Oleh karena itu untuk memudahkan pekerjaan Satgas PTP, diperlukan adanya ketersediaan peta kesesuaian penggunaan tanah eksisting terhadap RTRW di Kabupaten Bintan dan menggunakan buku Standarisasi Basisdata Spasial Penatagunaan Tanah tahun 2017 untuk menjadi referensi dalam kegiatan ini. Pembuatan peta penggunaan tanah diharapkan dapat membantu Pegawai Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan tugas rutin atau Pertimbangan Teknis Pertanahan serta dalam melakukan peninjauan lokasi maupun pemeriksaan tanah agar pekerjaan yang dilakukan lebih efektif dan efisien. Selain itu, pembuatan peta penggunaan tanah yang dilakukan oleh penulis juga merupakan bukti penerapan dan penguatan nilai-nilai BerAKHLAK, Manajemen ASN, dan SMART ASN yang dimiliki oleh penulis serta sebagai upaya mencapai tujuan yang tercantum dalam UU no 5 Tahun 2014.

Salah satu media yang bisa digunakan adalah media sosial. Saat ini tersedia aplikasi Linktree pada media sosial yang mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan hanya dengan mengakses satu link saja. Berdasarkan hal yang telah disampaikan, maka penulis membuat laporan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Penyampaian Informasi Persyaratan Permohonan Layanan Pertanahan melalui Linktree di Media Sosial Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat.” Dengan harapan dapat menjadi solusi untuk membantu masyarakat memperoleh informasi persyaratan permohonan layanan pertanahan dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Dalam kegiatan pendaftaran tanah, tentu peran Gambar ukur sangat berpengaruh dalam proses jalannya berkas pendaftaran, dimana fungsi dari GU sendiri berkaitan langsung dengan rekonstruksi batas bidang tanah. Demi melaksanakan pemeliharaan terhadap komponen-komponen penting dalam pertanahan maka diadakan penyimpanan data pertanahan baik itu data fisik ataupun yuridis didalam system (digital/soft file) dalam rangka menjaga keaslian data dari kerusakan yang dapat timbul dikemudian hari. Maka dari itu penulis memilih isu tentang “BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN GAMBAR UKUR PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT”.

Dari uraian diatas penulis membuat inovasi dengan membuat peta tematik tentang tanah yang sudah dan belum bersertipikat di desa sidomulyo kecamatan selorejo berbasis partisipatif dalam rangka inventarisasi dan identifikasi objek landreform. Kegiatan tersebut dapat mengetahui sisa bidang tanah yang belum bersertipikat sehingga dapat direncanakan untuk diselesaikan pada tahun tahun berikutnya. Selain itu dengan penyelesaian legalisasi asset di desa sidomulyo maka desa sidomulyo dapat di deklarasikan menjadi desa lengkap.

Dalam kegiatan aktualisasi, peserta ditugaskan untuk menganalisis isu/masalah dan dampaknya pada tempat tugas, serta dapat mengembangkan dan memilih alternatif gagasan dan manfaat yang sesuai dengan program, kebijakan, serta mampu menyusun kegiatan dan tahapan kegiatan aktualisasi.Dalam pelaksanaan analisis isu dikaitakan dengan Agenda 3, yaitu Kedudukan dan Peran ASN yang meliputi : Manajemen ASN dan Smart ASN. Bedasarkan pengamatan yang dilakukan penyusun selama menjalani masa percobaan 5 bulan sebagai calon Petugas Ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi, penyusun menyimpulkan adanya beberapa isu atau potensi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi, antara lain: (1)Manajemen dan Kontrol Penggunaan Alat Ukur belum Optimal,(2) Belum optimalnya Pengarsipan Surat Ukur, dan (3)Belum Optimalnya Penataan Peta Analog. Berdasarkan hal tersebut di atas, menjadi penting untuk melakukan aktualisasi terkait isu yang prioritas yaitu “Belum Optimalnya Pengarsipan Surat Ukur ”.

 Peningkatan layanan informasi terus dikembangkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, salah satunya adalah dengan penggunaan whatsapp sebagai wadah dalam memfasilitasi pelayanan pertanahan secara elektronik guna mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi yang responsive dengan mudah dan cepat. Penggunaan layanan hotline melalui whatsapp ini juga menjadi solusi atas kemudahan mendapatkan informasi publik karena banyak masyarakat yang domisili tempat tinggalnya jauh dari Kantor Pertanahan. Akan tetapi, publikasi layanan hotline yang sangat kurang sehingga layanan ini jarang digunakan oleh masyarakat, adapun beberapa pesan yang masuk melalui whatsapp ini tidak terbalas dengan cepat dan terkadang justru tidak terbalaskan, ini dikarena nomor hotline yang masih menggunakan nomor pribadi dari pegawai loket. Hal ini dapat membuat masyarakat sebagai penerima layanan kesulitan untuk mendapatkan informasi seputar layanan pertanahan.

Dalam sebuah instansi untuk mendapatkan pelayanan, pelayanan akan kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting, sehingga usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan selalu dilakukan. Mengantri merupakan salah satu proses awal yang dialami masyarakat ketika memasuki instansi pemerintahan dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi, sehingga halhal terkait antrian sangat berpengaruh terhadap perilaku dan kepuasan masyarakat. Kegiatan mengantri ini membuat orang menghabiskan waktunya untuk menunggu. Mereka tidak bisa menunggu sambil melakukan aktifitas diluar walaupun sebentar, karena lingkup informasi antrian hanya berada di dalam instansi terkait, sehingga akan berdampak kehilangan antrian. Lingkup informasi yang terbatas juga menyebabkan masyarakat harus datang langsung ke lokasi pelayanan. Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan sebagian orang merasa rugi karena kehilangan waktu dan tenaga setiap akan mengantri. Terutama bagi orang-orang yang bekerja, tentunya mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaan terlalu lama.

Seiring dengan proses pelayanan pertanahan, ditemukan fakta bahwa banyak berkas permohonan yang dikembalikan oleh petugas loket. Data pada selama bulan September 2022 menunjukkan dari 1.784 berkas pemohon yang masuk, hanya 716 berkas pemohon atau 40,13% yang dikatakan lengkap dan diproses oleh petugas loket. Kekurangan syarat berkas, kesalahan dalam pengisian form, dan informasi yang didapat kurang merupakan sebagian penyebab sehingga para pemohon harus meluangkan waktu lagi untuk menyiapkan persayaratan berkas permohonan. Kurangnya memanfaatkan teknologi di era digitalisasi sekarang ini sangat disayangkan. Berbagai platform yang tersedia seharusnya menjadi momentum untuk digunakan secara penuh dan maksimal. Hal ini bisa bertujuan memberi pelayanan informasi secara akurat kepada pemohon sehingga mereka mudah mengakses seluruh informasi pelayanan pertanahan dengan cepat dan mudah diakses.

Hak Milik merupakan hak paling sempurna diantara hak-hak atas tanah lainya. Sebab itu kebutuhan dan kegunaan Hak Milik bagi masyarakat sangat diharapkan, dimulai dari tanah yang belum berstatus Hak maupun yang masih atas hak lain. Dalam pendaftaran tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangisangat tinggi antusiasnya sehingga berkas permohonan konversi dan pengakuan hak sangat besar peminatnya, akan tetapi sangat disayangkan selama dalam proses mencetak sertipikat nya masih tergolong membuhtuhkan waktu yang lama. Proses mencetak sertipikat yang masih tergolong lama dikarenakan proses pengentrian data pemohon yang masih menggunakan metode manual, hal tersebut sangat disayangkan mengingat perkembangan teknologi yang sudah maju seharusnya bisa diiatasi dengan cepat. Salah satu usaha yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang saat ini sudah lebih maju adalah dengan menggunakan aplikasi sistem KKP WEB OFFICEdimana dapat dengan mudah langsung mencetak tanpa harus mengentri lagi data karena sistem KKP yang sudah terisi sudah di entri dengan petugas loket sendiri saat pendaftaran. Hal inilah yang mendorong saya dalam mengangkat isu atau permasalahan tersebut yang terjadi di KantorPertanahan Kabupaten Banyuwangi khususnya dibagian seksi saya.

Pelatihan Dasar CPNS Gelombang 8 Angkatan XIV Kelompok 1 dilaksanakan dengan metode pembelajaran blended learning yaitu dilakukan dengan memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dengan proses pembelajaran secara daring. Pembelajaran metode blended learning ini dibagi menjadi tiga bagian pembelajaran yaitu Pelatihan Mandiri, Distance Learning, dan Pembelajaran Klasikal. Metodologi dengan menggunakan pola baru ini diharapkan para peserta dapat memahami dan menerapkan ketiga fungsi tersebut baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan sosial kemasyarakatan. Pelatihan Dasar CPNS ini dilaksanakan dengan sistem internalisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta pemahaman mengenai peran dan kedudukan ASN. Melalui penyelenggaraan pelatihan dasar yang inovatif dan terintegrasi, diharapkan CPNS dapat menjadi agen perubahan yang berkompeten dan profesional. Diantaranya adalah melalui proses pembelajaran materi, habituasi di unit kerja dan pelaksanaan aktualisasi. Sistem pembelajaran pada Pelatihan Dasar CPNS, menuntut setiap peserta untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif yang diakronimkan menjadi BerAKHLAK.