Pada tahun 2020 Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan transformasi digital, dalam lingkup kementerian ATR/BPN transformasi digital tersebut berupa pengecekan Sertifikat tanah, hak Tanggungan elekronik (HT-el), dan Informasi Nilai Tanah.dengan adanya layanan digital dapat meminimalisir sengketa tanah, mencegah praktik mafia tanah, tumpang tindih sertifikat tanah, serta memotong jalur birokrasi. Namun, masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah terkait data dalam rangka pelayanan pertanahan elektronik. Dari keempat layanan elektornik yang diberikan ( Zona Nilai Tanah (ZNT), Hak Tanggungan Elektronik (HT-El), Layanan Pengecekan Sertifikat, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah), ada dua yang perlu disesuaikan. Penyesuaian dilakukan agar informasi diberikan memiliki akurasi tinggi dan memberikan jaminan kepastian. Caranya dengan memasukkan dokumen yang sudah valid menurut versi BPN dan versi PPAT. Kemudian untuk disimpan ke dalam blog informasi. Perlindungan ini dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada para mitra kerja BPN seperti PPAT dan perbankan. Setelah berjalan dua tahun, layanan elektronik ini khusunya pengecekan sertipikat online perlu perbaikan. Tujuannya agar semua sertifikat tanah yang dicek dan yang nantinya akan menjadi jaminan di perbankan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan data dari berkas masuk melalui layanan elektronik loketku, banyak didominasi oleh pelayanan peralihan hak terutama peralihan hak jual beli, sedangkan untuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari mitra BPN hanya ada dua berkas dan itupun berstatus berkas dibatalkan.

Hal ini tentu mengakibatkan proses pencatatan menjadi tidak efektif dan efisien karena sistem ini memiliki kekurangan dimana buku peminjaman tersebut beresiko rusak atau hilang. Oleh karena itu, untuk menunjang kelancaran kegiatan administrasi dan kegiatan operasional pada Kantor Pertanahan Kota Tomohon, maka diperlukan suatu sistem tata kelola peminjaman buku tanah yang tidak memerlukan kertas, mudah dan cepat, aman dari kerusakan, serta terjaga kerahasiaannya. Berdasarkan latar belakang tersebut dalam rangka aktualisasi pelatihan dasar CPNS ini penulis akan mencoba untuk membuat aplikasi buku kontrol peminjaman buku tanah secara digital dengan menggunakan layanan terintegrasi Google.

Maka dari itu perlu adanya suatu tindakan untuk meningkatkan digitalisasi pengarsipan berkas pengadaan tanah yang sebelumnya masih konvensional menjadi digital. Adapun tujuan kegiatan ini diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan efisiensi pengarsipan berkas daftar nominatif; 2. Memudahkan akses pencarian berkas daftar nominatif; 3. Mengurangi tempat yang diperlukan untuk penyimpanan berkas secara fisik; dan 4. Menekan resiko hilangnya berkas daftar nominatif. Berdasarkan observasi yang dilakukan pada satuan kerja serta uraian yang ada untuk terwujudnya peningkatan digitalisasi data pengadaan tanah, pengumpulan daftar nominatif yang optimal serta melancarkan pekerjaan Satgas B dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota panitia pelaksana pengadaan tanah (P2T). Maka Penulis akan mengambil fokus pembahasan isu pada Laporan Akhir Aktualisasi ini yaitu “Digitalisasi Pengarsipan Berkas Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bendungan Jenelata Melalui Pemanfaatan Cloud Storage Pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa”.

merangkum 3 isu aktual yang belum ditindaklanjuti. Dari ketiga isu tersebut penulis membuat suatu tapisan menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, dan Growth). Penggunaan metode USG ini adalah untuk menunjukkan skala prioritas dari berbagai isu yang ada. Dengan melakukan tapisan ini, diangkatlah isu “Kurang optimalnya penyusunan Catatan Hasil Reviu Revisi Anggaran/DIPA” sebagai topik utama Rancangan Aktualisasi ini. Sehingga pengangkatan isu “Kurang optimalnya penyusunan Catatan Hasil Reviu Revisi Anggaran/DIPA” sekaligus sebagai kontribusi ASN di lingkungan Inspektorat dalam meningkatkan capaian kinerja dan kapabilitas APIP.

