Permohonan peralihan hak merupakan kegiatan rutin pelayanan pertanahan yang terus dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen melalui Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Oleh karena itu, pengajuan permohonan peralihan hak setiap hari rata – rata mencapai 100 permohonan. Untuk mewujudkan lancarnya proses permohonan peralihan hak tentunya peran petugas pelaksana dan juga pemohon sangat penting dalam hal ini syarat – syarat yang dibutuhkan untuk mengajukan salah satu proses peralihan hak. Akan tetapi dalam pengajuannya, masih banyak terdapat kekurangan atau kesalahan berkas yang harus dilengkapi oleh pemohon. Sehingga pemohon meminjam berkas untuk diperbaiki. Oleh karena itu, mekanisme peminjaman berkas perbaikan permohonan peralihan hak harus dikelola dengan baik supaya mendapat pengawasan dan tidak mengakibatkan kerugian dari berbagai pihak dikemudian hari. Melalui gagasan untuk melakukan optimalisasi mekanisme peminjaman berkas perbaikan permohonan peralihan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen dengan cara memanfaatkan teknologi Aplikasi Forms Studio dan Microsoft Excel sebagai bentuk transformasi dari cara konvensional kedalam teknologi digital dalam pencatatan dan pengarsipan peminjaman berkas, dan juga Forms Studio yang mempunyai fiture tandatangan elektronik sebagai bukti bahwa peminjaman bisa dipertanggungjawabkan. Gagasan “Optimalisasi Mekanisme Peminjaman Berkas Perbaikan Permohonan Peralihan Hak dengan Memanfaatkan Aplikasi Forms Studio Di Kantor Pertanahan 2 Kabupaten Sragen”

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi untuk menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN, penulis memiliki gagasan kreatif 9 optimalisasi pelayanan pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan melalui whatsapp autoresponse. Melalui pemanfaatan whatsapp autoresponse dalam sistem pelayanan pada Seksi penataan dan Pemberdayaan diharapkan dapat mempermudah ASN khususnya pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayan publik.

pada isu-isu tersebut. Analisis dilakukan untuk menetapkan kriteria isu dan kualitas isu sehingga mendapatkan kualitas isu yang paling tepat untuk diijadikan bahasan dalam laporan aktualisasi. Berdasarkan hasil analisis isu,maka diperoleh peringkat kelayakan dari isu-isu yang telah ditemukan. Isu yang menduduki peringkat pertama atau core isu yang perlu dipecahkan solusinya adalah “Belum Optimalnya Pengelolaan Buku Tanah Di Kantor Pertanahan Blitar”, serta memunculkan gagasan yang dapat menyelesaikan isu tersebut, yang dapat benar-benar dilaksanakan pada masa aktualisasi penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Salah satu kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha, yaitu melakukan sosialisasi mengenai informasi pelayanan pertanahan. Sosialisasi adalah memasyarakatkan sesuatu sehingga dapat dikenal, dipahami dan dihayati oleh masyarakat ataupun pihak terkait, sehingga sosialisasi mengenai pelayanan pertanahan bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan pelayanan pertanahan, salah satunya yaitu dengan informasi Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) kepada masyarakat. Untuk memaksimalkan kegiatan, maka penyampaian informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara dan media. Namun, pada Sub Bagian Tata Usaha di unit kerja penulis, penyampaian informasi Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) dilakukan sekali sehingga hanya menyasar pada pihak-pihak tertentu, hal tersebut menyebabkan penyampaian informasi Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) kurang optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengoptimalan informasi dengan mencari gagasan inovatif yang dapat dicapai dan realistis, salah satunya dengan pelaksanaan aktualisasi optimalisasi informasi dengan media sosial ataupun media lainnya. Untuk itu, maka penulis memilih judul “Optimalisasi Informasi Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara”.

Calon ASN dituntut untuk merancang dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar profesi ASN dan kedudukan serta peran ASN dalam NKRI, dalam melaksanakan tugasnya di unit kerja masing-masing dalam bentuk sebuah “Rancangan Aktualisasi”. Rancangan aktualisasi adalah suatu bentuk perencanaan yang menggambarkan tentang cara Calon ASN dalam menterjemahkan teori ke dalam praktik, mengubah konsep menjadi konstruk, menjadikan gagasan sebagai kegiatan. Dengan demikian calon ASN diharapkan untuk mampu mengaplikasikan secara langsung nilai-nilai dasar profesi ASN tersebut dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta visi dan misi unit kerja.

