Sementara itu, tujuan organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional disusun sebagai implementasi atau penjabaran Misi. Tujuan organisasi dari penjabaran misi pertama yaitu: (1) pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat; (2) penataan ruang yang adil, aman, nyaman, produktif dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Tujuan organisasi dari penjabaran misi kedua atau disebut tujuan tiga yaitu pelayanan publik dan tata kelola kepemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing. Selaras dengan tujuan organisasi, pengelola informasi pertanahan pada Kantor Pertanahan masing-masing daerah merupakan salah satu penjabaran dari misi kedua Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu “Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”. Kemudian diturunkan pada tujuan 3 yaitu “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemrintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Lalu pada sasaran strategisnya yaitu “Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang komprehensif dan berstandar kepemerintahan yang baik”. Dimana sasaran program (outcome) 2 yaitu “Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang kompetitif dan berstandar kepemerintahan yang baik dari aspek pengendalian internal”. Maka dengan adanya rancangan aktualisasi ini diharapkan dapat mendorong tercapainya tujuan organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

 Indikator kinerja pada pengukuran aspek kualitas pelaksanaan anggaran terdiri dari Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan, dan Dispensasi Surat Perintah Membayar. Indikator kinerja pada pengukuran aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran berupa Capaian Output. Pada Kantor Pertanahan Banyuasin, terdapat empat indikator kinerja yang nilainya belum optimal, yaitu Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Pengelolaan UP dan TUP, dan Capaian Output. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis yang ditempatkan di Subbagian Tata Usaha tertarik untuk menyusun rancangan aktualisasi dengan judul “Peningkatan Efektivitas Pencatatan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin melalui Penyusunan Kertas Kerja Berbasis Digital”.

Belum adanya data rekapitulasi pengaduan masyarakat mengakibatkan lambatnya proses penanganan pengaduan. Sebagai Calon Pengelola Informasi Pertanahan di lingkungan Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional dan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara yang memiliki fungsi melaksanakan kebijakan publik, pelayan publik maka dirasa tepat untuk mengangkat isu tersebut dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam membuat data rekapitulasi pengaduan untuk meminimalisir pengaduan, memantau atau mengontrol, meningkatkan, serta mempercepat proses penanganan pengaduan masyarakat mengenai layanan pertanahan. Selain itu, peserta juga dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif (Ber-AKHLAK) dalam kegiatan yang sudah direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi peserta dalam Subbagian Tata Usaha, sehingga peserta tertarik untuk mengangkat isu di atas menjadi sebuah rancangan aktualisasi yang berjudul “Pembuatan Data Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Terhadap Layanan Pertanahan Melalui Spreadsheet di Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto”.

Oleh karena itu perlunya adanya kegiatan pembaruan Peta-peta Tanah yang ada untuk memperoleh Peta Tanah yang bersifat tunggal dan lengkap yang memuat seluruh bidang-bidang tanah terdaftar yang dilengkapi dengan struktur, detaidetail khusus dan titik-titik dasar teknik yang sesuai dengan keadaan dan situasi yang paling baru dan terkini dilapangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian diatas penulis merasa perlu adanya pembaruan dan pembuatan peta tunggal kawasan HGU dan kawasan Hutan untuk menjadi acuan kegiatan pendaftaran tanah lainnya dan juga akan mempersingkat waktu dan efesiensi pemeriksaan ploting bidang tanah, karena itu penulis mengangkat “PEMBUATAN DAN UPDATING PETA TUNGGAL KAWASAN HGU DAN KAWASAN HUTAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI” sebagai judul aktualisasi

Salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan publik adalah dengan menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya terkait pelayanan di kantor pertanahan. Saat ini penyampaiaan informasi baik informasi terkait sertifikat/produk yang statusnya telah sampai di loket penyerahan maupun informasi terkait cara pembayaran PNBP masih dilakukan secara manual. Hal ini tidak sesuai dengan penerapan Smart ASN dan Manajemen ASN yang baik. Saat ini ASN dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada publik dan menjalankan transformasi digital serta senantiasa melakukan inovasi. Penyampaian informasi yang masih manual ini dirasa kurang efektif karena masyarakat harus mengantri di loket terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi. Hal ini tidak efektif jika jumlah pengunjung di kantor pertanahan sedang banyak, karena dapat mengakibatkan tingginya antrian dan lamanya waktu pelayanan

Pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara, dibidang Penataan dan Pemberdayaan penggunaan SIG sangat diperlukan. Perangkat Lunak SIG yang digunakan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara adalah ArcGis. Aplikasi ArcGis sangat dibutuhkan untuk pengolahan data spasial dan pembuatan peta seperti peta administrasi. Namun penulis menemukan permasalahan yang bertolak belakang dengan fakta ini yaitu minimalnya pengetahuan pegawai menggunakan perangkat lunak SIG ArcGis. Hal ini 4 akan berdampak pada produktivitas pegawai karena hanya akan bertumpu pada pegawai yang dapat menggunakan aplikasi ArcGis. Pada Rancangan Aktualisasi ini penulis akan menuangkan gagasan dan ide untuk pemecahan masalah ini dan merealisasikannya dalam kegiatan aktualisasi dan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pegawai mengenai perangkat Lunak SIG ArcGis dan dapat mengoperasikannya.

