Dualisme peraturan berdasarkan pada peruntukan pola ruang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039 dan Lahan Sawah yang Dilindungi sesuai Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Luasan kawasan tanaman pangan pada RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039 sebesar 53.384 hektar meliputi Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 45.841 hektar dan Kawasan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 7.543 hektar. Luasan tersebut berbeda dengan luasan pada penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi. Menurut Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021, penetapan peta Lahan Sawah yang Dilindungi di Kabupaten Lamongan seluas 98.481,92 hektar. Terdapat perbedaan/selisih luasan antara kawasan tanaman pangan pada RTRW Kabupaten Lamongan dan lahan sawah 2 yang dilindungi seluas 45.097,92 hektar. Adanya dualisme peraturan ini berdampak pada terhambatnya investasi. Menurut Ketua APERNAS Soloraya Budiono dalam Solopos.com, kebijakan pemerintah seharusnya mencerminkan good corporate governance dengan 4 tahapan yaitu partisipasi yang melibatkan stakeholder, rule of law (penerbitan SK tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada), adanya transparansi serta mekanisme penyusunan LSD harus benar.

Pembelajaran secara mandiri dilakukan dengan menonton video materi secara online dan dengan mempelajari modul dan powerpoint berisi materi secara mandiri. Pada Pembelajaran Distance Learning dilakukan dengan metode syncronus yaitu pembelajaran tatap muka secara online melalui zoom meeting dengan para Tutor dan asyncronus yaitu belajar mandiri dengan menonton video materi yang telah tersedia di website pembelajaran. Pada Distance Learning, Calon PNS mempelajari terkait dengan Sikap dan Perilaku Bela Negara, NilaiNilai Dasar PNS (BerAKHLAK), kedudukan dan peran PNS dalam mendukung  Smart Governance (Manajemen ASN dan Smart ASN) serta pembelajaran terkait Aktualisasi. Aktualisasi adalah bentuk pengaktualan, atau penerapan pemahaman materi yang telah dipelajari pada Distance Learning yang telah berlangsung selama kurang lebih satu bulan. Pada akhir pembelajaran Distance Learning, Calon PNS harus menganalisis isu-isu aktual yang terjadi di lingkungan strategis tempat Calon PNS berada untuk kemudian dicari gagasan alternatifnya dan diaktualisasikan. Aktualisasi yang dilakukan Calon PNS di unit kerjanya adalah bentuk kontribusi Calon PNS dalam mewujudkan Pemerintahan yang semakin maju dan melayani masyarakat.

Desa/ kelurahan lengkap terbentuk setelah seluruh bidang tanah terpetakan. Untuk memenuhi syarat desa / kelurahan lengkap dilengkapi dengan pemberian Nomor Induk Sementara (NIS). NIS dapat diberikan untuk Fitur Geografis (NIS FG) yaitu bidang tanah yang terbentuk dari unsur geografis berupa jalan, gang, fasilitas sosial (fasos), fasilitas umum (fasum), danau, sempadan sungai dan lain-lain, kemudian Non Fitur Geografis (NIS non FG) yaitu bidang tanah yang belum diketahui pemiliknya (no name) atau tidak ada yang dapat menunjukkan batas bidang tanah atau bidang tanah yang terpetakan dari hasil ukuran bidangtanah yang berbatasan langsung. NIS Non FG juga dapat diberikan untuk bidang tanah hasil Pemberian NIS harus diberikan keterangan sumber/dasar pemberian NIS (FG/Non FG) Namun, realitanya masih terdapat NIS FG dan NIS Non-FG yang tergabung menjadi satu fitur dalam data spasial desa lengkap kemudian masih ditemukan tumpang tindih dan sela kosong antar bidang tanah maka perlu dilakukan analisis spasial menggunakan software ArcGIS dengan interpretasi CSRT sebagai kendali mutu sehingga bisa menjadi desa lengkap yang terkualifikasi.

