Di dalam materi Smart ASN dijelaskan bahwa, ASN yang Smart adalah yang memiliki kemampuan untuk mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan transformasi digital yang berlangsung sangat cepat, dengan kompetensi literasi digital yang mumpuni sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada jabatannya. Dalam proses transformasi digital yaitu merubah pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi digital, dapat diterapkan dalam penatausahaan dokumen pengelolaan BMN yang dapat mengoptimalkan penatausahaan dan juga pemenuhan informasi dokumen invetarisasi/pengelolaan BMN ketika dibutuhkan.

Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS

ini juga melatihan peserta untuk bisa lebih peka dalam melihat isu yang sedang terjadi

dilingkungan sekitar, khususnya isu yang terjadi di instansi tempat peserta ditugaskan

bekerja. Dari isu yang diperoleh, peserta diharapkan mampu mencari gagasan

pemecahan masalah. Dari gagasan pemecahan masalah dibuat dalam bentuk rencana

kegiatan.

Pada pelaksanaan aktualisasi ini, penulis membuat laporan aktualisasi dengan isu

yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu “Belum

Optimalnya Pendataan Kinerja Pegawai PPNPN”.

Selama ini jadwal pemeriksaan lapang Panitia A hanya di tampilkan di whiteboard. Selain itu dengan memanfaatkan google sheet, kita dapat mengetahui daftar pemohon yang mana saja yang sudah berhasil di hubungi dan belum dan hal membantu membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan profesional. Dengan demikian rancangan aktualiasasi yang penulis angkat berkaitan dengan mata pelatihan agenda ke-3 mengenai Manajemen ASN, bahwa seorang ASN harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab,disiplin, cermat, dan berintegitas tinggi. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa isu yang penulis angkat adalah “ Pemberitahuan Jadwal Pemeriksaan Lapang Panitia A Kepada Pemohon Masih Dilakukan Secara Manual pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas” dengan judul rancangan aktualisasi sebagai berikut : “PEMBERITAHUAN JADWAL PEMERIKSAAN LAPANG PANITIA A KEPADA PEMOHON MELALUI WHATSAPP BROADCAST MENGGUNAKAN GOOGLE SHEET PADA SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS ”

adanya panduan pelayanan kepada penyandang disabilitas, akan ada ketidakjelasan prosedur, kurang efektifnya pelayanan dan yang paling parah akan membuka celah adanya maladministrasi. Tanpa adanya rambu-rambu layanan banyak pihak yang akan dirugikan dalam layanan publik dan tentunya yang paling dirugikan yaitu masyarakat sebagai pengguna layanan. Alur layanan yang jelas mengatur mekanisme, persyaratan, jangka waktu, biaya/tarif saja sudah cukup untuk menghentikan praktek-praktek maladministrasi yang berpotensi terjadi seperti penundaan berlarut, pungli dan penyimpangan prosedur.

Isu terpilih ini menjadi penting dikarenakan program audit kinerja merupakan kegiatan rutin para auditor, sehingga diperlukan pemanfaatan yang maksimal guna perbaikan untuk tahun-tahun setelahnya baik bagi para auditor maupun kantor pertanahan terkait. Kemudian, penulis juga akan membahas beberapa faktor penyebab  isu serta mengusulkan gagasan kreatif guna pemecahan isu. Dalam hal ini, “Pembuatan E-Book Rangkuman Temuan Laporan Hasil Audit Kinerja Pada Tahun 2020, 2021, Dan 2022 Dengan Basis Qr-Code Di Lingkup Inspektorat Wilayah III Dalam Rangka Perbaikan Temuan Berulang” diharapkan dapat menjadi solusi atas isu tersebut.

