Di Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur masih terdapat kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dari pegawai yang telah meminjam atau menggunakan arsip untuk menaruh dan menata kembali arsip tersebut sesuai dengan tempatnya hal ini yang menyebabkan pencarian arsip warkah dalam kegiatan rutin menjadi tidak efisien sehingga menghambat pada saat pelayanan pengecekan arsip bidang tanah. Berdasarkan uraian diatas mengenai permasalahan yang ditemukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur. Melalui Penulisan aktualisasi ini diharapkan mampu menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan – permasalahan tersebut agar tidak menimbulkan permasalahan baru dan memberikan pelayan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Oleh karena itu penulis mengerjakan program yaitu digitalisasi warkah DI. 208 dengan menginput arsip warkah DI. 208 yang belum terupload di KKP2 dan Aplikasi Google Drive serta membuat QR Code.

Namun penggunaannya yang terlalu banyak di dalam ruangan tentunya mengurangi keefektivitas ruangan apalagi di ruangan yang sempit. Belum lagi jika banner tersebut sudah tidak digunakan akan menumpuk di dalam gudang. Tentunya ini pun menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan banner.

Dalam upaya mengatasi kurang optimalnya penggunaan banner sehingga mengurangi space ruangan maka digitalisasi banner menjadi salah satu alternatif yang bisa dilakukan. 

Ditinjau dari lain sisi dalam beberapa kasus, masih ada konflik horizontal antara masyarakat atas kepemilikan Hak tanah. pemilik Hak ulayat tidak dapat menyetujui surat pelepasan tanah adat yang dikeluarkan guna pemberiaan hak kepemilikan secara adat kepada yang menggarap tanah sehingga, pemberian hak guna penerbitan sertifikat dinyatakan tidak dapat dilanjutkan karena pada dsaranya Surat Pelelapsan Tanah adat yang dibuat tidak dapat disetujui. Kemudian keadaan lain dapat dibuktikan dengan banyaknya penolakan program strategis nasional baik berupa PTSL maupun Redistribusi Tanah. Hal ini disebabkan karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan kegunaan sertifikat di masa yang akan datang dalam menghadapi pembangunan yang terus berkembang ke seluruh pelosok desa/kampong. Oleh sebab itu, dari penjelasan berbagai permaslahan yang sudah terurai diatas maka, penulis berupaya mangambil langkah-langkah sederhana dalam memberikan pemahamn terlebih dahulu kepada masyarakat terhadap fungsi dan kegunaan tanah dimasa yang akan datang denagn berdasarkan Judul rancangan aktualisasi, yaitu “Optimalisasi Layanan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tambrauw”.

Pelatihan dasar CPNS dilakukan dengan tujuan untuk membentuk ASN yang BerAKHLAK. BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya Core Values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

Sebagai bentuk aktualisasi dari pelaksanaan habituasi tersebut, penulis mengangkat isu mengenai belum optimalnya informasi mengenai pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 12 tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan, KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.

Kegiatan Laporan Aktualisasi ini dapat dilaksanakan berdasarkan analisis isu permasalahan yang terjadi dilingkungan unit kerja ASN. Saat ini, penulis ditempatkan di Seksi Pendaftaran dan Penetapan Hak, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Utara. Terdapat beberapa permasalahan yang ditemui diantaranya belum terlaksananya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara, belum optimalnya Berkas Permohonan yang didaftarkan diloket serta belum optimalnya Penyimpanan Arsip Pertanahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan. Dari permasalahan-permasalahan tersebut berkaitan dengan Agenda III yakni  manajemen ASN Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 2 yakni Kepastian Hukum, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efektif dan Efisien, Keterbukaan, Nondiskriminatif dan Kesejahteraan serta Smart ASN yakni Etis dalam mengakses media digital (Digital Ethics), Budaya menggunakandigital (Digital Culture), Menggunakan media digital denga naman (Digital Safety), Kecakapan menggunakan media digital (Digital Skill).

