahan merupakan salah satu pelaksanaan tugas pemerintahan ditujukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Administrasi pertanahan yang masih berbasis konvensional harus digeser ke arah administrasi pertanahan yang berbasis digital. Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, proses digitalisasi sedang dilakukan secara bertahap. Salah satu bentuk digitalisasi adalah plotting peta hasil ukuran lapangan kedalam geo KKP. Akan tetapi kondisi bidang tanah yang terploting banyak sekali ditemukan anomali bidang seperti halnya bentuk bidang tidak sesuai dengan topografinya, bidang tanah yang tumpang tindih, terdapat gap, bidang tidak sesuai posisi serta bidang tanah PTSL yang berada diluar wilayah desa. Hal ini tentu akan menghambat program pemerintah dalam penyediaan informasi geospasial tematik pertanahan ruang yang lengkap, reliabel dan informatif yang diintegrasikan dengan teknologi untuk mencapai target 2022 dan 2023 yaitu layanan pertanahan dan ruang berbasis elektronik. Selain itu dengan dikeluarkannya surat edaran No 12/SE-UK.01/VI/2022 masing-masing kantor pertanahan dihimbau untuk melakukan penangan terhadap anomali bidang tanah dalam waktu satu bulan semenjak surat edaran ini dikeluarkan.

Pada Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Manado, pelaksanaan operasional terutama dalam hal survei dan pemetaaan untuk kepentingan umum sangat berkaitan dengan penyediaan peta dan pengukuran. Akan tetapi dalam proses menuju perubahan data manual menuju data digital ini masih memiliki beberapa hambatan. Hal ini menyebabkan masih rendahnya tingkat validasi gambar situasi/surat ukur di beberapa Kelurahan yang ada di Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kota Manado. Kelurahan yang memiliki tingkat validasi gamber situasi/surat ukur terendah diataranya Kelurahan Bitung Karangria, Kelurahan Sindulang I, dan Kelurahan Sindulang II. Pada Kelurahan Bitung Karangria, terdapat 404 bidang tanah dengan hasil yang sudah tervalidasi sekitar 66,83%, atau sekitar 270 bidang tanah. Pada Kelurahan Sindulang I, terdapat 670 bidang tanah dengan hasil yang sudah tervalidasi sekitar 71,49%, atau sekitar 479 bidang tanah. Pada Kelurahan Sindulang II, terdapat 364 bidang tanah dengan hasil yang sudah tervalidasi 56,87%, atau sekitar 207 bidang tanah. Oleh karena itu, untuk menunjang kelancaran kegiatan administrasi 2 dan kegiatan operasional pada Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Manado, diperlukan suatu proses percepatan dalam validasi surat ukur dan juga meningkatkan kualitas data pertanahan yang ada di Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Manado.

Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan instansi pertanahan dibawah Badan Pertanahan Nasional yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang berada pada tingkatan kabupaten/kota. Kantor Pertanahan Aceh Barat Daya sendiri awalnya merupakan kantor perwakilan untuk daerah Aceh Barat Daya pada tahun 2010. Pada tahun 2014 barulah kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya resmi definitif menjadi kantor Pertanahan Aceh Barat Daya. Pada Kabupaten Aceh Barat Daya sendiri Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah dilaksanakan dan pada tahun 2022 ini sendiri Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki target 5000 bidang, namun hingga bulan juni 2022 baru 264 bidang yang tersetifikasi. Tentunya hal ini sendiri terjadi dikarenakan beberapa kendala yang terjadi baik yang bersifat intern maupun ekstern khususnya dalam proses pengumpulan data yuridis. Hal ini sendiri diperlukan formulasi-formulasi memecahkan permasalah tersebut.

Permasalahan pertanahan di Kota Samarinda termasuk dalam intensitas yang tinggi, mengingat pada tahun 2021 terdapat 94 Perkara, tahun 2022 berjalan terdapat 31 Perkara yang ditangani oleh Kantah Samarinda, dan ratarata perkara pertanahan dari tahun 2019-2022 adalah 40 perkara. Dalam teknis pelaksanaanya, Seksi penanganan perkara menggunakan sistem manajemen monitoring/kendali perkara, menggunakan media google spreadsheet sebagai sistem monitoring perkara yang sedang ditangani dan untuk menjadi dasar pelaporan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa (selanjutnya disebut sebagai seksi 5) setiap bulannya dan atau setiap tahun nya. Namun dalam sistem google spreadsheet tersebut, belum adanya laporan statistik yang terisi secara otomatis. Oleh dan karenanya penulis bermaksud untuk menambahkan inovasi fitur pelaporan yang secara statistik automatis terisi, sehingga memudahkan user atau pejabat terkait untuk melihat statistik perkara yang ada pada Kantah Samarinda.