Berdasarkan data yang dikumpulkan penulis secara manual sebelumnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok terhadap penanganan sengketa dan perkara yang dilakukan oleh Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa selama tahun 2022 tercatat ada sekitar 8 kasus sengketa berskala menengah dan ada 19 perkara baik yang sedang berjalan ataupun sudah ada putusan pengadilan/incracht. Akan tetapi semua data tersebut belum teradministrasikan dengan baik, dari segi fisik maupun digital. Secara fisik dokumen-dokumen sengketa dan perkara belum terkelola dan tertata dengan baik, dari segi digital keseluruhan data kasus sengketa dan perkara tersebut belum terinput ke dalam aplikasi justisia. Berdasarkan penjabaran penulis “Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Justisia Dalam Rangka Kegiatan Penanganan Sengketa dan Perkara di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat” diharapkan dapat menjadi solusi atau jawaban untuk memecah isu tersebut. Penulis juga mencoba menerapkan nilai-nilai dasar (core values) ASN, yakni BerAKHLAK dalam memecahkan isu agar dapat sejalan dengan tugas dan fungsi ASN yang seharusnya.

Isu mengenai belum efektifnya informasi layanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Pringsewu membuat penulis berfikir untuk mencari pemecahan isu tersebut selain itu sebagai bentuk dukungan percepatan transformasi digital penulis berfikir untuk menyampaikan informasi layanan pertanahan yang selama ini masih belum diketahui masyarakat secara luas seperti seperti jenis layanan, persyaratan, perkiraan biaya dan alur pendaftaran khususnya pada layanan Penghapusan Hak Tanggungan (Roya), Pemecahan/Pemisahan Bidang Tanah untuk Perorangan, Pendaftaran Bidang Tanah untuk pertama kali dan juga proses infomasi pertanahan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) secara digital

Pengelolaan pertanahan di wilayah Indonesia telah menjadi kewenangan mutlak pemerintah yang didelegasikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Lembaga ini telah diberikan mandat oleh negara sebagai pengemban amanat UUPA untuk mewujudkan tanah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kebijakan pertanahan yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia adalah sama dan seragam dengan tanpa mengabaikan potensi pertanahan yang ada di setiap daerah, sehingga dapat dipastikan setiap daerah harus mendapat perlakuan pengelolaan pertanahan yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah harus mampu melaksanaan penataan pertanahan yang baik diseluruh wilayah Indonesia khusunya yang terkaitan dengan penataan data pertanahan.  Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 dinyatakan bahwa tujuan organisasi yaitu : 1. Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat 2. Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 3. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Mengelola arsip tidak semata-mata memperlakukan dari sudut teknis pengelolaan media rekamnya belaka, melainkan dari sisi peranan arsip sebagai sumber informasi. Dari sudut pandang ini maka nilai arsip akan mulai tampak berdaya guna oleh karna diperlukan sebagai informasi, di dunia yang semakin kompleks ini, kegiatan apapun tidak mengandalkan ingatan pelaksaanaan ataupun pelaku kegiatannya. Apa yang harus di lakukan yaitu mengelola informasi melalui pengelolaan arsipnya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis yang saat ini di tempatkan di bidang penataan dan pemberdayaan pada kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku melihat keadaan arsip di bidang ini kurang tertata rapi sehingga sangat bagus di jadikan sebagai judul aktualiasasi dan dapat dilaksanakan selama habituasi di satuan kerja sejak tanggal 29 Agustus s.d 27 September 2022 dalam hal ini penulis membuat judul aktualisasi “Penataan Arsip Redistribusi Tanah Tahun 2019-2022 secara digital Pada Bidang Penataaan Dan Pemberdayaan Kanwil BPN Provinsi Maluku”

Sehingga kurang nya alat untuk tolak ukur pada kantor pertanahan untuk melakukan evaluasi tentang penilaian pelayanan, akhirnya apa yang menjadi tujuan survei menjadi tidak terwujud.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Berdasarkan isu tersebut, penulis mengangkat judul “Pembuatan Sistem Survei Kepuasan Masyarakat Tentang Penilaian Pelayanan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur”.