Seperti yang diketahui Peraturan Menteri ATR/BPN tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan diterbitkan pada tahun 2021, sehingga dapat dikatakan PTP ini masih tergolong produk baru. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sendiri, sepanjang tahun 2022 hingga bulan Juli, telah terbit 144 Permohonan Teknis Pertanahan (PTP) dengan total luas 559 hektar dan rata-rata permohonan yang masuk setiap bulan sekitar 20 permohonan. Meskipun begitu permasalahan terkait pencatatan dan dokumentasi yang masih manual dan terpisah ini dinilai harus segera di selesaikan, karena seiring berjalannya waktu akan semakin banyak catatan dan dokumentasi yang berpotensi hilang atau sulit dicari baik dikarenakan hilang/rusaknya media penyimpanan atau karena pergantian petugas. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, dalam laporan aktualisasi ini penulis berencana untuk mengangkat judul “Digitalisasi Pencatatan dan Pengarsipan Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo”.

CPNS juga harus mampu untuk mengaktualisasikan substansi mata pelatihan yang telah dipelajari dalam suatu laporan aktualisasi. Laporan aktualisasi memuat isu permasalahan pada unit kerja, gagasan kreatif yang dapat diusulkan untuk memecahkan isu, tahapan kegiatan, hingga bentuk pengaktualisasian dari kegiatan dalam rangka penyelesaian isu. Dalam laporan aktualisasi ini, penulis akan mengangkat isu belum adanya format baku dalam pengumpulan data digital program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Subdirektorat Pendaftaran Tanah dan Ruang. Isu ini diangkat setelah dilakukannya tapisan terhadap 3 (tiga) isu melalui metode USG dan metode AKPL. Isu yang terpilih ini memenuhi kriteria isu prioritas karena menghambat proses analisis data dimana data yang telah dikumpulkan tidak bisa langsung dianalisis melainkan harus disusun kembali dengan format yang sama sesuai kebutuhan analis. Isu ini menyebabkan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam menganalisis data dan penyelesaian pekerjaan melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan. Selain itu, penulis juga akan membahas beberapa faktor penyebab isu serta mengusulkan beberapa gagasan kreatif untuk memecah isu. Dalam hal ini, “Penyusunan Panduan Penyampaian Data Digital Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Kantor Wilayah kepada Kantor Pusat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional” diharapkan dapat menjadi solusi atau jawaban untuk memecah isu tersebut. Penulis juga mencoba menerapkan nilai-nilai dasar (core values) ASN, yakni BerAKHLAK dalam memecahkan isu agar dapat sejalan dengan tugas dan fungsi ASN yang seharusnya.

Berdasarkan environmental scanning yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa isu yang menjadi permasalahan di unit kerja yaitu seksi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, antara lain kurangnya kesadaran ASN dalam melengkapi berkas digital Surat Ukur, petugas ukur tidak disiplin dalam mengisi catatan penggunaan alat ukur, pengelolaan pengarsipan Gambar Ukur yang belum tepat, berkas digital surat ukur belum lengkap, bidang tanah tidak dapat tervalidasi akibat anomali luas, dan belum ada form digital pencatatan keluar masuknya alat ukur. Tulisan ini dibuat untuk menjelaskan lebih lanjut isu-isu tersebut, memilih dan menganalisis isu prioritas, membuat gagasan – gagasan kreatif, serta mewujudkan gagasan kreatif dalam bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan selama masa aktualisasi.

