Tujuan diadakannya kegiatan ini untuk memantapkan penanganan dan penyelesaian SKP, menyelesaikan kasus pertanahan melalui jalan damai (amicable solution), melakukan verifikasi dan validasi data SKP pertanahan, dan untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan. Pada Isu ini memiliki keterkaitan pada agenda III Manajemen ASN dan Smart ASN dikarenakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi dan memahami monitoring kasus pertanahan. Selain itu, ASN dituntut untuk dapat mengembangkan inovasiinovasi yang dapat meningkatkan nilai professional, terpercaya dan berstandar dunia. 3 Adapun penyebab dari belum terkelola dan tertata dengan baik, dari segi digital keseluruhan data kasus SKP teersebut belum terinput ke dalam Aplikasi Justisia adalah, kurangnya kompetensi dan keterbatasan jumlah sumber daya manusia sehingga terjadi Kurangnya proses monitoring berkas kasus pertanahan melalui aplikasi justisia.

Adapun kendala yang dialami dalam kegiatan PTSL di kelurahan ini adalah kepemilikan tanah atau pengakuan hak atas tanah oleh orang lain tanpa adanya bukti otentik dan juga masih banyak sertipikat lama yang belum terinventarisasi secara menyeluruh sehingga sering terjadi tumpang tindih dengan bidang lain ketika proses pengolahan data sehingga menimbulkan masalah dalam pendaftaran tanah di wilayah tersebut.

Hasil survey digital menunjukkan dari 13 responden hanya 1 responden yang mengetahui tentang aplikasi Sentuh Tanahku, sedangkan 12 responden lainnya tidak tahu dan sama sekali tidak pernah mendengar mengenai aplikasi Sentuh Tanahku. Aplikasi Sentuh Tanahku harusnya menjadi aplikasi digital ATR/BPN yang dikenal oleh masyarakat karena didalamnya sangat banyak informasi terkait produk kantor pertanahan yang dapat diakses oleh masyarakat secara online tanpa harus ke kantor pertanahan lagi. Aplikasi Sentuh Tanahku sebenarnya dapat mempercepat proses pelayanan dengan eksistensinya, contohnya ketika ada masyarakat yang ingin menggunakan jasa kantor pertanahan terkait produk-produk pertanahan, masyarakat dapat mengecek persayaratan berkas apa yang harus dibawa untuk pengurusan tersebut di aplikasi Sentuh Tanahku, dan ketika datang ke kantor pertanahan permohonan masyarakat bisa langsung diproses tanpa pemohon harus bolak balik karena persyaratan berkas yang dibawa telah lengkap

di Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, khususnya Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan, penyimpanan dan pengelolaan arsip belum dilaksanakan secara optimal, sehingga pejabat yang baru dimutasi ke Bidang Pengendalian Pertanahan mengalami kesulitan untuk melanjutkan pekerjaan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh pejabat sebelumnya, karena banyak dokumen rusak bahkan ada fisiknya yang hilang, saat akan mencari dokumen pengendalian, kami kesulitan mencari dokumen-dokumen yang diperlukan, dibutuhkan digitalisasi dengan tujuan untuk mengamankan berkas-berkas yang ada, sehingga pejabat selanjutnya dapat belajar dari arsip yang telah didigitalisasi di sistem dan akan dengan mudah memahami dan melanjutkan pekerjaan pejabat sebelumnya, menghadirkan kemudahan dalam rangka mengelola kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan multiyears.

Selain itu, demi mendukung upaya Zona Integritas, Kantor Pertanahan Kota Cilegon sedang giatnya berinovasi mengembangkan digitalisasi layanan yang ada, hal ini terbukti dengan akan diluncurkannya Elform yaitu berupa Barcode yang apabila di scan akan menghubungkan pengguna menuju ke sebuah website yang didalamnya akan berisi informasi mengenai layanan-layanan pada Kantor Pertanahan Kota Cilegon. Hingga pada saat rancangan aktualisasi ini dibuat, menu informasi yang terdapat pada Elform hanya memuat formulir pelayanan pendaftaran sertifikat dan informasi layanan yang terdiri dari informasi jual beli, wakaf, pewarisan, pembaruan hak, pemberian hak, perpanjangan hak, perubahan hak, penggantian sertifikat dan pengecekan sertifikat. Melihat kondisi belum tersedianya informasi mengenai alur pengaduan sengketa pada Elform dan masih ditemukannya poster alur pengaduan yang tertumpuk dengan poster lain pada dinding informasi membuktikan bahwa belum optimalnya penyediaan informasi terkait alur pengaduan sengketa pada Kantor Pertanahan Cilegon.

