Informasi bidang pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk yang dapat diakses masyarakat salah satunya adalah Loket Proritas. Bagi pemohon layanan pertanahan yang mengurus sendiri atau tanpa kuasa akan dilayani di layanan khusus yaitu Loket Prioritas. Namun, kurangnya sosialisasi layanan Loket Prioritas menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan informasi layanan ini. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi layanan Loket Prioritas yang mampu menjangkau masyarakat di Kabupaten Nganjuk secara luas dan cepat. Menurut hemat penulis, penggunaan media sosial (Instagram) Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk merupakan media tercepat, termurah dan mampu menjangkau khalayak secara luas untuk mengenalkan layanan Loket Prioritas di Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk. “Optimalisasi Pengelolaan Media Sosial (Instagram) untuk Sosialisasi Loket Prioritas di Kabupaten Nganjuk” dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas Pelatihan Dasar Calon PNS 2022 yaitu Rancangan Aktualisasi yang merupakan luaran (output) dari pembelajaran agenda I, II dan III Pelatihan Dasar Calon PNS 2022 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dalam Rancangan Aktualisasi ini, penulis diminta untuk menganalisis isu aktual di satuan kerja penulis, melakukan identifikasi isu, dan menemukan gagasan kreatif pemecahan isu. Isu yang  diangkat untuk dipecahkan masalahnya dengan gagasan kreatif pemecahan isu yang dikemukakan oleh penulis diharapkan dapat mempercepat transfer informasi layanan Loket Prioritas di Kabupaten Nganjuk.

Kurangnya publikasi informasi Zona Nilai Tanah pada laman BHUMI dapat menyebabkan terhambatnya penyampaian informasi terutama yang berkaitan dengan range nilai tanah di suatu kawasan, sehingga masyarakat cenderung melakukan transaksi berdasarkan nilai pasar dan kesepakatan. Menghambat keterbukaan informasi publik, yang mana merupakan bentuk pertanggungjawaban nilai BerAKHLAK yaitu akuntabilitas. Publikasi lewat media sosial ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang hendak mencari informasi pertanahan terutama yang berkaitan dengan informasi range nilai tanah di suatu Kawasan. Selain itu juga meningkatkan peforma pelayanan publik yang lebih baik dan berbasis digital dengan tersajinya informasi ini pada lamn BHUMI.

Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis di bidang pembinaan perencanaan tata ruang daerah dan kawasan tematik, serta fasilitasi pemberian persetujuan substansi perencanaan tata ruang daerah dan kawasan tematik di Wilayah Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Papua. Salah satu fungsi Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II ialah pelaksanaan bimbingan teknis dan bantuan teknis perencanaan tata ruang kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota, termasuk pemenuhan standar pelayanan minimun bidang penataan ruang. Berdasarkan data Subbagian Tata Usaha, terdapat 47 (empatpuluh tujuh) kegiatan bantuan teknis penyusunan RDTR pada tahun 2021. Namun, hingga sampai saat ini belum adanya pemetaan lokasi penyusunan RDTR melalui mekanisme bantuan teknis di Wilayah II secara menyeluruh. Pemetaan lokasi bantuan teknis penyusunan RDTR secara menyeluruh sangat diperlukan karena dapat membantu dalam penentuan lokasi bantuan teknis penyusunan RDTR berikutnya. Selain itu, pemetaan tersebut dapat menampilkan arah pembangunan saat ini. Apabila tidak ada pemetaan lokasi bantuan teknis penyusunan RDTR secara menyeluruh, dikhawatirkan akan ada lokasi yang mendapatkan bantuan teknis berulang kali. Belum adanya pemetaan lokasi bantuan teknis penyusunan RDTR secara menyeluruh juga menandakan manajamen ASN belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi ASN. Berdasarkan hal tersebut, dirasa penting untuk menyelesaikan permasalahan belum adanya pemetaan lokasi penyusunan RDTR melalui mekanisme bantuan teknis di Wilayah II secara menyeluruh.