Dalam pelaksanaannya, pemberian informasi mengenai Pelayanan Pemeliharaan data Pendaftaran Tanah belum optimal dimana pemohon sering datang ke kantor pertanahan untuk menanyakan syarat-syarat permohonan pelayanan pertanahan kepada petugas loket dan seringkali pemohon menyerahkan berkas permohonan belum lengkap. Hal ini tentu menyebabkan pemohon harus meluangkan waktunya untuk datang kembali ke kantor melengkapi kekurangan berkas tersebut serta menjadi terhambatnya proses pelayanan disebabkan berkas belum lengkap. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi, penulis berinisiatif untuk memberikan inovasi optimalisasi informasi terkait standar operasinal proesedur pelayanan & formulir Pemeliharaan data Pendaftaran Tanah pada website Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.

Namun dalam hal pelayanan pencatatan pelunasan BPHTB Terhutang di Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang masih memakan waktu yang cukup lama. Di dalam sistem KKP sendiri, waktu pelayanannya memakan waktu 61 (enam puluh satu) hari. Sementara itu, pelayanan pertanahan sebenarnya sudah mengalami percepatan-percepatan setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Terkait dengan proses pencatatan dimaksud masih memakan waktu lama maka diperlukan adanya suatu percepatan pelayanan yang dapat memberikan kepastian bagi pemilik hak untuk dapat melakukan perbuatan hukum selanjutnya.

Sedangkan core value adaptif sangat diperlukan dalam memberikan solusi kepada permasalahan nyata yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur. Kurangnya jumlah pegawai dan kurang efektifnya kordinasi pekerjaan dapat diatasi dengan memberikan inovasi-inovasi/pembaharuan sistem kerja. Apabila sistem kerja yang lama dirasa kurang efektif maka perlu dimunculkan suatu sistem yang baru agar pekerjaan tersebut menjadi efektif dan efisien. Dalam pembaharuan sistem tersebut dapat memanfaatkan teknologi seperti aplikasi/sistem/program yang telah banyak tersebar dipakai oleh beberapa perusahaan negeri maupun swasta saat ini. Salah satu program yang paling banyak digunakan di perusaahaan saat ini adalah Ticketing System atau sistem manajemen sistematis. Dengan sistem ini pegawai atau ASN dapat dengan mudah berkordinasi secara online. Sistem ini juga membantu pegawai dalam mencatat segala pekerjaan yang pernah diberikan dan dikerjakan sehingga memudahkan dalam melihat data pekerjaan 4 dan pertanggungjawaban pekerjaan.

Selain itu isu ini berkaitan dengan kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, yaitu Manajemen ASN dan Smart ASN. Beberapa unsur pembentukan Smart ASN yang diantaranya profesionalisme dan menguasi teknologi informasi, dalam konteks isu ini seharusnya ASN selain profesional dalam memberikan pelayanan juga harus memiliki sifat profesional dalam melakukan penataan/tata kelola arsip yang baik dan benar, selain itu pentingnya penguasaan teknologi informasi dan pemahaman mengenai literasi digital dalam menghadapi era transformasi digital oleh seorang ASN sangat penting guna memberikan inovasi dan terobosan dalam melakukan tata kelola arsip data melalui media digital.

Surat Edaran ini dijadikan sebagai pedoman teknis pelaksanaan kegiatan digitalisasi/alih media dokumen pertanahan sehingga dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Kegiatan pengelolaan warkah digital ini selain bertujuan untuk pengaman dari kerusakan fisik, memudahkan dalam pencarian, serta menjadi salah satu faktor pendukung dalam terwujudnya pelayanan pertanahan berbasis elektronik/online. Integrasi dokumen warkah menjadi file digital merupakan kewajiban jika merujuk pada surat edaran tersebut. Namun, dalam pelaksanaanya di Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan masih terdapat warkah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019 yang belum dilakukan digitalisasi sehingga menjadi suatu problem yang perlu untuk diselesaikan sehingga dapat meningkatkan kualitas data Kantor Pertanahan Buton Selatan.

Dalam kasus yang terjadi di Kantor pertanahan Kota Bandar Lampung masih banyak bidang tanah yang belum terpetakan secara digital dan dalam satu kesatuan wilayah administrasi yang lengkap. Menurut data di KKP masih banyak Kecamatan yang masih rendah tingkat digitalisasi petanya, rata -rata tingkat digitalisasi peta di Kota Bandar Lampung sebesar 50%-60% Karena pemetaan bidang tanah yang sudah menjadi satu kesatuan administrasi Kecamatan lengkap akan memudahkan pekerjaan, selain itu untuk meminimalisir resiko adanya pengambilan hak atas tanah, terutama pada tanah yang bersertifikat lama. Maka dari itu pentingnya untuk memaksimalkan pemetaan bidang tanah berbasis digital. Namun, masih banyak faktor yang membuat pekerjaan ini menjadi lambat diantaranya karena masih banyak data yang bermasalah dan masih belum adanya penentuan daerah prioritas yang dilakukan untuk membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien. Pengerjaan pemetaan digital terutama pekerjaan Kluster 4 (K4) akan lebih efektif dan efisien jika diberikan daerah prioritas pengerjaan, karena akan membuat pengerjaan menjadi lebih terfokus.