Kantor Pertanahan yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar saat ini sedang menjalankan program strategis nasional yaitu PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), yaitu pemetaan bidang – bidang tanah yang ada yang belum disertifikatkan. Dalam hal ini tugas dari Seksi Survey dan Pemetaan terkait kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu mulai dari melakukan pengukuran, menyiapkan Gambar Ukur, pembuatan Peta Bidang Tanah, sampai pencetakan Surat Ukur. Dengan target pencapaian Peta Bidang Tanah yang banyak, tentu saja perlu dilakukan monitoringnya Maka dari itu penulis berencana mengangkat isu pembuatan monitoring Peta Bidang Tanah secara online dengan judul “Optimalisasi Monitoring Peta Bidang Tanah Pada Kegiatan PTSL Menggunakan Google Spreadsheet di Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar” mampu memecahkan masalah yang terjadi dan membawa manfaat bagi Kantor Pertanahan Kota Kota Pematang Siantar untuk melakukan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017.

Dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah khususnya pada musyawarah penetapan ganti kerugian masih banyak dijumpai masyarakat yang tidak tahu/paham alur berkas dan pada tahap penentuan harga ganti kerugian hingga pada tahap pencairan ganti kerugian sehingga dalam kegiatan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian masih bayak juga masyarakat yang mempertanyakan berkas, waktu pencairan, nominal ganti kerugian, serta status pemindahan lokasi. Sehingga, dengan ketidaktahuan itu dan dengan waktu penyelenggaraan yang terbilang sudah cukup lama yakni sejak 2019 hingga saat ini menyebabkan maksud dan tujuan dari diadakannya musyawarah penetapan ganti kerugian tersebut tidak bisa tercapai.

Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan tidak terlepas dari transparasi, kuantitas dan kualitas pelayanan pertanahan yang baik, benar, efektif dan efisien. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pengawasan pelaksanaan pelayanan pertanahan secara baik dan benar dalam bentuk pengelolaan pengaduan pelayanan pertanahan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan agar terwujud pemerintahan yang bersih. Pengelolaan Pengaduan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 dan No 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Jadi secara umum pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.

Kementerian ATR/BPN merupakan instansi yang bertanggung jawab kepada presiden untuk membantu urusan pemerintah di bidang agrarian/pertanahan dan tata ruang. Kementerian ATR/BPN merupakan instansi vertical yang terdiri dari kantor wilayah dan kantor pertanahan yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Bidang Penataan dan Pemberdayaan merupakan salah satu bidang yang berada di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang memiliki cukup banyak kegiatan seperti Kegiatan Redistribusi Tanah, Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria, Kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pemberdayaan Tanah Masyarakat, dan Kegiatan Fasilitasi Rencana Tata Ruang. Dari setiap kegiatan tersebut terdapat tahapan yang harus dilaksanakan yaitu pencairan keuangan. Namun menurut pengamatan penulis, saat ini pengelolaan evidence pencairan keuangan belum dilakukan secara optimal. Evidence pencairan keuangan masih disimpan secara manual di almari penyimpanan. Apabila hal tersebut terus dibiarkan maka akan mengakibatkan arsip semakin menumpuk, lambatnya pencarian dokumen, dokumen mudah hilang, dokumen akan mudah lapuk karena kondisi ruangan yang lembab, dan dokumen bisa dimakan rayap apabila tidak terkontrol dengan baik.

Pemberian Hak Pakai untuk Instansi Pemerintah adalah merupakan salah satu jenis kegiatan pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali dimana dasar hukum, persyaratan serta biayanya telah tertuang dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010, akan tetapi pada pelaksanaan riil di lapangan masih terdapat Instansi Pemerintah yang belum memahami persyaratan maupun tata cara dalam pengurusan berkas pendaftaran Hak Pakai. Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Hak Pakai milik Instansi Pemerintah Indonesia, penulis melihat beberapa masalah terkait belum adanya Pemberian Informasi persyaratan kelengkapan berkas permohonan Hak Pakai kepada instansi-instansi terkait. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya pemahaman pemohon terkait persyaratan-persyaratan kelengkapan berkas pendaftaran hak pakai. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan sosialisasi dan informasi kepada Instansi Pemerintah atau instansi terkait tentang dasar hukum dan persyaratan pendaftaran tanah hak pakai khususnya Instansi Pemerintah di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Sehingga penulis mengangkat judul “Pembuatan Informasi Persyaratan Kelengkapan Berkas Pendaftaran SK Hak Pakai bagi Instansi Pemerintah di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II” sebagai aktualisasi.