Dokumen yang dihasilkan oleh Kementerian ATR/BPN merupakan produk hukum untuk menjamin kepastian hukum Hak Atas Tanah, oleh karena itu dibutuhkan sistem arsip yang modern. Permasalahan yang sering dihadapi adalah penataan arsip pertanahan yang belum tersusun rapi sehingga menjadi salah satu penghambat pelayanan pertanahan. Misalnya saja, untuk menemukan kembali arsip pertanahan yang diminta sebagai barang bukti di pengadilan, seringkali pihak kantor kesulitan menemukannya dikarenakan penataan dan penyimpanan arsip yang belum terkelola dengan baik. Di sisi lain, arsip pertanahan semakin lama semakin menumpuk dikarenakan semakin banyaknya permohonan maupun pensertipikatan tanah. Bahkan, seringkali dibutuhkan ruang penyimpanan yang lebih besar dibandingkan kantor pertanahan itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kantor Pertanahan didorong untuk terus menerus melakukan inovasi layanan, menciptakan Kantor Pertanahan modern/paperless melalui digitalisasi data pertanahan terutama terkait arsip berkas administrasi pengadaan tanah, sehingga tahun 2025 menjadi institusi pengelola pertanahan dan tata ruang yang  berstandar dunia.

Dalam rangka menyelesaikan agenda IV Distance Learning I peserta diwajibkan untuk membuat Rancangan Aktualisasi yang akan dipergunakan untuk melaksanakan agenda Aktualisasi pada saat setelahnya. Saya yang dikemudian dalam rancangan Aktualisasi ini disebut sebagai Penulis merupakan CPNS ATR/BPN peserta Latsar CPNS 2022 Gelombang 4 Angkatan XXVIII Kelompok 2. Bertempat Unit Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, Satuan Kerja Seksi V Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Penulis telah menemui beberapa isu yang menjadi pengganjal bagi pekerjaan Seksi V Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Isu yang paling terlihat sejak awal penulis masuk yaitu banyaknya berkas kasus pertanahan yang bertempat tidak pada tempatnya dan belum adanya digitalisasi dari berkas-berkas tersebut.

Pengaplikasian nilai-nilai ini dapat dilihat pada kegiatan penyusunan Laporan Rancangan Aktualisasi, Pelaksanaan Aktualisasi, dan Laporan Akhir Aktualisasi. Laporan Rancangan Aktualisasi berisi identifikasi dan deskripsi isu-isu yang terdapat di satuan kerja peserta pelatihan. Isuisu yang diperoleh akan ditapis sehingga mendapatkan isu prioritas yang kemudian akan diajukan gagasan pemecahan masalah dalam bentuk rencana kegiatan. Sedangkan pada Laporan Aktualisasi berisi laporan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan.  Pada pelaksanaan aktualisasi ini, penulis membuat rancangan aktualisasi dengan isu yang ada di Subdirektorat Pengembangan Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah, yaitu “Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi pengolah data spasial untuk penyusunan peta pada kegiatan pengembangan pertanahan dan pemafaatan tanah”. Isu ini penulis ambil karena kegiatan penyusunan peta potensi pengembangan pertanahan ini merupakan tahap dari kegiatan Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan, yang mana kegiatan ini merupakan program dan kegiatan saat ini di Subdirektorat Pengembangan Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah.

Setelah melakukan tiga kemampuan tersebut Penulis mendapati 3 (tiga) isu yang akan penulis analisis lebih dalam yaitu: 1. Kesulitan bagi pengolah kasus baru untuk menyusun dan menganalisis bahan pengkajian, penanganan, dan penyelesaian sengketa pertanahan akibat tidak terdapatnya referensi acuan; 2. Kesulitan dalam ketersediaan dan keamanan data bahan materi penanganan kasus sengketa pertanahan; 3. Belum optimalnya pengelolaan berkas arsip penanganan sengketa pertanahan. Kemudian, penulisan melakukan analisis untuk menentukan isu inti yang akan diangkat menggunakan teknik APKL, sehingga didapati isu inti yaitu Kesulitan dalam ketersediaan dan keamanan data bahan materi penanganan kasus sengketa pertanahan dan mengingat keterbatasan waktu maka isu dipersempit menjadi Kesulitan dalam Ketersediaan dan Keamanan Data Bahan Materi Penanganan Kasus Sengketa Pertanahan Juni-Juli 2022 pada Direktorat Penanganan Sengketa Pertanahan. Isu ini diangkat karena penanganan sengketa pertanahan merupakan bagian dari pelayanan masyarakat.

