Dalam era pembangunan saat ini, khususnya di bidang pertanahan, maka sasaran pembangunan dibidang pertanahan adalah terwujudnya Catur Tertib Pertanahan yang meliputi Tertib Hukum Pertanahan, Tertib Administrasi Pertanahan, Tertib Penggunaan Tanah, Tertib  Pemeliharaan dan Lingkungan Hidup. Namun pada praktiknya, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat masih terdapat PPAT/Notaris yang mengajukan permohonan HTEL namun kelengkapan berkas masih tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis yang berlaku. Yang mana seharusnya PPAT/Notaris harus mengikuti pedoman yang dimiliki. Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesianomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) dalam waktu 7 hari setelah ditandatanganinya pemberian Hak Tanggungan wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) namun yang terjadi PPAT mendaftarkan Hak Tanggungan pada HTEL lebih dari waktu yang ditentukan. Pasal 24 Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2020 menyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan dapat menolak Pelayanan HT-el, antara lain: 1) terdapat sita dan/atau blokir dalam jangka waktu proses Pelayanan HT-el; dan 2) terdapat alasan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Dampak dari adanya isu ini yaitu terhambatnya kinerja dari pegawai tepatnya yang berada pada seksi 2 pada Kantor Pertanahan karena adanya tunggakan berkas dari PPAT. Hal ini juga disebebkan oleh kurangnya sosialisasi dari kantor pertanahan atas petunjuk teknis terkait layanan pengecekan dan sertifikat. Sehingga dengan adanya aktualisasi ini penulis berharap dapat berkontribusi dalam meminimalisir permasalahan yang terjadi di kantor Pertanahan Halmahera Barat dengan mendatangi PPAT/Notaris pada Kabupaten Halmahera Barat untuk melakukan pendalaman materi terkait petunjuk teknis pada layanan pengecekan dan sertifikat.

Rancangan aktualisasi ini dimulai dengan mengidentifikasi isu yang ada pada satuan kerja penulis yaitu di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka. Isu merupakan titik awal munculnya masalah jika sesuatu tidak dikelola dengan baik. Isu yang diidentifikasi penulis muncul dari berbagai sumber yaitu hasil pengamatan dari penulis selama bertugas, Sasaran Kinerja Pegawai dan dari beberapa rekan kerja penulis baik itu senior maupun atasan. Berdasarkan pengamatan penulis selama bekerja dalam satuan kerja saat ini, terdapat beberapa  isu yang diidentifikasi kemudian didiskusikan dengan rekan kerja serta dikonsultasikan kepada atasan sehingga nantinya terpilih sebuah core issue yang menurut penulis serius untuk diatasi. isu yang telah diidentifikasi tersebut adalah “Belum optimalnya validasi Buku Tanah dan Surat Ukur sebagai factor pendukung kualitas data lengkap dalam sistem KKP” Keterkaitkan isu ini dengan pembelajaran Agenda III yaitu tentang manajemen ASN, dimana seorang ASN harus mampu melaksanakan tugasnya dengan professional serta bertanggung jawab.

Dengan perkembangan jumlah warkah yang ada semakin tahun semakin meningkat pada kantor pertanahan teluk wondama, maka adanya sistem administrasi yang baik 2 sangat dibutuhkan sehingga dapat memberikan kemudahan pada saat warkah itu dibutuhkan untuk keperluan tertentu. Melihat penyediaan informasi warkah yang ada dilaksanakan di kantor pertanahan teluk wondama yang cenderung memakan waktu cukup lama, perlu kiranya membuat suatu sistem informasi arsip warkah untuk lebih meningkatkan pelayanan informasi warkah kepada masyarakat yang membutuhkan. Upaya yang bisa dilakukan adalah penerapan smart asn yaitu transformasi digital, optimalisasi pelayanan yang bersifat manual menjadi pelayanan yang berbasis digital.

