Isu permasalahan yang terjadi di Seksi Pengadaan Tanah Dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung terkait kegiatan pembaruan peta ZNT ini berhubungan dengan SMART ASN, dimana sebagai seorang ASN dituntut untuk memiliki kemampuan literasi digital dan transformasi digital untuk menunjang pekerjaan dan membantu menyelesaikan permasalahan maupun pekerjaan yang dirasa belum berjalan secara optimal. Dengan kemajuan teknologi digital saat ini, kegiatan pengumpulan data nilai  tanah sudah seharusnya beralih menggunakan formulir digital. Atas dasar itulah penulis membuat rancangan aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Survei Pengumpulan Data Nilai Tanah dalam Pembaharuan Peta Zona Nilai Tanah dengan Memanfaatkan Formulir Digital di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung”. Penulis berharap dengan adanya ide penggunaan formulir digital ini dapat membantu menyelesaikan isu permasalahan tersebut agar kegiatan pengumpulan data nilai tanah dalam rangka Pembaruan Peta ZNT dapat berjalan optimal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2022 perkara yang masuk dan ditangani tahun ini sejumlah 19 perkara dengan rincian yakni 17 perkara gugatan perdata (Pengadilan Negeri sejumlah 14 perkara dan Pengadilan Agama sejumlah 3 perkara) sedangkan 2 Perkara diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Perkara tersebut ada yang sudah putus dan ada yang masih berlangsung sidang sesuai dengan agenda masing-masing tiap perkara, namun sayangnya penanganan perkara yang masih berjalan kurang maksimal karena ada beberapa sidang yang tidak bisa mengikuti yang mana salah satu penyebabnya terkait dengan terbatasnya anggaran. Bahwa anggaran yang ada hanya disediakan untuk penanganan perkara yang menjadi Target Operasi (TO) yakni sejumlah 2 Perkara, padahal ada juga perkara lain yang perlu juga untuk ditangani secara maksimal. Tentu saja hal ini menghambat proses penanganan perkara, terlebih lagi peran Kantor Pertanahan sangat penting mengingat Kantor Pertanahan-lah yang menyimpan dokumen pertanahan berupa warkah, dengan tidak hadirnya Kantor Pertanahan pada saat sidang maka bukti-bukti tidak dapat dipertimbangkan secara sempurna oleh hakim, sehingga mengakibatkan banyaknya putusan yang mendapatkan amar Putusan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard atau yang seringkali disebut sebagai Putusan NO) artinya amar putusan yang dimaksud tidak memberi kepastian hukum, atau yang lebih berdampak lagi apabila sertipikat sampai dinyatakan tidak berkekuatan hukum/ dinyatakan batal maka akan sangat merugikan pemegang haknya.

Tugas besar dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tertib adminstrasi pertanahan seringkali mendapatkan hambatan dalam proses pelaksanaannya. Dalam menjalankan tugas sebagai Analis Hukum Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, masih sering ditemukannya masalah yang berhubungan dengan berkas-berkas pengajuan permohonan. Masalah yang sering terjadi pada seksi peralihan hak atas tanah dan pendaftaran tanah adalah sering ditemukannya beberapa berkas yang kurang lengkap pada saat pengajuan permohonan. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang akan berpengaruh pada efektifitas pelayanan pada masyarakat sehingga bisa menyebabkan keterlambatan dan tidak maksimalnya proses pengurusan berkas yang masuk. Permasalahan tersebut memberi gambaran tentang belum optimalnya sistem manajemen ASN yang mengharuskan setiap ASN untuk melaksanakan pekerjaanya penuh dengan pengabdian dan tanggung jawab dan selalu mengerjakan tugas dengan cermat dan disiplin. Selain itu dari segi pelayanan publik, permasalahan tersebut bisa menjadi tunggakan berkas yang berpotensi menurunkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Fakta tersebut tentunya menjadi sebuah catatan yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, peran Penulis sebagai salah satu insan Kementerian ATR/BPN yang memiliki jabatan sebagai Analis Hukum Pertanahan diharapakan dapat berkontribusi untuk mengatasai permasalahan tersebut.

Untuk mewujudkan percepatan transformasi digital sesuai dengan perintah Presiden maka Administrasi pertanahan yang masih berbasis konvensional harus digeser ke arah administrasi pertanahan yang berbasis digital. Layanan informasi Pertanahan secara elektronik menjadi salah satu tuntutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka transparansi informasi. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga sudah melakukan upaya transformasi digital dengan menerapkan aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). Namun pada pelaksanaannya pemanfaatan layanan pengecekan sertipikat kurang optimal, karena kurangnya informasi tentang layanan pengecekan sertipikat secara elektronik kepada masyarakat dikarenakan Kurangnya Sosialisasi Layanan Pengecekan Sertipikat secara elektronik yang sudah tercantum dalam PETUNJUK TEKNIS Nomor 3/JuknisHK.02/IV/2022 Tanggal 25 April 2022 Keterkaitan dengan Manajemen ASN isu ini bertentangan dengan tugas seorang ASN yang selalu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, namun masyarakat dirasa belum mendapat pelayanan yang optimal terkait Informasi alur dan persyaratan Layanan pengecekan Sertipikat secara elektronik.Sedangkan keterkaitan dengan Smart ASN adalah Belum adanya implementasi informasi dan media dalam hal Layanan Pengecekan Sertipikat membuat masyarakat tidak tahu tentang layanan pengecekan sertipikat elektronik

