|
Monday, 6 March 2023, 2:16 PM
|
NATALIA VALENTINE TALAHATU
|
LA - Penggunaan Media Sosial untuk Pengumuman Pendaftaran Tanah Pertama Kali di Kantor Pertanahan Kota Ambon.pdf
|
31 October 2022
|
Penulis ditempatkan pada satuan kerja Kantor Pertanahan Kota Ambon dimana permohonan yang
dilayani adalah pendaftaran tanah pertama kali, hak tanggungan, roya, jual beli, waris, hibah, ganti blanko,
ganti desa, pengecekan sertipikat dan jenis-jenis permohonan lainnya. Permohonan-permohonan yang
dilakukan ini dilakukan masyarakat untuk mendapatkan jaminan perlindungan hak atas tanah yang
dimiliki. Dalam proses permohonan ini, tidak jarang ada pihak-pihak yang merasa memiliki hak atas tanah
yang sedang diproses, yang kemudian berujung pada sengketa pertanahan.
Untuk mencegah terjadinya sengketa pertanahan, maka dilakukan pengumuman data fisik dan data
yuridis yang bertujuan bagi pihak-pihak untuk mengajukan keberatan terhadap objek tanah yang sedang
6
dimohonkan. Pengumuman data fisik dan data yuridis pada tahapan Pendaftaran Tanah Pertama Kali
dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari bertempat di Kantor Pertanahan dan Kelurahan setempat.
Perkembangan teknologi saat ini menjadikan masyarakat lebih berfokus pada media sosial.
Masyarakat lebih memilih mengikuti berita di media sosial seperti facebook, Instagram maupun twitter
dibanding membaca surat kabar ataupun selebaran pengumuman pada “Majalah Dinding” yang
disediakan, akibatnya masyarakat tidak tahu apabila ada pengumuman terkait objek tanah tertentu yang
kemudian menimbulkan sengketa pertanahan. Berdasarkan kondisi di atas, maka penulis membuat sebuah
gagasan penyelesaian isu yang ada yaitu “Penggunaan Sosial Media untuk Pengumuman Pendaftaran
Tanah Pertama Kali di Kantor Pertanahan Kota Ambon”.
|
PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL UNTUK PENGUMUMAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXVI
|
|
|
Monday, 6 March 2023, 2:18 PM
|
Rahmat Sugiarto Samad
|
Penggunaan Instagram dan Facebook Sebagai Sarana Sosialisasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum_compressed.pdf
|
31 October 2022
|
Maka dari itu diperlukan sebuah sosialisasi yang masif dan intensif setiap
tahunnya dalam rangka memberikan pemahaman yang benar kepada pemangku kepentingan di
setiap Kota/Kabupaten khususnya di Provinsi Maluku Utara mengingat cukup banyaknya rencana
pengadaan tanah yang akan dilakukan hingga tahun 2026. Namun, sosialisasi yang telah dilakukan
oleh Kantor Wilayah BPN Prov. Maluku Utara melalui kegiatan Basis Data Indikatif Pengadaan Tanah
sejak tahun 2021-2022 belum cukup optimal karena masih ada Kota/Kab. yang tidak dapat dikunjungi
untuk dilakukan sosialisasi setiap tahunnya di daerah tersebut disebabkan anggaran yang kurang
karena kondisi geografis yang terdiri dari kepulauan. Maka dari itu peserta mengangkat isu “Kurang
Optimalnya Sosialisasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum” sebagai isu
utama dalam penyusunan rancangan aktualisasi dengan gagasan kreatif yaitu “Penggunaan Instagram
dan Facebook Sebagai Sarana Sosialisasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum”, yang mana gagasan tersebut berkaitan erat dengan substansi mata pelatihan agenda 3 yakni
Manajemen ASN dan Smart ASN.