Permasalahannya yang terjadi adalah dalam rangka memasuki transformasi digital, sering terkendala dalam melakukan digitalisasi dokumen pertanahan l seperti buku tanah. Beberapa buku tanah mengalami kerusakan karena termakan usia bahkan ada beberapa yang hilang. Transformasi menuju era pelayanan digital saat ini memang membutuhkan usaha yang lebih, namun ke  depannya akan memudahkan dalam pekerjaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka gagasan penyelesaian masalah yang diangkat penulis adalah “Digitalisasi Dokumen Buku Tanah pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) di Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari”. Isu yang diangkat diharapkan dapat mempercepat kegiatan digitalisasi dokumen pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, sehingga terwujudnya pelayanan berbasis elektronik di Kementerian ATR/BPN.

Aktualisasi dari isu ini berkaitan dengan Manajemen ASN yaitu mengoptimalkan peran ASN sebagai Pelayan Publik dengan meningkatkan produktivitas ASN melalui pemberian informasi kepada masyarakat khususnya berkaitan dengan tata cara pendaftaran tanah maupun program-program layanan lainnya. Sedangkan kaitannya dengan Agenda III materi pelatihan Dasar CPNS khusunya dengan SMART ASN pada konsep literasi digital yang menitikberatkan pada kecakapan untuk menguasai teknologi dan kecakapan penggunaan media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Gagasan penulis sebagai penyelesaian dari isu “Belum optimalnya penggunaan media sosial sebagai sarana informasi pendaftaran tanah bagi masyarakat” adalah melakukan Optimalisasi Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Informasi Pendaftaran Tanah Bagi Masyarakat.

Kompetensi yang dikembangkan dalam Pelatihan Dasar CPNS merupakan kompetensi pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas yang diukur berdasarkan kemampuan, yaitu a) menunjukkan sikap perilaku bela negara; b) mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya; c) mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI; d) menunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas.

Salah satu cara mengaktualisasikan nilai-nilai dasar, kedudukan dan peran PNS dalam pelaksanaan ini adalah dengan cara melihat bagaimana para CPNS bertindak terhadap isu yang ada di Instansi masing-masing.

Sistem Pelatihan Dasar CPNS juga menuntut peserta untuk mampu mengaktualisasikan substansi materi pembelajaran selama proses habituasi di satuan kerja masing-masing. Hal ini diwujudkan dengan penyusunan dokumen atau laporan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi ASN yang terdapat pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di tempat kerja masing-masing (dalam hal ini tempat kerja penulis adalah di seksi pendaftaran dan penetapan hak pada kantor pertanahan Pangkajene Kepulauan). Selain internalisasi nilai-nilai BerAKHLAK juga dilakukan Penguatan Kompetensi Bidang Tugas melalui program kerja yang disusun oleh peserta untuk diaktualisasikan pada tahap aktualisasi di satuan kerja. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam pelaksanaan aktualisasi ini penulis mengangkat judul laporan aktualisasi ini “OPTIMALISASI PENATAAN DAN PENGARSIPAN BUKU TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN”

Calon Pegawai Negeri Sipil diharapkan juga mampu untuk mengaktualisasikan substansi mata pelatihan dalam sutu rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi memuat isu permasalahan pada unit kerja, gagasan kreatif yang dapat diusulkan untuk memecahkan isu, tahapan kegiatan, hingga bentuk pengaktualisasian dari kegiatan dalam rangka penyelesaian isu. Dalam rancangan aktualisasi ini, penulis akan mengangkat isu Belum Optimalnya Panduan Penyusunan Laporan Hasil Audit (LHA) di Inspektorat Wilayah IV. Isu ini diangkat setelah dilakukannya tapisan terhadap 3 (tiga) isu melalui metode USG dan metode AKPL. Isu yang terpilih ini memenuhi kriteria isu prioritas karena berdampak pada efektivitas dan efisiensi pekerjaan audit yang dilakukan oleh Calon Auditor.