Berdasarkan isu yang telah dikumpulkan, terdapat beberapa isu di Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya yaitu: 1) kurang optimalnya pengelolaan arsip keuangan, 2) kurang optimalnya fungsi Larasita, 3) Kurang optimalnya pengelolaan website kantor sebagai sarana informasi resmi bagi publik. Melalui Teknik pemilihan isu yang digunakan, isu kurang optimalnya pengelolaan arsip dokumen keuangan menjadi isu prioritas yang mana harus segera dicari gagasan pemecah isunya. Sejalan dengan jabatan penulis sebagai Analis Keuangan yang mana mempunyai tugas dan fungsi diantaranya menyusun dan menganalisis bahan dan data terkait pelaksanaan pengelolaan anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), perbendaharaan dan tata laksana keuangan, pengelolaan keuangan dan barang milik negara serta akuntansi dan pelaporan keuangan.1Adanya tugas tersebut mengharuskan optimalnya pengelolaan data dan arsip dokumen terkait dengan keuangan. Namun pada kenyataannya, pengarsipan dokumen dan data keuangan tersebut belum terkelola dengan baik dikarenakan belum adanya proritas dalam digitalisasi arsip keuangan.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan serentak pada suatu desa. PTSL menjadi salah satu program strategis nasional yang menjadi kegiatan utama di setiap kantor pertanahan, terutama di seksi survei dan pemetaan. Kegiatan dalam PTSL meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis yang dibantu dengan pembuatan peta kerja. Di unit kerja penulis, peta kerja dibuat dengan cara mengunduh persil dari sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) untuk kemudian diberikan atribut informasi dasar seperti nomor bidang, nomor hak, nomor surat ukur, dan informasi lainnya seperti bidang kosong dan bidang yang perlu dicek di lapangan. Untuk melaksanakan tugas percepatan Pendaftaran tanah sistematik lengkap dengan target tersebut, diperlukan suatu terobosan – terobosan baik dalam aspek regulasi, pemenuhan sumber daya manusia maupun penggunaan teknologi pengukuran dan pemetaan yang efektif dan efisien. Salah satu permasalahan dalam pendaftaran tanah adalah pengumpulan data fisik atau kegiatan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah. Pelaksanaan Pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah lebih banyak digunakan metode terestris dan metode lain, metode fotogrametri tidak pernah dipergunakan. Padahal menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 12 ayat 1 “Pengukuran dan pemetaan untuk pembuatan peta dasar pendaftaran diselenggarakan dengan cara terrestrial, fotogrametri atau metode lain”.

Untuk mendukung sistem pembelajaran Latsar tersebut maka peserta Latsar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diwajibkan membuat suatu rancangan aktualisasi yang didasarkan pada isu-isu di dalam unit kerja yang untuk kemudian dicarikan solusi dalam penyelesaian isu tersebut dan kemudian diaktualisasikan di unit kerja dengan tetap menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK) serta peserta Latsar Golongan II diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar profesi ASN di unit kerja masing-masing (off campus) yang berkontribusi pada visi misi organisasi tempat kerja dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pentingnya sertipikat hak atas tanah dan/atau banguan untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum serta tertib administrasi pertanahan di seluruh wilayah Indonesia, maka penulis merasa perlu mengangkat judul aktualisasi “Pembuatan serta pendistribusian media cetak brosur mengenai informasi tentang manfaat dan fungsi sertipikat hak atas tanah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat diwilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat”. Penulis berharap dengan adanya media cetak brosur tersebut dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya sertipikat hak atas tanah, karena salah satu tugas dan fungsi ASN selain melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang juga menjadi perekat dan pemersatu bangsa, maka dari itu seorang ASN pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional harus bisa memotivasi masyarakat  untuk tertib administrasi pertanahan agar terwujud pengelolahan peranahan yang berstandar dunia.

Faktor lain yang menyebabkan berkas permohonan pendaftaran tanah pertama kali tidak lengkap dikarenakan pemohon belum sepenuhnya memahami tata cara pengisian persyaratan yang telah disyaratkan dalam proses permohonan pendaftaran tanah pertama kali. Tidak jarang ditemui kesalahan dalam pengisian formulir dan persyaratan lain yang harus dilampirkan. Hal ini menyebabkan berkas permohonan tidak diproses lebih lanjut karena harus menunggu pemohon untuk merevisi berkas tersebut, dan menyebabkan menjadi tunggakan bagi seksi penetapan hak dan pendaftaran. Berkas permohonan yang tidak lengkap juga mengakibatkan proses pendaftaran tanah pertama kali menjadi lebih lama karena harus menuggu kelengkapan  berkas permohonan. Permasalahan seperti ini sangat tidak efektif dan efisien, tidak efektif karena permohonan menjadi tidak terproses dan tidak efisien karena pemohon harus berulang kali pergi ke Kantor Pertanahan untuk melengkapi berkas. Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas menjadi kendala dalam pelayanan pendaftaran tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu. Permasalahan tersebut perlu dicarikan solusi agar proses pendaftaran tanah pertama kali bisa berjalan dengan baik dan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mempermudah akses informasi syarat pendaftaran tanah pertama kali.

hal ini bertujuan untuk memudahkan

koordinasi antar pegawai maupun mudah dalam memantau berkas masuk dan

berkas mana yang telah selesai diproses. Namun hingga saat ini proses pengolahan

data masih menggunakan aplikasi excel, yang tidak dapat di pantau oleh beberapa

pegawai, sehingga apabila salah satu pegawai berhalangan hadir pegawai lain tidak

memiliki backup data pendaftaran tanah tersebut.

Untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, maka masyarakat perlu mendaftarkan tanah guna memperoleh sertipikat hak atas tanah. Menurut PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32, dijelaskan bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Sertipikat yang telah diterima oleh masyarakat haruslah dijaga dengan baik, akan tetapi tidak selamanya sertipikat tersebut dapat terjaga dengan baik, diantaranya sertipikat tersebut telah hilang, yang dimana disebabkan oleh keteledoran pemiliki sertipikat, atau sertipikat yang dicuri dan sertipikat yang hilang 2 dikarenakan akibat dari bencana alam.Salah satu kegiatan pelayanan pertanahan adalah pengurusan sertipikat hilang. Adapun salah satu prosedur dari pengurusan sertipikat hilang ialah diumumkan pada media massa (koran) dan atau pada lokasi tanah tersebut.Tata caca pengurusan sertipikat hilang diatur di dalam pasal 57 dan pasal 59 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pengumuman dengan koran seperti ini dirasa tidak efektif dan efisien dikarenakan pemberitahuan ini tidak dapat mengjangkau seluruh masyarakat yang ada, yang kedua biaya pengumuman di koran yang tidak terjangkau untuk beberapa kalangan masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu, padahal seperti yang kita ketahui adalah salah satu asas pelayanan public yang baik adalah biaya yang murah. Agar dapat mewujudkan salah satu misi Kementeria ATR/BPN yaitu menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia, pemanfaatan akan teknologi sangat dibutuhkan agar tercapainya misi tersebut. Oleh sebab itu Pegawai ATR/BPN sebagai pelayanan publik haruslah memanfaatkan teknologi yang ada sesuai dengan kebutuhan zaman yang serba digital. Berdasarkan isu itu penulis tertarik membuat rancangan aktualisasi dengan judul “Pengefektifan Pengumuman Sertipikat Hilang Melalui Media Sosial dan Website Kantor Pertanahan Kota Ambon”

Dalam melaksankan proses habituasi dan aktualisasi penulis sebagai CPNS memberikan suatu gagasan-gagasan dalam rangka menyelesaikan isu yang ada di unit kerja yang sudah penulis tempatkan yaitu di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Papua Barat di bagian bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Pelaksanaan habituasi dan aktualisasi sebagai wujud kontribusi penulis sebagai CPNS dalam perbaikan pelayanan untuk masyarakat yang lebih baik. Adapun isu-isu yang terjadi pada Bidang Pengendalian dan Penanganan sengketa yang ada di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat diantaranya belum maksimalnya penyelesaian sengketa tanah adat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat, Belum Optimalnya Pengetahuan Pengawai Mengenai PeraturanPeraturan Pertanahan yang Terbaru di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Papua Barat dan Belum Optimalnya Sosialisasi Mekanisme Pegaduan Kasus Pertanahan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Papua Barat. Sebagai perwujudan dedikasi penulis sebagai CPNS dalam pelaksanaan aktualisasi yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan Latihan Dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2022, penulis tertarik untuk menganalisi beberapa isu-isu diatas yang mana diharapkan dapat memberikan kontribusi sungbangsi yang baik untuk masyarakat.

Tindak lanjut dari proses pembelajaran tersebut, para peserta diberi kesempatan untuk menemukan suatu isu di dalam instansi tempat para peserta bekerja dan isu – isu tersebut dihubungkan dengan pembelajaran yang telah para peserta terima. Dari isu – isu tersebut, diharapkan para peserta dapat mengeluarkan potensi – potensi di dalam dirinya yang telah didapat pada saat pembelajaran untuk menemukan gagasan – gagasan kreatif dalam menyelesaikan isu – isu tersebut. Selama penulis bekerja di Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara, penulis melihat ada beberapa isu yang menjadi permasalahan diantaranya adalah belanja barang belum mengikuti regulasi terbaru, administrasi barang milik negara yang belum sempurna, dan belum beradaptasi dalam menggunakan aplikasi keuangan baru. Sehubungan dengan adanya regulasi baru dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Sekretariat Jenderal, yaitu Surat Nomor PL.02/342-100.5/VIII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sehingga pembelian Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara harus memperhatikan pedoman tersebut. Maka tulisan ini penulis buat untuk lebih menindaklanjuti isu tentang regulasi baru di bagian Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara tentang belanja barang yang belum mengikuti regulasi baru tersebut.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka ditemukan beberapa isu yang menjadi permasalahan di unit kerja, pada Bidang Pengembangan Sistem Informasi, antara lain kurang optimalnya monitoring progres aplikasi, dokumentasi teknis aplikasi yang tidak lengkap, serta ada aplikasi yang belum memiliki panduan teknis. Dari data kondisi di unit kerja yang telah diperoleh serta isu yang dapat ditarik daripadanya tersebut, maka tulisan ini dibuat untuk dapat lebih lanjut menjabarkan isu-isu tersebut, memilih isu prioritas di antaranya, yang dalam tulisan ini mengangkat isu mengenai kurang optimalnya monitoring progres aplikasi, serta memunculkan gagasan yang dapat menyelesaikan isu tersebut, yang dapat benarbenar dilaksanakan pada masa aktualisasi penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.