|
PENGGUNAAN INSTAGRAM DAN FACEBOOK SEBAGAI SARANA SOSIALISASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXVI
|
|
|
Monday, 6 March 2023, 2:19 PM
|
INSAF SANUBARI
|
Aktualisasi_Kurang Optimalnya dalam Pencarian Dokumen Warkah.pdf
|
17 November 2022
|
Tujuan dari pelatihan terintegrasi ini adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Selain itu menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib mengikuti Masa Prajabatan atau Pelatihan Dasar (Latsar) guna melatih CPNS dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. Pada Latsar tahun 2022 ini CPNS diharuskan dapat menerapkan nilai- nilai dasar ASN yaitu Ber-AKHLAK yang terdiri dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Demi menunjang keberhasilan, CPNS diwajibkan untuk mengaktulisasikan nilai-nilai tersebut di satuan kerja masing- masing selama kurang lebih satu bulan.
|
OPTIMALISASI PENCARIAN WARKAH YANG ADA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NUNUKAN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
III
|
|
|
Monday, 6 March 2023, 2:20 PM
|
Reyza Anugrah Basri
|
Laporan Aktualisasi_Reyza Anugrah Basri_G5A36K2.pdf
|
28 October 2022
|
Pendaftaran tanah untuk
pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek
pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah. Adapun tujuan dari pendaftaran tanah sesuai dengan Pasal 3
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu:
1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak
atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar
dengan mudah dapat membuktkan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk
Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam
mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan
rumah susun yang sudah terdaftar.
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Kembali pada kondisi terkini di Kabupaten Raja Ampat. Pelayana pendaftran tanah
pertama kali hak milik dan hak bangunan perorangan masih belum optimal oleh karena
Kantah Kab. Raja Ampat belum menyediakan mesin EDC untuk melayani pembayaran dari
pemohohon atas pendaftaran tanah mereka. Dari hal tersebut peserta mengajukan rancangan untuk diaktualisasikan dalam bentuk
“Transformasi Digital Dalam Metode Pembayaran di Loket Kantor Pertanahan
Kabupaten Raja Ampat”.
|
TRANSFORMASI DIGITAL DALAM METODE PEMBAYARAN DI LOKET KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN RAJA AMPAT
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXVI
|
|
|
Monday, 6 March 2023, 2:22 PM
|
Rezki Amaliah
|
PENINGKATAN KUALITAS DATA PENGGAMBARAN DAN PEMETAAN PADA SISTEM KKP KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS (STUDI KASUS DESA BONTOLEMPANGAN).pdf
|
1 November 2022
|
Kondisi bidang tanah terdaftar hasil unduh dari aplikasi KKP terbagi dalam dua
kondisi, terpetakan dan belum terpetakan. Bidang tanah belum terpetakan pada
sistem kkp status link-up data elektronik, bidang tanah ini termasuk kualitas bidang
KW 4, 5 dan 6. Kondisi ini disebabkan dua hal yaitu sertipikat tidak ada Gambar
Situasi (GS) dan sertipikat dengan GS/SU belum/tidak dipetakan pada sistem KKP.
4
Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mencari gagasan kreatif untuk
memecahkan isu rendahnya persentase kualitas data di beberapa wilayah kabupaten
maros dalam sistem KKP, sehingga diperoleh gagasan kreatif pemecah isu yakni
“Peningkatan Kualitas Data Penggambaran dan Pemetaan pada Sistem KKP
Kantor Pertanahan Kabupaten Maros (Studi Kasus: Desa Bontolempangan)”
yang diangat menjadi judul laporan aktualisasi.
|
PENINGKATAN KUALITAS DATA PENGGAMBARAN DAN PEMETAAN PADA SISTEM KKP KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS (STUDI KASUS : DESA BONTOLEMPANGAN)
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXVI
|
|
|
Monday, 6 March 2023, 2:24 PM
|
Rikhi Haryono
|
Sosialisasi Pendaftaran Sertipikat Tanah Wakaf Melalui Media Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.pdf
|
31 October 2022
|
Salah satu faktor penghambat efektifitas pensertipikatan tanah wakaf di Kantor
Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yang menjadi perhatian utama yaitu Nadzir yang masih
konsumtif tradisional hal itu dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah karena
masih kuatnya paham mayoritas umat Islam yang masih stagnan (beku) terhadap persoalan
wakaf, rendahnya kualitas SDM nadzir wakaf. Hal itu karena antara wakif dan nadzir
masih menganut kepercayaan tradisional yaitu hanya saling percaya tanpa
mempertimbangkan kemampuan manajerialnya, sehingga masih banyak tanah wakaf yang
belum memiliki sertipikat dan lemahnya kemauan para nadzir wakaf untuk memahami
proses pendaftaran sertipikasi tanah wakaf.
