Pentingnya sertipikat hak atas tanah membuat banyaknya permintaan masyarakat atau pemohon agar tanahnya memiliki sertipikat agar tejamin kepastian hukum membuat volume pekerjaan di seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Singkawang saat ini semakin bertambah serta menyebabkan bertambahnya berkas risalah masuk, di seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Singkawang 3 masih banyak berkas risalah siap konsep yang belum tertata rapi dan belum terdigitalisasi info berkas masuk dan yang belum di konsep.

UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 10 menyebutkan bahwa sebagai ASN mempunyai fungsi yaitu, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Sadar akan fungsi tersebut penulis melihat bahwa di Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja tempat penulis saat ini mengabdi mengalami persoalan terkait pelayanan pertanahan. Persoalan tersebut ialah rendahnya antusias masyarakat Kabupaten Tana Toraja  untuk mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan. Hal ini menurut penulis merupakan masalah yang cukup serius dan membutuhkan penanganan yang serius pula. Oleh karena itu penulis mengangankat ini dalam rancangan aktualisasi pelatihan dasar CPNS Tahun 2022. Dalam hal ini, penulis akan berupaya untuk meningkatkan antusias masyarakat dengan memamfaatkan teknologi dan perkembangan dunia digital. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam laporan aktualisasi ini penulis mengangkat gagasan pemecah isu yaitu ”PENINGKATAN ANTUSIAS MASYARAKAT UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN TANAH DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMAMFAATAN MEDIA SOSIAL MELALUI PEMBUATAN PAMFLET DAN VIDEO DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA”.

beberapa isu yang ditemukan oleh penulis, antara lain belum optimalnya informasi pelayanan pendaftaran tanah kepada masyarakat, belum optimalnya pengadministrasian dokumen kepegawaian, dan belum optimalnya pengarsipan dokumen surat masuk dan surat keluar. Untuk memecahkan masalah tersebut, penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan ditempatkan di Kantor Pertanahan Kota Tomohon mengangkat masalah mengenai belum optimalnya informasi pelayanan pendaftaran tanah kepada masyarakat yang menyebabkan sulitnya akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan karena belum adanya informasi yang jelas dan mudah yang bisa diakses dimana saja dan kapan saja.

Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, untuk mendukung program pemerintah dan mempercepat tarnformasi digital untuk mencapai visi dan misi Kementerian. Dewasa ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah banyak memberikan layanan berbasis elektronik, mulai dari pelayanan pengecekan elektronik, pendaftaran elektronik, pelayanan hak tanggungan elektronik, dan masih banyak pelayanan elektronik yang sudah dan akan ditransformasikan secara digital/elektronik. Hal tersebut juga untuk menunjang tugas serta fungsi Kementerian dalam memberikan nilai Melayani, Professional, dan Terpercaya.

Permasalahan ini menyebabkan program/kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) belum sepenuhnya terakomodir dalam RDTR, keefektifan pekerjaan menurun, serta terhambatnya penetapan RDTR, investasi dan pembangunan di daerah, yang berdampak pada masyarakat, pelaku usaha, K/L lain, dan Pemerintah Daerah. Hal ini menyalahi nilai berorientasi pelayanan karena RDTR menjadi dasar penerbitan KKPR sehingga jika penetapan RDTR terhambat maka pelayanan perizinan berusaha juga akan terkendala. Selain itu, permasalahan ini juga menyalahi nilai kolaboratif karena upaya koordinasi antar K/L masih kurang, sedangkan dalam mencapai tujuan bersama diperlukan pendekatan whole of government (WoG) yang dapat menyatukan upaya setiap lembaga. Dalam rangka mencapai optimalisasi evaluasi muatan strategis RDTR Kabupaten/Kota, diperlukan guideline yang bisa digunakan bersama, yang prosesnya didukung dengan professional judgement untuk pengambilan keputusan yang tepat sebagai bagian dari manajemen ASN. Dalam kaitannya dengan mata pelatihan smart ASN, pemahaman yang kuat terhadap guideline diperlukan agar ada kesamaan persepsi dalam evaluasi muatan strategis RDTR. Selain itu, juga diperlukan jejaring yang luas  (lintas K/L) untuk penguatan database sektoral yang akan diintegrasikan kedalam RDTR, dan pemanfaatan media online untuk rapat-rapat pembahasan.