Tujuan diadakannya Pelatihan Dasar bagi CPNS ini adalah untuk memperkenalkan dan mengimplementasikan core values ASN yaitu BerAKHLAK serta mempelajari mengenai manajemen ASN dan smart ASN. BerAKHLAK memiliki kepanjangan Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang mana di akhir pelatihan dasar nanti para CPNS diharapkan mampu mengamalkan nilai BerAKHLAK serta manajemen ASN dan smart ASN. Pada era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi tidak dapat dibendung. Diharapkan seluruh SDM dapat beradaptasi di dalam perkembangan teknologi ini. Selaras dengan materi pembelajaran pada pelatihan dasar CPNS yaitu smart ASN, Kementerian ATR/BPN saat ini terus mengembangkan berbagai jenis inovasi di bidang teknologi untuk berbagai macam kegiatan seperti percepatan pendaftaran tanah serta untuk pelayanan publik. Dalam road map transformasi pelayanan pertanahan dari tahun 2019 sampai dengan 2024

Kantor Pertanahan Kabupaten Demak terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk itu, diperlukan penyempurnaan sistem pelayanan publik yang menyangkut peningkatan metode dan prosedur pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, terjangkau dan akuntabel. Saat ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Demak melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui berbagai platform media sosial yang ada. Platform media sosial yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak antara lain Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, dan Tik Tok. Platform tersebut digunakan untuk memberikan berbagai informasi maupun kegiatan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak. Namun, saat ini beberapa platform tersebut belum dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Masih banyak informasi mengenai pertanahan yang belum dibagikan pada beberapa platform digital tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penulis bermaksud mengangkat judul “Optimalisasi Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak”.

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar telah tersedia syarat dalam mengajukan permohonan layanan elektronik pengecekan sertipikat pada website Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar pada menu Layanan, dimana tidak semua pegawai PPAT dapat mengakses website tersebut karena keterbatasan SDM mereka, disisi lain mengenai pemahaman dan sosialisasi mengenai berkas persyaratan masih belum maksimal, tentu hal ini berpengaruh pada ketidaksesuaian berkas yang di unggah oleh pemohon pada aplikasi mitra BPN, dimana hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya proses layanan pengecekan sertipikat secara elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar karena adanya banyak berkas yang ditangguhkan setiap harinya jika berkas ditangguhkan tidak diperbaiki dalam waktu 1hari maka berkas pengecekan sertipikat elektronik akan ditutup dimaan pemohon haru s mengajukan ulang pendaftaran pengeceka sertipikat secara elektronik. Isu aktual atau urgent yang terpilih menurut penulis sangat penting untuk ditemukan hasil penyelesaian isu tersebut, yang mana apabila layanan pengecekan sertipikat secara elektronik terhambat akan berpengaruh pelayanan pertanahan yang lain karena layanan Pengecekan Sertipikat secara elektronik menjadi dasar pelayanan pertanahan untuk memastikan status sertipikat tanah, di sisi lain juga dapat berpengaruh pada penilaian kinerja 3 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar melalui Dasboard Statisitk Penilaian. Oleh karena ini maka penulis memilih judul “Optimalisasi Informasi Terkait Administrasi Berkas Persyaratan Pengajuan Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar” dengan harapan dapat memberikan pelayanan pengecekan sertipikat secara elektronik secara maksimal.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penilaian Tanah dan ekonomi Pertanahan Tahun 2022, Zona Nilai Tanah adalah gambaran nilai tanah yang relative sama, dari sekumpulan bidang tanah didalamnya, yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis peta Zona Nilai Tanah dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Sedangkan Kegiatan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk memutakhirkan nilai tanah yang terkandung dalam peta zona nilai tanah sehingga perubahan atas nilai tanah yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti inflasi ekonomi, perubahan penggunaan lahan, atau faktor lainnya dapat terdeteksi. Dalam Kegiatan Pembaruan Zona Nilai Tanah, dilakukan Pengumpulan Data Pasar di suatu wilayah.