erencanaan aktualisasi dilakukan melalui penyusunan Laporan Laporan Aktualisasi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi di unit kerja. Laporan aktualisasi memuai isu permasalahan pada unit kerja, gagasan kreatif yang dapat diusulkan untuk memecahkanisu, tahapan kegiatan, hingga bentuk pengaktualisasian dari kegiatan dalamrangka penyelesaianisu. Dalam Laporan aktualisasi ini, peserta tertarik untuk mengangkat isu “Belum ada perlindungan terhadap data digital pertanahan untuk pengumpulan dan pendistribusian” Peserta akan membahas beberapa faktor mengapa belum ada perlindungan keamanan dalam pendistribusian data digital serta mencoba mencari penyelesaian masalah tersebut dengan menerapkan nilai – nilai dasar (core values) ASN, yaitu BerAKHLAK agar dapat menyelenggarakan kebijakan dan menjalankan tugas dengan baik.

Peningatan kualitas data pertanahan yang masuk dalam kluster K4 dilaksanakan oleh seluruh kantor pertanahan kabupaten/kota, tidak terkecuali di Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang pemetaan data K4 pada tahun 2022 dilakukan di lima (5) desa, yaitu Desa Kamondung dengan capaian K4 0%, Banjar Talelah (0%), Krampon (4,2%), Kodak (39,5%), serta Tambak (52,7%). Hanya terdapat satu desa dengan capaian K4 >50%, sedangkan sisanya dibawah 59%, bahkan 0%. Hal-hal yang seringkali menjadi hambatan dalam pemetaan data K4 di Kabupaten Sampang adalah kurangnya pemahaman perangkat desa yang baru mengenai bidang tanah di desanya, tidak tersedianya peta bidang untuk tanah yang diterbitkan sertipikat pada tahun dibawah 1980an sehingga menyulitkan identifikasi, bentuk bidang tanah di sertipikat tidak sama dengan kondisi lapangan sekarang, serta kurangnya sumber daya manusia untuk memetakan data K4.  Sebagai solusi untuk meminimalisir hambatan dan mewujudkan sasaran strategis Kementerian ATR/BPN, maka perlu dilakukan pemetaan data K4 secara efektif dan efisien, melalui diskusi interaktif yang bertempat di desa yang menjadi lokasi pemetaan K4 untuk memudahkan pengumpulan data dan koordinasi antara kelompok masyarakat dengan pegawai pertanahan. Penulis menyusun Aktualisasi berjudul “Optimalisasi Pemetaan Data K4 di Desa Kodak, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang melalui diskusi interaktif” .

Beberapa permasalahan teknis di atas secara umum sudah dijelaskan di dalam Peraturan Perundang-undangan terkait dan Petunjuk Teknis PTP, hanya saja untuk permasalahan teknis yang berkaitan dengan studi kasus permohonan tertentu Pelaksana di Kantah senantiasa melakukan konsultasi dengan Koordinator Kelompok Substansi (Korsub) Layanan Penatagunaan Tanah. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan Kepala Subdirektorat LPPGT dan Korsub Layanan Penatagunaan Tanah terdapat kesamaan kriteria permasalahan teknis yang ditemui di daerah, dikarenakan belum adanya media yang digunakan untuk mensosialisasikan terkait kriteria-kriteria permasalahan tersebut beserta solusi penyelesainnya, setiap hari Korsub Layanan Penatagunaan Tanah menerima konsultasi dari Kantah mengenai kriteria permasalahan yang sama hanya saja dari Kantah yang berbeda. Hal ini tentunya berdampak pada kinerja di Subdit LPPGT dikarenakan kurangnya efisiensi dan keefektifan kami melayani konsultasi via telepon dengan Pelaksana di Daerah.