|
Monday, 6 March 2023, 11:08 AM
|
Donni Lukman Dibyana
|
Optimalisasi Digitalisasi Warkah Terhadap Peningkatan Kualitas Ruang Warkah Dan Data Pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara.pdf
|
31 October 2022
|
Sistem pelayanan berbasis digital dinilai akan mempercepat pelayanan bagi
masyarakat. Tujuannya supaya proses pelayanan administrasi pertanahan dapat dilakukan
secara elektronik, online, real time, akurat, aman, dan memudahkan masyarakat. Hal ini harus
menjadi perhatian untuk jajaran Kementerian ATR/BPN terutama kantor-kantor pertanahan
sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik terkhusus Seksi Penetapan Hak
dan Pendaftaran yang merupakan bagian daripada Kantor Pertanahan yang berdasarkan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17
Tahun 2020 yang mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data
dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan
ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak
komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta
pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT. Sebagian besar kegiatan pelayanan
pertanahan tertumpu pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, sehingga tantangan terbesar
kedepan pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran adalah bagaimana memberikan,
menjalankan dan menyikapi kebijakan-kebijakan pelayanan pertanahan baik konvensional dan
elektronik secara optimal demi tercapainya tujuan memberikankemudahan dan kepuasan
kepada pengguna layanan.
|
OPTIMALISASI DIGITALISASI WARKAH TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS RUANG WARKAH DAN DATA PADA APLIKASI KOMPUTERISASI KEGIATAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU UTARA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXVI
|
|
|
Monday, 6 March 2023, 11:15 AM
|
Dyan Claudia Silooy
|
Laporan Aktualisasi Dyan Claudia Silooy, S.H.pdf
|
31 October 2022
|
Keberadaan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah memberikan akses bagi
masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan pendaftaran tanah khususnya
pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Pendaftaran Tanah
secara sporadik. Namun, pada sistem pendaftaran tanah secara sporadik ini memiliki
kendala yakni kurangnya akses informasi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan
masyarakat dalam memperoleh informasi pertanahan, jauhnya lokasi antara tempat tinggal
masyarakat dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah menjadi hambatan dan
alasan dibutuhkannya inovasi dalam sisi ide sistem layanan baru untuk memudahkan
2
masyarakat Kabupaten Maluku Tengah dalam memperoleh akses informasi yang lebih
cepat, mudah dan benar. Akses informasi ini juga dibutuhkan untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya. Dari data yang diperoleh pada loket
Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah rata-rata hanya 1-2 berkas dalam satu bulan
yang lengkap berkas persyaratan di loket dan terproses untuk pendaftaran tanah pertama
kali dan rata-rata tiga pemohon untuk proses balik nama dan pengajuan Hak Tanggungan.
Di lihat dari sisi manajemen ASN, kurangnya SDM pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Maluku Tengah juga menjadi alasan, serta dari sisi smart ASN, Belum optimalnya skill
SDM dalam memanfaatkan transformasi digital untuk memudahkan akses pelayanan
pertanahan juga menjadi salah satu alasan.
|
PENINGKATAN KEMUDAHAN AKSES INFORMASI PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH MELALUI LAYANAN SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN TANAH (SI-PETA) PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU TENGAH
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXVI
|
|
|
Monday, 6 March 2023, 11:20 AM
|
Faisal Haris Nasution
|
RA FAISAL HARIS NASUTION G.5A36K1.pdf
|
31 October 2022
|
Pelayanan pertanahan yang diberikan Kantor Pertanahan Kubu Raya dalam rangka
mensukseskan program percepatan sertifikasi tanah di Kabupaten Kubu Raya, Kementerian
Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional mengulirkan program sertifkasi tanah
melalui Program Proyek Daerah (PRODA) yang mana melibatkan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kubu Raya untuk berpartisipasi program PRODA tersebut. Dengan melibatkan
Pemerintah Daerah diharapkan lebih mendorong gairah masyarakat untuk berperan serta dalam
program sertifikasi tanah. Melalui PRODA pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya untuk
berpartisipasi mendanai PRODA dari APBD dengan memberikan bantuan dengan membiayai
sepenuhnya dengan target yang terbatas mengingat anggaran juga terbatas. Tujuan PRODA
pada hakekatnya sama yaitu sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan
cara memberi jaminan kepastian dan perlindungan hukum tentang kepemilikan tanah.
Disamping itu dapat mendorong semangat atau gairah dalam mengolah dan mendayagunakan
atau memanfaatkan tanah. Prinsip pokok pelaksanaan kedua hal tersebut berbeda dengan
pelaksanaan kegiatan rutin biasa. Perbedaannya adalah dalam segi biaya dimana dengan pola
PRODA karena bersifat massal biayanya dapat ditekan dan lebih murah dibandingkan dengan
pelayanan rutin.
