Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang menjadi objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.4 Adapun, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut meliputi: Jual beli, Tukar-menukar, Hibah, Hibah wasit, Waris, Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, Penunjukan pembeli dalam lelang, Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggabungan usaha, Peleburan Usaha, Pemekaran Usaha, dan Hadiah. Namun dari Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah Jual beli, Tukar-menukar, Hibah (Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dari pemberi hibah, namun pemberi hibah masih hidup), Hibah wasit (Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada penerima hibah namun belaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia) dan Waris.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan harus menyusun strategi dan menemukan gagasan untuk mengantisipasi isu mengenai penumpukan tunggakan berkas agar hal ini tidak menjadi masalah nantinya. Pemanfaatan teknologi informasi perlu dilakukan untuk bisa meningkatkan performa dalam pengerjaan berkas permohonan hak agar tidak terjadinya penumpukan berkas tunggakan pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis sebagai Peserta LATSAR CPNS 2022 menyusun rancangan aktualisasi dengan judul “Peningkatan Pelayanan Penetapan Hak atas Tanah melalui Online Database Surat Peringatan pada Pendaftaran Tanah secara Sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan”

Peta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian sebagai sebagai suatu gambar atau lukisan pada kertas yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan lain sebagainya. Peta juga menjadi representasi melalui gambar suatu daerah yang menyatakan sifat, seperti batas daerah, sifat permukiman, dan denah. Sedangkan arti dari kata tematik sendiri berdasarkan pada pengertian KBBI adalah bersangkutan dengan suatu tema. Hal ini selaras dengan pengertian dari peta tematik yaitu adalah salah satu jenis cara menginformasikan suatu data dengan tema tertentu secara spasial. Fungsi dari peta tematik sendiri di bidang pertanahan, khususnya pada ATR BPN dapat diaplikasikan kedalam berbagai bentuk peta guna mengetahui berbagai macam informasi seperti salah satunya adalah peta bidang tanah terindikasi kawasan hutan. Melalui kegiatan aktualisasi ini, penulis berkesempatan untuk memberikan kontribusinya kepada negara dan instansi. Penulis membuat modul pembelajaran yang nantinya dapat digunakan sebagai panduan dalam pembuatan peta bidang tanah terindikasi kawasan hutan. Dengan bantuan media teknologi yang ada untuk pembuatan modul pembelajaran terkait pemetaan tematik, dimana peta yang dibuat dengan bantuan aplikasi seperti AutoCAD dan aplikasi pemetaan seperti ArcGIS dan QGIS untuk melakukan analisis spasial, diharapkan kedepannya selain dapat sebagai salah satu sumber informasi dalam kegiatan kedepannya, panduan tersebut juga dapat meningkatkan kompetensi ASN khususnya di kantor pertanahan Kabupaten Bojonegoro dalam hal pembuatan peta.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional serta Kantor Pertanahan diimbau untuk turut mendukung perluasan jangkauan pemasaran produk UMKM melalui koordinasi dengan para pelaku UMKM binaan Bidang/Seksi Penataan dan Pemberdayaan. Berdasarkan arahan tersebut, saat ini telah ditampilkan beberapa produk UMKM di Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang dalam sebuah lemari kaca yang berada di dekat loket. Namun adanya keterbatasan ruang menyebabkan tidak semua produk hasil UMKM dapat ditampilkan. Selain itu keterbatasan ruang juga menyebabkan tidak banyak informasi yang dapat disajikan. Pada setiap produk yang ditampilkan hanya terdapat keterangan nama produk, nama UMKM dan nomor handphone untuk pemesanan secara langsung kepada pemilik UMKM. Tampilan yang ada tentunya kurang dapat menarik masyarakat untuk mencari tahu tentang produk terkait. Hal ini perlu ditindaklanjuti karena jika terus diabaikan maka produk - produk tersebut hanya akan menjadi pajangan yang tidak mampu menarik minat masyarakat dan tujuan utama dari kegiatan ini yaitu untuk memperluas jangkauan pemasaran produk UMKM Kabupaten Sampang belum bisa tercapai secara optimal. Terkait dengan manajemen ASN hal ini belum selaras dengan tugas ASN yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas kepada para pengusaha UMKM. Sehingga akan lebih baik jika terdapat media yang dapat memberikan informasi lebih banyak tentang produk UMKM dengan tampilan yang menarik.