Namun terkadang di dalam perjalanan berkas tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, yang di mulai setelah pemohon mendaftarkan permohonannya, sering kali terjadi tunggakan berkas pemecahan/pemisahan/penggabungan sertifikat tanah di salah satu tempat dari tahapan yang telah diuraikan diatas, karena di dalam perjalanan berkas dari satu tempat ke tempat lainnya tidak dilakukan pencatatan baiksecara manual ataupun secara digital, sehingga jika suatu berkas terhambat di suatu tempat sulit untuk melacak pada siapa dan dimana berkas tersebut tertahan. Oleh karena itu, penulis membuat rancangan aktualisasi terkait pencatatan perjalanan berkas pemecahan/pemisahan/penggabungan di Kantor Pertanahan Aceh Besar secara digital yang mana nantinya setiap petugas yang menerima berkas tersebut wajib mengisi suatu form yang telah penulis siapkan melalui aplikasi Google Sheets, yang di form tersebut berisikan nama petugas yang menerima berkas, tanggal menerima, kegiatan yang dilakukan terhadap berkas dan kode berkas tersebut, sehingga dapat mempermudah akses bagi petugas yang lain untuk mengetahui sudah sampai dimana suatu berkas pemecahan/pemisahan/penggabungan, serta mempermudah dalam mengisi form perjalanan berkas tersebut karena dapat diisi dimana saja melalui komputer atau gawai.

Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan Kantor pertanahan (perwakilan) pertama di Kabupaten Penajam Paser Utara dibuka pada tahun 2004. Pada Tahun 2007, Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara baru definitif. Membuat proses perumusan dan pelaksanaan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan kurang optimal karena sertifikat bidang bidang tanah sebelum tahun terbentuknya Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara sudah terbit ditambah migrasi besar besaran data pertanahan pada tahun 2004 sampai tahun 2008 ke dalam sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) sehingga menimbulkan permasalahan pertanahan. Pada Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara, masih banyak data data anomali dengan ditemukannya indikasi indikasi bidang tanah yang tidak sesuai pemetaannya. Hal ini perlu dilakukan adanya penanganan terkait permasalahan tersebut untuk meningkatkan kualitas data di Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Aktualisasi dari isu ini berkaitan dengan Manajemen ASN yaitu mengoptimalkan peran ASN sebagai Pelayan Publik dengan meningkatkan produktivitas ASN melalui kemudahan dalam pencarian data fisik berupada peta bidang 2D, peta bangun ruang 3D maupun data yuridis secara cepat dan akurat.Sedangkan untuk kaitannya dengan SMART ASN, pembuatan sistem informasi 3D kadaster adalah bagian dari pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung transformasi digital dan Birokrasi 4.0 dengan indikator pecepatan layanan, efisiensi layanan dan akurasi layanan.

Namun dalam penerapannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud, sering terjadi permasalahan dimana masyarakat masih tidak mengetahui informasiinformasi seperti persyaratan peralihan hak atas tanah dalam mengajukan permohonan ke BPN. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Mulai dari ketidaktahuan mengenai mekanisme pengajuan dan kurangnya informasi berbagai persyaratan, kurangnya fasilitas kantor seperti tidak adanya website, penggunaan hotline kantor yang belum maksimal, lokasi kantor yang sulit dijangkau oleh angkutan umum dan jarak Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud yang terlalu jauh karena karakteristik daerah yang berbentuk kepulauan. Dari beberapa faktor tersebut, apabila masyarakat membutuhkan informasi terkait persyaratan peralihan hak atas tanah harus menggunakan cara konvensional yaitu datang ke kantor. Sehingga menyebabkan kurang optimalnya pelayanan publik.

Sejak bulan Maret tahun 2022, Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara sedang dalam proses pembangunan gedung sehingga pada saat ini lokasi kantor berpindah sementara ke Stadion Aji Imbut (Gedung Bela Diri) Kecamatan Tenggarong Seberang. Sarana dan prasarana kantor sementara yang tidak memadai menjadi salah satu faktor penghambat tidak terdistribusinya informasi mengenai alur pengaduan sengketa konflik dan perkara kepada masyarakat sehingga tidak ditemukan informasi yang lengkap dan jelas di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam pengelolaan pengaduan seharusnya diterapkan prinsip-prinsip penyampaian Pengaduan yakni Transparan yang artinya masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan/masalah serta masyarakat juga berhak untuk mengetahui informasi mengenai alur pengaduan secara jelas dan mudah dipahami.