Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2019, Ikhtisar Jabatan Analis Hukum
Pertanahan yaitu Menelaah dan menganalisis bahan pengaturan dan penetapan hak tanah dan
ruang, pengaturan dan pendaftaran hak tanah, ruang dan PPAT, pengadaan tanah serta sengketa,
konflik dan perkara pertanahan dan tata ruang. Salah satu tupoksi Analis Hukum Pertanahan
pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran ialah terlaksananya pendaftaran tanah dan
pendaftaran ruang bawah tanah dan ruang atas tanah yang berkepastian hukum dan berbasis
elektronik.
Berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang dilakukan oleh peserta Latsar CPNS
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2022, terdapat isu-isu aktual
yang terjadi pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten
Bojonegoro yaitu antara lain kesamaan materai di dokumen yang berbeda pada Permohonan
Hak Tanggungan Elektronik (HT-El), adanya perbedaan data fisik pada Buku Tanah dengan
data digital pada website Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dan kurangnya
akses informasi online mengenai tata cara permohonan pelayanan hak tanggungan elektronik
(HT-El) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro.
