Pelayanan pertanahan loket prioritas dan PELATARAN ditunjukan khusus untuk pemohon perorangan (tanpa kuasa), perbedaannya hanya pada waktu pelaksanaan. Pelayanan pertanahan loket prioritas dilakukan setiap hari kerja Senin sampai Jum’at sedangkan PELATARAN diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 WIB - 12.00 WIB. Namun, di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan program pelayanan pertanahan pada loket prioritas dan PELATARAN belum sepenuhnya optimal. Hal ini dibuktikan dengan jumlah permohonan yang masuk pada loket prioritas dan PELATARAN masih sedikit. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab isu tersebut dapat terjadi yaitu karena masih kurangnya sosialisasi dan pemanfaatan teknologi dalam memberikan informasi mengenai pelayanan pertanahan pada loket prioritas dan PELATARAN. Keterkaitan isu dengan Manajemen ASN dan Smart ASN yaitu tidak terwujudnya manajemen ASN pada fungsi dan tugas ASN sebagai pelayan publik menurut Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Serta belum terwujudnya pemahaman dan penerapan digital skill oleh tim media sosial Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan. Dengan adanya permasalahan tersebut penulis mengajukan gagasan untuk penyelesaian masalah dengan sosialisasi peningkatan pelayanan pertanahan pada loket prioritas dan PELATARAN melalui media sosial.

 Dalam Perkembangan teknologi yang dari waktu ke waktu terjadi perubahan yang semakin pesat dan cepat terutama dalam bidang teknologi, bukan tidak mungkin perubahan yang terjadi dapat menimbulkan masalah atau bahkan dapat menyelesaikan masalah yang ada. Begitupun yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, dimana website merupakan salah satu sarana untuk memberikan informasi baik tentang informasi pertanahan maupun layanan pertanahan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Dengan perkembangan teknologi ini sudah sewajarnya setiap organisasi maupun institusi pemerintah memanfaatkannya untuk memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat. Selain website kantor terdapat juga akun sosial media yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, diantaranya instagram, facebook, tiktok, twitter, sampai dengan channel youtube. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pada penelitian ini akan dilakukan kajian yang membahas tentang penelitian untuk menganalisis dalam proses optimalisasi website Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dalam hal memberikan informasi layanan kepada masyarakat

Berdasarkan identifikasi isu, tapisan, analisa, dan alternatif penyelesaian isu, peserta menemukan core isu di satuan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan yaitu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Pekalongan dalam mengikuti program kegiatan pelayanan pertnahanan akhir pekan. Hal ini cukuplah menjadi perhatian karena program Pelataran merupakan gerakan nasional yang dilakukan dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional. Apabila tidak segera diselesaikan isu tersebut dapat berdampak pada unit kerja beserta instansi karena tidak berjalannya program yang telah ditetapkan. Selain itu, keengganan masyarakat untuk dapat mengikuti program Pelataran akan berdampak pada masyarakat itu sendiri karena tidak mendapatkan pelayanan publik sebagaimana mestinya. Guna menjawab isu yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan atas dasar pembuatan rancangan aktualisasi penulis berinisiatif mengusulkan alternatif penyelesaian isu berupa ‘’Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Pekalongan dalam Mengikuti Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan”

“Digitalisasi Formulir Permohonan dengan Pembuatan E-Form Menggunakan Google Drive dan Dipublikasikan Dalam Bentuk QR-Code Dalam Rangka Optimalisasi Proses Pelayanan Pendaftaran Permohonan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal”. Penulis berharap dengan pemilihan bahasan masalah ini, dapat berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, terukur, efektif dan efisien berbasis teknologi yang mencerminkan Nilai-Nilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Melayani, Profesional, Terpercaya untuk mewujudkan tertib adminstrasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelesaikan isu tersebut penulis membuat gagasan untuk melakukan pelayanan pengaduan pertanahan secara digital melalui website SP4N-LAPOR!. tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam proses pengaduan pertanahan dimana masyarakat tersebut tidak harus datang ke kantor pertanahan lagi yaitu dengan cara mengakses website LAPOR.go.id kemudian mengisi formulir dan mengupload berkas yang diminta seterusnya berkas tersebut akan divalidasi oleh pegawai dari kantor pertanahan dan akan di proses

melalui pemberian informasi pelayanan pendaftaran tanah Pelataran Sabtu-Minggu yang optimal. Isu yang kedua yaitu Kurang optimalnya pencatatan berkas masuk dan kembali pada pelayanan Roya di Loket Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang isu ini apabila dikaitkan dengan agenda 3 yaitu pada smart ASN khususnya pada kecakapan digital yang mana seharusnya ASN dalam upaya menghadapi era tantangan digital harus cepat beradaptasi dengan teknologi yang ada yang mana seharusnya pada era yang serba digital ini semua pekerjaan dapat memanfaatkan kemudahan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan. Kemudian isu yang 3 yaitu pada Kurang optimalnya alur panduan pemohon langsung untuk pelayanan Loket Prioritas di kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, apabila dikaitkan dengan agenda 3 pada manajemen ASN dimana harusnya memberikan pelayanan secara prima, maksimal, dan berkualitas kepada masyarakat melalui pemberian informasi pelayanan pendaftaran tanah yang optimal.

