Tunggakan penerimaan di muka, layanan legalisasi aset masyarakat dan pemerintah (BMN berupa tanah) lambat penyelesaiannya disebabkan sebagian besar layanan pendaftaran tanah untuk pertama kali menunggu cukup lama penerbitan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) yang dipergunakan sebagai alas hak, selain juga IMTN seringkali menimbulkan permasalahan spasial sehingga mempengaruhi kualitas data pertanahan dan memperlambat layanan. Dari, hal tersebut, di kantah kota Balikpapan terkait pelayanan permohonan hak atas tanah merupakan pelayanan rutin yang cukup banyak dilayani dalam tiap harinya dengan rata-rata permohonan masuk sekitar 80-100 berkas permohonan, Syarat IMTN sebagai syarat wajib untuk peningkatan hak atas tanah tentu menghambat proses pelayanan permohonan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dengan adanya permasalahan tersebut maka menyebabkan kurang optimalnya proses permohonan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan

Pelatihan ini merupakan salah satu upaya pembentukan karakter ASN yang juga bertujuan membangun integrasi moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetisi bidang. Pada Pelatihan Dasar ini, penulis diharapkan bisa membuat sebuah rancangan aktualisasi yang nantinya mampu diterapkan di lingkungan kerja masing-masing. Sebagai Calon Analis Hukum Pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang melaksanakan kegiatan aktualisasi dalam program Pelatihan Dasar, maka penulis mengangkat isu tentang “Belum optimalnya Pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku oleh Masyarakat di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya”. Dengan adanya program pemerintah mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai pendukung upaya pelayanan pertanahan secara digital, sesuai dengan uraian tersebut penulis memilih judul rancangan Aktualisasi “Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku kepada Masyarakat di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya”.

Salah satu bentuk penugasan dalam Latihan Dasar Cpns ini adalah membuat tulisan atau laporan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi ASN yang terdapat pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan ditempat kerja masing-masing dalam hal ini tempat kerja penulis adalah Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara). 9 Menurut pengamatan yang penulis lakukan di unit kerja, berikut merupakan isu-isu aktual yang menjadi perhatian, yaitu Belum maksimalnya Layanan Elektonik di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan Kurang tertibnya laporan bulanan pembuatan Akta oleh PPAT.

Penguasaan Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya menjadi penting mengingat hasil sensus penduduk pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa dengan luas daratan indonesia sebesar 1,9 juta km² menghasilkan kepadatan penduduk sebesar 141 jiwa per-km². Kepadatan penduduk tersebut bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan dengan hasil sensus penduduk pada tahun 20105 . Data-data tersebut akan terus berkembang mengingat pertumbuhan manusia selalu terjadi dan ketersediaan lahan yang semakin menipis sebagai konsekuensi dari pertumbuhan manusia tersebut. Dewasa ini dinamika permasalahan hubungan hukum antara orang dan tanah semakin kompleks karena bertambahnya faktor modernisasi yang menuntut pekerjaan serba digital dan cepat. Berdasarkan permasalahanpermasalahan tersebut setidaknya ada 3 (tiga) isu yang layak mendapat perhatian lebih yaitu Kesenjangan Digital, Rendahnya Perlindungan Data Digital, Rendahnya Diseminasi

Dari latar belakang tersebut penulis mengambil judul “Optimalisasi Penanganan Terhadap Ketidakteraturan Pelaporan Akta PPAT di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur”. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang- Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa yang menjadi salah satu kode perilaku ASN adalah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dikaitkan dengan Permen ATR/Ka. BPN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah bahwa pembinaan dan pengawasan PPAT di daerah dilakukan oleh Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan BPN, maka dengan melakukan optimalisasi penanganan terhadap ketidakteraturan pelaporan akta PPAT di Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur merupakan wujud dari penerapan Manajemen ASN. Hal ini juga berkaitan dengan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Kemudian, dalam kaitannya dengan Manajemen ASN, isu ini juga akan berpengaruh terhadap penilaian kerja ASN di Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur

Di era revolusi industri 4.0 ini, sudah selayaknya semua kegiatan perkantoran dilakukan secara digitalisasi termasuk dalam hal pengarsipan. Berdasarkan pengamatan penulis, digitalisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran yang merupakan unit organisasi tempat penulis ditempatkan, dirasa belum optimal. Termasuk dalam hal pengarsipan informasi pertanahan khususnya Surat Keputusan Hak Milik, Hak Pakai, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha.Bentuk fisik Surat Keputusan yang terbuat dari kertas, sangat rentan rusak serta tinta printer yang akan memudar seiring jalannya waktu, sehingga isi SK akan menjadi sulit dibaca. Bila ditinjau dari aspek SMART ASN, pengelolaan arsip yang masih manual ini belum menerapkan SMART ASN. Untuk itu deperlukan adanya digitalisasi pengarsipan sebagai bentuk penerapan nilai SMART ASN.

Dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah, beberapa tahapan yang harus dilakukan ialah melakukan pencairan dana untuk kegiatan Konsolidasi Tanah, membuat Laporan Konsolidasi Tanah dalam rangka Pengawasan Konsolidasi Tanah, dan membuat Surat Keputusan untuk penyelenggaraan Konsolidasi Tanah. Namun, pengelolaan arsip terhadap dokumen-dokumen tersebut masih belum optimal karena masih dilakukan secara manual, sehingga dokumen tersebut mudah hilang atau sulit untuk dicari. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya Sumber Daya Manusia yang erat kaitannya dengan Manajemen ASN.

Dengan perkembangan jaman yang semakin meningkat, sangat memengaruhi pelayanan publik, terutama di bidang pertanahan. Pemerintah khususnya Kantor Pertanahan Kota Bontang terus berupaya untuk 2 memperbaiki mutu pelayanan pertanahan karena hubungan manusia dan tanah tidak dapat terpisahkan atau sebagai penghidupan manusia. Untuk mendukung itu semua, maka diperlukan adanya kualitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang pertanahan. Untuk mengoptimalkan dalam pengambilan sertifikat tanah yang sudah didaftarkan memerlukan adanya pengaturan jadwal dalam pengambilan sertifikat yang sudah didaftarkan dan selesai dengan melakukan pelayanan informasi melalui whatsapp guna memberikan kemudahan masyarakat dengan tujuan agar lebih efektif dan efisien. Hal tersebut merupakan tujuan penulis untuk menetapkan core isu yang dianggap tepat yaitu melakukan penjadwalan dalam pengambilan sertifikat tanah yang belum optimal di Kantor Pertanahan Kota Bontang dan yang pasti akan menyusun laporan aktualisasi yang berjudul “Peningkatan Kualitas Layanan Masyarakat Dalam Pengambilan Sertifikat Tanahdi Kantor Pertanahan Kota Bontang”.

Demi mewujudkan tujuan nasional dalam rangka menyelenggaraan pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan Instansi Pemerintah untuk wajib memberikan Pendidikan dan Pelatihan terintegrasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama satu tahun masa percobaan. Dengan Tujuan menjadikan ASN yang memiliki dasar integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan public sesuai dengan aturan yang berlaku.