Dengan adanya Program PRODA Kabupaten Kubu Raya tersebut tentunya pelayanan
Kantor Pertanahan Kubu Raya harus memberikan pelayanan prima dan maksimal. Akan tetapi
terdapat kendala-kendala yang menghambat yang mengakibatkan lambatnya proses dari
sertifikasi program PRODA ini, seperti berkas permohonan yang belum lengkap, tanah
Tumpang Tindih dan proses administasi lainya. Selain itu Komunikasi antar Pemerintah
Kabupaten dan Kantor Pertanahan Kubu Raya yang belum maksimal, tentunya Kantor
Pertanahan Kubu Raya terutama Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran terus mendorong
percepatan sertifikasi terhadap berkas-berkas permohonan yang telah masuk, Oleh karena itu
dalam pelaporan aktualisasi ini penulis memiliki gagasan yaitu Optimalisasi Pelaksanaan
Pensertifikatan Tanah Program Proyek Daerah (PRODA) melalui penggunaan Google
Spreadsheet Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.
|
Optimalisasi Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Program Proyek Daerah (PRODA) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Melalui Penggunaan Google Spreadsheet Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXVI
|
|
|
Monday, 6 March 2023, 11:32 AM
|
Faya Muti’ah Turuy
|
Laporan Aktualisasi Faya Mutiah,.pdf
|
24 August 2022
|
Salah
satu bentuk penugasan dalam Pendidikan dan Pelatihan Dasar ini adalah
menyusun dokumen atau laporan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi ASN yang
terdapat pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di tempat kerja masingmasing pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai
dasar ASN, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis,
Loyalitas, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK), serta perwujudan dari
Manajemen ASN dan Smart ASN. Ketujuh nilai dasar profesi ASN tersebut
sebelumnya dipelajari dan dipahami oleh para peserta Pendidikan dan Pelatihan
Dasar melalui proses pembelajaran di Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Berdasarkan pengamatan penulis selama
bertugas sebagai calon Analis Hukum Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota
Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara yaitu terdapat kurangnya edukasi dari
panitia PTSL kepada masyarakat dalam program legalisasi aset
terhadap backlog PTSL sehingga berdampak pada rendahnya minat
masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses legalisasi aset. Sosialisasi
yang telah dilakukan masih belum efektif untuk memberikan pemahaman
kepada masyarakat. Akibat dari ketidakpahaman masyarakat terhadap proses
legalisasi aset yaitu masyarakat enggan untuk melegalisasikan aset tersebut
dengan berbagai alasan. Maka berdasarkan uraian tersebut penulis memilih
judul laporan aktualisasi yaitu : PENINGKATAN EDUKASI MASYARAKAT
KELURAHAN TOLOA DALAM PROSES LEGALISASI ASET TERHADAP BACKLOG
PTSL MELALUI PROGRAM ONE DAY SERVICE.
|
PENINGKATAN EDUKASI MASYARAKAT KELURAHAN TOLOA DALAM PROSES LEGALISASI ASET TERHADAP BACKLOG PTSL MELALUI PROGRAM ONE DAY SERVICE
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXVI
|
|
|
Monday, 6 March 2023, 11:36 AM
|
FITRIANI
|
LAPORAN AKTUALISASI FITRIANI.pdf
|
13 October 2022
|
Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng merupakan unit kerja terkecil dari
bagian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya mempunyai tugas dan fungsi untuk menunjang
kegiatan dalam pelayanan dan pencapaian tujuan. Akan tetapi, kurangnya informasi
mengenai persyaratan prosedur pengaduan dan penanganan sengketa pertanahan di
Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng menjadi kendala dalam memproses segala
bentuk pengaduan dan penanganan sengketa pertanahan yang masuk di Kantor
Pertanahan Kabupaten Soppeng.
Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk memilih isu Kurangnya
Pengetahuan Masyarakat tentang Berkas Permohonan Kasus Pertanahan dalam
Laporan Aktualisasi dengan judul: Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan
Penanganan Konflik Pertanahan Melalui Sosialisasi Kasus Pertanahan Di Kabupaten
Soppeng”.
|
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK PERTANAHAN MELALUI SOSIALISASI KASUS PERTANAHAN DI KABUPATEN SOPPENG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXVI
|
|
|
Monday, 6 March 2023, 11:42 AM
|
Hutri Azuria Sari
|
Laporan Aktualisasi Hutri Azuria Sari.pdf
|
31 October 2022
|
Tetapi dalam pelaksanaannya di Kantah Kota Padang masih belum optimal dalam
pelayanan pendaftaran tanah pertama kali untuk Tanah Milik Adat. Hal ini dapat dilihat dari
banyaknya berkas yang belum lengkap syarat administrasinya. Sehingga berkas tersebut lama
diproses dan menimbulkan banyak terjadi tunggakan bagi Kantah Kota Padang. Untuk
menandakan berkas tersebut belum lengkap syarat administrasinya para petugas backoffice
yang berwenang biasanya menandai berkas tersebut denga sticky note dengan catatan yang
berisi persyaratan yang kurang dan hal ini dilakukan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku.