Dari adanya latar belakang tersebut sehingga penulis berkeinginan untuk mengangkat isu tersebut sebagai laporan aktualisasi. Saat ini penulis di tempatkan di Seksi Penataan dan Pemberdayaan dan harus mampu menerapkan core value ASN atau nilai-nilai dasar ASN dalam menunjang kinerja penulis dan satuan kerja penulis. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mengaktualisasikan core value ASN atau nilai-nilai dasar ASN, yaitu Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adatif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK). Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam BerAKHLAK guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan mata pembelajaran Manajemen dan Smart ASN yang erat kaitannya dengan Literasi Digital yang terbagi dalam 4 macam yaitu etis dalam mengakses media digital (digital ethics), budaya menggunakan digital (digital culture), menggunakan media digital dengan aman (digital safety), dan kecakapan menggunakan media digital (digital skills)., dari penjelasan hal-hal yang dijabarkan diatas maka penulis membuat laporan aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Arsip Digital Pertimbangan Teknis Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik”

Adapun Isu yang diangkat pada bidang survei dan pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo yaitu ada tiga isu. Yang pertama yaitu belum optimalnya penggunaan peta tematik pertanahan dan ruang sebagai pertimbangan dalam tata ruang¸ yang kedua yaitu belum adanya Inventarisasi data tematik di lingkungan bidang survei dan pemetaan Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo, dan yang ketiga yaitu kurangnya Pegawai yang dapat membuat peta dalam aplikasi ArcGIS pada lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo. Dari Isu tersebut, dianalisis dengan menggunakan teknik tapisan isu yang dipilih adalah belum optimalnya penggunaan peta tematik pertanahan dan ruang sebagai pertimbangan dalam tata ruang.

Penerapan layanan pengecekan sertipikat elektronik sebagai wujud transpormasi manual menuju digital dengan tujuan peningkatan kualitas layanan pertanahan masih diperlukan penyesuaian baik oleh pegawai pertanahan maupun masyarakat.Proses pengecekan berkas setiap harinya masih ditemukan beberapakendala diantaranya belum lengkap, salah unggah file maupunfile unggahan yang rusak. Kendala – kendala tersebut dikarenakan masyarakat maupun PPAT belum dapat memahami dengan baik dan benar alur petunjuk penggunaan aplikasi pengecekan sertipikat elektronik.Atas dasar hal tersebut, maka dirasa perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan PPAT terkait penggunaan aplikasi pengecekan sertipikat elektronik agar dapat memberikan kemudahan bagi internal maupun ekternal dalam penggunaan layanan. Selain itu adanya kegiatan sosialisasi juga diharapkan dapat meningkatkan output kerja instansi. Oleh karena itu, dalam rangka aktualisasi pelatihan dasar CPNS ini penulis akan mencoba untuk melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan Modul elektronik sehingga dapat diakses dengan mudah dimanapun dan kapanpun saat dibutuhkan tanpa ada kesulitan serta dapat dipertanggungjawabkan keamanannya.

Maka dari itu berdasarkan identifikasi isu, tapisan, Analisa, dan alternatif penyelesaian isu, penulis menemukan isu yaitu kurangnya kesadaran dari staff Kantor Pertanahan Kota Surabaya I akan pentingnya informasi pelayanan pada akun Instagram kami. Hal tersebut tentu saja dapat mengakibatkan minimnya tingkat kepuasan dari masyarakat terutama pemohonyang ingin memanfaatkan pelayanan dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I. Penulis saat ini ditempatkan di Subseksi Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang yang berfungsi untuk mengeluarkan konsep SK. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, masih terdapat banyak kekurangan berkas dari pemohon sehingga memperlambat proses pelayanan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh penulis sebelumnya, maka ditemukan beberapa isu yang menjadi permasalahan di unit kerja, pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, antara lain terkait dengan kurang meratanya titik sample pada peta zona nilai tanah dalam wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, terhambatnya pekerjaan karena lemahnya manajemen waktu antara pekerjaan rutin dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),serta kurangnya penataan dan pengarsipan dokumen sehingga ruang kerja menjadi tidak maksimal untuk digunakan. Dari data kondisi di unit kerja yang dapat ditarik tersebut, maka tulisan ini dibuat untuk dapat lebih lanjut menjabarkan isu-isu tersebut, memilih isu prioritas di antaranya, yang dalam tulisan ini mengangkat isu mengenai kurangnya penataan dan pengarsipan dokumen sehingga ruang kerja menjadi tidak maksimal untuk digunakan, serta memunculkan gagasan kreatif yang dapat diimplementasikan pada masa aktualisasi penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil untuk menyelesaikan isu tersebut,.

Namun pada faktanya, pengaplikasian pengecekan sertifikat secara elektronik bisa dikatakan kurang optimal khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, dikarenakan masih terdapat beberapa berkas permohonan yang dilakukan pengecekan melebihi jangka waktu seharusnya yaitu 1 (satu) hari. Adapun hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor seperti surat ukur yang belum divalidasi, persil yang belum dipetakan atau penyebab dari pemohon sendiri seperti kesalahan dalam upload persyaratan. Hal ini menandakan kurang optimalnya peran ASN sebagai Pelayan Publik yang diatur dalam Pasal 10 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mana ASN belum dapat memberikan pelayanan publik secara profesional dan berkualitas karena pelayanan pengecekan sertifikat dilakukan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Untuk itu diperlukannya gagasan khusus yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan isu tersebut.