Hal ini dikarenakan dalam proses penyelesain permohonan HGB seringkali terdapat beberapa berkas yang tidak lengkap sehingga tidak bisa diproses. Dari yang pernah saya kerjakan yakni sekitar 20 permohonan HGB selama dua bulan saya bekerja 50% berkas tidak lengkap dan harus dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali. Dari pelepasan hak yang tidak ada, SPPT, hingga fotokopi buku C Desa yang tidak di lampirkan. Berkas yang tidak lengkap membuat proses pengerjaan semakin lama karena proses pemanggilan kembali dan cukup memakan waktu. Menurut pengamatan saya banyaknya berkas permohonan yang tidak lengkap terdapat beberapa faktor dari kurangnya ketersediaan informasi di loket atau kurangnya keinginan masyarakat dalam hal ini pemohon untuk mengetahui terkait dengan permohonan HGB Sehingga apabila tidak segera ditangani akan berdampak pada pemohon dan petugas. Pemohon yang harus bolak balik ke kantor karena harus melengkapi berkasnya dan petugas yang terhambat untuk menyelesaikan permohonan tersebut, Ternyata setelah saya mengamati dan melihat terkait dengan layanan informasi yang ada di loket, belum ada informasi yang jelas terkait dengan persyaratan, tahapan, Durasi penyelesaian hingga kewenangan. Padahal memberikan pelayanan prima yang secara lansung berkontribusi kepada kemajuan bangsa sebagai bentuk nilai dasar bela negara dengan indikator Cinta tanah air.

Adapun Kurikulum Pembentukan Karakter PNS terdiri dari 4 (empat) Agenda yaitu: Agenda Sikap Perilaku Bela Negara, Agenda Nilai-nilai Dasar ASN, Agenda Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI dan Agenda Habituasi. Selanjutnya dalam Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas, terdiri dari Kompetensi Umum/Administrasi dan Kompetensi Teknis Substantif. Melalui Program Pelatihan Dasar CPNS diharapkan dapat membentuk ASN Profesional yang berkarakter unggul dan berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Selain itu, penulis juga akan membahas beberapa faktor penyebab isu serta mengusulkan beberapa gagasan kreatif untuk memecah isu. Dalam hal ini, Maka berdasarkan isu tersebut, penulis akan membahas “Pengembangan Aplikasi Sistem Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN berbasis web” yang diharapkan dapat dijadikan solusi isu tersebut. Penulis juga mencoba mengaitkan penerapan nilai-nilai dasar Core Values ASN, yaitu Adaptif dan Kolaboratif dalam memecahkan isu yang diangkat agar tugas dan fungsi ASN dapat berjalan dengan seharusnya.

Pada kantor pertanahan sendiri sudah melaksanakan amanat PP No.28 tahun 2020,dimana yang menjadi Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Kantor Pertanahan kota Gorontalo.Dalam melakukan pengelolaan BMN,Kepala Kantor Pertanahan kota Gorontalo di bantu oleh seorang Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN.Akan tetapi pengelolaan BMN yang dilakukan belum optimal dikarenakan oleh beberapa hal yang diantaranya yaitu,(1)Pengelola BMN yang merangkap pekerjaan;(2)Tidak ada himbauan untuk melakukan inspeksi;(3)Tidak ada daftar kontrol BMN di tiap ruangan seksi;(4)Kurangnya kesadaran pegawai akan pentingnya pengelolaan BMN.Maka dari itu melalui pelaksanaan aktualisasi ini yaitu Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara Melalui Pembuatan Daftar Inventaris Barang Milik Negara di tiap Seksi pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo,diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan BMN pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo.

Isu ini diangkat setelah dilakukan tapisan terhadap tiga (3) isu melalui metode USG (Urgency, Seriousness, Growth). Penulis juga membahas beberapa faktor penyebab terjadinya isu beserta gagasan kreatif pemecah isu. Dengan disusunnya laporan aktualisasi yang berjudul “Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penelaahan Pengaduan dengan Format Otomatis Berbasis Web di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional”, penulis berharap dapat memberi solusi untuk masalah yang ada disertai dengan implementasi nilai-nilai BerAKHLAK agar sejalan dengan tugas dan fungsi ASN yang seharusnya.