Dari faktor pandangan seorang nadzir yang masih tradisional inilah maka kemudian
akan muncul pertanyaan apabila terdapat program sertipikasi tanah wakaf maka seberapa
efektifkah pelaksanaan itu. Nadzir wakaf dengan pemahaman tradisional yang diakibatkan
kurangnya sosialisasi terhadap hukum dan tata cara pendaftaran tanah wakaf maka
peraturan sertipikasi tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, dalam laporan aktualisasi
ini penulis memiliki gagasan yaitu sosialisasi pendaftaran sertipikat tanah wakaf di Kantor
Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.
|
SOSIALISASI PENDAFTARAN SERTIPIKAT TANAH WAKAF MELALUI MEDIA SOSIAL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXVI
|
|
|
Monday, 6 March 2023, 2:29 PM
|
Rinaldo Isnawan Prasetyono
|
LAPORAN AKTUALISASI FINAL.pdf
|
31 October 2022
|
Pada Rencana Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024 tentang
permasalahan dan tantangan, salah satu permasalahannya yaitu mengenai belum
dilakukannya pemutakhiran pedoman pengawasan, kemudian pada Laporan Kineja (LKj)
Inspektorat Wilayah II tahun 2021 salah satu yang menjadi kelemahan dalam tugas
pengawasan yaitu belum optimalnya pemahaman auditor terhadap program dan kebijakan.
Berdasarkan pengalaman penulis di Inspektorat Jenderal selama bulan Mei-Juli 2022, para
pegawai baru khususnya yang CPNS masih belum memahami mengenai tugas dan fungsi
pekerjaan di Inspektorat. Banyak hal yang menyebabkan hal ini terjadi seperti terbatasnya
jumlah SDM Auditor di Inspektorat Jenderal sehingga sering dilakukan penugasan pada
auditor senior untuk melakukan proses audit dan berdampak pada sulitnya untuk transfer
knowledge kepada auditor baru. Aturan dan pedoman berupa NSPK (Norma, Standar,
Prosedur, Kriteria) yang ada di Kementerian ATR/BPN masih disimpan terpisah pada
satkernya masing-masing sehingga hal ini menjadi salah satu hambatan, belum optimalnya
pemahaman auditor mengenai program dan kebijakan Instansi seperti yang tertulis pada
LKj. Padahal tugas Itjen sebagai pengawas dan pembina yang tentunya harus memahami
3
semua aturan yang ada di Kementerian ATR/BPN, agar dalam pengambilan keputusan
nanti kepada satker yang dibina bisa tepat dan tidak menyesatkan.
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat isu
rancangan aktualisasi dengan judul “Pembuatan Aplikasi NSPK Digital yang berkaitan
dengan Pelaksanaan Tugas Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian
ATR/BPN”.
Oleh karena perlu dilakukannya transformasi digital dalam pemutakhiran pedoman
pengawasan yang terintegrasi, mudah digunakan dan diakses, serta tercapainya target
kinerja auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN, maka
diperlukan gagasan kreatif dan inovatif dalam pemecahan masalah tersebut.
|
Pembuatan Aplikasi NSPK Digital yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXVI
|
|
|
Monday, 6 March 2023, 2:32 PM
|
Rivan Trimen Christian Purba
|
Laporan Akhir Realisasi Aktualisasi Latsar-Rivan Trimen Christian Purba-G5A36K3.pdf
|
1 November 2022
|
Dalam upaya untuk dapat melaksakan aktualisasi kegiatan ini, kesadaran akan
peran dan kedudukan Penulis sebagai CPNS pada penempatan satuan kerja menjadi
penting. Penulis merupakan CPNS di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dengan jabatan sebagai Analis Hukum Pertanahan
pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Jayapura. Selama
melaksakan tugas fungsi jabatan di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran , Penulis
menemukan beberapa isu yang apabila tidak ditangani dengan segera dapat menimbulkan
dampak yang berkepanjangan pada pelayanan yang diberikan. Salah satu perhatian Penulis
adalah pelaksanaan program strategis nasional yaitu program pendaftaran tanah sistematis
lengkap atau PTSL kepada masyarakat yang kurang optimal sehingga banyak masyarakat
yang tidak mengetahui persyaratan maupun prosedur pengajuan permohonan sebagai
peserta program PTSL di kantor pertanahan Kota Jayapura.
