Loket Prioritas diharapkan menjadi salah satu inovasi layanan dengan berbagai kemudahan seperti proses pengecekan kelengkapan berkas yang dilakukan langsung di loket sehingga masyarakat tidak perlu menunggu konfirmasi kelengkapan berkas berhari-hari, kemudian jangka waktu proses permohonan lebih singkat, dengan masyarakat bermohon langsung tanpa adanya pihak ke-3, maka secara tidak langsung masyarakat dapat mengurangi biaya dalam proses pengurusan. Namun kondisi yang terjadi saat ini adalah masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi mengenai Loket Prioritas sehingga lebih memilih untuk melakuan pengurusan melalui pihak ketiga, hal ini diketahui dari daftar masyarakat yang sudah pernah mengajukan permohonan berkas melalui loket prioritas. Minimnya partisipasi masyarakat dalam 2 penggunaan loket prioritas salah satu faktornya adalah kurangnya sosialisasi oleh kantor Pertanahan Kabupaten Batang. Saat ini ASN dituntut untuk cakap dalam bermedia digital untuk menyebarkan informasi pelayanan sebagai wujud dari Smart ASN. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan loket prioritas maka dibutuhkan informasi yang sampai kepada masyarakat dengan tepat. Solusi yang dapat dilakukan oleh peserta adalah dengan menyampaikan informasi melalui “Pembuatan Media Promosi Program Loket Prioritas Dengan Infografis dan Media Sosial di Kantor Pertanahan Kabupaten Batang.

Permasalahan ini berhubungan erat dengan Manajemen ASN dan Smart ASN dimana ASN harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kedudukan dan peran yang telah diberikan sesuai dengan profesinya yaitu sebagai seorang petugas ukur untuk melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan mampu memanfaatkan teknologi dan aplikasi yang ada di era transformasi digital ini untuk melakukan plotting bidang tanah yang belum terpetakan sehingga membuat pekerjaan menjadi mebih efektif, efisien dan mengurangi pemborosan waktu. Sehingga kita sebagai pemberi jasa pelayanan kepada masyarakat dapat memberikan pelayanan yang professional dan berkualitas. Langkah tersebut tentunya akan mempercepat proses pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang. Peningkatan Kualitas Data sangat penting dalam kegiatan pendaftaran dan pemeliharaan tanah. Permasalahan inilah yang membuat penulis, sebagai Calon Petugas Ukur, dalam mengaktualisasikan nilai nilai dasar ASN (BerAKHLAK) dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (Perka LAN) No. 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) Golongan II, untuk memilih judul laporan aktualisasi; “Peningkatan Kualitas Data di Desa Baumata pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang”

Selaras dengan tujuan organisasi, pengelolaan keuangan pada Kantor 4 Pertanahan masing-masing daerah merupakan salah satu penjabaran dari misi kedua Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu “Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”. Kemudian diturunkan pada tujuan 3 yaitu “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemrintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Lalu pada sasaran strategisnya yaitu “Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang komprehensif dan berstandar kepemerintahan yang baik”. Dimana sasaran program (outcome) 2 yaitu “Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang kompetitif dan berstandar kepemerintahan yang baik dari aspek pengendalian internal”. Maka dengan adanya rancangan aktualisasi ini diharapkan dapat mendorong tercapainya tujuan organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Sejalan dengan Road Map Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bahwa tranformasi digital dan basis elektronik sangat ditekankan yang programnya sudah dimulai dari tahun 2021. Dalam rangka transformasi menuju era pelayanan digital, maka perlu dilakukan modernisasi sistem di semua lini layanan administrasi melalui transformasi layanan manual ke elektronik. Maka dari itu setelah penulis mempelajari keadaan maupun kondisi yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala serta berdiskusi kepada Mentor Penulis pada laporan aktualisasi ini sehingga didapatlah isu yang akan diangkat oleh Penulis yaitu mengenai kualitas data di Kantor Pertanahan mengenai pemeliharaan arsip Buku Tanah.