Diperlukan Layanan Informasi Elektronik untuk kegiatan Pengecekan Sertipikat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek melalui pelayanan elektronik. Hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT dalam hal Layanan Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik saat ini masih belum optimal. Dalam pelaksanaan Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek masih banyak masalah-masalah yang dihadapi dan perlu perbaikan dan percepatan dalam pelaksanaannya terutama terkait terdapat banyaknya berkas yang ditangguhkan pada tahun 2022. Hal ini karena belum optimalnya penyampaian informasi mengenai Layanan Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik. Berdasarkan kondisi diatas, Penulis menyusun Laporan Aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Penyampaian Informasi Kegiatan Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek”.

Adapun isu yang diangkat pada bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorotalo yang mana salah satu tugasnya barkaitan dengan penilaian tanah dan ekonomi pertanahan. Salah satu kegiatan penilaian tanah dan ekonomi pertanahan yaitu Pembuatan/Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah yang mana outputnya akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk medapatkan pelayanan informasi nilai tanah. Sehingga untuk menunjang kegiataan tersebut agar lebih optimal maka core issue yang diangkat oleh penulis yaitu optimalisasi penyelesaian pembuatan/pembaruan peta zona nilai tanah di provinsi Gorontalo. Optimalisasi ini akan dilakukan dengan cara mendigitalisasi Formulir Survei Nilai Tanah yang masih konvensional, pengisian secara manual ini, cukup memperlambat perolehan data dan pengimputan data ke tabulasi Excel.

Adapun faktor lain yang mendukung terjadinya isu tersebut yaitu kurang sadarnya petugas loket dengan dampak negatif penggunaan buku besar yang tidak aman dikarenakan buku adalah benda yang bisa terbakar maupun hilang jika dilletakan dengan sembarangan. Hal ini tentulah berkaitan dengan manajemen ASN yang mana kewajiban seorang ASN harus melaksanakan tugas kedinasan dengan tanggung jawab, pengabdian, kejujuran, kesadaran dan menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap, prilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik didalam maupun diluar ruangan. Kekurangan ini menjadikanadanya pelaksanaan pekerjaan yang dianggap mendesak, sehingga untuk memecahkan masalah tersebut penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil maka penulis memilih isu

Dalam mewujudkan tujuannya, Kementerian ATR/BPN melakukan terobosan dengan mentransformasi pelayanan pertanahan menjadi berbasis elektronik. Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah melakukan pengembangan Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terhadap prosedur layanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai sarana penunjang pelaksanaan kewenangan, tugas/fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara garis besar permasalahan yang aktual di Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi meliputi : 1) Belum sinkronnya data tekstual dengan data spasial pada KKP yang menyebabkan terjadinya anomali bidang tanah; 2) Belum optimalnya manajemen penyimpanan data pertanahan; serta 3) Belum optimalnya pemetaan bidang tanah Kluster 4 (K4) dalam rangka penyususnan nilai desa lengkap. Berdasarkan analisis tapisan isu menggunakan teknik USG (Urgency, Serriosness, dan Growth), maka terpilihlah isu terkait pemetaan bidang tanah K4 yang akan dilaksanakan sebagai bentuk aktualisasi dalam pelatihan dasar CPNS ini. Pemetaan bidang tanah K4 dalam rangka penyusunan desa/kelurahan lengkap di Kabupaten Ngawi cukup sulit dilaksanakan karena lemahnya data arsip pertanahan. Hal ini disebabkan oleh adanya banjir pada tahun 2007 yang merendam Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, sehingga banyak arsip yang rusak bahkan hancur. Dilain sisi, pemetaan bidang tanah K4 penting untuk dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas data pertanahan di Kabupaten Ngawi.

Buku tanah tergolong dalam arsip aktif yaitu kategori arsip dokumen yang memuat data dengan kapasitas sangat sering diambil, dipinjam dan digunakan, khususnya untuk kegiatan pemeliharaan data pertanahan (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 1). Hal tersebut sangat memungkinkan  menyebabkan buku tanah menjadi rusak atau bahkan hilang. Oleh karena itu, pencatatan peminjaman buku tanah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Selain buku tanah, dokumen lainnya adalah warkah yang menjadi alas hak dalam penerbitan sebuah sertifikat hak atas tanah. Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut (PMN 3/97 Pasal 1 ayat (12)). Pencatatan peminjaman buku tanah dan warkah yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Parepare masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, diperlukan pencatatan peminjaman buku tanah dan warkah secara elektronik guna menjamin keamanan dan pencatatan yang optimal.