Terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan aktualisasi membuat penulis perlu melakukan analisis kualitas isu dan penapisan isu untuk mendapatkan isu prioritas. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat ditentukan bahwa isu prioritas yang diangkat sebagai Laporan Aktualisasi penulis adalah “Masih Banyaknya Pemilik Seripikat Hak Guna Bangunan di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung yang belum merubah Haknya menjadi Hak Milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tahun 2022”. Isu tersebut terpilih menjadi isu prioritas karena proses menjadi penghambat dalam pemenuhan target Layanan Pendaftaran Hak (PH) Seksi Penetapan Hak dan Pendataran Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Tahun 2022. Berdasarkan isu beserta penyebab potensial isu di atas, maka penulis selaku Calon Verifikator Berkas Permohonan Hak yang bertugas di Seksi Penetapan Hak dan Pendataran Kantor Pertanahan Kabupaten Badung menentukan beberapa gagasan pemecahan isu. Melalui analisis penentuan gagasan pemecahan isu prioritas maka diperoleh gagasan pemecahan isu sekaligus judul kegiatan aktualisasi yaitu “Optimalisasi Layanan Perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dengan Menggunakan Metode Layanan Sertipikat Jemput Ditempat (LaserJet) tahun 2022”.

pembuatan arsip-arsip digital keuangan ini juga merupakan wujud nilai kompeten seorang PNS, dimana data-data fisik yang berbentuk tumpukan berkas tebal dan menyulitkan dalam pencarian dan pengambilan menjadi lebih mudah dengan adanya arsip digital. Dengan adanya data SPM dalam bentuk digital juga merupakan pengamanan dari data keuangan instansi, hal ini perwujudan dari nilai loyal dan mengikuti peraturan yang ada. Nilai adaptif juga terwujud dalam pembuatan Softcopy Pdf tersebut, dimana PNS dan instansi pemerintah mampu beradaptasi dengan teknologi infomasi dan mampu menggunakan perangkat-perangkat komputer Mengingat pentingnya posisi bukti transaksi dalam suatu instansi, dan belum adanya data digital akan bukti transaksi keuangan tersebut, serta mengikuti perkembangan teknologi saat ini yang dapat membantu dan mempermudah pekerjaan pencarian data seketika data itu diperlukan, penulis memilih judul laporan aktualisasi “Digitalisasi Dokumen Keuangan Berupa SPM dan Berkas Pendukungnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan”

Belum optimalnya pelaksanaan digitalisasi arsip Buku Tanah yaitu berkaitan dengan manajemen ASN dimana belum dapat memberikan pelayanan berbasis elektronik secara optimal kepada masyarakat dan belum dapat memberikan pengamanan pada dokumen fisik Buku Tanah yang dimiliki oleh masyarakat di Kantah Kota Banjar. Buku Tanah termasuk arsip vital maka perlu untuk dijaga dari adanya kemungkinan terjadinya kerusakan dan kehilangan. Sehingga, dengan dilakukannya optimalisasi Buku Tanah secara digital pada aplikasi KKP merupakan salah satu upaya untuk mendorong pelayanan publik berbasis elektronik. Dengan demikian, dapat terwujudnya pelayanan publik yang profesional, mampu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Serta, dapat memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Selain itu, berkaitan dengan SMART ASN, dimana ASN dituntut untuk dapat menguasai IT di era digital saat ini. Namun, petugas arsip belum dapat mengoptimalkan digitalisasi Buku Tanah. Sehingga upaya dilakukannya optimalisasi digitalisasi Buku Tanah pada aplikasi KKP, berkaitan dengan smart ASN di bidang digital skills, yaitu kemampuan untuk mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras, dan piranti TIK serta sistem operasi digital.

Mengantri adalah hal yang sangat sering dilakukan. Ketika pergi ke Bank, Rumah Sakit, Kantor Pajak atau kantor pelayanan lain, pasti akan ada proses antrian terlebih dahulu sebelum dilayani. Saat ini masih ada beberapa kantor pelayanan yang masih belum menggunakan sistem antrian otomatis, sehingga membuat lelah pelanggan dan tidak tertibnya antrian pelayanan. Bahkan banyak pengguna layanan yang sudah datang terlebih dahulu tapi belum dilayani karena antriannya di dahului pengguna layanan  lainnya. Hal ini dirasa sangat membebani pengguna lainnya. Lain halnya jika suatu instansi atau kantor sudah menggunakan mesin antrian atau aplikasi nomor antrian, maka pengguna layanan dapat duduk dan menunggu tanpa khawatir antriannya di dahulukan pengguna layanan lainnya. Aplikasi antrian layanan adalah sebuah aplikasi yang dapat membantu meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna layanan untuk menghindari ketidaktertiban pengguna layanan ketika pengguna layanan melakukan proses antrian untuk mendapatkan layanan pertanahan. Gagasan penulis sebagai penyelesaian terkait isu “Kurang Optimalnya Sistem Nomor Antrian Pelayanan Loket” di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes ialah Peningkatan Sistem Nomor Antrian Layanan Pertanahan Melalui Aplikasi Nomor Antrian Berbasis Web.

