isu Pelaksanaan Telaah Sejawat Internal di Inspektor “Optimalisasi Pelaksanaan Telaah Sejawat Internal di Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN” sebagai bentuk implementasi dari mata pelatihan Manajemen ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik dan bersih dari praktik KKN. Selain itu, Penulis juga akan membahas penyebab isu dan menyertakan beberapa gagasan kreatif pemecahan isu. Kemudian gagasan pemecahan tersebut akan diaktualisasikan dengan menerapkan nilai-nilai dasar (core value) ASN agar terwujudnya optimalisasi peran ASN.

Diera yang serba digital ini, pengumuman sertipikat hilang melalui media massa tentunya akan lebih baik jika didukung pula dengan pengumuman secara langsung melalui papan informasi pada Kantor Pertanahan dan juga secara digital seperti melalui website resmi Kantor Pertanahan dan media sosial agar masyarakat dapat mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat. Guna menunjang hal ini, Kantor Pertanahan berupaya membantu dan melayani masyarakat dalam mendapatkan haknya di bidang pertanahan dengan memberikan informasi yang efisien dan efektif agar masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai sertifikat hilang. Untuk itu penulis membuat rancangan aktualisasi ini dengan judul “OPTIMALISASI PENYEBARLUASAN INFORMASI PENGUMUMAN SERTIPIKAT HILANG MELALUI PENGGUNAAN PAPAN INFORMASI DAN PEMANFAATAN WEBSITE RESMI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SORONG”.

Kualitas pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali di kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni belum berjalan dengan baik karena kurangnya informasi pelayanan pertanahan bagi masyarakat. Demikian juga kurangnya responsivitas pegawai dalam merespon masyarakat hanya terbatas di lingkungan kantor saja, sehingga masyarakat harus selalu datang untuk mengetahui informasi-informasi mengenai pelayanan yang mau dilakukan. Permasalahan-permasalahan yang diamati penulis di unit kerja adalah mengenai Meningkatkan kualitas Pengelolaan arsip dokumen pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni, Meningkatan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni, dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni. Dari permasalahanpermasalahan yang telah disebutkan diatas maka penulis memilih Optimalisasi Alur Pendaftaran Tanah Pertama Kali dengan Pembuatan Bagan Alur, Benner, Brosur dan Whatsapp di kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni. yang disasarkan pada nilainilai ASN yakni BerAKLAK Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah dokumen pertanahan, semakin hari semakin bertambah, salah satunya warkah. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung masih banyak terjadinya penumpukan berkas dan belum ditempatkannya dokumen di rak penyimpanan mengakibatkan pada saat pencarian dokumen memakan waktu dikarenakan ada dokumen yang tercecer, terselip ataupun hilang. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat isu tentang : “Optimalisasi Penataan Warkah Bidang PHP di Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung”

“Pembuatan Video Pengenalan Layanan Inovasi MASIGA (Melayani Sertipikat Tiga Layanan 3 Jam Senin Dan Rabu Di Pasar) Melalui Informasi Digital Sosial Media Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang” Sehingga dengan adanya video pengenalan layanan inovasi MASIGA melalui media sosial tersebut dengan mudah masyarakat mengetahui informasi terkait layanan inovasi MASIGA. Dalam keterkaitan dengan manajemen ASN, hal tersebut berkaitan dengan salah satu fungsi ASN yaitu memberikan pelayanan publik secara cepat dan profesional. Selain itu, hal ini berkaitan juga dengan Smart ASN yaitu dengan adanya video yang diunggah ke media sosial akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi terutama yang berkaitan dengan informasi layanan MASIGA.

Proses pelayanan pertanahan berkaitan erat dengan proses pelayanan publik. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan Pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Fungsi pelayanan publik dalam bidang pelayanan Pertanahan dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia baik di tingkat Pusat, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pertanahan. Pelayanan yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada masyarakat umumnya adalah pelayanan yang terkait dengan hubungan hukum antara bidang tanah dengan masyarakat baik individumaupun badan hukum. Sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia harus berupaya untuk memperbaikikualitas pelayanan dari waktu ke waktu, berdasarkan hal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis yang memiliki jabatan sebagai Calon Analis Survei Pengukuran dan Pemetaan, mengaktualisasikan nilai nilai dasar profesi ASN (BerAKHLAK)  berdasarkan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi penulis pada Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, dalam hal ini penulis memilih judul laporan aktualisasi; “Optimalisasi Data Spasial Pemetaan Tematik Sebaran Realisasi PTSL di wilayah pelayanan Kantor Pertanahan Kota Ambon” Pada laporan aktualisasi ini, diharapkan output yang dicapai dijadikan bahan pertimbangan kebijakan kegiatan Program PTSL melalui ketersedian data spasial tematik yang berkualitas dan dapat dipercaya, sehingga kepastian hukum melalui kepemilikan hak atas tanah untuk rakyat akan tercapai secara optimal.

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas meliputi rendahnya kualitas data pertanahan,dimana permasalahan tersebut berimbas terhadap data-data pertanahan tahuntahun sebelumnya, terutama data pertanahan hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sehingga menjadi masalah yang lebih besar jika tidak segera diatasi. Melihat situasi tersebut, maka Penulis tergerak untuk membuat laporan aktualisasi dengan judul: “PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN MELALUI DIGITALISASI BUKU TANAH DESA RANTAU PANJANG HASIL PROGRAM PTSL TAHUN 2019 DI SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN KANTOR 4 PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS”, semoga dengan dibuatnya laporan aktualisasi ini dapat membantu Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas untuk terus meningkatkan inovasi, meningkatkan kualitas mutu dan keterbukaan informasi pelayanan publik sehingga dapat mendukung terwujudnya pengelolaan ruang dan pertanahan yang terpercaya serta berstandar dunia.

Setelah membuat diagram alur Penetapan Status Penggunaan BMN dan informasi jenis-jenis BMN serta kelengkapan dokumen yang dibutuhkan, dan menjadikannya dalam dua desain tampilan yang berbeda, peserta meminta pendapat dari rekan kerja untuk memilih salah satu dari dua desain tersebut untuk diserahkan kepada mentor. Kali ini peserta menggunakan aplikasi Linktree yaitu aplikasi untuk mengumpulkan lebih dari satu tautan dalam satu wadah. Manfaat dari penggunaan aplikasi Linktree ini adalah penyampaian informasi menjadi lebih mudah dan sederhana karena cukup membagikan satu tautan yang berisi beberapa tautan sekaligus, dan dapat diakses di mana saja.

Sejalan dengan Kementerian ATR/BPN yang berperan aktif dalam mendukung program-program pemerintah yang menjadi agenda nasional di era revolusi industri 4.0 dan EoDB, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu sebagai Unit Kerja di perbatasan timur Indonesia, melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan pertanahan salah satunya dengan meningkatkan kualitas data pertanahan melalui transformasi digital berkas pertanahan, baik Buku Tanah, Surat Ukur, hingga Warkah Pertanahan. Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui serta mengatasi isu terkait transformasi digital data pertanahan khususnya warkah pertanahan pada Kabupaten Pertanahan Kabupaten Belu. Oleh sebab itu disusunlah laporan aktualisasi dengan judul “Peningkatan Kualitas Data Warkah Elektronik melalui Digitalisasi dan Validasi Warkah Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Belu.”