Bidang tanah terdaftar yang sudah terpetakan pada peta pendafataran di KKP (KW1, KW2, dan KW3) dan bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan pada peta pendaftaran di KKP (KW4, KW5, dan KW6). Proses pemetaan bidang-bidang tanah terdaftar sampai dengan saat ini masih menjadi kendala terutama pada daerah yang sebagian besar sudah terdaftar dan terpetakan. Kementerian ATR/BPN masih terikat permasalahan di masa lampau yakni terdapat bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan. Sementara, kondisi KW1, KW2 dan KW3 pun dalam pelaksanaannya di kantor pertanahan masih terdapat keadaan seperti tumpang tindih dan anomali bidang tanah. Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi pun tidak luput dari kondisi di atas, masih banyak ditemukan anomali bidang tanah pada bidang tanah yang sudah terploting di sistem Peta Pendaftaran KKP, yang ditunjukan pada peta dengan bidang tanah berwarna merah. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat isu penanganan anomali bidang tanah dengan judul “Optimalisasi Penanganan Anomali Bidang Tanah pada Peta Pendaftaran KKP di Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi”

Kondisi layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) di Kantah Kab. Jombang terdapat beberapa kendala terkait kurangnya pemahaman masyarakat/ pemohon. Pemohon yang mengajukan PTP melalui OSS sering kali mengalami kesalahan input data yang menyebabkan hasil PTP tidak dapat digunakan untuk pengajuan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan harus mengulang pengajuan PTP. Selain itu dalam beberapa kali kesempatan terdapat calon pemohon yang datang ke Seksi Penataan dan Pemberdayaan untuk menanyakan terkait prosedur maupun persyaratan layanan PTP. Hal ini karena adanya perubahan peraturan terkait layanan PTP dari yang awalnya digunakan untuk memperoleh Izin Lokasi dan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) berubah menjadi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), serta adanya peraturan terkait Lahan Sawah Dilindungi yang baru dilaksanakan tahun ini. Rancangan aktualisasi ini dimaksudkan untuk dapat mendukung peningkatan pemahaman masyarakat terkait layanan PTP sehingga masyarakat mendapatkan penjelasan yang tepat dan tidak salah dalam melakukan input data. Dengan demikian dapat tercapai pelayanan yang profesional dan memuaskan bagi masyarakat.

Saat ini penulis di tempatkan diSeksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Bandung. Dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang pegawai ASN senantiasa menjalankan tugas dan perannya sebagai ASN secara optimal, adanya kendala yang terjadi diharapkan dapat diatasi melalui solusi-solusi yang diberikan. Salah satunya,dengan memiliki nilai adaptif, diharapkan isu yang ada dapat teratasi dengan ide kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan digitalisasi. Dengan adanya inovasi berupa optimalisasi monitoring layanan pengecekan sertipikat secara elektronik, diharapkandapat mendorong percepatan pengecekan sertipikat secara elektronik dan berkontribusi dalam menjaga nama baik ASN, pimpinan, dan organisasi, yaitu Kantor Pertanahan Kota Bandung dan Kementerian ATR/BPN. Sehingga pemohon khususnya masyarakat dapat melakukan perbuatan hukum atas tanah miliknya dengan tanpa kendala dan tidak memakan waktu yang relatif lama. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam BerAKHLAKguna mendapatkan hasil yang sesuai dengan penulis rencanakan, maka penulis membuat laporan aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Monitoring Pelayanan Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik Kantor Pertanahan Kota Bandung ”

Seperti yang kita ketahui bahwa ATR/BPN saat ini memiliki penilaian yang buruk di masyarakat dalam hal pelayanan. Hal tersebut terjadi karena kurang baiknya kinerja dan standar pelayanan yang belum optimal. Karena ATR/BPN merupakan instansi pemerintah yang menuju pada pelayanan berkelas dunia yang harus melayani masyarakat dengan baik yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat puas karena mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Sesuai dengan tugas, pelayan publik merupakan salah satu tugas dari ASN. Pada dasarnya pelayanan publik merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaran pemerintahan. Pelayanan publik dapat dijadikan tolak ukur keseriusan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya, khususnya melayani masyarakat. Artinya, semakin baik kualitas pelayanan publik yang disuguhkan, maka semakin tinggi rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan meneliti kondisi yang ada di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara, maka penulis mendapatkan Isu yaitu “BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN ARSIP DOKUMEN ATAU WARKAH PENGADAAN SECARA DIGITAL PADA BIDANG PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA”.

Berdasarkan isu dan akibat yang terjadi apabila tidak diselesaikan maka penulis memilih untuk membuat gagasan dari isu tersebut agar dapat memperbaiki kembali serta pengoptimalan pengelolaan pengaduan masyarakat kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten melalui media sosial. Gagasan yang utama adalah pembuatan kertas kerja dalam pengeloloan pengaduan tersebut kertas kerja ini berfungsi sebagai pendataan juga wadah koordinasi dengan antara bidang dalam pengelolaan pengadauan ini. Kedepannya diharapkan dengan pengelolaan pengaduan yang baik melalui media sosial ini nilai kepercayaan masyarakat terhadap Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten semakin meningkat. Dari isu yang ada gagasan yang dimiliki maka pada aktualisasi ini penulis memilih judul “Optimalisasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Sosial Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten dengan Pembuatan Kertas Kerja Pengelolaan Pengaduan Media Sosial”.

Globalisasi dan perkembangan teknologi memaksa semua lapisan masyarakat untuk segera melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi, termasuk juga pada birokrasi yang terjadi di pemerintah. Latsar CPNS yang diselenggarakan harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Oleh sebab itu pada agenda empat Latsar CPNS, dilaksanakan habituasi yaitu proses pembiasaan dengan suatu penyesuaian supaya menjadi terbiasa melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerjanya, yang akan melahirkan tujuan akhir yaitu aktualisasi yang bersifat ekstrinsik. Aktualisasi diadakan untuk memberikan inovasi mengenai hal yang sudah seharusnya disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempermudah pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, aksi aktualisasi juga dapat menjadi jembatan untuk memperbaiki kondisi yang terjadi sekarang terjadi menuju ke kondisi ideal yang sudah seharusnya terjadi. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat aksi aktualisasi yang akan dilakukan penulis pada Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu, yang merupakan unit kerja penulis. Isu yang akan diangkat penulis terkait dengan kesulitan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dalam mencari berkas SPM dikarenakan belum optimalnya pengelolaan arsip SPM. Selain itu, penyimpanan data digital SPM belum terstruktur dengan baik pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu.