Dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan pengelolaan data dan penyajian informasi yang baik maka diperlukan pula kegiatan pengarsipan yang optimal. Namun sampai saat ini, pada Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan masih menerapkan kegiatan pengarsipan secara manual. Banyaknya permohonan Hak atas Tanah yang harus diproses di Bidang Penetapan Hak dan Pendafataran mulai dari Hak Milik, Hak Guna Bangunan hingga Hak Guna Usaha membuat berkas yang harus diarsipkanpun semakin menumpuk. Sehingga berdasarkan hal tersebut, diperlukan digitalisasi dalam kegiatan kearsipan agar dokumen-dokumen penting tersebut dapat dengan mudah dikelola, ditemukan dan dipergunakan kembali. Dengan alasan tersebut maka Rancangan Aktualisasi ini dibuat dengan judul “Digitalisasi Warkah Permohonan Hak Guna Usaha pada tahun 2019 di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan”.

Adanya znt sendiri sebagai strategi percepatan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Bea Perolehan Hak Atas Tanah danBangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini diwujudkan melalui ketersediaan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT). Saat ini pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, untuk peta znt yang terdata pada website geokkp terdapat 6 (enam) kecamatan saja dari 21 (dua puluh satu) kecamatan di Kabupaten Banyuasin yang baru terpetakan zona nilai tanahnya diantaranya Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Tanjung Lago, Kecamatan Suak Tape, Kecamatan Sembawa dan Kecamatan Betung, sedangkan sisanya belum dipetakan. Keterbatasan peta znt inilah yang menyebabkan kegiatan pelayanan terhadap informasi nilai tanah menjadi tidak optimal. Hal tersebutlah yang mendorong penulis untuk melakukan kajian mengenai “Percepatan Updating Zona Nilai Tanah Dalam Rangka Pelayanan Informasi Nilai Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin”.

bahwa KementerianATR/BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian ATR/BPN memiliki fungsi untuk perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, pengadaaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan. Penulis ditempatkan di satuan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, dimana masih terdapat Buku Tanahyang data fisiknya berbeda dengan data di Kegiatan Komputerisasi Pertanahan (KKP), selain itu juga belum optimalnya pengelolaan warkah secara digital, serta kurang tertatanya penyimpanan buku tanah di Kantor Pertanahan Humbang Hasundutan Dari kurang optimalnya validasi Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang kualitas data yang baik, oleh karena itu Penulis mengambil core issue yaitu “Kurang Optimalnya Validasi Buku Tanah Kelurahan Pasar Doloksanggul di Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan”.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas ada beberapa hal, mulai dari sumber daya manusia yang minim terhadap keilmuan pengukuran tanah, berkas kepemilikan yang dikumpulkan kurang lengkap, sarana dan prasarana yang kurang memadai serta ruang penyimpanan warkah yang tidak memadai. Kegiatan PTSL ini mempunyai kelebihan dan kekurangan sekaligus mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat, apabila ditinjau dari isu kantor, PTSL termasuk persoalan yang cukup jadi perhatian. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas dan memberikansolusi atas hambatan yang dialami, yang akan dituangkan dalam rancangan aktualisasi sebagai syarat kelulusan pelatihan dasar CPNS tahun 2022. Persoalan yang paling penting ialah kurangnya tempat penyimpanan arsip PTSL jadi penulis tertarik untuk mengangkat isu ini sebagai rancangan aktualisasi, yang diberikan judul Digitalisasi Penyimpanan Warkah Berkas Ptsl Di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir

Pertimbangan Teknis menggunakan kertas yang tipis, sehingga dalam beberapa waktu ke depan dapat mengakibatkan tulisan di kertas menjadi hilang, usang, lusuh dan robek. Hal ini akan menyulitkan ketika data tersebut dibutuhkan, misalnya pada saat permintaan data untuk pemeriksaan. Untuk mengantisipasi akan terjadinya hal tersebut perlu adanya penataan kearsipan yang tidak sekadar disimpan atau ditumpuk begitu saja, tetapi perlu diatur cara penyimpanannya dengan melalui beberapa tahapan dengan tujuan sistem pengarsipan yang rapi dan aman, sehingga ketika arsip dibutuhkan mudah untuk ditemukan kembali. Sehubungan dengan hal tersebut diatas penulis memutuskan untuk Menyusun aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Penataan dan Penyimpanan Arsip Dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan Tahun 2021 Berbasis Digital Menggunakan Google Drive”.