Penulis mempunyai harapan dengan pemilihan isu ini dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, berkualitas, mudah, terjangkau,efisien, dan berbasis digital yaitu mengoptimalkan pengolahan data menggunakan aplikasi yang memanfaatkan fitur yang ada di Ms excel yaitu fitur Macro yang merupakan otomasi di Microsoft excel berfungsi untuk melakukan tugas-tugas yang sifatnya berulang yang sesuai dengan kegiatan mengerjakan berkas rutin pada substansi Penetapan Hak Tanah dan Ruang salah satunya mengerjakan entri data pemeriksaan tanah Panitia A. Fungsi dari macro ini sendiri adalah untuk efisiensi pekerjaan dalam membuat laporan pada Microsoft Excel hanya dengan sekali klik pada tombol macro, dalam hal ini merupakan cerminan nilai Melayani, Profesional, dan Terpercaya dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Tugas besar dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tertib adminstrasi pertanahan seringkali mendapatkan hambatan dalam proses pelaksanaannya. Salah satunya adalah permasalahan belum tervalidasinya catatan pendaftaran pada buku tanah desa Gembol Kabupaten Ngawi. Pemilihan desa Gembol dikarenakan catatan pendaftarannya belum divalidasi. Selain itu di tahun 2022 desa Gembol ditetapkan sebagai desa yang akan mengikuti program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang harus divalidasi buku tanahnya.. Dimana permasalahan tersebut menjadi perhatian serius di kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi. Permasalahan tersebut memberi gambaran tentang belum optimalnya sistem manajemen ASN yang mengharuskan setiap ASN untuk melaksanakan pekerjaanya penuh dengan pengabdian dan tanggung jawab dan selalu 2 mengerjakan tugas dengan cermat dan disiplin. Fakta tersebut tentunya menjadi sebuah catatan yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, peran Penulis sebagai salah satu insan Kementerian ATR/BPN yang memiliki jabatan sebagai Analis Hukum Pertanahan diharapakan dapat berkontribusi untuk mengatasai permasalahan tersebut.

Adapun isu yang terpilih adalah belum terorganisirnya manajemen kegiatan serta penyimpanan arsip baik secara fisik maupun digital. Subdirektorat penataan dan koordinasi sektoral dan regional memiliki beberapa kegiatan, yaitu penyusunan petunjuk teknis layanan analisis penatagunaan tanah, neraca penatagunaan tanah sektoral dan regional yang terdiri kabupaten/kota dan kecamatan serta sinkronisasi neraca penatagunaan tanah pulau Kalimantan, Nusa Tenggara dan Bali. Jadwal pelaksanaan kegiatan rapat belum di rekap secara keseluruhan untuk melihat rapat apa aja yang sudah terlaksana dan belum terlaksana. Penyimpanan eviden kegiatan belum terorganisir secara baik, hanya di simpan di media penyimpanan whatsapp atau komputer pribadi. Adapun pihak yang terkena dampak adalah Direktorat Penatagunaan Tanah, Subdirektorat Penataan dan Koordinasi Sektoral dan Regional dan pihak yang membutuhkan jadwal kegiatan, dokumen serta file. Belum terorganisirnya manajemen kegiatan serta penyimpanan arsip baik secara fisik maupun digital berhubungan dengan manajemen ASN dan smart ASN yang berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki pegawai, pengelolaan file dan pemanfaatan teknologi.

Oleh karena itu, dilakukanlah proses identifikasi isu di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu dengan pemaparan-pemaparan dasar hukum di atas sebagai dasar penemuan beberapa isu antara lain: Isu pertama, pengecekan sertipikat secara elektronik yang seharusnya diselesaikan dalam kurun waktu 1 (satu) hari namun pada fakta di 4 lapangan masih banyak ditemukan penyelesaian pengecekan sertipikat secara elektronik melebihi 1 hari. Isu kedua adalah penataan data pertanahan atau warkah masih dilakukan secara manual/konvensional. Isu ketiga adalah kurangnya layanan informasi yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu. Pada bulan Juni 2022 terdapat 279 permohonan pengecekan sertipikat secara elektronik yang diajukan oleh mitra di mana 166 berkas permohonan diselesaikan lebih dari 1 hari dan 113 berkas yang diselesaikan dengan tepat waktu, serta 4 Buku Tanah yang belum ditemukan.