Lewat sistem informasi tersebut nantinya akan mewadahi hasil pengintegerasian data hasil inventarisasi data tanah instansi pemerintah dengan data pendukung lain. Selain itu, sistem informasi tersebut tentunya akan bermanfaat bagi instansi terkait dalam melakukan kontrol terhadap aset-aset tanah yang dimiliki. Keberadaan sistem informasi tersebut juga merupakan salah satu upaya menerapkan paradigma manajemen pertanahan (Land Tenure, Land Value, Land Use, Land Development dan Cadastre and Land Infrastructure) dalam rangka mewujudkan tujuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Paradigma manejemen pertanahan mengharuskan adanya perubahan dan penataan kelembagaan untuk mewujudkan kebijakan lahan dan tata pemerintahan yang lebih baik dimana hal ini membutuhkan data dan informasi pertanahan yang komprehensif mengenai isu-isu lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata  pemerintahan (Puspasari & Sutaryono, 2017). Data yang disajikan melalui sistem informasi berbasis web tersebut diharapkan dapat menjadi dasar awal dalam penentuan kebijakan pertanahan di masa depan sehingga seluruh pihak mampu mendapatkan pelayanan pertanahan yang terbaik.

Kementerian ATR/BPN memiliki fungsi untuk perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, pengadaaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan. Penulis ditempatkan di satuan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, dimana masih terdapat Kurang optimalnya pengelolaan berkas Kwitansi dan Bukti Setor Bank yang belum terdigitalisasi. selain itu masih kurangnya penyampaian informasi mengenai Hotline aduan pelayanan pendaftaran pertanahan., serta belum terdigitalisasinya peminjaman warkah sehingga kurang optimalnya administrasi keluar masuk berkas warkah..

Dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah terdapat 3 tahap yang harus dilaksanakan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pemantauan, evaluasi dan pelaporan konsolidasi tanah. Ketidakpahaman mengenai tahap perencanaan akan berpotensi menghambat penyelenggaraan konsolidasi tanah karena tahap perencanaan merupakan penentu dapat atau tidaknya dilakukan tahap pelaksanaan konsolidasi tanah. Pada tahap perencanaan ini, akan ada pemilihan lokasi yang akan diusulkan dan ditetapkan sebagai lokasi yang memenuhi kriteria Konsolidasi Tanah untuk kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan konsolidasi tanah, sehingga apabila terdapat hambatan dalam tahap perencanaan ini maka tidak bisa dilanjutkan ke tahap pelaksanaan konsolidasi tanah. Tidak terlaksananya pelaksanaan konsolidasi tanah akan berdampak pada penurunan pencapaian kinerja bidang pengadaan tanah dan pengembangan yang secara lebih jauh akan berdampak pula pada pencapaian kinerja kanwil bpn papua barat.

Berdasarkan permasalahan yang timbul di atas membutuhkan sebuah penyelesaian dan pemecahan isu melalui ide gagasan pemecah isu dari ASN selaku pelaksana kegiatan untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang baik, Whole of Government, yang diiringi dengan Manajemen ASN. Penyelesaian masalah dan pemecahan isu melalui ide gagasan tersebut salah satunya dituangkan dalam aktualisasi bagi CPNS ( Calon Pegawai Negeri Sipil ) pada kegiatan pelatihan dasar CPNS di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Sebagai bentuk implementasi/pelaksaan dari hasil pembelajaran, CPNS harus dapat mengaktualisasi substansi materi pembelajaran tersebut agar menjadi pembiasaan di dalam agenda habituasi. Di dalam agenda habituasi ini CPNS membuat rancangan aktualisasi dari nilainilai yang sudah dipelajari sebelumnya ke dalam suatu kegiatan yang akan dilakukan di unit kerjanya. Proses kegiatan aktualisasi ini terdiri dari coaching pembentukan  rancangan kegiatan, seminar rancangan kegiatan, pelaksanaan kegiatan aktualisasi, penyusunan laporan kegiatan aktualiasi sampai dengan pelaksanaan seminar aktualisasi. Dalam penulisan rancangan aktualisasi ini penulis mengangkat 4 (empat) isu yang ada di dalam unit kerja penulis. Dari 4 (empat) isu tersebut nantinya akan disaring dengan metode tapisan yang sesuai sehingga menghasilkan isu utama yang dianggkat untuk dianalisis lebih lanjut agar dapat menemukan alternatif penyelesaian isu yang paling sesuai untuk isu yang terpilih.