Selain itu berkas yang ditandai sticky note dinilai tidak efektif karena berpeluang tercecer atau
rusak sehingga akan menimbulkan masalah lain dikemudian hari.
Manajemen dan Smart ASN dalam situasi ini tidak menunjukan Pegawai ASN yang
profesional dan tidak berlandaskan kepada asas efektif dan efisien. Selain itu Isu diatas
menunjukkan tidak adanya Literasi Digital Pegawai ASN dalam melaksanakan pelayanan
yang berkualitas dan berstandar dunia sebagai bentuk perwujudan dari Smart ASN. Untuk itu,
berdasarkan penjelasan di atas, Penulis akan melakukan Aktualisasi dan Habituasi nilai-nilai
dasar PNS dengan isu “Pelaksanaan Sistem Kendali Persyaratan Pendaftaran Tanah
Pertama Kali Untuk Tanah Milik Adat Secara Sporadik Di Kantor Pertanahan Kota
Padang”.
|
Pelaksanaan Sistem Kendali Persyaratan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Untuk Tanah Milik Adat Secara Sporadik Di Kantor Pertanahan Kota Padang
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXVI
|
|
|
Monday, 6 March 2023, 11:42 AM
|
Hutri Azuria Sari
|
Laporan Aktualisasi Hutri Azuria Sari.pdf
|
31 October 2022
|
Tetapi dalam pelaksanaannya di Kantah Kota Padang masih belum optimal dalam
pelayanan pendaftaran tanah pertama kali untuk Tanah Milik Adat. Hal ini dapat dilihat dari
banyaknya berkas yang belum lengkap syarat administrasinya. Sehingga berkas tersebut lama
diproses dan menimbulkan banyak terjadi tunggakan bagi Kantah Kota Padang. Untuk
menandakan berkas tersebut belum lengkap syarat administrasinya para petugas backoffice
yang berwenang biasanya menandai berkas tersebut denga sticky note dengan catatan yang
berisi persyaratan yang kurang dan hal ini dilakukan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku.
Selain itu berkas yang ditandai sticky note dinilai tidak efektif karena berpeluang tercecer atau
rusak sehingga akan menimbulkan masalah lain dikemudian hari.
Manajemen dan Smart ASN dalam situasi ini tidak menunjukan Pegawai ASN yang
profesional dan tidak berlandaskan kepada asas efektif dan efisien. Selain itu Isu diatas
menunjukkan tidak adanya Literasi Digital Pegawai ASN dalam melaksanakan pelayanan
yang berkualitas dan berstandar dunia sebagai bentuk perwujudan dari Smart ASN. Untuk itu,
berdasarkan penjelasan di atas, Penulis akan melakukan Aktualisasi dan Habituasi nilai-nilai
dasar PNS dengan isu “Pelaksanaan Sistem Kendali Persyaratan Pendaftaran Tanah
Pertama Kali Untuk Tanah Milik Adat Secara Sporadik Di Kantor Pertanahan Kota
Padang”.
|
Pelaksanaan Sistem Kendali Persyaratan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Untuk Tanah Milik Adat Secara Sporadik Di Kantor Pertanahan Kota Padang
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXVI
|
|
|
Monday, 6 March 2023, 11:49 AM
|
Ikha Nursoffi
|
LAPORAN AKTUALISASI IKHA NURSOFFI.pdf
|
31 October 2022
|
Kantor Pertanahan Kota Singkawang merupakan satuan kerja tempat penulis
melaksanakan penulisan Rancangan Aktualisasi. Berdasarkan pengamatan penulis selama
berada di Subbagian Tata Usaha terdapat beberapa hambatan dalam melaksanakan tugas dan
fungsi seperti belum optimalnya digitalisasi dokumen keuangan, belum optimalnya
inventarisasi barang milik negara (BMN) serta kurangnya sumber daya manusia (SDM) di
bagian keuangan. Adapun hambatan yang menjadi isu prioritas adalah belum optimalnya
digitalisasi dokumen keuangan pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang, karena lebih
mendesak dan serius apabila tidak segera diselesaikan serta akan berkembang jika tidak
ditangani dengan baik pada kondisi saat ini.