Kerumitan koreksi berkas yang utama adalah kurang kelengkapan syaratsyarat pendaftaran peralihan hak jual beli. Kerumitannya dapat dicegah jika menggunakan check list tersebut. Check list tersebut dapat mengurangi kerumitan, meningkatkan komunikasi tim dan menurunkan resiko yang berhubungan dengan syarat-syarat pendaftaran peralihan hak jual beli. Check list bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja selama menjalani prosedur koreksi berkas. Tidak menggunakan chek list menunjukan masih rendahnya kesadaran pegawai dalam keselamatan kerja. Sesuai dengan Nilai Ber-Akhlak menuntut pelaksanaan check list harus 100% untuk mengeliminasi masalah yang mengkhawatirkan dan kemungkinan kekeliruan diselesaikan dalam tindakan di mana pelaksanaan chek list dilakukan pada semua item yang telah ditentukan. Keselamatan kerja merupakan prinsip dasar dalam pemberian pelayanan dan merupakan komponen sangat penting dalam manajemen ASN di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.

Dalam rangka mengaktualisasikan materi selama pelatihan dasar CPNS yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK) serta memahami peran dan kedudukan ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dilaksanakan agenda habituasi oleh peserta pelatihan dasar CPNS, yaitu mampu mengidentifikasi isu yang terjadi di lingkungan kerja untuk diselesaikan dengan menerapkan dan mengaitkan materi-materi selama pelatihan dasar. Setelah dilakukan pengamatan, analisa terhadap lingkungan kerja, diskusi dengan atasan, mentor, rekan kerja, dan coach, penulis mengangkat isu mengenai belum optimalnya informasi Kegiatan Pemberdayaan Tanah Masyarkat (Penanganan Akses Reforma Agraria) di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Isu ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang mengamanatkan untuk melaksanaan asset reform (penataan asset) dan access reform (penataan akses). Sebagai salah satu program prioritas yang termaktub dalam Nawa Cita Presiden Republik Indonesia, penanganan access reform (penataan akses) di Kantor Wilayah BPN provinsi Jawa Timur masih kurang optimal dalam penyajian informasinya. Oleh karena itu penulis menuangkan gagasan atas isu tersebut dalam Aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Informasi Kegiatan Pemberdayaan Tanah Masyarakat (Penanganan Akses Reforma Agraria) melalui Peta WebGIS di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur”.

informasi tersedianya infografis mengenai informasi pertanahan, dan produk turunannya. Oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut dapat tercapai dan memecahkan permasalahan yang telah disebutkan maka penulis sebagai Pengelola Informasi Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Solok, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN Ber-AKHLAK berdasarkan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai tugas dan fungsi penulis pada Subbagian Tata Usaha, dalam hal ini penulis memilih judul aktualisasi “Optimalisasi Pengelolaan Website Pada Kantor Pertanahan Kota Solok Melalui Pembuatan Pedoman Pengelolaan Website”

Saat ini pengelolaan pengaduan di kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar masih belum efektif dan efisien. Saat ini tidak ada pencatatan pengaduan karena tidak adanya SDM yang mengelola pengaduan yang masuk baik melalui loket, sosial media maupun surat eletronik. Hal ini dapat berdampak karena tidak tersimpannya data pengaduan yang masuk sehingga apabila dikemudian hari dibutuhkan laporan pengaduan maka akan kesulitan untuk merekapnya. Melalui aktualisasi ini diharapkan tata kelola pengaduan dapat tertata dengan baik dan tersimpan dalam bentuk elektronik untuk mempermudah pekerjaan atau menghindari dari hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu melalui kegiatan aktualisasi ini diharapkan dapat mengatasi isu yang dihadapi oleh kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar dapat memberikan dampak yang positif terhadap instansi dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Proses mengatasi isu tersebut dilaksanakan dengan tetap menerapkan nilai-nilai dasar BerAKHLAK, Manajemen ASN, dan Smart ASN.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah Kementerian yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh kantor wilayah yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di wilayah provinsi yang bersangkutan dan kantor pertanahan yang melaksanakan tugas di kabupaten/kota yang bersangkutan, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Dalam kesempatan ini penulis bertugas di Kantor Pertanahan Kota Pasuruan pada Sub Bagian Tata Usaha. Dalam beberapa bulan mengabdi sebagai CPNS, penulis menemukan masalah yang berkaitan dengan strategi komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tepatnya di Kantor Pertanahan Kota Pasuruan sebagai sarana informasi publik, optimalisasi jaringan komunikasi dan informasi, serta membentuk opini publik untuk menciptakan citra yang positif dan dapat mengedukasi masyarakat tentang pertanahan.