dengan adanya program ini sehingga dapat mewujudkan cita-cita negara untuk melakukan sertifikasi semua bidang tanah di seluruh indonesia. namun dalam pelaksanaanya hal ini tidak selalu berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang di inginkan, terdapat beberapa kendala yang berakibat kurang optimalnya pelaksaan sertfikasi Aset Pemerindah daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kantor Pertanahan Ogan Komering Ulu Timur khususnya Seksi Penatapan hak dan pendaftaran selalu berupaya untuk meuwujudkan percepatan proses sertifikasi aset Pemerintah daerah ini, oleh karena itu penulis dalam aktualisasi ini memiliki gagasan untuk Pembuatan "Rekapitulasi Aset Pemerintah Daerah Ogan Komering Ulu Timur Menggunakan Aplikasi Google Spreadsheet".

Pendaftaran peralihan hak atas tanah dapat dilakukan pemohon ke kantor pertanahan. Kemudian apabila berkas permohonan telah lengkap maka berkas permohonan akan diproses untuk diselesaikan oleh pelaksana. Proses berkas permohonan selanjutnya akan diupdate dalam aplikasi KKP, namun pada pelaksanaanya terkadang proses permohonan berkas pada aplikasi KKP tidak sesuai dengan proses permohonan berkas secara fisik dikarenakan ada beberapa kendala seperti kurangnya persyaratan atau perlunya pengkajian terhadap permohonan yang masuk sehingga proses permohonan berkas secara fisik di tulis dalam buku ekspedisi yang masih bersifat manual belum didigitalisasi.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka ditemukan salah satu isu yang menjadi permasalahan di unit kerja, terutama pada Bidang Survei dan Pemetaan, yaitu Belum Optimalnya Basis Data Geospasial Dari Data Peta Bidang Tanah Hak Guna Usaha pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dapat menghambatnya proses pengolahan data spasial menjadi informasi spasial dalam bentuk geodatabase Hak Guna Usaha yang digunakan. Dari isu tersebut, kemudian dilakukan pemecahan isu melalui aktualisasi yang akan dilaksanakan.

Inventarisasi arsip dalam lingkup pelayanan publik merupakan kegiatan pendaftaran atau pengumpulan data atau barang produk layanan dalam rangkaian pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku atau pelayanan administratif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Arsip merupakan bentuk bukti pelaksaan kegiatan yang sewaktu-waktu dapat diminta sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi.

Transformasi Digital dapat dimanfaatkan untuk membangun koordinasi terhadap progress atau kemajuan Berkas Penetapan sehingga baik Staf, Korsub, dan Kepala Seksi dapat mengetahui perkembangan mengenai Berkas Penetapan agar tertib administrasi dapat berjalan dengan lancar dan Berkas Penetapan tersebut selesai sebelum masuk waktu jatuh tempo. Selama lebih kurang 4 (empat) Bulan Penulis bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Nias pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran tepatnya pada Sub Seksi Penetapan Hak Tanah, Penulis masih mendapati bahwa masih ada Berkas Penetapan yang terlambat selesai dan masuk waktu jatuh tempo sehingga tertunda dalam penerbitan Surat Keputusan mengenai pemberian hak atas tanah yang dimohonkan.

Dari isu permasalahan yang diangkat dan gagasan pemecahan masalah diatas sejalan dengan Tugas dan fungsi penulis yang diemban sebagai Analis Pertanahan, point 35 yaitu Menyusun dan menganalisa bahan pemberian perizinan pemanfaatan tanah instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan otorita, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum swasta dan lembaga perwakilan negara asing. Hal tersebut berkaitan dengan pemberian izin Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nonberusaha (KKPR Nonberusaha) yang ada pada kegiatan saat ini yang penulis lakukan di seksi penataan dan pemberdayaan Kantah Kota Palembang.

Berdasarkan kondisi diatas, maka diperlukan prosedur yang jelas dan pendataan secara digital pada aktivitas peminjaman dan pengembalian buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupoten Langkar. Pendataan secara digital tersebut dilakukan dengan menggunakan Google Spreadsheet agar data peminjaman dan pengembalian tidak hilang dan dapat terdata dengan maksimal. Berdasarkan kondisi diatas, Penulis menyusun Rancangan Aktualisasi yang berjudul “Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pencatatan secara digital menggunakan google spreadsheet pada aktivitas peminjaman dan pengembalian buku tanah di Kantor Pertanaha Kabupaten Langkat.”

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Pasal 22, Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi di Kantor Pertanahan. Saat ini di Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Mataram dalam pengelolaannya sudah berjalan dengan baik, tetapi berdasarkan hasil dari pengamatan penulis sejak bulan Juni tahun 2022, pengelolaan akun media sosial Instagram pada Kantor Pertanahan Kota Mataram masih belum optimal, dikarenakan minimnya informasi terkait pelayanan pertanahan yang dibagikan pada akun tersebut, dan apabila masyarakat ingin mengetahui persyaratan yang diperlukan, apa saja pelayanan yang tersedia dan informasi lainnya perlu datang ke kantor dan menanyakan apa saja persyaratannya. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengangkat isu ini untuk diselesaikan dengan judal “Optimalisasi Penyampaian Informasi Layanan Pertanahan Melalui Pembuatan Video Pada Media Sosial Resmi Kantor Pertanahan Kota Mataram”

Oleh sebab itu penulis memilih isu “Optimalisasi Layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Online Perorangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat”. Dengan melakukan optimalisasi layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Online Perorangan diharapkan dapat mewujudkan fungsi dan tugas Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan publik.

Untuk mengaktualisasikan substansi mata pelatihan dan nilai-nilai tersebut, peserta pelatihan dasar CPNS harus mampu mengidentifikasi dan menetapkan isu atau permasalahan yang sedang terjadi di tempat tugas/satuan kerjanya. Isu yang terpilih dalam rancangan Aktualisasi ini juga sejalan dengan tugas dan fungsi penulis sebagai Analis Hukum Pertanahan dimana selain Tugas Rutin, penulis juga mendapatkan tugas Tambahan yaitu Penanganan Pelayanan Pengaduan, yang mana dalam pengelolaan layanan pengaduan dalam hal Laporan masih terbilang sangat manual belum adanya penerapan Smart ASN dalam digitalisasi rekapan Laporan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut lah penulis memilih rancangan aktualisasi dengan judul “ Penggunaan Aplikasi ”Google Drive” Dalam Pengelolaan Rekapan Laporan Pengaduan di Kantor Pertanahan Kota Palembang