Arsip dokumen keuangan seperti SPM (Surat Perintah Membayar) dan seluruh data
dukung dokumen keuangan sudah dalam pengarsipan, namun masih dilakukan secara manual
penyimpanannya sehingga masih kurang efektif dan efisien. Ketika sewaktu-waktu diperlukan
memakan waktu untuk mencarinya, karena harus mencari secara manual satu persatu. Selain
tidak efisien dalam segi waktu, hal ini juga tidak efektif. Karena dengan cara penyimpanan yang
manual dokumen bisa tercecer, rusak bahkan hilang.
|
OPTIMALISASI SISTEM KEARSIPAN DOKUMEN KEUANGAN SECARA DIGITAL DENGAN MENGGUNAKAN GOOGLE DRIVE DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXVI
|
|
|
Monday, 6 March 2023, 11:59 AM
|
Iqbal Fiqih
|
LAPORAN AKTUALISASI FINAL IQBAL FIQIH G5A36K2.pdf
|
31 October 2022
|
Dalam penggunaan buku register tersebut masih belum digunakan
secara optimal. Pesertaannya masih menggunakan cara konvensional.
Beberapa berkas yang keluar masuk di ruangan terkadang tidak dicatatkan
dalam buku tersebut. Dari kedua hal tersebut dapat mengurangi fungsi dari
adanya buku register kontrol keluar masuknya berkas permohonan sehingga
berkas rawan hilang atau terselip, karena berkas yang harus diproses sendiri
juga sudah cukup banyak. Jika hal ini terus terjadi maka akan berpotensi
menambah banyaknya jumlah tunggakan permohonan sehingga dapat
mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu Peserta
menggali sebuah gagasan kreatif yaitu dengan memberikan kemudahan
dalam pengisian register keluar masuknya berkas permohonan dengan
menggunakan google form yang nantinya data yang dimasukan akan
terhubung langsung di spreadsheet. Database pada spreadsheet dapat
diakses dengan mudah oleh setiap pegawai, sehingga dimanapun dan
kapanpun pegawai akan mencari info keberadaan berkas permohonan di
Seksi PHP maka akan dengan mudah ditemukan. Kegiatan tersebut tertuang
dalam suatu rancangan konsep aktualisasi Latihan Dasar CPNS Kementerian
Agraria Gelombang V angkatan XXXVI Kelompok 2 dengan judul
“Optimalisasi Penggunaan Buku Register Keluar Masuk Berkas
Permohonan Pendaftaran Tanah dan Pemeliharaan Data Pertanahan
pada lingkup Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor
Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah dengan menggunakan
Spreadsheet dan Google Form”
|
OPTIMALISASI PENGGUNAAN BUKU REGISTER KELUAR MASUK BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN TANAH DAN PEMELIHARAAN DATA PERTANAHAN PADA LINGKUP SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA TENGAH DENGAN MENGGUNAKAN SPREADSHEET DAN GOOGLE FORM
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXVI
|
|
|
Monday, 6 March 2023, 1:45 PM
|
Jermia Valentino Putera
|
LAPORAN AKTUALISASI JERMIA VALENTINO PUTERA revisi.pdf
|
20 October 2022
|
Di Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, pada Seksi Penetapan Hak
dan Pendaftaran, salah satu tugas dan fungsi yang dilakukan berdasarkan
Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 14 Tahun 2019 adalah menerima dan
memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan surat-surat yang berhubungan
dengan permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah berdasarkan disposisi
pimpinan. Untuk mencapai target pelayanan pendaftaran yang cepat, salah satu
indikatornya dibutuhkan alas hak yang lengkap dan persyaratan sesuai tipe hak
yang dimohon untuk mendaftarkan tanah. Akan tetapi, Kantor Pertanahan
Kabupaten Manokwari masih terkendala oleh permasalahan yang terjadi, yaitu tidak terdapatnya informasi yang lengkap terhadap alur dan syarat yang berkaitan
dengan pendaftaran tanah untuk pertama kali. Dari fakta tersebut seringkali
pemohon datang berulang kali untuk melengkapi syarat yang ingin dimohon.
Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan menggencarkan Sosialisasi
tentang Pendaftaran Tanah kepada masyarakat terhadap penjelasan yang
menyangkut tentang pendaftaran tanah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka
gagasan penyelesaian masalah yang diangkat oleh penulis adalah “Kurangnya
Sosialisasi Tentang Pendaftaran Tanah Kepada Masyarakat Terkait Informasi
Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pada Kantor Pertanahan Manokwari”. Isu yang
diangkat diharapkan dapat memberikan informasi secara benar dan tidak
menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan
kedinasan (faktual) dan diharapkan pembaharuan informasi yang diberikan
tentang data personal dan data mengenai pekerjaan menunjukkan informasi
terkini (aktual).
|
KURANGNYA SOSIALISASI TENTANG PENDAFTARAN TANAH KEPADA MASYARAKAT TERKAIT INFORMASI PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI PADA KANTOR PERTANAHAN MANOKWARI
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXVI
|
|