Dengan demikian, setelah menimbang tugas dan fungsi jabatan Penulis sebagai
Analis Hukum Pertanahan dan dalam rangka menerapkan nilai-nilai dasar PNS
BerAKHLAK, manajemen ASN dan Smart ASN maka penulis mengambil judul
aktualisasi “Percepatan Pengumpulan Data Yuridis Program PTSL Melaui Sosialisasi
Door To Door di Kelurahan Hedam, Kecamatan Heram, Kota Jayapura”.
|
PERCEPATAN PENGUMPULAN DATA YURIDIS PROGRAM PTSL MELALUI SOSIALISASI DOOR TO DOOR DI KELURAHAN HEDAM, KECAMATAN HERAM, KOTA JAYAPURA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXVI
|
|
|
Monday, 6 March 2023, 2:37 PM
|
Ronald
|
Laporan Aktualisasi Ronald G5A36K4.pdf
|
4 November 2022
|
Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan. Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan
mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan pengadaan dan
pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah serta
penilaian tanah dan ekonomi pertanahan. Didasari peraturan ini dapat dilihat bahwa Seksi Pengadaan
Tanah dan Pengembangan memiliki tugas dalam melaksanankan pelaksanaan terhadap konsolidasi
tanah, meskipun demikian, pelayanan informasi konsolidasi tanah dinilai masih belum optimal. Hal
tersebut terlihat jelas dari lambatnya proses konsolidasi tanah yang berlangsung di Kota Bukittinggi
terkait penataan pertanahan terkait pembangunan Jalan By Pass yang telah dimulai sejak 1992 hingga
saat ini. Lambatnya proses konsolidasi tersebut salah satunya disebabpkan belum optimalnya
informasi mengenai tahapan dalam pendaftaran tanah milik masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya
disusunlah laporan aktulisasi dengan judul “Optimalisasi Informasi Pendaftaran Konsolidasi Tanah
di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi menggunakan Leaflet dan X Banner Tahun 2022” dengan
tujuan dapat mengatasi masalah pendaftaran konsolidasi tanah demi menciptakan pelayanan
pertanahan yang berstandar dunia.
|
Optimalisasi Informasi Pendaftaran Konsolidasi Tanah di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi Tahun 2022 DI SATUAN KERJA KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXVI
|
|
|
Monday, 6 March 2023, 2:39 PM
|
Sari Safitri
|
Optimalisasi Penataan Arsip Warkah Seksi Pengadaan Tanah Dan Pengembangan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene Kepulauan.pdf
|
31 October 2022
|
Sistem Pelatihan Dasar CPNS juga menuntut peserta untuk mampu
mengaktualisasikan substansi materi pembelajaran selama proses habituasi di satuan kerja
masing-masing. Hal ini diwujudkan dengan penyusunan dokumen atau laporan aktualisasi
nilai-nilai dasar profesi ASN yang terdapat pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di
tempat kerja masing-masing (dalam hal ini tempat kerja penulis adalah di seksi pengadaan
tanah dan pengembangan pada kantor pertanahan kabupaten pangkajene kepulauan). Selain
internalisasi nilai-nilai BerAKHLAK juga dilakukan Penguatan Kompetensi Bidang Tugas
melalui program kerja yang disusun oleh peserta untuk diaktualisasikan pada tahap
aktualisasi di satuan kerja.
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam pelaksanaan aktualisasi ini penulis
mengangkat judul laporan aktualisasi ini “OPTIMALISASI PENATAAN ARSIP
WARKAH SEKSI PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN PADA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN”.
|
OPTIMALISASI PENATAAN ARSIP WARKAH SEKSI PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXVI
|
|