Salah satu contoh layanan pendaftaran tanah yaitu pendaftaran tanah pemerintah, baik milik pemerintah pusat maupun milik pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan upaya tersebut, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Peraturan Bersama Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah. Selain itu program pensertipikatan ini juga memiliki maksud agar tanah yang dimiliki dan dikelola negara dapat memenuhi prinsip 3T, yaitu Tertib Fisik, Tertib Administrasi, dan Tertib Hukum. Namun tugas besar dalam layanan pendaftaran tanah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tertib adminstrasi pertanahan seringkali mendapatkan hambatan dalam proses pelaksanaannya, termasuk dalam hal ini pendaftaran tanah pemerintah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peserta dalam pelaksanaan pendaftaran tanah pemerintah di Kantor Peertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, masih belum memanfaatkan teknologi digital dalam informasi pendaftaran tanah pemerintah, sehingga hal ini mengakibatkan adanya kebingunan dari pendaftar atau instansi guna mendaftarkan tanah aset miliknya, selain itu juga menimbulakan permasalahan lain seperti pendaftaran tanah pemerintah baik itu tanah milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Tanah aset BUMN, berdasarkan hal tersebut pendaftaran tanah pemerintah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu yang belum memanfaatkan media digital guna informasi, dapat dikatakan belum selaras dengan pembelajaran SMART ASN dan Manajemen ASN yang didapatkan peserta ketika mengikuti latihan dasar pada agenda 3 (tiga).

Kompetensi yang harus dikembangkan CPNS adalah kompetensi yang meliputi kemampuan menunjukkan sikap bela negara, mengaktualisasikannilai dasar dalam pelaksanaan tugas jabatannya serta menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas. Selain itu, CPNS juga harus mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, CPNS harus mampu pula untuk mengaktualisasikan substansi mata pelatihan yang telah dipelajari dalam suatu rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi memuat isu permasalahan pada unit kerja, gagasan kreatif yang dapat diusulkan untuk memecahkan isu, tahapan kegiatan, hingga bentuk pengaktualisasian dari kegiatan dalam rangka penyelesaian isu. Berdasarkan dengan ketentuan tersebut, maka telah dilakukan environmental scanning pada unit kerja terkait isu-isu yang menjadi perhatian.

Permasalahan timbul ketika pencarian Buku Tanah memerlukan waktu yang lama atau bahkan terkadang tidak ada atau terselip. Hal ini akan menghambat perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat terhadap tanah yang tercantum dalam Buku Taah tersebut. Selain berdampak kepada masyarakat hal ini juga akan berdampak kepada Kantor Pertanahansendiri seperti semakin banyaknya tunggakan pekerjaan, citra Kantor Pertanahan yang berpotensi menurun dimata Masyarakat, dan Pelayanan yang diberikan menjadi tidak professional. Dalam kaitannya dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, dapat dikatakan bahwa pengarsipan Buku Tanah masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor yakni Pertama, banyaknya jumlah buku tanah yang harus diarsipkan oleh Kantor Pertanahan sebagai akibat dari banyaknya jumlah target dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Pendaftaran Tanah secara 4enyusun/pekerjaan rutin. Kedua, baru tersedianya ruang khusus untuk menyimpan atau mengarsipkan Buku Tanah di kantor yang baru. Ketiga, Adanya perpindahan Kantor Pertanahan Blitar yang semula berada di Kota Blitar menjadi berada di Kec. Kanigoro Kabupaten Blitar. Keempat, belum otpimalnya penggunaan teknologi yang ada. Kelima, adanya perubahan konsep pengarsipan yang 5 semula Buku Tanah terpisah dengan Surat Ukur berubah menjadi satu kesatuan dalam pengarsipan.

Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, jika dilihat dari kebutuhan instansi yang memerlukan tanah untuk keperluan pembangunan, dapat di mengerti bahwa tanah negara yang tersedia sangat terbatas, karena itu cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik yang telah di kuasai dengan hak berdasarkan hukum adat maupun hak-hak lainnya menurut UUPA. Proses pembebasan tanah tidak terlepas dengan adanya masalah ganti kerugian, maka di perlukan inventarisasi dan identifikasi. Apabila telah tercapai suatu kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi maka baru dilakukan pembayaran ganti kerugian kemudian di lanjutkan dengan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang bersangkutan. Mekanisme musyawarah yang seharusnya menjadi sarana untuk mencari jalan tengah dalam menentukan besarnya ganti kerugian seringkali tidak mencapai kata sepakat. Padahal Pelaksana pengadaan tanah sudah menggunakan tim kajian penilai tanah yang independent sesuai dengan hasil inventarisasi dan identifikasi. Masyarakat yang menolak besarnya ganti kerugian seringkali diam saja tidak melakukan keberatan sesuai aturan yang berlaku. Hal ini yang menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah.

Dampak yang akan timbul jika penyajian peta pendaftaran kualitas yang baik dan lengkap tidak segera dimaksimalkan adalah (a) akan menyebabkan timbulnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan pada satuan kerja, (b) tingginya jumlah tumpang tindih pemilikan maupun penguasaan tanah (c) masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum hak atas tanahnya melalui peta pendaftaran tanah, (d) dampak luasnya permasalahan agraria/pertanahan yang dibiarkan maka kesejahteraan masyarakat terganggu. Permasalahan belum terpetakannya bidang K4 menunjukkan peran ASN sebagai pelayanan publik, belum diterapkan dengan baik kepada masyarakat. Kode etik dan kode perilaku yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mana setiap ASN diwajibkan untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, berintegritas tinggi, cermat dan teliti belum terlaksana khususnya pada permasalahan belum terpetakannya bidang K4. Pada aspek smart ASN, timbulnya permasalahan tersebut menggambarkan adanya sikap kurang siap terhadap perkembangan teknologi dan sistem informasi saat ini. Hal ini tentu kerangka digital berupa budaya digital dan etika digital belum terbentuk pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan bidang tanah K4, penulis mencoba melakukan optimalisasi penyelesaian bidang tanah K4 melalui kegiatan pemetaan dan survei pertanahan.

Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS mewajibkan peserta untuk melaksanakan dan mengaplikasikan materi dan nilai-nilai yang diperoleh selama masa pembelajaran pada proses habituasi di satuan kerja masing-masing. Pengaplikasian nilai-nilai ini dapat dilihat pada kegiatan penyusunan Laporan Rancangan Aktualisasi, Pelaksanaan Aktualisasi, dan Laporan Akhir Aktualisasi. Laporan Aktualisasi berisi hasil aktualisasi yang telah dilaksanakan dari rencana aktualisasi yang sudah dibuat sebelumnya. Isu-isu yang diperoleh akan ditapis sehingga mendapatkan isu prioritas yang kemudian akan diajukan gagasan pemecahan masalah dalam bentuk rencana kegiatan. Sedangkan pada Laporan Aktualisasi berisi laporan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan. Pada pelaksanaan aktualisasi ini, penulis membuat aktualisasi dengan isu yang ada di Subdirektorat Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Wilayah II, yaitu “Belum Optimalnya Inventarisasi Daftar Aktivitas dan Secara Lengkap dan Realtime  di Lingkungan KTPP”. Isu ini penulis ambil karena manajemen dalam melaksanakan tugas di Subdirektorat Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Wilayah II sangat krusial. Dengan adanya solusi dari sisi manajerial, maka kinerja ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan semakin meningkat.