. Sehingga, untuk memecahkan isu tersebut penulis menggagaskan agar dilakukannya sosialisasi yang akan dilaksanakan melalui media informasi digital, hal ini juga merupakan penerapan dari Smart ASN yakni mampu menggunakan media digital dan mentransformasikan kegiatan sosialisasi yang biasanya dilakukan secara manual. Adapun Aktualisasi ini adalah merupakan bagian dari kegiatan Pelatihan Dasar CPNS yang betujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi, hal ini tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021. Adapun pelaksanaan Pelatihan CPNS ini juga bertujuan untuk mengembangan kompetensi ASN yang merupakan hak dari ASN sebagai pelayan dan pelaksana kebijakan publik.

Berdasarkan pengamatan penulis selama bertugas di Kantor Pertanahan Kota Sorong hal yang sering dijumpai seperti, tingginya permohonan Pengembalian Batas dan Pengukuran Ulang serta susahnya mencari Gambar Ukur untuk data pendukung pengembalian batas dan pengukuran ulang sesuai Juknis Petunjuk Mekanisme Pengukuran Dalam Rangka Pengembalian Batas Bidang Tanah No:024/S-300.UK.01.02/I/2020. Hal demikian penting untuk diperhatikan, karena masih kurangnya kesadaran pemohon tentang pentingnya pemeliharaan Patok Tanda Batas yang seharusnya itu menjadi kewajiban pemohon untuk menjaganya. Sedangkan untuk dikantor masih kurangnya kesadaran pegawai atau  staf yang memperhatikan penataan dan pengarsipan gambar ukur dengan baik sehingga dapat memperlambat proses pelayanan. Jika penataan dan pengarsipan Gambar Ukur dilakukan dengan baik maka dapat mempermudah proses pelayanan yakni pelayanan dapat diselesaikan dengan lebih cepat.

Pelatihan Dasar CPNS ini dilaksanakan dengan sistem internalisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta pemahaman mengenai peran dan kedudukan ASN. Melalui penyelenggaraan pelatihan dasar yang inovatif dan terintegrasi, diharapkan CPNS dapat menjadi agen perubahan yang berkompeten dan profesional. Diantaranya adalah melalui proses pembelajaran materi, habituasi di unit kerja dan pelaksanaan aktualisasi. Sistem pembelajaran pada Pelatihan Dasar CPNS, menuntut setiap peserta untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif yang diakronimkan menjadi BerAKHLAK.

. Disamping itu juga terkendalanya penyanggah untuk mengajukan sanggahan karena dijumpai ada beberapa penyanggah yang tidak berdomisili di wilayah tanah tersebut. Proses dapat dilakukan melalui Google Form yang dapat diakses melalui media elektronik serta media cetak yang terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat. Nantinya dokumen-dokumen yang diunggah dapat tersampaikan secara sistematis dan terarah kedalam satu wadah yang nantinya dapat memudahkan dalam pengumpulan data yang tersimpan secara lengkap. Dengan itu, maka penulis Menyusun Laporan Aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Sistem Pengaduan Sanggahan Dalam Kegiatan Pendaftaran Pertama Kali Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat”. Isu yang diangkat diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan yang saat ini sudah berbasis 4.0 guna meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam hal ini tercecernya atau terselipnya bahkan hilangnya dokumen-dokumen sanggahan yang menjadisalah satu sumber dari layanan informasi pertanahan.

Dimana salah satu tugas dari Seksi Survei dan Pemetaan adalah melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Dalam hal melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah berupa kegiatan survei dan pemetaan yang terdiri dari Layanan Pengukuran Bidang Tanah, Pengembalian Batas, PBT PTSL, dan K4 PTSL. Selain melakukan pengukuran dan pemetaan bidang, Seksi Survei dan Pemetaan juga berkontibusi dalam mewujudkan desa/ kelurahan lengkap. Dalam mewujudkan desa/ kelurahan lengkap dapat dilakukan dengan cara memetakan seluruh bidang tanah desa demi desa dan melengkapi data fisik maupun data yuridis sehingga dapat menghasilkan basis data pertanahan yang lengkap dan valid. Salah satu caranya melalui kegiatan K4 PTSL, yaitu kegiatan invetarisir terhadap bidang tanah yang sudah bersertifikat tetapi belum terpetakan pada sistem GeoKKP (Geoportal Komputerisasi Kantor Pertanahan). Adapun data terkait target K4 di Kantor Pertanahan Kota Depok dengan angka capaian 714 yang sudah terpetakan dari 1.000 target bidang tanah yang ditetapkan berdasarkan Gambar 1.1 data tersebut diambil dari halaman website ptsl.atrbpn.go.id pada September 2022.

Persoalan yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang adalah pengarsipan dokumen Pengadaan tanah yang berlangsung dari tahun ke tahun masih dilakukan secara manual . Sehingga apabila pegawai hendak mencari data pengadaan tanah sering sekali pegawai mengalami kesulitan dalam menemukan dokumendokumen tahun sebelumnya. Masalah tersebut menjadi salah satu masalah utama pada Seksi Pengadaan dan Pengembangan di kantor pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Penyebab dari masalah tersebut adalah karena selama ini pengarsipan dokumen pengadaan tanah masih dilakukan secara manual dan tidak sistematis adanya renovasi kantor yang mengakibatkan dokumen- dokumen yang ada, tidak tersusun dengan baik meskipun digitalisasi dokumen/ warkah pengadaan tanah melalui sistem informasi pengadaan tanah pengarsipan sudah tersedia akan tetapi belum dimanfaatkan sama sekali.