Nasrullah (2015) media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain membentuk ikatan sosial secara virtual. Media Sosial sendiri memiliki beberapa jenis platform didalamnya seperti Instagram, twiiter, facebook, youtube, maupun web. Setiap platform memiliki ciri khas dan keunikannya sendiri. Media Sosial dapat menjadi jembatan komunikasi massa yang dilakukan secara interaktif dengan followers yang dimiliki. Penyampaian pesan melalui media sosial juga merupakan salah satu bentuk penyampaian pesan untuk melakukan proses komunikasi massa kepada masyarakat luas. Bittner (Rakhmat, 2003 dalam Ardianto, 2007), yakni: komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar. Definisi tersebut dapat diketahui bahwa media sosal yang sudah menjadi media mainstream bisa digunakan dalam penyampaian pesan komunikasi. Teori komunikasi massa mengungkapkan terdapat empat fungsi komunikasi massa yaitu to inform, to influence, to educate, dan to informativ yang mana dapat diterapkan dalam pengeloaan media sosial Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas.

isu utama yang terjadi di unit kerja Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi yaitu Belum Optimalnya Penataan Arsip Warkah Pendaftaran Hak Guna Bangunan Tahun 2020-2021. Sistem manual yang masih digunakan kantor pertanahan untuk mengelola warkah pertanahan dirasakan sudah tidak efektif dan tidak efisien lagi karena membutuhkan banyak ruangan untuk penyimpanannya. Hal ini menyebabkan ruangan kantor menjadi sempit serta petugas kesulitan jika mencari arsip/dokumen pertanahan yang dibutuhkan karena tidak disimpan dengan teratur. Pengelolaan warkah secara digital menjadi salah satu cara untuk meminimalisir ruangan dan lebih hemat waktu dalam pencarian warkah serta dapat membantu memeprcepat proses penyelesaian pekerjaan dibandingkan dengan pengelolaan yang masih bersifat manual. Sebagai wujud dalam mengaktualisasi nilai dasar Pegawai Negeri Sipil serta kedudukan dan peran Pegawai Negeri Sipil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai calon pegawai negeri sipil diwajibkan untuk membuat laporan aktualisasi sesuai dengan isu aktual yang ada pada satuan kerja.

Kompetensi yang dikembangkan dalam Pelatihan Dasar CPNS merupakan kompetensi pembentukan karakter PNS yang professional sesuai dengan bidang tugas sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Salah satu tugas yang diberikan dalam Pelatihan Dasar ini adalah menyusun laporan aktualisasi nilai-nilai profesi ASN yang dilaksanakan pada satuan kerja masingmasing peserta, yang dalam hal ini satuan kerja penulis adalah di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam BerAKHLAK dan Manajemen ASN serta Smart ASN guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang penulis rencanakan, maka penulis membuat judul Rancangan Aktualisasi yaitu : “OPTIMALISASI PENGARSIPAN DOKUMEN KASUS PERTANAHAN PADA TAHUN 2020-2022 MELALUI WEBSITE JUSTISIA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG”

Dalam melaksanakan fungsinya pastilah masih memiliki beberapa kendala dalam pelayanan pertanahan. Beberapa kendala yang ada tentunya memerlukan penyelesaian agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara maksimal dan memberikan kepuasan. Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar terdapat beberapa isu terkait pelayanan pertanahan yang belum optimal. Sehingga dalam rangka mengimplementasikan nilai – nilai kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, penulis melakukan kegiatan aktualisasi terhadap permasalahan yang terjadi di Kantor Pertanahan Kota Denpasar terkait belum optimalnya pengiriman surat keluar kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Angkatan XI Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2022.

Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja Utara merupakan unit kerja terkecil dari bagian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mempunyai tugas dan fungsi untuk menunjang kegiatan dalam pelayanan dan pencapaian tujuan. Akan tetapi, kurangnya informasi mengenai persyaratan dan alur pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja Utara belum begitu Maksimal.  Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk memilih isu Kurangnya informasi Masyarakat tentang alur pendaftaran tanah dalam rancangan aktualisasi dengan judul: “Pemanfaatan Media Massa Dalam Sosialisasi Pendaftaran Tanah Pertama Kali Melalui Video Informatif di Kantor Pertanahan Toraja Utara”.