Selama masa CPNS penulis ditempatkan pada bagian Keuangan Subbagian Tata Usaha. Dari adanya latar belakang tersebut sehingga penulis berkeinginan untuk mengangkat isu tersebut sebagai laporan rancangan aktualisasi. Saat ini penulis di tempatkan di Bagian Keuangan Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kota Bandung dan harus mampu menerapkan core value ASN atau nilai-nilai dasarASN dalam menunjang kinerja penulis dan satuan kerja penulis. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mengaktualisasikan core value ASN atau nilai-nilai dasar ASN, yaitu Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adatif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK). Berdasarkan nilai- nilai yang terkandung dalam BerAKHLAK guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan penulis rencanakan, maka penulis membuat aktualisasi dengan memilih isu Belum Optimalnya Monitoring Blangko Sertipikat di Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Bandung, dampak jika isu tidak terselesaikan maka tidak berjalannya monitoring blangko sertipikat secara efektif dan efisien , tidak dapat diketahui sudah sampai mana proses blangko sertipikat itu diproses, sehingga bisa memperlambat proses penyelesaian blangko. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi dampak tesebut salah satunya adalah dengan memonitor berkas blangko melalui media Google Spreadsheet.

Sebagai sarana bagi masyarakat yang ingin menerbitan KKPR Non Berusaha tanpa harus mengurus dulu PTP nya secara pribadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Jadi Permohonan yang masuk dari websiten SINOM milik DPMPTSP Sleman akan diolah dan diteruskan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk pembuatan PTP. Hal ini sangat memudahkan pemohon, karena tidak perlu bolak-balik ke kantor DPMPTSP Sleman dan Kantah Sleman. Dalam pelaksanaan pertimbangan teknis pertanahan untuk KKPR Non Berusaha melalui SINOM serta pelayanan dan pengaturan pertanahan tidak lepas dari kendala-kendala yang terjadi seperti adanya hambatan pelaksanaan kegiatan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang serta kurang optimalnya kualitas dataserta pelayanan pemeliharaan data. Beberapa penyebab terjadinya kendala erat kaitannya dengan profesionalisme serta perkembangan digitalisasi.

Namun dalam pelayanan di Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Makassar setiap hari padat dengan permohonan dan tentunya tidak lepas dari kendala dan hambatan sehingga perlunya Monitoring berkas yang efektif dan efisien serta aktual. Saat ini belum efektifnya monitoring berkas di Seksi Survei dan Pemetaan karena belum digunakannya sistem digital sehingga pimpinan sulit untuk mengetahui posisi berkas secara rill fisik bahkan kadang ada berkas yang tercecer. Hal tersebut sehingga dipandang perlu untuk melakukan upaya melalui pembangunan sistem informasi berkas permohonan sebagai bentuk monitoring dan pengendalian dalam meningkatkan kinerja dan kepuasan masyarakat. Salah satu upaya adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam kinerja di Seksi Survei dan Pemetaan adalah dengan menggunakan aplikasi sistem monitoring berkas pengukuran yang dinamakan Office-Rewako. Sistem informasi ini dapat memudahkan dalam monitoring posisi rill berkas fisik, dan mengevaluasi untuk memperbaiki kinerja Seksi Survei dan Pemetaan,

Dari isu prioritas yang menjadi tema aktualisasi tersebut, penulis diharapkan mampu untuk mengemukakan gagasan kreatif dan inovatif berupa kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat menjadi solusi pemecahan dengan memperhatikan penerapan nilai-nilai dasar BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) serta mengenai subtansi kedudukan dan peran ASN dalam NKRI yang meliputi Manajemen ASN, Pelayanan Publik, Smart ASN dan Whole of Governance (WoG). Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan unit kerja dari bagian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mempunyai tugas dan fungsi untuk menunjang kegiatan dalam pelayanan dan pencapaian tujuan. Akan tetapi, belum optimalnya layanan pengaduan untuk layanan pertanahan di Kantor Pertanahan Bengkulu Selatan menjadi kendala dalam memproses pengaduan aspirasi dan permintaan informasi terkait pertanahan. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk memilih isu Optimalisasi Layanan Pengaduan untuk Layanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai judul Rancangan Aktulisasi.

Memasuki era millennium sangat identik dengan perkembangan teknologi informasi yang cepat. Perkembangan teknologi dan informasi tersebut juga merambah Kementrian/Lembaga tidak terkecuali Kementrian ATR/BPN. Teknologi informasi mendorong transformasi dan paradigma birokrasi tradisional menuju paradigma e-government. Dengan mengubah system tradisional ke system digitalisasi dalam hal ini mengenai pelayanan loket terkait persyaratan masih manual dimana pemohon/masyarakat yang datang untuk melakukan kegiatan pertanahan harus ikut mengantri untuk mendapatkan persyaratan mengenai kegiatan pertanahan yang dilakukan. Sehingga masyarakat yang rumah nya jauh dri kantor harus datang beberapa kali, hal ini tidak efisien dan pelayananpun akan terkendala. Berdasarkan kondisi tersebut di perlukan pemanfaatan system digitalisasi yang memberikan kemudahan untuk pemohon untuk mengetahui persyaratan kegiatan pertanahan yang akan dilakukan.