CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS.

Kompetensi diukur berdasarkan kemampuan menunjukkan sikap perilaku bela

negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas

jabatannya, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia, dan menunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis

yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas.

Melihat situasi ini, maka diperlukan media yang dapat meningkatkan informasi layanan pertanahan sehingga dapat menumbuhkan minat masyarakat dalam melakukan kepengurusan layanan pertanahan secara mandiri, dalam meningkatkan pelayanan dan kinerja pegawai serta masyarakat yang membutuhkan adanya Informasi Layanan Pendaftaran Tanah, dan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui adanya Layanan Pertanahan One Day Service , maka dari itu perlu dilakukan sosialisasi melalui media yang ditampilkan dalam bentuk video motion graphic layanan One Day Service, sosialisasi layanan pertanahan One Day Service.

Salah satu pendokumentasian PKA adalah pendokumentasian PKA atas

kegiatan Pandaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Selama ini,

pelaksanaan PKA didokumentasikan oleh masing-masing auditor dan

menggunakan format yang berbeda-beda. Hal tersebut menggambarkan

belum terpenuhinya prinsip penyusunan KKA, yaitu seragam dan rapi.

Penulis menyoroti kegiatan PTSL karena PTSL merupakan Program Prioritas

Nasional yang diharapkan menjadi solusi atas lambannya proses pembuatan

sertipikat tanah selama ini.

Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi alternatif solusi dalam rangka mengurangi kondisi bottleneck yang terjadi pada pelayanan pengukuran selama ini, serta dapat mewujudkan zero tunggakan pada pelayanan pengukuran dan membantu pengelolaan berkas pengukuran. Akan tetapi setiap berkas yang masuk dan ada sekarang tidak dapat terpantau ada pada siapa dan sudah berapa lama berkas tersebut tidak diproses ke tahap yang lebih lanjut. Sehingga agar lebih maksimal untuk mengetahui proses dari perjalanan status berkas pada Aplikasi Siap Ukur akan mengangkat aktualisasi

Capaian dalam Pelatihan Dasar CPNS ini adalah sebuah Rancangan Aktualisasi yang kemudian akan di aktualisaikan dalam kehidupan pekerjaan sehari-hari. Rancangan aktualisasi yang akan disampaiakn penulis adalah mengenai Optimalisasi input data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menggunakan system Auto-Entry pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur. Penulis pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur menjabat sebagai Analis Hukum Pertanahan pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah sehingga relevan apabila penulis mengangkat isu yang berkaitan dengan program PTSL. PTSL merupakan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Dikarenakan singkatnya waktu pelaksanakan habituasi, sebagai sampel kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan maka penulis menggunakan arsip dan sebagian kegiatan PTSL yang masih dalam proses pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur tahun 2022. Berdasarkan permasalah diatas maka penulis akan melaksanakan kegiatan aktualisasi dengan menyusun laporan  dengan judul ”Optimalisasi Input Data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Menggunakan Sistem Auto-Entry Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur”

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi daripada petugas ukur sering mengalami kendala terkait kurang maksimalnya penggunaan alat ukur dan metode pengamatan dan pengukuran terhadap lokasi atau wilayah dilaksanakannya pengukuran. Di seksi survei dan pemetaan pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara hal tersebut juga merupakan kendala yang krusial dialami oleh para petugas ukur. Hal ini tentunya mengakibatkan semakin rendah tingkat kinerja dari para petugas ukur serta kualitas data pengukuran yang dihasilkan di lapangan. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul aktualisasi

Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto saat ini sudah mulai melaksanakan pelayanan pertanahan berbasis online dan juga mulai melaksanakan pengelolaan warkah secara digital. Kebijakan pelaksanaan pengelolaan warkah secara digital mengacu pada Surat Edaran Nomor. 5/SE-100.TU.02.01/VIII/2019 Tentang Standarisasi Digitalisasi Warkah. Surat Edaran ini dijadikan sebagai pedoman teknis pelaksanaan kegiatan digitalisasi/alih media dokumen pertanahan sehingga dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Kegiatan pengelolaan warkah digital ini selain bertujuan untuk pengaman dari kerusakan fisik, memudahkan dalam pencarian, serta menjadi salah satu faktor pendukung dalam terwujudnya pelayanan pertanahan berbasis elektronik/online. Sistem pengarsipan peminjaman buku tanah dan surat ukur secara konvensional atau manual yang digunakan di ruang warkah dirasakan sudah tidak efektif dan efisien karena menyimpan banyak resiko hilangnya berkas akibat kurang tertatanya pengarsipan peminjaman. Pengarsipan peminjaman buku tanah dan surat ukur secara digital menjadi salah satu cara untuk meminimalisir resiko hilangnya berkas serta tertatanya arsip peminjaman buku tanah dan surat ukur. Penggunaan aplikasi dapat mempermudah tracking berkas surat ukur dan buku tanah.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyusun laporan aktualisasi dengan judul “Pemanfaatan Media Video dalam Pembinaan Pelayanan KKPR di daerah”. Judul ini diambil berdasarkan proses analisis yang akan dibahas pada bab II. Pada intinya, upaya pemanfaatan media video merupakan alternatif solusi yang penulis rancang dalam menjawab tugas unit kerja penulis terhadap contraints yang penulis temukan dalam unit kerja, yaitu keterbatasan sumber daya waktu dan jumlah pegawai dalam melaksanakan pembinaan atau bimbingan teknis. Harapannya lewat kegiatan aktualisasi yang penulis rancang, target kegiatan pembinaan oleh unit kerja dapat terlaksana dengan baik dan tingkat pelayanan KKPR di daerah dapat meningkat.

PPAT dalam melaksanakan kewenangannya, tidak luput dari kewajiban-kewajiban yang harus ditaati. Kewajiban PPAT yang harus ditaati salah satunya adalah menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya, yang diambil dari buku daftar akta PPAT kepada Kepala Kantor pertanahan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Terhadap pemberian kewenangan membuat akta peralihan hak atas tanah kepada PPAT untuk membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam tugas melaksanakan pendaftaran tanah, maka sudah sepantasnya ada pembinaan dan pengawasan terhadap tugas PPAT. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT yang dilakukan oleh Kepala Kantor Petanahan diatur dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Diatur lagi lebih spesifik dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah. PPAT yang wilayah kerjanya berkedudukan di Kota Pontianak berjumlah 94 orang, terdiri dari 93 PPAT dan 1 orang PPAT Pengganti. Maka dari itu, perlu diadakan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT dengan tujuan pencapaian maksimal pelaksanaan tugas Profesi PPAT, serta memantau PPAT untuk tidak melakukan pelanggaran hukum di dalam menjalankan tugasnya, agar terhindar dari sanksi administrasi hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Terhambatnya proses layanan pertanahan merupakan permasalahan yang paling sering terjadi disetiap Kantor Pertanahan. Misalnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sabu Raijua sering terdapat tunggakan berkas permohonan pemecahan bidang tanah dan peralihan hak atas tanah. Tunggakan berkas tersebut terjadi sebagai akibat dari terhambatnya proses pelayanan permohonan layanan pertanahan tersebut. hambatan ini akan mengakibatkan terjadinya tunggakan berkas yang menyebabkan penumpukan berkas serta penurun grade kantor. Jika dibiarkan hal ini akan berdampak pada buruknya pandangan masyarakat tentang kinerja pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sabu Raijua, dan keterlambatan ini pula akan membuat masyarakat melakukan inisiatif untuk menyuap pegawai agar dapat mempercepat penyelesaian berkas permohonannya tersebut.