Loket prioritas merupakan inovasi terbaru dalam rangka meningkatkan partisipasi publik dalam layanan pertanahan. Program loket prioritas menjadi inovasi yang luar biasa sebagaimana arahan Dr. Hadi Tjahjanto,S.I.P selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN. Namun sayangnya masih banyak masyarakat awam yang belum memahami dan mengetahui mengenai program ini. Melalui latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan aktualisasi dengan judul : “Optimalisasi Layanan Loket Prioritas Melalui Pembuatan Buku Saku Di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo“ agar mempermudah pembaca, agar dapat meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat khususnya diwilayah Kabupaten Purworejo dan sebagai gagasan kreatif dalam memecahkan masalah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dan dilaksanakan dengan Core Values ASN Ber-Akhlak, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

Isu ini penulis ajukan karena form DI301A untuk penyerahan sertipikat masih dicatat dibuku ekspedisi dan diarsipkan secara manual, hal ini sangat beresiko karena sewaktu-waktu arsip bisa saja rusak atau hilang dan jika laporan DI301A dibutuhkan maka menyita waktu yang lama untuk mencarinya. Penyimpanan dengan cara tersebut juga memiliki beberapa kekurangan diantaranya membutuhkan ruang penyimpanan yang luas, tingkat kesulitan pencarian dokumen dirak yang tinggi, atau faktor lain seperti kertas kebakaran, banjir dan lain sebagainya, maka dari itu diperlukan platform laporan DI301A penyerahan sertipikat kepada pemohon atau PPAT agar laporan lebih efektif dan efisien.

Keterkaitan isu belum optimalnya digitalisasi surat ukur Residu PTSL dengan Manajemen ASN dan Smart ASN yaitu pada pelaksanaan PTSL tahun 2017-2021 SDM di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas belum melaksanakan Manajemen ASN yaitu kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 5 ayat (2) huruf g yaitu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Walaupun dengan keterbatasan alat scan yang ada, seharusnya para pegawai harus bisa mengantisipasi kegiatan scan dan upload agar tetap berjalan dengan baik tidak harus menunggu untuk diwajibkan upload di website KKP. Serta Isu ini bertentangan dengan Smart ASN dimana setiap ASN seharusnya memiliki kemampuan transformasi digital dengan membiasakan diri untuk selalu menjaga data penting surat ukur dengan mendigitalisasi tanpa menunggu hal tersebut menjadi kewajiban. Dengan kompetensi literasi digital yang salah satunya digital skill yaitu kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan seharihari. Dalam hal ini petugas seharusnya dapat menggunakan perangkat seperti alat scanner dan komputer untuk menunjang tercapainya digitalisasi arsip surat ukur.

Konten yang baik dan menarik menjadi salah satu kunci agar media sosial tersebut dilihat dan mengundang komentar orang sehingga tujuan dari adanya media sosial, yaitu berbagi informasi dan partisipasi publik dapat tercapai. Maka dengan ini penulis mengangkat judul aktualisasi “Penyusunan Buku Panduan Digital (e-book) Pengelolaan Media Sosial di Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala.” Dengan adanya panduan teknis ini diharapkan bisa menjadi standar minimal konten-konten yang dihasilkan untuk didistribusikan di media sosial Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala.

Dari permasalahan tersebut penulis berpendapat bahwa alasan masyarakat belum mengetahui terkait dengan adanya pelayanan pengaduan kareana terdapat factor internal yaitu belum massive-nya layanan informasi dan publikasi kepada 3 masyarakat. Sehingga dibutuhkan solusi penyelesaian agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai Pelayanan Pengaduan. Serta dengan adanya solusi tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan peningkatan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Salatiga. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengambil judul aktualisasi “Optimalsasi Penyebaran Informasi dan Publikasi Kegiatan Pelayanan Pengaduan Melalui Media Cetak dan Media Sosial di Kantor Pertanahan Kota Salatiga.”

isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh bangsa Indonesia,

serta kesiapan dini untuk bela negara yang ditunjukkan oleh kesehatan jasmani dan rohani

untuk menghadapi isu-isu kontemporer tersebut.

Kemudian setiap agenda nilai-nilai dasar, peserta latsar diberikan materi-materi

mengenai BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta pemahaman mengenai peran dan kedudukan ASN.

Rancangan aktualisasi Nilai Dasar mengenai BerAKHLAK terdiri atas Kegiatan, Tahapan

Kegiatan, Output/Hasil Kegiatan, Nilai-Nilai Dasar yang berkaitan dengan kegiatan,

Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi, serta Penguatan Nilai-Nilai Organisasi.

Peserta latsar dibekali dengan agenda kedudukan dan peran ASN dalam NKRI yang

dituangkan pada materi manajemen ASN dan fungsinya sebagai kebijakan publik pelayan

publik, dan perekat pemersatu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Serta menjalankannya

dengan melakukan pendekatan Whole of Government (WOG).