merangkum 3 isu aktual yang belum ditindaklanjuti. Dari ketiga isu tersebut penulis membuat suatu tapisan menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, dan Growth). Penggunaan metode USG ini adalah untuk menunjukkan skala prioritas dari berbagai isu yang ada. Dengan melakukan tapisan ini, diangkatlah isu “Kurang optimalnya penyusunan Catatan Hasil Reviu Revisi Anggaran/DIPA” sebagai topik utama Rancangan Aktualisasi ini. Sehingga pengangkatan isu “Kurang optimalnya penyusunan Catatan Hasil Reviu Revisi Anggaran/DIPA” sekaligus sebagai kontribusi ASN di lingkungan Inspektorat dalam meningkatkan capaian kinerja dan kapabilitas APIP.

Keterkaitan dengan manejemen ASN yaitu menerapkan nilai dasar ASN yaitu adaptif, berinovasi menciptakan buku kendali loket digital. Sedangkan keterkaitan dengan Smart ASN yaitu menerapkan transformasi digital yaitu beralih dari buku kendali loket manual ke digital.

Berdasarkan isu tersebut, penulis selaku Calon Verifikator Berkas Permohonan Hak memiliki ide gagasan untuk mengangkat isu tersebut ke dalam sebuah laporan aktualisasi sehingga diharapkan dapat menjawab isu yang ada, serta mendapatkan ide gagasan penyelesaian isu yang tepat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pertanahan pada setiap kabupaten/kota terdapat Kantor Pertanahan atau Kantah di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Kantor Pertanahan menjalankan tugas Badan Pertanahan Nasional yaitu melakukan

pengoordinasian dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan kadastral, serta survei dan pemetaan tematik. Pada kegiatan survei dan pemetaan tematik terdapat salah satu tugas yaitu peningkatan kualitas data lengkap pada tingkat desa/kelurahan yang disebut dengan Desa/Kelurahan Lengkap. Salah satu kegiatan dalam program Desa/Kelurahan Lengkap adalah plotting bidang Kluster 4 (K4).

Berdasarkan pengamatan penulis, tidak adanya perhatian terhadap warkah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat dan digitalisasi warkah yang begitu rencah yang mengakibatkan sulitnya mencari dokumen warkah yang dibutuhkan, hal ini disebabkan karena ruang arsip warkah yang sempit sehingga tidak ada tempat untuk meletakkan warkah permohonan hak maupun warkah pemeliharaan data dan tidak adanya perhatian digitalisasi terhadap dokumen warkah. Hal ini pulalah yang menyebabkan belum optimalnya standar pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat. 2 Berdasarkan uraian tersebut diatas agar Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat maka penulis menganggap perlu untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Penataan Warkah dengan proses Digitalisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat”

Oleh karena itu, peran Penulis sebagai salah satu insan Kementerian ATR/BPN yang memiliki jabatan sebagai Pengelola Informasi Pertanahan diharapakan dapat berkontribusi dengan cara melakukan optimalisasi media digital baik berupa pembuatan video, brosur, melakukan postingan dimedia sosial khususnya facebook dan instagram serta melakukan pembuatan genially sebagai platform berbasis web (online) penyedia informasi sebagai konten visual dan interaktif untuk mengatasai permasalahan tersebut.

Kegiatan penilaian kapabilitas bertujuan untuk mengetahui level atau tingkat kapabilitas setiap unit APIP dan juga untuk mengetahui informasi mengenai area-area yang masih memerlukan pengembangan sebagai dasar penyusunan rencana tindak (action plan) dalam mencapai level kapabilitas yang lebih tinggi untuk menuju APIP yang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan adanya pedoman penilaian kapabilitas APIP, dapat mendukung proses untuk peningkatan kapabilitas APIP. Dampak apabila isu tersebut tidak diselesaikan adalah menjadi terkendalanya APIP dalam meningkatkan kapabilitasnya. Padahal kita sebagai Aparatur Sipil Negara dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi diri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis berinisiatif untuk melaksanakan aktualisasi “Dukungan Terhadap Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Melalui Pembuatan Pedoman Berbasis QR Code