Hal ini dapat menjadi kurang efektif karena masyarakat dalam hal ini pemohon dapat datang lebih dari 2 kali dalam proses pelayanan pertanahan, seperti pemohon datang untuk menanyakan informasi kelengkapan berkas, kemudian datang kembali untuk proses pendaftaran ataupun pemetaan, jika berkas yang dibawa pemohon masih kurang lengkap maka pemohon harus melengkapi kembali berkasnya sebelum dilakukan proses pendaftaran ataupun pemetaan. Masih belum optimalnya layanan informasi terkait persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu proses pertanahan menyebabkan hal ini dapat terjadi.

Demi menciptakan kemudahan akses informasi serta meningkatkan minat dan pemahaman masyarakat terhadap alur pengurusan maka perlu dilakukan optimalisasi penyampaian informasi layanan pertanahan. Optimalisasi penyampaian informasi layanan pertanahan untuk memberikan kemudahan, efisiensi dan pemahahaman kepada masyarakat yang dapat dilakukan melalui sosialisasi dan publikasi pada media informasi seperti Instagram dan website. Hal ini sangat memudahkan masyarakat yang tidak perlu lagi menghadiri sosialisasi seperti jaman dahulu yang dilakukan di suatu tempat dengan membutuhkan biaya akomodasi dan biaya-biaya lainnya. Sosialisasi ini juga penting dilakukan karena melihat masih kurangnya publikasi alur pengurusan jenis pelayanan pada media sosial kantor pertanahan itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengangkat Judul “Sosialisasi dan Publikasi Jenis Pelayanan Pertanahan Melalui Instagram & Website di Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai ”.

Pengelolaan arsip digital sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan pengelolaan arsip yang disimpan maupun disajikan menggunakan peralatan elektronik. 6 Arsip elektronik dapat dibuat dengan cara pemindaian (scanning) dari suatu dokumen dalam media kertas menjadi bentuk imaging menggunakan scanner. 13 Penyimpanan arsip secara imaging system akan memudahkan orang untuk mengaksesnya, sehingga perlu adanya pengaturan dalam penggunaanya. Pengaturan akses informasi pertanahan kepada publik sudah diatur pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa data fisik dan data yuridis dari bidang tanah yang sudah terdaftar maka terbuka untuk umum, tetapi dalam Pasal 34 ayat (2) dinyatakan bahwa untuk pembatasan informasi bahwa data fisik dan yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi pemerintah tertentu untuk keperluan tugasnya. Namun pada kenyataanya pemanfaatan teknologi scaning untuk mendigitalisasi surat ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura belum optimal sehingga penulis membuat gagasan untuk mendigitalisasi surat ukur pada desa sentani kota tahun 2000- 2005 sehingga dapat memudahkan pekerjaan di Kantor Pertanahan kabupaten Jayapura

Penilaian terhadap kinerja institusi tidak hanya diukur oleh pihak internal Kementerian ATR/BPN, tetapi juga diukur oleh institusi independen baik nasional maupun global, salah satu bentuk peningkatan pelayanan publik dapat diwujudkan dengan melakukan keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat bisa memperoleh haknya dalam mendapatkan informasi terkait layanan pertanahan. Penilaian kinerja institusi dapat diukur melalui indikator Ease of Doing Business (EoDB), peringkat EoDB yang dicapai Indonesia dalam lima (5) tahun terakhir harus ditingkatkan khususnya melalui simplifikasi pendaftaran tanah atau properti. Dalam waktu lima (5) tahun kedepan, integrasi system pertanahan dan penataan ruang melalui skemadigital menjadi agenda penting yang akan dipacu dalam mendukung pelayanan public dalam sektor pertanahan dan tata ruang. Salah satu cara yang bisa digunakan dalam membantu mendorong peningkatan peringkat EoDB adalah dengan melakukan diseminasi informasi layanan pertanahan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan paham bagaimana tata cara dalam melakukan pendaftaran tanah.