Transformasi menuju era digital juga dilakukan terhadap dokumen- dokumen pertanahan yang menjadi salah satu faktor perndukung dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan di era modern. Pelayanan kantor pertanahan pada prinsipnya merupakan pelayanan administrasi yang memuat data dan informasi pertanahan. Data yang tersimpan di kantor pertanahan merupakan data yang diperoleh dan diolah kemudian disimpan dengan standar yang sudah ditentukan, sementara pemeliharaan dan pembaruan data selalu dilakukan secara berkesinambungan terhadap perubahan pada subjek maupun objek hak atas tanah. Upaya Kementerian ATR/BPN sesuai road map transformasi dari tahun 2019 hingga 2024 salah satunya adalah kegiatan digitalisasi warkah pertanahan. Pengelolaan warkah secara digital menjadi salah satu cara untuk meminimalisir ruangan dan lebih hemat waktu dalam pencarian warkah serta dapat membantu mempercepat proses penyelesaian pekerjaan dibandingkan dengan pengelolaan yang masih bersifat manual/konvensional.

Warkah pertanahan terdiri dari Buku Tanah, Surat Ukura, Gambar Ukur, Warkah Pemberian Hak (SK), dan Warkah Pendaftaran (DI 208). Kegiatan digitalisasi warkah pertanahan dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 5/SE100.TU.02.01/VIII/2019 Tentang Standarisasi Digitalisasi Warkah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka transformasi menuju era pelayanan digital. Kementerian ATR/BPN khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura sedang berupaya melakukan kegiatan digitalisasi warkah. Kegiatan ini dilakukan dilatarbelakangi oleh sulitnya mencari warkah pertanahan, kecepatan pencarian warkah, dokumen warkah yang hilang, jumlah tenaga yang mengurusin warkah sedikit, akses pencarian warkah yang susah, dan ruang penyimpanan warkah yang terbatas. Untuk menyelesaikan isu tersebut penulis membuat gagasan untuk melakukan digitalisasi warkah buku tanah. Untuk memudahkan dalam prosesnya, penulis mengambil bahan untuk digitalisasi warkah buku tanah dari hasil pelayanan pengecekan sertipikat elektronik yang sudah selesai. Alasannya, karena sertipikat yang melakukan pengecekan elektronik sudah melakukan plotting bidang tanah, validasi persil/bidang tanah, validasi surat ukur, dan validasi buku tanah. Hal ini tentunya memudahkan penulis untuk mengaktualisasikan kegiatan ini nantinya selama 1 bulan.

Dalam pendaftaran dan Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang dan Pendaftaran, diamana dalam pemeliharaan data peminjaman dan pengembalian data pertanahan buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng masih secara manual, atau masih dengan cara konvensional dengan mencatat nama peminjam Buku Tanah. Hal ini dirasa kurang efesien dalam melakukan pengarsipan pemeliharaan data pertanahan buku tanah. Dampak yang ditimbulkan karena sistem peminjaman buku tanah yang masih konvensional, dalam mencari buku tanah sering mendapatkan hambatan dikarenakan petugas lupa mencatat atau buku catatan hilang, sehingga petugas warkah susah mencari data peminjam buku tanah tersebut, yang seharusnya dengan mudah mencari data peminjam melalui digitalisasi arsip peminjaman Buku Tanah. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis melihat, menganalisis dan mengobservasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng bahwa isu “Kurang Optimalnya Arsip Peminjaman dan Pengembalian Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng” tersebut sebagai bentuk Tugas Aktualisasi. Dengan diangkatnya isu tersebut, hasil yang diharapkan oleh penulis adalah “Optimalisasi Sistem Peminjaman Buku Tanah Melalui Pembuatan Dokumen Digital di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng”.

Namun hingga saat ini proses pemeriksaan/evaluasi substansi RDTR masih belum optimal karena belum ada standar yang rinci terkait pemeriksaan substansi RDTR. Hal ini juga ditambah dengan belum adanya sistem untuk mempermudah pemeriksaan substansi RDTR. Hal ini menandakan belum optimalnya penerapan Smart ASN terkait literasi digital dan Manajemen ASN karena belum maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dalam hal ini kepada Pemerintah Daerah. Oleh karenanya dibutuhkan suatu inovasi atau solusi guna mencapai tujuan kinerja organisasi yang efisien dan efektif serta selalu berusaha memberikan pelayanan yang prima. Berdasarkan isu tersebut maka penulis menggagas suatu aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Proses Pemeriksaan Substansi Rencana Detail Tata Ruang melalui Penyusunan Petunjuk Teknis”.

Peta foto udara saat ini yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah untuk cakupan peta kerja maupun untuk acuan pemetaan masih sedikit. Ketersediaan peta dasar akan mempermudah kinerja di bidang survey dan pemetaan terutama dibidang pemetaan. Hal ini perlu dilakukannya adanya penanganan terkait permasalahan tersebut untuk memaksimalkan penyediaan peta dasar di Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah. Berdasarkan dari masalah yang telah diajukan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan terkait “Pembuatan Peta Dasar Ortofoto sebagai Acuan dalam Kegiatan Badan Bank Tanah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah (Studi Kasus : Desa Tanjung, Desa Terusan dan Desa Pasir)”. Hal ini bermaksud untuk mewujudkan salah satu tujuan dari Kementerian ATR/BPN yaitu terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : “Indonesia Maju yang Berdaulat Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Pembelajaran Agenda Habituasi memfasilitasi peserta melakukan kegiatan pembelajaran aktualisasi mata-mata pelatihan yang sebelumnya telah dibekali pada para peserta pelatihan tersebut. Pengalaman belajar pada agenda habituasi dirancang agar peserta dapat mengimplementasikan substansi mata pelatihan dalam proses aktualisasi di tempat kerja. Aktualisasi terdiri dari kegiatan-kegiatan seperti penyusunan rancangan aktualisasi, pembimbingan pembelajaran aktualisasi, pelaksanaan seminar rancangan aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja. Berdasarkan pengamatan dan jejak pendapat maupun diskusi dengan atasan dan rekan-rekan di dalam satuan kerja, maka ditemukan beberapa isu yang menjadi permasalahan di unit kerja, pada Bagian Tata Usaha, khususnya bagian rencana, program, anggaran dan pelaporan keuangan Kantor Pertanahan  Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, antara lain rendahnya nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang, belumoptimalnya pengelolaan arsip dokumen keuangan di Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang, dan belum optimalnya penggunaan aplikasi Pandu Sakti. Penulis selaku Peserta Latihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2022 di Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang setelah mendapati persoalan tersebut berupayasemaksimal memberikan kontribusi tenaga dan pikiran agar pelayanan Publik yang ada dapat terselenggara secara optimal sesuai dengan harapan Undang-Undang dan masayarakat selaku penerima pelayanan publik. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merancang aktualisasi dengan mengangkat isu tentang “Belum optimalnya pengelolaan arsip dokumen keuangan di Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang”. Dan merumuskannya dengan judul sebagai berikut: “Digitalisasi Arsip Keuangan di Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat”.

Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam memberikan informasi pertanahan masih belum optimal. Pelayanan pertanahan belum mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat. Hal ini tentunya berkaitan dengan Manajemen ASN dan SMART ASN. Oleh karena itu, pada aktualisasi ini penulis fokus pada minimnya informasi terkait layanan pertanahan. Dalam 3 rangka mengaktualisasikan materi-materi pelatihan dasar yang telah diperoleh, maka penulis menyusun laporan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Pelayanan Pertanahan Melalui Pembuatan Pamflet dan Banner di Kantor Pertanahan Kabupaten Maros”. Adanya pembuatan pamflet dan banner ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengetahui informasi layanan pertanahan dan membantu kinerja pegawai dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.